Tangga Karier

Menuju Sel

Bukti Suap

Komisioner di Istana

Segel

Skenario

Maaf

[td_smart_list_end]

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Komisioner Korupsi Suap KPU appeared first on GOOD INDONESIA.

Dalam pidato kemenangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 14 Juli 2019, belum menyinggung pemberantasan korupsi.

Isi pidato yang minus soal korupsi dan demokrasi tersebut sontak ditanggapi negatif oleh aktivis anti korupsi, demokrasi, dan HAM.

Pemberantasan korupsi menjadi makin suram dengan hadirnya UU KPK hasil revisi yang cenderung memperlemah eksistensi lembaga anti rasua. Apalagi KPK dipimpin oleh pimpinan baru yang masih dipertanyakan publik.

Membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa tentu merupakan kebijakan yang permanen. Mengapa? Karena tindakan korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh umat manusia (hostis humanis generis) maka yang melakukan perbuatan korupsi selain patut dijerat delik yang pantas, juga wajar diganjar hukuman sosial (social punishment).

Indonesia terbelenggu dalam lingkaran korupsi yang semakin lama membudaya. Inilah salah satu problem terbesar bangsa.

Sejak 2002, KPK telah bekerja keras mengeliminasi tindakan korupsi yang dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum secara tegas. Namun demikian harus disadari bahwa korupsi telah lama dilakukan secara terencana, terstruktur, dan masif karena tata laksana dan tata praja telah memberi ruang korupsi.

Tindakan korupsi tidak hanya cermin rendahnya mental dan moral individu, tetapi juga sebuah patologi sosial yang menyebabkan kerusakan nilai-nilai elementer, seperti nilai kejujuran dan integritas.

Saya mengapresiasi berbagai usaha KPK untuk membendung kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketertinggalan, yang memperlambat kemajuan bangsa dan negara akibat kebocoran anggaran negara.

Pada masa yang akan datang, membangun kesadaran untuk hidup bersih dan membangun pemerintah yang berwibawa tidak boleh hanya menjadi beban penegak hukum, tetapi mesti menjadi perhatian semua komponen bangsa.

Kemitraan strategis KPK dengan instansi pemerintah serta elemen masyarakat sipil (civil society) untuk membangun kesadaran tentang bahaya korupsi menjadi urgen. Selain KPK membangun mitra strategis dengan institusi penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

[Baca juga: KPK Kembali Kritik Jokowi Beri Grasi pada Koruptor]

Untuk memperbaiki lembaga pemberantasan korupsi, seperti KPK, memang tidaklah mudah, tentu membutuhkan strategi dan taktik baru. Sudah waktunya KPK menemukan hambatan, melakukan perbaikan, dan memantapkan kebijakan yang lebih progresif dan komprehensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada masa yang akan datang, KPK perlu memantapkan empat aspek terpenting, yaitu:

1. Manusia (Moral Hazard)

a). KPK mesti membangun kesadaran secara terencana, sistematis, dan masif kepada aktor pemerintah –Aparat Sipil Negara (ASN) vertikal maupun horizontal dan rakyat Indonesia. KPK mesti memberi pesan kepada semua komponen bangsa bahwa korupsi tindakan kejahatan yang tidak disukai. Dampaknya sama dan sebanding lurus dengan tindakan narkotika dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga orang takut untuk korupsi.

b). Memperkuat kapasitas; pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), serta mental dan moral (attitute) bagi pegawai penegak hukum. Salah satu aspek terpenting adalah mentalitas penegak hukum terkait penanganan kasus secara profesional, objektif, berimbang, dan berkeadilan.

2. Regulasi dan tata kelola

Mencari, menemukan, dan menutup kran-kran korupsi –segi regulasi, pelaksanaan teknis dan operasional, serta nomenklatur dan tata kelola baik pemerintah (state) dan swasta (non-state) yang memberi ruang korupsi selama ini. Korupsi tidak hanya semata-mata dilakukan hanya karena mental dan perilaku individu, tetapi juga berbagai regulasi yang dibuat pemerintah memberi kemudahan.

Upaya mencegah korupsi mesti dimulai dengan memotret berbagai peraturan perundangan; UU, PP, hingga keputusan-keputusan pimpinan instansi pemerintah.

Dalam konteks ini di dalam buku berjudul “Falls of Nations” yang ditulis Daren Acemoglu secara tegas mengatakan: “Suatu negara gagal bukan karena adanya perbedaan infrastruktur, tetapi karena sekelompok elite oligarki ekonomi dan politik menguasai sebagian besar kekayaan, dan keputusan politik serta hukum hanya dibuat untuk memperkuat pemupukan kekayaan bagi sekelompok oligarki tersebut”.

Persoalan serius dalam konteks ini adalah berbagai regulasi yang dibuat pada masa orde baru sebagian besar dirancang untuk memperkuat punggawa politik dan ekonomi, tetapi ketika reformasi pemerintah kurang melakukan amandemen atau perubahan peraturan perundangan tersebut. Dalam rangka pencegahan, KPK mendorong pemerintah serius melakukan amandemen atau perubahan berbagai perundang-undangan tersebut.

3. Penegakan hukum progresif

Menegakkan hukum secara profesional, objektif, imparsial, serta jujur dan adil melalui peradilan pidana (criminal justice system) termasuk memasukkan pejabat negara yang memperdagangkan pengaruh atau dagang pengaruh (trading in influences) sebagai tindakan korupsi yang harus dikenakan sebagai delik kejahatan pidana. Gagasan memunculkan dagang pengaruh sebagai penegakan hukum di bidang korupsi yang lebih progresif.

Dagang pengaruh atau tindakan memperdagangkan pengaruh demi keuntungan pribadi, rekan bisnis atau golongan merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas. Perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh sang pemangku jabatan dan sanak saudara atau kerabat dekatnya adalah para aktor (actor of crimes) yang kita jumpai dalam negara-negara dunia ketiga yang pemerintahannya cenderung otoriter, koruptif, dan miskin.

Kejahatan dagang jabatan sebagai sebuah tindakan perbuatan korupsi yang secara nyata tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Banyak pejabat negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif –seperti Setya Novanto, Taufik Kurniawan, Irman Gusman, bahkan hari ini nama Azis Syamsudin– disebut-sebut terlibat memperdagangkan pengaruh dana desentralisasi.

Namun sampai saat ini pemerintah belum menerapkan jenis delik trading in influence di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, padahal Undang-Undang Tipikor diadakan sejak 1999 dan revisi terbatas pada 2001. Seharusnya ketika Indonesia ratifikasi UNCAC 2003 atau selanjutnya pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian melalui revisi terbatas UU Tipikor, termasuk memasukkan dagang pengaruh sebagai delik kejahatan dengan ruang lingkup yang jelas .

4. Penguatan kapasitas kelembagaan KPK secara komprehensif

Pada masa yang akan datang KPK perlu membangun kapasitas kelembagaan secara modern, membangun sistem manajemen secara rasional dan mampu menjawab berbagai kebutuhan, dan tuntutan adanya kesadaran rakyat dan birokrasi yang bersih serta pemberantasan korupsi secara masif.

Ada lima pilar penting yang harus dikembangkan KPK dalam rangka membangun kapasitas kelembagaan KPK, yaitu:

a. Menyusun nomenklatur struktur organisasi dan kelembagaan KPK yang mampu menampung atau mewadahi kebutuhan dua substansi utama sebagai tujuan lahirnya KPK, yakni pencegahan dan pemberantasan serta sistem pendukung (supporting system).

[Baca juga: KPK Kritik Mimpi 2045 Jokowi tanpa Agenda Pemberantasan Korupsi]

b. Membangun sistem kerja secara jelas dan profesional. Sistem kerja yang dimaksud mengatur tata laksana (pimpinan, deputi, penyidik, dan kesekretariatan) dan tata praja; komisioner, sekretaris dan staf, pejabat struktural pelaksana substansi dan pejabat fungsional.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dan modern

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pendudukan (knowledge), keterampilan (skills), serta mental dan moral (attitude).

e. Peningkatan anggaran KPK secara signifikan

Pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan KPK agar tidak muda diterpa berbagai persoalan akibat kelemahan pengendalian manajemen telah menjadi fakta bahwa KPK ibarat momok yang menakutkan bagi para penguasa, pengusaha, dan koruptor.

Karena itu lembaga ini rentan dipenetrasi oleh berbagai komponen eksternal baik pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, birokrat, pengusaha, maupun juga orang-orang yang bermasalah hukum.

Saya mengusulkan agar pada periode yang datang, KPK perlu melakukan penguatan (revitalisasi yang dititikberatkan pada empat aspek, yaitu sasaran kebijakan yang diarahkan pada sumber daya manusia dan membangun kesadaran atau gema anti korupsi, penguatan regulasi, dan tata kelola yang menutup kran korupsi. Juga mendorong adannya tindakan terhadap dagang pengaruh dalam delik hukum, serta penguatan kapasitas kelembagaan KPK. []GOOD INDONESIA

*Komisioner Komnas HAM 2012-2017, calon pimpinan KPK yang digugurkan oleh pansel

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPK (Bukan Lagi) Terminal Akhir: Empat Strategi Penguatan appeared first on GOOD INDONESIA.

Pihak KPK tidak hadir dalam sidang pertama. Permohonan penundaan sidang disampaikan melalui surat.

“Termohon mengajukan permintaan penundaan sidang selama empat minggu untuk mempersiapkan surat atau administrasi tanggapan, serta pembuktian dalam praperadilan. Demikian surat disampaikan,” kata hakim tunggal Akhmad Jaini dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2020.

Atas permintaan itu, Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Nurhadi menyatakan keberatan. Dia menilai waktu yang dimohonkan KPK terlalu lama.

“Permintaan itu terlalu lama, sedangkan kita tahu proses praperadilan bagaimana,” tukas Maqdir.

Keberatan pihak Nurhadi diakomodir oleh hakim. Jaini akhirnya memutuskan persidangan cukup ditunda satu pekan.

“Kita tunda seminggu. Tanggal 13 Januari 2020, sidang kedua. Pihak termohon agar sidang hadir,” kata Jaini memutuskan.

Pembatalan Status Tersangka

Nurhadi mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK karena tidak terima dengan penetapan status tersangka kepada dirinya. Nurhadi dalam gugatannya meminta KPK menggugurkan statusnya.

Nurhadi ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Total uang yang diterima Nurhadi diduga sekitar Rp46 miliar. KPK menduga uang yang diterima Nurhadi terkait perkara yang sedang berjalan di MA.

Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan menantunya, yakni Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto sebagai tersangka. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Praperadilan Mantan Sekretaris MA: KPK Mohon Sidang Ditunda Empat Pekan appeared first on GOOD INDONESIA.

Penyidik KPK telah memanggil empat saksi, yakni Desmond Previn selaku Direktur PT Iransforme, Venture Capital Cana Asia Limited, Richard Alexander Anthony (Komisaris PT Samudera Hasilindo), Efrati Purwantika (ibu rumah tangga), dan Farida Mokodompit (Direktur Operasional Perum Perindo).

“Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RSU (Risyanto Suanda),” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pers di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

Pada perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda (RSU) dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa, masing-masing sebagai tersangka.

KPK menduga Risyanto meminta uang sebesar US$30 ribu kepada Mujib terkait pemulusan kuota impor ikan. PT Navy Arsa Sejahtera akhirnya memperoleh kuota impor.

KPK mencekal dua saksi atas kasus suap impor ikan dimaksud. Keduanya Desmon Previn selaku Advisor K-Value Managing Partner Cana Asia Limited dan Richard Alexander Anthony selaku wiraswasta. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPK Periksa Empat Saksi Korupsi Suap Kuota Impor Ikan appeared first on GOOD INDONESIA.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan Presiden yang lebih sering disapa Jokowi itu lebih baik memperbaiki sarana penjara daripada memberi potongan hukuman kepada para koruptor.

“Cara itu lebih elegan, yaitu memperbaiki sarana penjara,” kata Saut dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu, 8 Desember 2019.

Menurutnya, perbaikan sarana penjara dapat berupa menyediakan fasilitas kesehatan, olahraga, hingga komunikasi khusus dengan keluarga untuk para narapidana, khususnya yang sudah uzur. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikologis terpidana bisa tetap terpenuhi, tanpa harus dibebaskan.

“Fisiknya yang dikurung. Tetapi di situ tetap ada sarana kesehatan, sarana olahraga, bisa komunikasi dengan keluarga kapan saja,” Saut menambahkan.

Pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Masalahnya sekarang, menurut Saut, adakah komitmen Jokowi menegakkan hukum pemberantasan korupsi? Memberi grasi kepada koruptor menunjukkan ketiadaan komitmen.

“Kita tidak punya uang? Ada, kok. Uang ada. Tinggal bagaimana, kita mau buat seperti itu atau tidak?” Saut, yang bernama lengkap Thony Saut Situmorang, mempertanyakan.

Sebelumnya, keputusan Jokowi memberi grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun menuai kontroversi. Jokowi mengatakan bahwa grasi adalah hak yang diberikan oleh UUD kepada Presiden. Jokowi menggunakannya untuk memberikan grasi berupa potongan masa tahanan Annas selama satu tahun.

“Grasi itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Itu jelas sekali dalam UUD kita. Jelas sekali,” kata Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu (27/11/2019)

Annas terjadwal bebas pada 2021. Dengan grasi Jokowi, dia sudah bisa menghirup udara bebas pada 2020.

Menurut Presiden Jokowi, keputusan yang ia ambil bukan semata-mata pertimbangan sendiri. Ada MA yang memberi pertimbangan, termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Selain itu, faktor yang membuat Jokowi memutuskan memberi grasi ke Annas terkait rasa kemanusiaan. Annas, menurut Jokowi, sudah berumur dan sakit-sakitan. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPK Kembali Kritik Jokowi Beri Grasi pada Koruptor appeared first on GOOD INDONESIA.

Pedoman KPK dalam melaksanakan tugas didasari lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Komisi antirasuah ini bertanggung jawab kepada publik. Ia juga wajib menyampaikan laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala dan terbuka.

Modal kerja langkah pertama KPK adalah nyaris tidak ada. Pemimpinnya dilantik tanpa kantor dan tidak memiliki karyawan. Mereka akhirnya membawa staf dari kantor lama masing-masing dan menggajinya sendiri.

Selanjutnya, tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun gelanggang. Merekalah yang menjadi karyawan pertama KPK. Tim tambahan dari kejaksaan dan kepolisian belakangan memperkuat.

Nakhoda pertama KPK adalah Taufiequrrachman Ruki, alumnus Akademi Kepolisian 1971. Dia juga mantan anggota DPR periode 1992-2001. Selanjutnya Antasari Azhar, 2007-2009.

KPK hari ini dikomandani Agus Rahardjo. Ia menunggu waktu digantikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Firli Bahuri, yang dipilih DPR. Bersama Firli, terdapat empat komisioner: Alexander Mawarta, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Formasi pemimpin KPK jilid V tersebut disambut protes berbagai pihak. Sosok dimaksud tak memperoleh respek masyarakat, yang bersamaan dengan lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. UU hasil revisi UU KPK sebelumnya ini dinilai sejumlah pihak “melemahkan” KPK.

Terdapat 26 poin yang dinilai berpotensi melemahkan –bahkan melumpuhkan– KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mengapa perlu “dilemahkan”? Apakah karena komisi yang sempat dibela mati-matian oleh aktivis mahasiswa ini memang mumpuni?

Menjawab pertanyaan pertama maka sejumlah aspek politik mencuat, dan bentuknya tidak terlihat di atas permukaan.

Cara sederhana menjawab pertanyaan tersebut, yakni menelisik siapa-siapa saja “korban” KPK selama ini. Kita pasti tahu siapa dan pekerjaan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, apakah memang KPK berprestasi? Kondisi ini jangan sampai berlanjut karena sungguh merepotkan bagi sebagian kecil elite.

Nah, di bawah ini uraian singkat sebagian kecil prestasi KPK yang dihimpun GOOD INDONESIA –yang belum pernah diterima lembaga penegak hukum korupsi lainnya. Ditampilkan agar kita kembali mengingatnya.

1. Commendation Award 2010

KPK mendapatkan penghargaan Commendation Award dari Public Affair Asia kategori Good Governance di ajang The Gold Standard Award.

Penghargaan itu diterima Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan KPK Haryono Umar di Gedung Foreign Correspondents Club, Hong Kong.

“Penghargaan ini tidak hanya untuk KPK, tetapi juga untuk Indonesia. Dunia memberi penghargaan kepada Indonesia dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi yang tidak pernah surut,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar usai menerima apresiasi internasional.

Penghargaan The Gold Standard Award 2010 terdiri atas 14 kategori, di antaranya Good Governance, Political Communications, dan Corporate Social Responsibility.

Indonesia bukan kali pertama mendapatkan penghargaan yang cukup bergengsi ini. Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh penghargaan kategori Political Communication.

Penghargaan yang sama juga pernah diperoleh Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III yang terkenal dengan pernyataan politiknya tentang korupsi dan kemiskinan.

Public Affair adalah lembaga nirlaba yang diisi profesional bidang komunikasi dan media. Lembaga ini berkedudukan di sebelas negara, antara lain Cina, Thailand, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab.

2. Raymond Magsaysay Award 2013

KPK menerima penghargaan Raymond Magsaysay Award asal Filipina karena dinilai sukses melakukan pemberantasan korupsi. Penghargaan ini sering disebut sebagai Hadiah Nobel versi Asia.

KPK menerima penghargaan Raymond Magsaysay karena dinilai sukses menggabungkan penindakan korupsi tanpa kompromi terhadap pejabat berkuasa. Juga dinilai mampu mereformasi sistem pemerintahan, sosialisasi yang edukatif atas kesiagaan, kejujuran, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dipaparkan, KPK berhasil menyelamatkan lebih US$80 juta aset negara.

Selain KPK pada tahun itu, penghargaan sama juga diberikan kepada Ernesto Domingo dari Filipina, Lehpai Seng Raw dari Myanmar, Habiba Sarabi dari Afganistan, dan organisasi Shakti Samuha dari Nepal.

3. Berbagai Penghargaan Sepanjang 2011

Tak banyak terungkap ke publik, KPK di bawah kepemimpinan lima pimpinan KPK periode kedua mendapat sejumlah penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

KPK memperoleh peringkat pertama dengan predikat B pada Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2010 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 7 Maret 2011.

KPK juga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan laporan keuangan tahun 2010.

Komisi pemburu koruptor itu juga mengantongi penghargaan Best Innovation Award dari Korea Internasional Cooperation Agency. Dia dinilai melakukan inovasi terbaik dalam penerapan reformasi birokrasi. KPK mengungguli 12 kementerian/lembaga yang juga menjadi peserta.

KPK juga menyabet juara pertama kategori pelayanan informasi melalui internet dalam kegiatan “Anugerah Media Humas” yang digelar Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penghargaan itu diberikan pada 27 Oktober 2011.

Terakhir, KPK meraih peringkat ketiga dalam acara International Anti-Corruption Public Service Announcement Video Competition yang diselenggarakan Independen Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong dan International Association of Anti-Corruption Authorities di Hongkong pada 9 Desember 2011.

4. Tingkat Pendapatan Asli Daerah

KPK menerima penghargaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas keberhasilannya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar. Penghargaan ini diterima oleh Koordinator Wilayah VIII KPK Adliansyah M. Nasution di Kantor Pemerintah Kota Makassar, Selasa (26/11/2019).

KPK telah mendampingi Pemkot Makassar pada periode Juli-Oktober 2019. Sejak itu, Makassar berhasil meningkatkan PAD sebesar 40,8% setiap bulannya. []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Cara Sederhana Jawab Mengapa KPK Harus Dilumpuhkan appeared first on GOOD INDONESIA.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) KPK Febri Diansyah mengemukakan aset itu berupa objek tanah golongan lahan pariwisata di Gili Trawangan. Objek ini di bawah pengelolaan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) selama 70 tahun lalu.

PT GTI menguasai aset dimaksud berdasar kontrak dengan Pemprov NTB. KPK, kata Febri, kini mempelajari kemungkinan pelanggaran hukum karena nilai asetnya sangat tinggi. Hal ini berdasar penelusuran tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK bersama Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Kejaksaan Tinggi NTB.

“Sedang didalami apakah ada wanprestasi dalam pengelolaan tersebut atau tidak,” tegas Febri kepada pers di Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Berdasar nilai objek pajak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Bali dan Nusa Tenggara pada 2018, tanah seluas 65 hektar yang dikuasai PT GTI bernilai sekitar Rp 2,3 triliun.

Febri mengungkapkan tim Korsupgah KPK berada di NTB pada 18 dan 19 November 2019. Tim menemukan 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemerintah daerah di NTB yang belum bersertifikat.

“KPK mendorong pemerintah daerah se-Provinsi NTB segera melakukan penertiban atas asetnya bermasalah,” tuturnya.

KPK memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir antara Pemprov NTB dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Dikuasai Mantan Pejabat

KPK juga melakukan safari pencegahan korupsi di Papua. Ditemukan berbagai permasalahan aset pemerintah daerah (pemda) setempat berupa tanah hingga kendaraan dinas, dan lainnya.

Komisi antirasuah lalu mendorong percepatan proses sertifikasi terhadap 1.678 bidang tanah yang diajukan oleh pemkot/pemkab (pemerintah kabupaten) se-Papua ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ditemukan pula 63 aset tanah dan 643 kendaraan dinas yang dikuasai mantan pejabat dan pihak ketiga.

“Selain itu, tercatat 67 aset berupa tanah dan bangunan, serta 643 kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, pensiunan, dan mantan pejabat lainnya,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/11/2019). []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Aset Triliunan Pemda Dikuasai Swasta dan Mantan Pejabat appeared first on GOOD INDONESIA.

Dalam pidato pelantikan, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal pemberantasan korupsi. Padahal komitmen pemerintah menjalankan agenda pemberantasan korupsi ditunggu rakyat karena keterpurukan ekonomi belakangan ini dipicu, antara lain, oleh maraknya praktik maling uang rakyat.

“Pemberantasan korupsi, kalau tidak, ya, mimpi 2045 bisa geser ke 2500. Kita semua harus sepakat dulu bahwa penegakan hukum butuh lembaga antikorupsi yang credible,” tandas Saut Situmorang di Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2019.

Menurut Saut, dalam mimpi 2045 itu secara implisit terkandung tekad memberantas korupsi. Jika tak ada pemberantasan korupsi maka sulit mencapai mimpi itu.

“Di pidato ada disinggung mimpi NKRI tahun 2045. Jadi secara implisit pasti termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi sebab mimpi Anda tahun 2045 akan sulit tercapai kalau perilaku korupsi masih terus berlanjut,” Saut menegaskan.

Ditambahkan, ada harapan Jokowi Indonesia pada 2045 bisa terbebas korupsi. Salah satu dasarnya, yakni meningkatnya peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi membeberkan mimpi Indonesia sekaligus target kerjanya pada periode kedua pemerintahannya.

“Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama,” papar Presiden Jokowi.

Lanjutnya, “Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai.”[]GOOD INDONESIA-RUT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPK Kritik Mimpi 2045 Jokowi tanpa Agenda Pemberantasan Korupsi appeared first on GOOD INDONESIA.

Hal itu diungkapkan Hasto di hadapan ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang mengikuti rapat konsolidasi pemenangan Pilgub NTT di depan kantor DPC PDI Perjuangan, Kabupaten Ngada, Kamis 31 Mei 2018.

“Saya percaya dan seyakin-yakinnya, Pak Marianus Sae jadi korban konspirasi politik,” ungkap Hasto.

Diketahui, Marinus terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK di salah satu hotel di Surabaya, Minggu (11/2/2018) lalu. Bupati nonaktif Ngada itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena terlibat kasus suap proyek-proyek di Pemerintahan Kabupaten Ngada, NTT.

Terkait hal itu, Hasto tetap menghormati KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Tapi, kata dia, harusnya kebenaran dan keadilan ditegakkan di atas prinsip kebenaran dan keadilan itu sendiri, bukan atas orderan.

“Kita tetap kokoh dalam keyakinan kita. Kita antikorupsi, tapi mendukung antikorupsi yang bersendikan kebenaran itu sendiri,” tegasnya.

Dia pun meyakini bahwa kasus hukum yang menjerat Marianus tak terlepas dari dinamika politik di NTT.

“Setelah melihat dan membaca kebatinan yang ada, kami berkesimpulan, apa yang terjadi dengan Pak Marianus, tak terlepas dari dinamika politik di NTT. Ada orang khawatir dengan sosok pemimpin yang menyatu dengan rakyatnya,” kata Hasto.

Marianus Sae memang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Hal itu diakui oleh Hasto, karena selama ia hadir di Bajawa, Kabupaten Ngada, rakyat terus menyampaikan antusiasme dan kecintaan terhadap Marianus.

“Saya dengar ungkapan di sini, di Jakarta memang ada OTT, tapi di Ngada ini, OTT adalah Orang Tetap Tusuk (memilih) Marianus-Emi,” ucap politisi asal Yogyakarta itu.

Hasto pun meminta agar semua kader, simpatisan, dan relawan, mewujudkan sikap PDI Perjuangan yang tetap kokoh memberikan dukungan kepada Marianus-Emi di Pilgub NTT 2018.

“Mari kita buktikan bahwa kedaulatan rakyat tak bisa dikalahkan skenario politik apapun,” tandasnya. []HDN/BDG

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Sekjen PDIP Sebut Marianus Sae Korban Konspirasi Politik appeared first on GOOD INDONESIA.

Kuasa hukum Marianus, Petrus Selestinus, menegaskan hak-hak politik kliennya di Pilgub NTT 2018 tetap harus dijamin, kendati mantan Bupati Ngada itu tersandung masalah hukum.

“Jika Paket Marhaen terpilih pada tanggal 27 Juni 2018, maka Mendagri atas nama Presiden akan tetap melantik Marianus Sae dan Emelia Nonlemi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018-2023 untuk masa jabatan lima tahun,” kata Petrus, Rabu, 30 Mei 2018.

Petrus mengatakan, saat ini kliennya sudah menjalani penahanan di KPK selama 100 hari lebih. Kendati begitu, kata dia, proses hukum yang dijalani Marianus saat ini tak membuat hak-hak politiknya hilang.

“Hak politiknya tetap ada. Artinya, sampai tanggal 27 Juni 2018, Marianus Sae adalah calon gubernur NTT berpasangan dengan Ibu Emi Nomleni selaku calon wakil gubernur NTT,” tegasnya.

Petrus menjelaskan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak-hak seorang tersangka yang ditahan. “Termasuk haknya untuk ditangguhkan penahanannya, haknya untuk mengajukan praperadilan, bahkan haknya untuk dipercepat proses hukumnya,” terangnya.

Hanya saja, kata Petrus, kliennya memilih menggunakan hak untuk menjalani proses hukum secepatnya. “Yaitu agar proses persidangan perkaranya dipercepat demi tegaknya hukum dan keadilan,” tutur Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu.

Diketahui, Marianus Sae pada Pilgub NTT berpasangan dengan Emilia J Nomleni. Duet yang dikenal dengan sebutan Paket Marhaen itu diusung oleh koalisi PDI Perjuangan dan PKB.

Marinus terjaring operasi tangkap tangan oleh tim KPK di salah satu hotel di Surabaya, Minggu (11/2/2018) lalu. Bupati nonaktif Ngada itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena terlibat kasus suap proyek-proyek di Pemerintahan Kabupaten Ngada, NTT.

Marianus disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. []HDN/BDG

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Terjerat Korupsi, Marianus Sae Tetap Dilantik Jika Menang Pilgub NTT appeared first on GOOD INDONESIA.

Cagub yang Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hati Nurani Rakyat ini bahkan menjadikan Kantor KPK sebagai panggung kampanye.

Mustafa ditetapkan KPK sebagai tersangka penyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah terkait pinjaman daerah. Pinjaman dimaksud untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Tengah 2018.

“Saya diperlakukan dengan baik oleh petugas yang ada di KPK,” kata Mustafa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018. Ia kembali diperiksa sebagai tersangka.

Meski menjadi pesakitan komisi antirasuah, Mustafa berusaha tetap berkampanye. Dia tak mau menjawab pertanyaan pers soal kasusnya.

“Saya berharap seluruh pendukung terus luruskan niat, niat lurus, maju terus. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan mengharapkan Lampung yang sejahtera bisa tercapai dan terwujud dengan baik. Terima kasih,” ujarnya.

Belum puas berkampanye, pasangan Ahmad Jajuli ini menyatakan rasa bangganya karena Komisi Pemilihan Umum Lampung menetapkan Mustafa-Jajuli sebagai pasangan calon nomor urut empat dalam Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) Lampung 2018.

“Nomor empat kece, insyaAllah. Hidup…! Wassalamualaikum,” tukas Mustafa bersemangat.

KPK menciduk Mustafa pekan lalu. Komisi menduga Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Suap untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara yakni PT Sarana Multi Infrastruktur. []Madi Cakra

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bupati Lampung Tengah Kampanye Pilgub di KPK appeared first on GOOD INDONESIA.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan keputusan pemerintah menaikkan bantuan dana parpol dari Rp108 menjadi Rp1.000 dapat mencegah korupsi. Potensi tindak pidana ini khususnya di lingkungan kader parpol yang menjadi kepala daerah dan anggota legislatif.

“Kami pikir itu (kenaikan dana parpol) kecil sekali, menaikkan dari Rp108 jadi 1.000. Kami harus lakukan banyak hal lagi,” kata Pahala kepada pers usai berdiskusi dengan para petinggi PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.

Pahala mengungkapkan sebenarnya usulan anggaran bantuan bagi parpol jauh lebih besar. PDIP mengusulkan kenaikannya hingga Rp10.000.

Ditambahkan, kenaikan bantuan dana untuk parpol ke depan bisa dilakukan secara bertahap selama 10 tahun. Kenaikan dana bantuan parpol, katanya, harus dievaluasi setiap tahun.

Pahala menyatakan dalam diskusi bahwa pihaknya mengapresiasi masukan yang di sampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Diusulkan kompetisi integritas dan sistem rekrutmen partai untuk mendapat intensif tambahan bantuan negara.

“Usulan PDIP, bagus. Boleh juga kita ciptakan kompetisi antarpartai. Partai yang capai sistem integritas lebih dulu harus dapat semacam insentif,” ujarnya. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menambahkan kompetisi dimaksud dapat membuat parpol bekerja lebih keras. “Ini akan sangat fair. Partai yang baik akan mendapat intensif,” kata Hasto. []Madi Cakra

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPK Dukung Usulan PDIP Ada Kompetisi Parpol buat Intensif Tambahan appeared first on GOOD INDONESIA.