Terdakwa dimaksud mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cendrawasih Ferry Kombo (10 tahun), Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay (10), Hengky Hilapok (5), Irwanus Urobmabin (5).

Selanjutnya Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni (17), Ketua KNPB Mimika Steven Itlay (15), dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay (15).

Ketujuh aktivis tersebut menghadap meja hijau atas unjuk rasa di Jayapura, Papua, pada Agustus 2019, buntut tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Kasusnya diadili di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan karena pertimbangan keamanan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan maraton mulai 2-5 Juni 2020 membacakan bahwa para terdakwa dituntut Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang makar.

Ferry dan kawan-kawan (Cs) disebutkan melakukan pembakaran dan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di muka umum dan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan kejahatan terhadap penguasa umum.

[Baca juga: Aktivis Papua Merdeka Ferry Kombo Dkk. Segera Disidang di Balikpapan]

Atas tuntutan JPU, Ferry mengaku sangat kecewa karena tuntutan berat JPU tidak sesuai fakta kejadian dan fakta persidangan.

“Kalau betul apa yang kami perbuat lalu dituntut seperti itu kami terima, tapi ini betul-betul tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan pada saat demo maupun dalam persidangan. Sekali lagi saya minta dukungan kepada semua orang di luar, terutama teman-teman mahasiswa, dukung kami dalam doa juga solidaritas menyuarakan pembebasan kami agar pada saat keputusan vonis nanti bisa kami bebas,” kata Ferry.

Ditambahkan, rakyat Papua masih saja didiskriminasi meski sudah berhadapan dengan hukum di pengadilan sekalipun. Bukan cuma dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami sudah korban rasisme. Di dalam persidanganpun kami temukan yang namanya diskriminasi terhadap orang papua, karena itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun fakta waktu kami demo,” tegasnya. []GOOD INDONESIA-HPG

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Ferry Kombo Cs Terdakwa Makar Buntut Rasisme Surabaya Dituntut 5-17 Tahun appeared first on GOOD INDONESIA.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Papua Komisaris Besar Polisi (Kombespol) A.M. Kamal melalui siaran persnya mengungkapkan aparat berwajib dipastikan bertindak tegas terhadap KKB tersebut. Tidak ada ampun bagi pelaku kekerasan ini.

Menjadikan tenaga kemanusian yang sedang menjalankan tugas sebagai sasaran penyerangan merupakan tindakan yang, menurut Kamal, sama sekali tak dapat ditolerir. Aksi KKB ini sungguh keterlaluan.

Diungkapkan, KKB menembak dua tenaga kesehatan covid-19 di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/5/2020), sekitar pukul 16.30 WIT.

Dua orang tenaga medis itu, yakni Amalek Bagau (30 tahun) dan Eniko Somou (39 tahun). Keduanya diserang KKB saat mengantarkan obat-obatan penanggulangan pandemi covid-19 di Kabupaten Intan Jaya.

[Baca juga: Damailah Papua, Sejuklah Indonesia!]

Setelah melewati medan jalan yang terjal, personel Satgas Operasi Nemangkawi dan Polres Intan Jaya berhasil mencapai lokasi kedua korban.

Sayangnya, Eniko Somou menghembuskan nafas terakhir sebelum mendapat perawatan intensif atas luka tembaknya.

“Membutuhkan waktu sekitar lima jam untuk dapat tiba di TKP (tempat kejadian perkara),” kata Kamal.

Korban dievakuasi ke Nabire menggunakan pesawat Smart Air dari Bandara Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Pesawat mendarat di Bandara Douw Aturure Nabire pada Sabtu, 23 Mei 2020, pukul 10.20 WIT. Kemudian pada pukul 10.30 WIT, korban luka langsung dibawa menggunakan ambulans ke RSUD Nabire untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. []GOOD INDONESIA-XUS

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Satgas Nemangkawi Pastikan Tidak Ada Ampun bagi KKB Penembak Petugas Covid-19 appeared first on GOOD INDONESIA.

Anggota DPR asal Papua Laurenzus Kadepa mengonfirmasi sikap Wentius itu kepada pers, Selasa, 24 Desember 2019.

“Itu peristiwa kemarin (23/12/2019), saat beliau bicara di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang sedang berkumpul di Bandara Kenyam. Langkahnya sebagai bentuk protes atas operasi militer yang selama ini terjadi di sana. Sudah banyak masyarakat sipil yang jadi korban,” ulas Laurenzus, yang wakil rakyat Nduga, Provinsi Papua.

Ditanya pandangannya atas pengunduran diri, Laurenzus menyatakan pengunduran diri itu langkah berani yang bersangkutan. Sikap Wentius patut mendapat apresiasi.

“Beliau luar biasa karena punya hati nurani. Jujur saja selama ini aspirasi pemerintah daerah Kabupaten Nduga dan Papua tentang krisis warga Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat. Padahal Pemda itu perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Ini penyebab mundurnya Pak Wabup Nduga. Dia tidak mau rakyatnya ditembaki terus akibat perang antara TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dan TNI- Polri,” papar politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Wabup Wentius juga disebut-sebut mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang terus mengirimkan militer dalam jumlah besar ke Nduga. Alasan yang dikemukakan untuk pengejaran kelompok Eginus Kogoya.

“Sejak operasi militer satu tahun terakhir ini puluhan ribu rakyat Nduga mengungsi ke hutan dan kabupaten tetangga. Mereka kehilangan hak hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan, ibadah Natal tidak bisa dan lain-lain. Jadi ini sudah bentuk frustrasi juga,” ungkap Laurenzus lagi.

Sebelumnya, Wabup Nduga Wentius menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati pada hari Senin (23/12/2019).

“Sudah satu tahun terjadi seperti ini. Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima, dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspons,” ungkapnya di hadapan ratusan warga Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin siang (23/12/2019).

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya didengar oleh pemerintah pusat. Kenyataannya bertolak belakang, Jakarta tidak pernah menggubris. []GOOD INDONESIA-TIU

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Wakil Bupati Nduga Mundur karena TNI-Polri Bombardir Warga Sipil appeared first on GOOD INDONESIA.

Situs web Gpanreunification.org melansir KTT itu diikuti kalangan diaspora Afrika di seluruh dunia. Peserta yang hadir berasal dari 51 negara di Afrika, 14 di Pasifik, dan 10 di Karibia.

KTT 2019 khusus membahas tema rasisme dan kejahatan hak asasi manusia HAM di Papua, Indonesia.

Disebutkan, “Papua Barat adalah rumah kita. Sekarang waktu yang tepat bagi Afrika untuk mendukung Papua Barat, dengan mengambil tindakan untuk mengakhiri ‘genosida hitam’ di sana.”

Dilansir pula bahwa lebih 500.000 orang Papua terbunuh di Papua Barat. Setiap hari orang-orang Papua dijebloskan ke penjara karena menyatakan keinginan mereka merdeka.

“Waktunya telah tiba bagi dunia untuk menanggapi kekejaman terhadap orang-orang keturunan Afrika di Papua Barat,” papar situs web milik Global Pan Africanism Network (GPAN).

Wakil Presiden Kenya William Ruto menyambut delegasi yang tiba di lokasi konferensi.

Pra konferensi digelar sejak 6-10 Desember 2019. Sesi ini diisi pameran ekonomi pedesaan. Pada 8 Desember, peserta membahas khusus tema pemberdayaan perempuan dan remaja di negara-negara ACP.

Puncak KTT berlangsung dua hari sejak Senin, 9 Desember 2019. Agenda puncak dihadiri kepala negara dan pemerintahan.

GPAN merupakan organisasi Hak Sipil Internasional dan Pan Afrika untuk menyatukan kembali semua orang keturunan Afrika, serta mengadvokasi hak-hak dan kebebasan mereka di seluruh dunia. Organisasi ini terdaftar di Accra, Ghana. []GOOD INDONESIA-RUT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KTT 2019 Pan Afrika Khusus Bahas ‘Genosida Hitam’ di Papua appeared first on GOOD INDONESIA.

Paulus mengutarakan Iris, buronan kasus penyerangan Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Sinai pada 17 Desember 2015 dan penyerangan polisi di Nduga, diringkus saat sedang mengumpulkan amunisi. Ditengarai kelompok Iris tengah menyusun rencana penyerangan.

“Dia turun dari gunung untuk mencari dukungan pasokan bahan makanan untuk kelompoknya. Selain itu sedang mengumpulkan amunisi. Kami masih dalami rencana kelompoknya melakukan aksi,” kata Paulus di Markas Polres Mimika, Sabtu, 23 November 2019.

Paulus tak bersedia menjelaskan modus Iris menghimpun amunisi dimaksud. Kapolda hanya beberapa kali menegaskan bahwa Iris sosok sadis. Dia buronan yang selama ini menjadi target utama jajaran Polda Papua.

Penangkapan Iris dilakukan pada Kamis (21/11/2019) di Kali Pindah-pindah, Distrik Iwaka, Timika, Kabupaten Mimika. Iris ditangkap pukul 14.21 Wit.

Penangkapan dilakukan di tim gabungan Polda Papua dan Polres Mimika. Untuk pengembangan kasus, Iris dikirim ke Markas Polda Papua di Jayapura.

3 Tewas dan 2 Luka

Penyerangan di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, terjadi pada Minggu malam (27/12/2015, sekitar pukul 20.45 WIT. Pelaku berjumlah 25 orang bersenjata api. Mereka masuk dari pintu belakang Polsek.

Tiga polisi ditembak mati di lokasi penyerangan. Mereka adalah Bripda Ilham, Briptu Muhamad Rashid Rido Matdoan, dan Bripda Armansyah. Polisi yang terluka tembak, yakni Bripda Rian dan Bripda Dumapa.

Selain memberondong polisi yang berjaga di markas, kelompok separatis Iris membawa kabur tujuh senjata api. Senjata polisi yang dicuri berupa AK-47 dan SS-1 masing-masing dua pucuk, serta laras panjang atau moser tiga pucuk. Bersama senjata, satu peti amunisi juga digondol. []GOOD INDONESIA-JPT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kapolda Tak Rinci Modus Komandan Penyerang Polsek Sinai Kumpulkan Amunisi appeared first on GOOD INDONESIA.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) KPK Febri Diansyah mengemukakan aset itu berupa objek tanah golongan lahan pariwisata di Gili Trawangan. Objek ini di bawah pengelolaan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) selama 70 tahun lalu.

PT GTI menguasai aset dimaksud berdasar kontrak dengan Pemprov NTB. KPK, kata Febri, kini mempelajari kemungkinan pelanggaran hukum karena nilai asetnya sangat tinggi. Hal ini berdasar penelusuran tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK bersama Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Kejaksaan Tinggi NTB.

“Sedang didalami apakah ada wanprestasi dalam pengelolaan tersebut atau tidak,” tegas Febri kepada pers di Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Berdasar nilai objek pajak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Bali dan Nusa Tenggara pada 2018, tanah seluas 65 hektar yang dikuasai PT GTI bernilai sekitar Rp 2,3 triliun.

Febri mengungkapkan tim Korsupgah KPK berada di NTB pada 18 dan 19 November 2019. Tim menemukan 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemerintah daerah di NTB yang belum bersertifikat.

“KPK mendorong pemerintah daerah se-Provinsi NTB segera melakukan penertiban atas asetnya bermasalah,” tuturnya.

KPK memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir antara Pemprov NTB dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Dikuasai Mantan Pejabat

KPK juga melakukan safari pencegahan korupsi di Papua. Ditemukan berbagai permasalahan aset pemerintah daerah (pemda) setempat berupa tanah hingga kendaraan dinas, dan lainnya.

Komisi antirasuah lalu mendorong percepatan proses sertifikasi terhadap 1.678 bidang tanah yang diajukan oleh pemkot/pemkab (pemerintah kabupaten) se-Papua ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ditemukan pula 63 aset tanah dan 643 kendaraan dinas yang dikuasai mantan pejabat dan pihak ketiga.

“Selain itu, tercatat 67 aset berupa tanah dan bangunan, serta 643 kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, pensiunan, dan mantan pejabat lainnya,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/11/2019). []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Aset Triliunan Pemda Dikuasai Swasta dan Mantan Pejabat appeared first on GOOD INDONESIA.

Mengantisipasi ancaman keamanan dimaksud, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya menyiapkan pengamanan maksimal di provinsi tersebut.

[Baca juga: Tahapan Pilkada 2020 Bergulir, Posisi Bawaslu Kabupaten/Kota Tidak Jelas]

“Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal, dan politik uang adalah wilayah Papua,” ungkap Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

[Baca juga: Pilkada Serentak 2020: 9 Pilgub, 224 Pilbup, dan 37 Pilwakot]

Hadi menjelaskan terdapat tiga aspek yang menyebabkan adanya ancaman konflik Pilkada 2020, yaitu aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Jajaran TNI, kata Hadi, siap mengamankan penyelenggaraan pilkada serentak tersebut dengan menyiagakan personel guna membantu Polri.

Ditambahkan, TNI pada Pemilu 2019 mengerahkan personel sebesar 2/3 dari kekuatan yang diterjunkan Polri. Menghadapi pilkada tahun depan, personel TNI pasti kembali dilibatkan. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Papua Rawan Konflik Pilkada 2020, Sama Pemilu Sebelumnya appeared first on GOOD INDONESIA.

Rapat mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dengan Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD itu berlangsung tertutup. Tidak satupun jurnalis yang diperbolehkan meliput langsung pembicaraan Tito dan Mahfud. Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit.

Sebelum meninggaklan kantor Kemenko Polhukam, Tito memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu. Tito mengaku pertemuan dirinya dengan Mahfud sebagai kegiatan biasa. Sebagai Mendagri, Tito melapor ke Mahfud sebagai Menko Polhukam yang membawahi Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam rangka melapor sebagai menteri yang di bawah koordinasi beliau. Semenjak dilantik, saya belum menghadap beliau,” ujar Tito.

Usai dilantik sebagai Mendagri pada 20 Oktober lalu, Tito langsung mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke Papua Barat dan Papua.

“Saya, kan, langsung ke Papua mendampingi Pak Presiden. Kemudian beliau menanyakan masalah dan situasi Papua. Jadi, saya menghadap ke beliau untuk menjelaskan situasi Papua dan langkah-langkah ke depannya. Intinya itu. Detailnya nggak (bisa) saya bicarakan,” ungkap Tito lagi.

Tito tak menjawab pertanyaan wartawan mengenai situasi keamanan terkini di Papua. Provinsi di belahan paling timur Indonesia ini mengalami gangguan keamanan serius menjelang pelantikan Jokowi selaku Presiden RI dan Ma’ruf MD sebagai Wakil Presiden RI (Wapres RI). Mendagri langsung menuju mobil yang ditumpanginya tanpa mengubris pertanyaan pers.

Soal lain yang sempat disinggung Tito, yakni mengenai dana otonomi khusus Papua. Dia cuma menegaskan pentingnya pemanfaatan anggaran secara tepat.

“Tugas Mendagri adalah melakukan pembinaan pembangunan. Ada Rp800 triliun lebih yang ditransfer ke daerah. Itu harus tepat sasaran. Di antaranya harus menyinkronkan visi-misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas pembangunan lokal,” tandas Mendagri Tito.[]GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Rapat Tertutup dengan Mahfud MD, Tito Tolak Jelaskan Keamanan Papua appeared first on GOOD INDONESIA.

PERNYATAAN Wiranto bahwa perusuh di Manokwari diproses secara hukum sebagaimana dilansir media online kumparan.com, pada 19 Agustus 2019, tentu saja tidak eloķ.

Tidak pantas menyasar masyarakat Papua ýang pada kasus ini pòsisinya sebagai korban rasialisme. Apalagi mereka melakukan tindakan menentang diskriminasi rasial yang merupakan sèmangat atau menstream dunia internasional yang ingin membangun peradaban baru antidiskriminasi dan masyarakat inklusif.

Negara sejatinya mendorong terciptanya situasi yang aman dan kondusif melalui pendekatan persuasif dan bermartabat, serta sebagai orang Jawa –dalam hal ini sukunya pelaku rasialisme– bisa dianggap sangat subjektif dan tidak kredibel.

Menjamurnya rasialisme dan Papua phobia atau phobia terhadap orang Papua dan kulit hitam sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Tindakan ini sudah dilakukan sejak pasca integrasi politik Indonesia 1970-an kemudian 1980-an sampai hari ini, dan terus berlangsung.

Papua phobia justru dilakukan oleh kaum migran yang mengadu nasip hidup di Papua, àparat TNI/Polri, pènegak hukum dan korporasi. Masyarakat Papua tidak memiliki daya juang untuk mencari keadilan melalui proses hukum.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembangunan integrasi politik di Papua secara subtansial. Akibatnya, kondisi hari ini adalah resultante kegagalan pembentukan karakter dan rasa kebangsaan (nation and character building).

Negara mesti berpikir dan bernarasi di tingkat seperti itu. Bukan bernarasi rendahan dan/atau bernarasi konotasi negatif dengan cara tambal sulam atau setiap masalah langsung diredam melalui penerapan delik secara kaku dan ketat.

Negara juga membangun grand design komprehensip tentang pembangunan integrasi politik nasional yang diikat karena adanya keadilan subtantif yaitu keadilan pembangunan maupun keadilan pembagian kekuasaan untuk membangun Indonesia tanggung rènteng.

Bagimana mungkin 74 tahun Presiden dan Wakil Presiden dipimpin hanya oleh satu suku dari 714 suku di Indonesia? Soal ini adalah problem sangat serius. Maka desain politik kebangsaan dan multikultur melalui:

1) Tanpa presidential threshold; 2) Sistem pemilu popular vote (satu orang satu suara satu nilai) dianggati dengan eĺectoral college (sistem distrik); 3) Sistem giliran Jawa luar Jawa atau Indonesia Timur, tengah dan barat; 4) Konsensus nasional ùntuk pembagian kekuasaan dan struktur anggaran nasional; 5) Meninggalkan desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris karena setiap daerah memiliki gaya dan pola kepemimpinan serta adat istiadat yang berbeda

Itulah pekerjaan pemerintah yang sesungguhnya untuk memantapkan politik kebanģsaan ratusan tahun yang akan datang.

Kecenderungan hari ini adalah desain politik menguntungkan satu suku dan tercipta kultur budaya dan suku, semakin haus akan kekuasaan, makin rakus dan sombong sehingga merendahkan harkat dan martabat suku-suku lain sebagaimana terjadi pada hari ini.

Saya meminta Wiranto tidak menyalagunakan otoritas negara untuk menjustifikasi tindakan rasisme dengan mengkriminalisasi rakyat Papua yang melakukan protes, di Manokwari, Sorong, Jayapura, dan hampir semua penjuru Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tindàkan rasialisme itu tindakan yang menyerang dan merendahkan martàbat setiap individu. Ketika orang Papua dikatakan “monýet” dan “gorila”, tentu memancing reaksi indìvidu yang ras, warna kulit, dan etño biologis yang sama sebagai bangsa Papua melanesia. Karena itulah tindakan perlawanan atau antirasial muncul secara spontanitas oleh setiap individu di Papua.

Jadi, tidak ada aktor yang mengarahkan, menuntun, dan memimpin. Bila pemerintah mendorong proses hukum terhadap rakyat Papua maka sudah dipastikan sebagai kriminalisasi dan ketidakadilan.

Sebagai aktivis kemanusiaan yang secara individu pernah menangani lima belas ribu kasus di Indonesia, pernah mengunjungi 34 Propinsi di Indonesia, meneliti dan melihat lebih 400 kabupaten/kota, sangat memahami tipologi kasus, sehingga mudah memperkirakan perlawanan besar akan muncul dan fragmentasi suku, agama, antargolongan àkan makin mengkristal.

Dalam konteks sosiologi konflik, rasialisme muncul sebagai isu yang timbul tenggelam (recurrent issues). Di negara lain, perlawanan terhadap rasialisme, senophobia, dan antisemistik adalah perang tanpa titik akhir (infinity war). Ini yang harus dicamkan. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah aktivis kemanusiaan.

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Rasisme dan Papua Phobia appeared first on GOOD INDONESIA.