Buku tersebut berjudul “Mengeroyok UMKM: Terobosan 1 Miliar 1 Desa Wirausaha” ditulis A. Muhajir dan Ridwan Ewako (editor). Muhajir adalah mantan anggota DPR RI dan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan Ridwan Ewako sehari-hari sebagai jurnalis yang mengawaki beberapa portal berita.

Ketua Yayasan SUN Muhammad Ridwan menjelaskan buku UMKM itu disertai kata pengantar Sandiaga Salahuddin Uno, eks wakil gubernur DKI Jakarta yang sekaligus pegiat UMKM, dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Ditambahkan, Yayasan SUN bergerak di sektor tataran bawah, melalui berbagai kegiatan sosial-ekonomi. Yayasan ini lebih kerap terlibat pengembangan ide atau gagasan pengembangan ekonomi kerakyatan. Melalui diskusi formal dan informal, pemikiran yang mengemuka diolah. Rumusan yang terhimpun diharap menjadi masukan bagi berbagai pemangku kepentingan agar menjadi solusi bagi masyarakat.

“Atas konsentrasi Yayasan SUN, kami menyambut baik catatan Sdr. H. A. Muhajir, S.H., M.H. Yayasan SUN lalu bersedia menerbitkan catatan dimaksud menjadi sebuah buku. Semoga buku ini menjadi bagian upaya besar bangsa memajukan sektor UMKM, yang dinilai sebagai solusi strategis mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah,” papar Ridwan kepada GOOD INDONESIA di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2019.

Yayasan SUN, menurut Ridwan, kini menyiapkan pembentukan lembaga penghimpun dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswak). Lembaga ziswak yayasan SUN ke depan lebih fokus pada pemanfaatan wakaf produktif untuk kemaslahatan masyarakat level bawah melalui pemberdayaan UMKM.

“Kami yakin melalui UMKM umat semakin mandiri dan sejahtera. Wakaf memang selaiknya dikelola dan dimanfaatkan secara produktif,” tandas Ridwan. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Yayasan SUN Terbitkan Buku ‘Mengeroyok UMKM’ appeared first on GOOD INDONESIA.

Apa, sih, tujuan pemilu? Amit-amit, jangan sampai tak sadar bahwa kita telah lupa tujuan pemilu sebenarnya. Padahal, Indonesia telah menggelar sekian kali pesta demokrasi ini, sejak Pemilu 1955.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini kita bertanya kepada siswa SLTP yang sedang belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Jawabannya:
– Melaksanakan kedaulatan rakyat
– Mewujudkan hak asasi politik rakyat
– Memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD
– Memilih Presiden dan Wakil Presiden
– Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional)
– Mewujudkan kesejahteraan rakyat

Muara tujuan pemilu jelas pada poin terakhir. Percuma pemilu yang menelan demikian besar dana rakyat bila tak berujung pada peningkatan kesejahteraan.

Pemilu 2019 itu membutuhkan anggaran hingga sekitar Rp17 triliun. Bayangkan dana itu dipakai untuk membangun pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Jika satu puskesmas membutuhkan Rp3 miliar, maka kita memperoleh 5,666 unit tempat warga kelas bawah berobat.

Bagaimana agar pemilu benar-benar menghadirkan kesejahteraan masyarakat? Sesungguhnya hal ini ditentukan sepenuhnya oleh pemilik kedaulatan, yakni para pemilih. Serius, kitalah yang menentukan apakah pemilu sesuai tujuan dasarnya atau tidak.

Caranya? Jangan salah pilih. Jangan keliru mencoblos. Terlebih lagi, jangan menjadi golongan putih (golput) alias tidak memanfaatkan hak suara/memilih.

Pada hari pencoblosan, di dalam bilik suara Tempat Pemungutan Suara (TPS), pilihlah sosok calon presiden-wakil presiden yang menurut mata batin Anda mampu menghadirkan kesejahteraan. Cobloslah calon gubernur-wakil gubernur, calon wali kota-wakil wali kota, dan calon bupati-wakil bupati yang tepat.

Juga pilihlah calon anggota legislatif yang Anda yakini akan sepenuhnya memperjuangkan perwujudan kesejahteraan dimaksud.

Demikian sederhana sesungguhnya membicarakan pemilu tetapi di sinilah cita-cita kehidupan berbangsa digantung.

Jangan pernah berharap biaya pendidikan terjangkau, harga beras murah, lapangan kerja tersedia, kehidupan masyarakat tenteram-damai, dan seterusnya jika kita keliru memanfaatkan hak pilih alias salah pilih. []GOOD INDONESIA-RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Melupakan Tujuan Pemilu appeared first on GOOD INDONESIA.

Partai kelima dan terbaru yang memproklamasikan Jokowi sebagai jagoannya pada Pilpres 2019 adalah PDIP. Tepatnya Jumat lalu (23/2/2018). Pengumuman pengusungan calon bukan pada acara khusus, melainkan di arena pembukaan rapat kerja nasional di Sanur, Bali.

Meski bukan pada agenda khusus, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bukan berarti setengah-setengah memilih Jokowi. Menyatakan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta saat pidato pembukaan rakernas, Megawati bahkan sangat yakin akan pilihan partainya.

“Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Ir. Joko Widodo. Metal…! Metal…! Pasti Menang Total…!” teriak tokoh sentral partai banteng moncong putih.

Namun bukan pengumuman resmi itu yang istimewa. Sejak lama, orang awam sekalipun, memastikan PDIP bakal mendorong Jokowi maju ke panggung pilpres mendatang. Sama dengan pada Pilpres 2014.

Soal yang menarik adalah penegasan Megawati bahwa Jokowi merupakan “pemimpin tepat” guna mewujudkan ekonomi yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri). Partai merah ini menginginkan Indonesia ke depan adalah bangsa yang tidak di ketiak negara lain.

Pernyataan putri Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno itu pada dasarnya mengajarkan rakyat bagaimana “memilih” atau “tidak memilih” Jokowi pada Pilpres 2019. Caranya cukup mudah sebab capres ini sudah menjabat sejak 2014 sehingga kinerjanya terlihat jelas.

Megawati mengajarkan para pemilih bahwa silakan memilih Jokowi jika melihat nyata ekonomi bangsa dibangun dengan semangat kemandirian.

Sebaliknya, jangan pilih Jokowi pada pemilu mendatang bila Anda yakin ekonomi Indonesia kini justru dikuasai dan dikendalikan asing dan kelompok tertentu dalam negeri. Karenanya, rakyat lapis bawah menjadi bulan-bulanan.

Apakah Anda akan memilih Jokowi dalam bilik suara Pilpres 2019? []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Metal…! Metal…! Pasti Menang Total…! appeared first on GOOD INDONESIA.

Akun ini bernama Relawan Kreatif Kader Jaya. Kader Jaya adalah kependekan “Kang Dedi R. Wijaya”. Sebagian besar informasi berupa narasi, grafis, foto, dan video yang ditayangkan akun ini berisi sosialisasi kandidat yang resmi diusung koalisi DPC Partai Gerindra dan DPC Partai Hanura Kota Sukabumi.

Nama dan logo web berita khusus pilkada, pileg, dan pilpres ini dipasang menjadi cover photo akun Kader Jaya sejak Senin, 25 September 2017. Selain itu beberapa image yang sama dijadikan isi status yang di-tag ke akun Facebook resmi pribadi Dedi, antara lain.

“Redaksi mengetahui ihwal pencomotan dan manipulasi tampilan nama dan logo oleh akun yang ditengarai milik relawan Pak Dedi dari beberapa rekan di Kota Sukabumi. Sambil menginformasikan praktik pencatutan itu, teman-teman mengatakan ulah relawan dimaksud ramai di media sosial,” ujar Pemimpin Redaksi GOOD INDONESIA Ridwan Ewako di Kota Bandung, Selasa, 26 September 2017.

Dijelaskan, bentuk manipulasi yang dilakukan yakni mengganti logo yang berupa ilustrasi surat suara berwarna putih di atas lubang kotak suara, dengan foto kandidat Dedi. Logo ini tepat di sisi kiri nama situs web.

Manipulasi dimaksud, menurut Ewako, jelas mengesankan GOOD INDONESIA berafiliasi pada kandidat tertentu pada Pilkada 2018.

“Padahal kebijakan resmi kami independen, bukan bagian parpol dan kandidat kepala daerah manapun. Situs web ini hadir dengan semangat hendak menjadi bagian pembelajaran politik bagi masyarakat luas,” tutur Ewako, yang sebelumnya jurnalis salah satu koran dan televisi nasional di Jakarta.

[Baca juga: Usai Usung Dedi Wijaya, Ketua DPC Gerindra Kota Sukabumi Didesak Lengser]

Ditegaskan, tindakan pengelola akun relawan Pemilu Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Sukabumi 2018 tersebut melanggar peraturan tentang hak cipta, dan sangat merugikan GOOD INDONESIA. Independensi media, kata Ewako, merupakan syarat multak bagi sebuah media. Kepercayaan khalayak tidak akan diperoleh media tanpa independensi dimaksud.

“Kami menunggu penjelasan resmi Pak Dedi selaku calon wali kota. Apakah pencomotan dan manipulasi dilakukan oleh akun resmi dan atas sepengetahuannya? Kalau demikian, GOOD INDONESIA menuntut yang bersangkutan meminta maaf secara resmi,” tegas Ewako, jurnalis yang concern pada jurnalisme investigasi ini.

Bukan cuma akun Facebook dimaksud, sebuah blog bertitel Kader Jaya juga berisi sosialisasi diri Calon Wali Kota Sukabumi Dedi R. Wijaya. Alamat blog ini yakni https://kaderjaya.blogspot.co.id/. Hampir seratus persen ini blog ini berkaitan dengan kegiatan public relations pribadi Dedi sebagai kandidat kontestan pilkada.

Mengaku Bukan Relawannya

Diminta konfirmasinya secara terpisah pada hari yang sama, Dedi Y. Wijaya mengaku bahwa Relawan Kreatif Kader Jaya tidak ada kaitan apapun dengan dirinya. Kader Jaya bukan bagian barisan pendukung untuk pemenangan Dedi pada kontestasi Pilkada 2018.

Hendak meyakinkan, dirinya tak memiliki kelompok pendukung bernama Kader Jaya, politikus Gerindra itu menyebutkan beberapa nama tim relawan resminya. Tim dimaksud yakni Barikade, Pejuang Garuda, Berdedi Kasih –antara lain.

Ditanya pertemanan akun resmi pribadinya dengan aku Facebook Kader Jaya, Dedi kembali menegaskan dirinya tak punya hubungan apapun. “Bukan. Tidak ada tim relawan saya bernama Kader Jaya,” kata Dedi, menegaskan bahwa pertemanan dimaksud bukan otomatis bukti Kader Jaya merupakan tim resminya.

[Baca juga: Karena Usung Dedy Wijaya, Koalisi Masagi Jual Mahal ke Gerindra dan Hanura]

Walau demikian, politikus berlatar belakang pengusaha tersebut memaparkan sendiri pemilik akun tersebut. Dia lalu menyebut nama organisasi dan nama pentolannya. “Saya telepon segera. Bagaimana sebaiknya, apa perlu segera dicabut (image) itu? Segera saya telepon,” tutur Dedi.

Tak lama kemudian, saat GOOD INDONESIA mengecek laman akun Facebook Kader Jaya pada Selasa siang, 26 September 2017, image bagian laman situs web ini sudah dicopot dan diganti foto seorang perempuan memegang lembaran kertas bertulis nama Dedi.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Bappda) DPD Partai Gerindra Jawa Barat Ali Rasyid yang dimintai penjelasannya atas masalah di atas, belum memberikan penjelasan. Dia meminta waktu sebab sedang melaksanakan aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan, dan berjanji segera menjawab pertanyaan GOOD INDONESIA. []BIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post ‘GOOD INDONESIA’ Dimanipulasi, Diduga oleh Tim Calon Wali Kota Gerindra appeared first on GOOD INDONESIA.

Alasan kedua, GOOD INDONESIA bukanlah ruang kuliah, bahkan juga tidak kelas anak SLTA. Situs web Anda ini, khususnya rubrik #NGOPI, hanyalah charger. Laman ini sekadar ruang reminder, pengingat akan pikiran, janji, komitmen, dan target-target kita.

Akh, banyak cakap, ni. Mau ngomongin apa, sih? Maaf, hehe…. Kali ini, saya mau bicara soal kata “partai” atau “parpol” dan “kader”.

Merunut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tersebut adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama bidang politik). Begitu arti utamannya. Arti berikutnya berhubungan dengan penggolongan pemain dalam olahraga bulu tangkis, misalnya, dan berkaitan dengan kumpulan barang yang tidak tertentu banyaknya.

Secara tata bahasa, kata partai sangat mirip party (Inggris) dan partij (Belanda). Keduanya memiliki arti sama yakni sekumpulan orang. Secara etimologi, kata partai berasal dari bahasa Latin, pars, yang artinya sebagian.

Kata “politik” berasal dari bahasa Yunani, politikos, yang berarti untuk, dari, atau sesuatu yang terkait dengan rakyat. Jika digabungkan, partai politik adalah sekumpulan orang yang melakukan sesuatu untuk rakyat.

Jadi, ternyata, partai atau partai politik berintikan adanya kesamaan tujuan perjuangan dalam berpartai. Hal ini dasar, landasannya. Jika kemudian terdapat dinamika dalam merumuskan cara berjuang, sama sekali bukan persoalan. Hal terpenting yakni tujuan akhir bersama tidak bergeser.

Persoalan kerap berlarut-larut sebab sejak awal perumusan tujuan akhir dimaksud tidak beres. Walaupun secara jelas ditulis dalam AD/ART partai. Biasanya disebabkan oleh niat masing-masing anggota, khususnya pengurus partai. Siapa yang dapat menerka niat masing-masing rekan di samping kita?

Nah, saya yakin semua partai politik atau parpol di negeri ini hendak berbuat yang terbaik untuk Indonesia, Merah-Putih. Sama sekali bukan demi hanya partai politik bersangkutan. Bukan semata-mata untuk kemenangan si parpol dalam pemilu.

Memenangi pemilu cuma sasaran antara. Hal ini berarti kalau di sana-sini masih ditemukan kemiskinan akut maka target berpartai belum terlaksana. Sama dengan bila korupsi masih menjadi perilaku elite. Berarti kerjanya belum maksimal, menyimpang malah.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan keberadaan Anda sebagai kader parpol. Apa arti kata “kader”? Kata ini memiliki setidaknya dua arti. Pertama, calon pemimpin. Kedua, bintara dalam ketentaraan yang kelak menjadi perwira atau komandan.

Berarti kader parpol sesungguhnya adalah orang-orang yang disiapkan atau bersiap diri menjadi figur yang memegang peranan penting dalam pemerintahan. Orang-orang yang nantinya mengabdi buat kepentingan rakyat.

Sungguh keliru mengartikan kader sekadar anggota parpol. Jika Anda bergabung dalam satu partai berarti wajib berlakon sebagai calon pemimpin. Jadi konsep sejatinya sangat jauh bila siapapun hanya cukup memegang KTA (kartu tanda anggota) satu parpol.

Seharusnya Anda sehari-hari bersiap atau beraktivitas sebagai calon pemimpin yang mengurusi beragam masalah rakyat. Di level apapun Anda sekarang. Kalau sibuk hanya ketika menjelang pemilu atau pilkada, maka Anda bukanlah kader parpol. Anda tak ubahnya sekadar follower satu akun media sosial, dengan identitas palsu pula. Penyebar hoax pula. Hadeuh….

Lalu, apa kesimpulan #Ngopi (Ngobrol Politik) kali ini? Nggak perlulah disimpulkan, ya? Mari menikmati si hitam di depan kita masing-masing.

Selamat libur akhir pekan, para “kader parpol”. []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kader Parpol appeared first on GOOD INDONESIA.

Ya, awal dan akhir. Karena pilkada, seorang gubernur/bupati/wali kota atau wakilnya berakhir masa jabatannya. Di sudut lain, ada yang baru menjajaki diri dalam pertarungan merebut kursi terempuk di satu daerah.

Ada pula sosok kepala daerah yang menjadi akhir masa jabatannya karena pilkada digelar namun pada saat yang sama sebagai awal atas periode pengabdiannya yang kedua. Pemimpin yang begini berhasil memikat hati rakyat.

Sebenarnya bukan cuma masyarakatnya yang bahagia atas pelayanan sang pemimpin. Yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatan keduanya jika partai politik (parpol) pengusung utamanya juga puas.

Ketika Ibunda PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut Joko Widodo sebagai “petugas partai” pada hari-hari awal memimpin negeri, banyak yang mengkritik. Para pengkritik membayangkan tujuan negara seolah-olah bertolak belakang dengan misi parpol. Kalau demikian buat apa pemerintah membiayai sebagian operasional parpol?

Menjadi petugas satu parpol tidak otomatis menjadi momok bagi partai lain, bukan? Saya menjamin itu karena tidak satupun parpol di negeri ini yang bisa seenak perutnya mengabaikan peraturan hukum, memaksakan kehendak, dan seterusnya.

So, santai saja, Bro. Tak perlu merasa aneh jika ada parpol yang “memecat” kader kepala daerahnya, dengan tidak mengusungnya pada pilkada berikut. Dia atau mereka lupa kacang akan kulitnya.

Sekali lagi, tuntutan satu parpol pada kadernya yang diamanahi menjadi pemimpin di luar sana, khususnya di eksekutif, pasti tidak berlawanan dengan kepentingan rakyat. Tidak percaya? Bukalah visi-misi parpol bersangkutan.

Tuntutan paling minim parpol terhadap kader yang dikaryakan, menurut saya, agar mereka tidak lupa diri. Tidak berkhianat, menikam dari belakang. Ada beberapa contoh kasusnya tetapi saya tidak elok menyebutkan satu per satu saat #ngopi.

Walau parpol berusaha menegakkan marwahnya di depan sang calon kepala daerah, yang kader murni maupun bukan, para pemburu kursi empuk gubernur/bupati/wali kota atau wakilnya tak kehabisan akal. Namanya juga politikus hehe….

Para calon kepala daerah, dari lingkungan internal maupun eksternal, merayu si parpol. Mereka menyuguhkan argumen potensi di tangannya memenangi kontestasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Kebetulan pilkada serentak tahun depan berdekatan dengan pilpres. Ada momentum yang dapat dijadikan peluru.

“Jamin, Pak Jokowi menang di daerah saya,” ujar sang calon kepala daerah. Sementara di seberang sana mengatakan, “Pasti, Pak. Di wilayah saya pasti Pak Prabowo menang. Saat Pilpres 2014, Pak Prabowo menang. Saya yang pimpin timses.”

Jika sudah terbukti beberapa kepala daerah ngapusi (menipu, membohongi) parpol pengusungnya selama lima tahun, sebagian pemberi janji tersebut setali tiga uang. Pada saatnya nanti, ternyata janji bersangkutan bertolak belakang dengan faktanya.

Lalu, bagaimana sikap parpol dalam menentukan calon kepala daerah yang diusungnya pada Pilkada 2018. Para penikmat kopi pasti menyarankan kepada pengurus partai agar profesional saja dalam proses penjaringan.

Pakai semua instrumen dan parameter dalam menilai. Popularitas tidak linier dengan kapasitas seseorang. Jadikan pilkada seperti ajang pemilihan direktur utama sebuah perusahaan.

Pilih yang profesional sebab sosok satu ini tidak seperti “kacang”. Profesional, menurut saya, luwes. Mereka memahami seni melalui gelombang yang beragam amplitudonya.

Dan, ini tak kalah penting, kacang tak pernah cocok dengan kopi. Kacang tak mungkin menggantikan gula, yang ikhlas itu. Saya juga benci sosok “kacang”, siapapun dia. []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Mari ‘Ngapusi’ Parpol appeared first on GOOD INDONESIA.

Formasi tersebut menyelamatkan muka Gerindra yang sejak awal kukuh membidik kursi calon gubernur dan harus kader partai. Urusan ini selesai setelah Jenderal Nagabobar, julukan yang ditujukan ke Deddy Mizwar, memilih menjadi kader partai berlambang burung garuda –beberapa jam sebelum pasangan di-publish.

Adalah PKS yang sejak awal menyanding Deddy Mizwar atau Demiz dengan Ketua DPW PKS Jawa Barat. Ketika itu Demiz sosok nonpartai sehingga terkesan Gerindra sekadar partai penyokong. Padahal semangat paket Gerindra dengan PKS di Pilkada DKI Jakarta 2017 hendak dibawa ke Jawa Barat. Jangan sampai pecah.

Pasca bersandingnya Demiz dengan Syaikhu sontak memicu kalkulasi kesimpulan bahwa pemilihan gubernur-wakil gubernur di Bumi Parahyangan bakal menghadirkan tiga kontestan. Poros ini boleh jadi hanya diperkuat dua partai politik (parpol) atau kemungkinan hanya disusul satu-dua parpol.

Poros kedua melibatkan kekuatan PDIP dan Partai Golkar dengan kemungkinan tambahan beberapa parpol lain. Poros ketiga adalah Partai Nasdem, juga dengan beberapa parpol lain, dengan calon gubernurnya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil).

Poros kedua tidak menghadapi masalah jumlah kursi sebab PDIP sendiripun mencukupi persyaratan mengusung pasangan calon. Syarat kursi minimal 20 di DPRD Jawa Barat. PDIP memiliki 20 kursi. Bergandengan tangan dengan partai beringin, koalisi ini 37 kursi.

Meskipun mempunyai kursi besar, kedua partai tidak memiliki sosok calon kandidat yang cukup kuat. Elit kedua partai telah menggadang-gadang Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang dipasangkan dengan Puti Guntur Soekarnoputri, cucu Proklamator RI Soekarno.

Namun sosok Dedi Mulyadi harus diakui bukanlah kelas berat di arena tinju politik Jawa Barat. Popularitasnya biasa-biasa saja walaupun yang bersangkutan sudah jungkir-balik mempromosikan diri sejak lama.

Terlalu banyak celah sasaran tembak lawan politiknya setelah penetapan pasangan kandidat resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Belakangan Golkar masih saja menunda untuk meneken rekomendasi buat Dedi, walau beberapa elit DPP menyebut pasti.

Pada saat yang sama calon wakil gubernur Puti tak mampu mengangkat kekuatan pasangan ini.

Kutub lain juga menghadapi masalah pelik. Nasdem dengan Emil-nya bukan gampang mencari calon pendamping. Tidak cukup baginya maju hanya mengandalkan popularitasnya. Dia harus mencari sosok yang mampu menyediakan amunisi perang pemilu guna membangun koalisi dengan parpol lapisan bawah.

Demokrat, PPP, PKB, dan Hanura berhadapan dengan pilihan cair di antara ketiga poros. Sejauh ini mereka belum mendorong sosok tertentu sebagai calonnya. Cuma PAN yang menjual kader muda yakni Wali Kota Bogor Bima Arya, Desi Ratnasari (anggota DPR RI), dan Primus Yustisio (anggota DPR RI).

Masalahnya adalah partai berlambang matahari ini cuma bermodal empat kursi. PKB dan PPP memiliki kursi lebih banyak namun tanpa figur kader yang menonjol.

Mudah dibaca pesaing kuat pasangan Demiz-Syaikhu sejauh ini adalah Emil. Persoalannya ia tersandera oleh semangatnya menegakkan “harga diri” sebagai figur independen. Arsitek ini tak ingin menjadi kader parpol. PDIP yang berusaha merangkulnya agar mau dibuatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) gigit jari, dipermalukan.

Partai berlambang kepala banteng juga berusaha menegakkan “harga diri”. Ghirah partai. Ia tak ingin mengemis ke sosok calon kepala daerah berlabel “independen”.

Karena itu, dapat dikatakan, benang kusut dua poros kekuatan politik pada Pilkada Jawa Barat 2018 dipicu oleh dorongan menegakkan “harga diri”. Ya, harga diri dalam tanda petik, tetapi. Jika tidak, hari ini sudah mengemuka pasangan calon kontestan jadi. Dan, kemungkinan cuma ada dua pasangan calon. Namun, kenyataan kini berbicara lain.

Ya, sudahlah. Jangan pusing gara-gara utak-atik pasangan calon. Ini cuma celoteh #NGOPI alias “Ngobrol Politik”. []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Tuah ‘Harga Diri’ Pilkada Jabar appeared first on GOOD INDONESIA.

“Persoalannya sudah selesai,” katanya.

Ia berbicara tentang buku Buloggate, yang ditulis Mad Ridwan (Ridwan Ewako) dan Guntoro Soewarno. Keduanya jurnalis yang pernah bekerja di harian Republika dan kini mendirikan Indonesian Institute for Investigative Journalism atau biasa disingkat IIIJ.

Pertengahan Juli lalu, Salim diundang ke rumah Tandjung. Di situ sudah berkumpul lima pengacara Tandjung. Salim akrab dengannya sejak 1990 ketika jadi kuasa hukum keluarga besar Tandjung.

Mereka berbincang. Tandjung memperlihatkan buku dengan cover hijau setebal 200 halaman. Di situ wajahnya terpampang, masam dengan dahi berkerut, seakan penuh beban. Tandjung tak suka foto itu.

“Saya merasa disudutkan,” kata Salim mengutip keluhan Tandjung. “Saya sudah divonis bersalah,” ujar Tandjung lagi.

Salim dan rekan-rekannya mempelajari buku itu. Tak ada yang aneh. “Sebagian pernah dimuat media massa,” kata Salim. Mereka mengabaikan isi. Tapi, tidak untuk cover. “Ini merugikan klien kami. Mereka tidak minta izin untuk menjadikan foto Pak Tandjung itu sebagai cover,” katanya.

Tandjung dipotret saat sidang berlangsung. Dalam surat somasi, kuasa hukum Tandjung mencantumkan dua pasal yang bakal menjerat Mad Ridwan, Guntoro Soewarno, dan Guntur Subagja, yakni pasal 18 ayat 1 dan pasal 19 dari undang-undang hak cipta.

“Mereka melanggar hak cipta. Kalau tak menarik buku itu, sanksinya penjara tujuh tahun atau denda paling banyak Rp100 juta,” jelas Salim.

Penafsiran hak cipta memang beragam. Namun, dalam kasus ini, bukan Ridwan, Soewarno, dan Subagja yang memegang hak cipta itu. Dan mereka sudah membelinya dari Antara.

Respon penulis tergolong cepat. Tiga hari setelah somasi, mereka mengirim balasan yang intinya, foto itu sudah menjadi public domain, sering dipublikasikan media massa dan tak ada alasan politis di balik penerbitan buku bersampul Tandjung.

Alasan itu tidak memuaskan kuasa hukum Tandjung. Di sisi lain, isu politis menyebar cepat. Ada pengurus Partai Golongan Karya (Golkar) yang menilai penerbitan buku itu berkait erat dengan orang kuat di belakangan Republika, yaitu B.J. Habibie, presiden Indonesia ketiga. Mereka melihat riwayat hidup para penulis. Ketiganya diisukan menerima bayaran ratusan juta rupiah untuk menghancurkan karakter Tandjung. “Tuduhan ini yang aneh. Buku itu sudah ada sebelum Akbar disidang,” ujar Subagja.

Subagja satu-satunya yang masih bekerja untuk Republika. Saat isu bayaran dan Republika disebut terlibat dalam penyebaran buku itu, Subagja menerima teguran dari Republika.

Alasan public domain ditolak kuasa hukum Tandjung. Seminggu setelah itu, para penulis buku meminta maaf dan bersedia menarik buku itu. Surat permintaan maaf diterima kuasa hukum Tandjung. Mereka puas.

“Nah sekarang, terserah mereka kalau mau terbit kembali. Asal covernya ganti,” ujar Salim.

Sekretaris jenderal dewan pengurus Golkar, Bomer Pasaribu pernah bertemu Subagja. Pasaribu meminta Subagja dan kawan-kawan menarik buku itu. Pasaribu menduga, ada skenario menghancurkan karakter Tandjung lewat buku itu.

“Saya langsung bilang, tuduhan itu tak beralasan. Saya tak punya latar belakang politis apapun,” kata Subagja.

Pembicaraan pun berlanjut. Subagja meyakinkan Pasaribu kalau buku itu tak disponsori kelompok-kelompok anti-Golkar. Tapi semata-mata untuk memberikan informasi aktual pada masyarakat yang ingin tahu kasus itu.

Pasaribu melunak. “Buku itu bagus, sayangnya terbit di saat yang tidak tepat,” ujar Pasaribu pada Subagja. Buku ini berisi reportase Ridwan dan Soewarno selama empat bulan. Mereka berencana menerbitkan buku itu dalam tiga seri.

Seri kedua yang belum beredar berisi skandal politik Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang berupaya menggagalkan panitia khusus Buloggate hingga persidangan Tandjung. Seri ketiga tentang skandal keuangan Badan Urusan Logistik sejak Orde Baru hingga sekarang.

“Kami berupaya buku ini bisa terbit” harap Soewarno.

Pasaribu tidak yakin buku-buku itu bisa terbit dengan mudah. “Tidak segampang itu, lho. Kami akan melihatnya dulu,” serunya dari balik telepon. Golkar dan kuasa hukum Tandjung yang jumlahnya dua belas orang juga akan terus memantau perkembangan terakhir. “Tapi akan diprioritaskan, mana yang disomasi dan kasus mana yang akan diteruskan,” ujar Pasaribu.

Wajah Tandjung memang laku keras dalam empat bulan terakhir ini. Tempo pernah memuat wajah Tandjung sebagai cover. Hidungnya panjang seperti Pinokio. Pengurus partai Golkar marah. Rakyat Merdeka mengutak-atik foto Tandjung. Jadilah Rakyat Merdeka dilaporkan ke polisi. Tuntutannya penistaan dan pencemaran nama baik.

“Tidak lama lagi mereka maju ke pengadilan,” ujar Salim.

TVRI hampir saja disomasi. Namun semuanya selesai setelah pembawa acara menyampaikan permohonan maaf empat kali berturut-turut dalam berita petang, pagi, dan berita malam. Ceritanya, saat Presiden Megawati Soekarnoputri membacakan laporan di sidang tahunan parlemen dan sampai pada alinea yang membahas korupsi, kolusi, dan nepotisme, TVRI menayangkan wajah Tandjung yang tengah disidang.

“Tayangan itu hambar kalau visualisasinya enggak ada. Makanya, saat Presiden melaporkan tentang pendidikan, inset yang muncul itu anak-anak sekolah. Lalu inset petani saat sambutan itu sampai pada bagian peningkatan pertanian,” jelas Yon Anwar, kepala Divisi II Siaran Nasional, Berita dan Informasi, TVRI.

Wajah Tandjung cuma muncul selintas. Pengurus Golkar menelepon. Pada hari itu juga TVRI menayangkan permohonan maaf. “Mohon maaf kalau visualisasi kami kurang pas dalam tayangan ini.”

Tapi pengurus Golkar tidak puas. Lima pengurus mendatangi TVRI. Sumita Tobing, direktur utama TVRI menerimanya. Pembicaraan berlangsung. Anwar ikut hadir di situ. Tobing cuma mengenal Yasril Anata Baharuddin dan Ibrahim Ambong. Ada yang menyeletuk, akan menyerbu TVRI bila tidak segera meminta maaf. Situasi panas. Tobing tersudutkan. Di hadapan pengurus Golkar itu ia menulis kalimat-kalimat permintaan maaf.

“Mereka yang mendiktekannya,” kata Tobing, “lalu harus dibacakan lima kali, tapi akhirnya cuma dibaca empat kali.”

Dalam berita petang, permohonan maaf itu pun muncul. “Kami mohon maaf atas penayangan Bapak Akbar Tandjung dalam pidato Megawati Soekarnoputri.”

Tobing prihatin. “Tapi biarlah masyarakat yang menilai,” katanya.

Anwar dan Tobing menilai tayangan itu layak naik. Meski diakui ada keterbatasan yang tak bisa dipungkiri. “Peralatan TVRI kan terbatas, jadi visualisasinya dipilih secara acak,” kata Tobing. []GOOD INDONESIA-INDARWATI AMINUDDIN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Somasi, Somasi appeared first on GOOD INDONESIA.

Partai Golkar, melalui Ketua Umumnya Akbar Tandjung, memperpanjang deretan kasus pemberangusan buku. Kali ini korbannya buku berjudul Buloggate: Abdurrahmangate, Akbargate, Megaskandal buah tangan penulis Mad Ridwan (Ridwan Ewako) dan Guntoro Soewarno, serta editor Guntur Subagja.

Buku yang beredar sejak Mei 2002 ini diluncurkan PT Global Mahardika Netama, penerbit yang kiprahnya di dunia perbukuan Indonesia belum genap setahun.

Buku kecil 200 halaman tersebut menghilang dari rak toko-toko buku sejak 17 Mei 2002, bersamaan dengan diterimanya somasi Akbar Tandjung kepada toko-toko buku yang memasarkannya.

PT Gramedia Asri Media, Kelompok Kompas Gramedia (KKG) yang memiliki jaringan penjualan buku terbesar di Indonesia, misalnya, resmi menarik Buloggate secara serentak pada 17 Mei 2002. Akbar yang juga Ketua DPR itu melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin Amir Syamsuddin memperingatkan toko-toko buku agar menarik seluruh Buloggate yang dipasarkannya.

Sebelumnya, Akbar melayangkan teguran kepada penulis, editor, dan penerbit Buloggate melalui suratnya tertanggal 15 Juli 2002. Dua peringatan yang disampaikan, yakni tuntutan supaya keempat pihak di atas menghentikan peredaran dan menarik bukunya, serta meminta maaf secara tertulis kepada Akbar Tandjung.

Upaya pemberangusan buku ini berdalih bahwa pihak yang terkait dengan penerbitan Buloggate telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bukan muatan buku yang berisi tujuh bab ini yang digugat, melainkan pemuatan foto Akbar Tanjung pada sampul buku. Di mata bos Golkar itu, sampul Buloggate sebagai upaya sistematis menghancurkan karakter (character assassination) Akbar sebagai tokoh politik nasional (Golkar).

Di samping itu, pihak Akbar menuduh penulis, editor, dan penerbit telah melanggar UU Hak Cipta. Dalam somasi disebutkan, pemuatan foto untuk sampul buku tanpa seizin yang bersangkutan sehingga dapat dikategorikan melanggar UU Hak Cipta.

Sementara pihak penerbit buku Buloggate berkeyakinan pasal UU Hak Cipta tak berlaku untuk Akbar sebagai figur publik. Media massa, termasuk buku, berhak memuplikasikan foto dan keterangan seorang tokoh tanpa meminta izin khusus. Bukankah wartawan, cetak maupun elektronik, setiap hari menayangkan foto dan keterangan Akbar dan tokoh lain tanpa mesti mengajukan izin formal kepada yang bersangkutan?

Apapun menghilangnya buku yang memaparkan skandal demi skandal Bolog sejak didirikan hingga kasus Buloggate II —yang mendudukkan Akbar sebagai terdakwa dengan tuntutan empat tahun penjara— sebagai “kemenangan” kekuasaan atas dunia intelektual, khususnya perbukuan. Cengkeraman kekuasaan Akbar ini menyempurnakan kasus pemberangusan buku oleh Soeharto ketika berkuasa. Akbar sendiri menteri beberapa bidang di bawah payung Orde Baru.

Sejak orde Soeharto tumbang, setidaknya tercatat tiga kasus upaya pemberangusan buku. Sebelum Buloggate, pada April 2001, 33 organisasi massa yang tergabung dalam kelompok yang dinamai Aliansi Anti Komunis melakukan sweeping dan pembakaran buku-buku kiri. Sebelumnya buku karangan Anand Krisna pun menjadi sasaran kemarahan sejumlah kelompok masyarakat.

Penulis melalui media massa dan jawaban resmi kepada tim kuasa hukum Akbar menegaskan penolakan upaya pemberangusan bukunya. Di samping keyakinan bahwa pasal yang diajukan Akbar tak berdasar, perlawanan atas aksi pembredelan buku dilandasi semangat untuk membentengi dunia perbukuan dari tindakan semena-mena pihak manapun. Masyarakat luas mempunyai hak untuk berekspresi melalui buku dan pada saat yang sama pembaca memiliki hak atas akses informasi dan pengetahuan yang disebar melalui buku.

Bukan rahasia bahwa dunia perbukuan Indonesia jauh terkebelakang dibanding India, atau bahkan negara tetangga. Meski begitu, kalangan insan perbukuan kita yang masih menggeluti dunia hingga hari ini patut mendapat acungan jempol. Mereka telah membuktikan pengabdiannya untuk mencerdaskan bangsa, meski kenyataannya terengah-engah menghadapi krisis ekonomi hingga kini.

Nah, dalam semangat mengejar ketertinggalan kita dan menghadapi bahaya laten pemberangusan buku oleh elite politik yang memanfaatkan kekuasaannya secara sewenang-wenang, dan kelompok masyarakat bersenjata kekuatan massa, kalangan industri perbukuan perlu bersatu.

Pada kasus pengangkangan Buloggate, sikap teguh penulis yang tak hendak didikte Akbar Tandjung harus pula ditunjukkan pemilik toko-toko buku dan penerbit. Penulis, penerbit, dan pengusaha toko buku adalah satu kesatuan yang seharusnya saling mendukung.

Hal lain yang tak kalah menarik dalam kasus pemberangusan buku Buloggate bahwa jurnalisme investigasi, khususnya yang memakai sarana komunikasi massa berupa buku, masih rentan ancaman pembredelan.

Meski buku kecil ini tak sepenuhnya hasil investigasi, tetapi boleh jadi pihak Akbar Tandjung berusaha memberangus Buloggate sebagai shock therapy agar buku-buku serupa yang diolah dengan pena jurnalistik yang diarahkan untuk membongkar fakta-fakta di balik kejahatan berskala besar, tak terbit di hari depan.

Skandal Bulog sendiri, tak terkecuali Buloggate II yang melibatkan Akbar, adalah bahan baku yang sangat menantang bagi para jurnalis investigasi.

Tanpa menafikan kekuatan efek pemberitaan majalah, koran, televisi, dan radio, “perkawinan” jurnalisme investigasi dengan buku tampaknya lebih kuat. Mengajukan contoh kasus pemberangusan buku Buloggate, mungkin, tak berlebihan.

Pasalnya, Akbar justru “gerah” ketika fakta seputar Buloggate II disebarkan melalui buku. Padahal relatif informasinya telah dipublikasikan secara luas. Sementara foto dirinya yang secara formal dipersoalkan, toh, pada 9 April 2002 pun dipajang oleh nyaris seluruh koran harian di Jakarta.

Mengapa jurnalis Indonesia tak memulai untuk menekuni penulisan karya jurnalisme investigasinya melalui buku? Tentu tanpa meninggalkan tugas kesehariannya. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Manajer Program Investigasi The Indonesian Institute for Investigative Journalism (IIIJ). Sekarang jurnalis GOOD INDONESIA.

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Golkar dan Pemberangusan Buku appeared first on GOOD INDONESIA.