Cara Sederhana Jawab Mengapa KPK Harus Dilumpuhkan

Dukungan elemen masyarakat ke KPK (Foto: antikorupsi.org - GOOD INDONESIA)

PEMBENTUKAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pedoman KPK dalam melaksanakan tugas didasari lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Komisi antirasuah ini bertanggung jawab kepada publik. Ia juga wajib menyampaikan laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala dan terbuka.

Modal kerja langkah pertama KPK adalah nyaris tidak ada. Pemimpinnya dilantik tanpa kantor dan tidak memiliki karyawan. Mereka akhirnya membawa staf dari kantor lama masing-masing dan menggajinya sendiri.

Selanjutnya, tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun gelanggang. Merekalah yang menjadi karyawan pertama KPK. Tim tambahan dari kejaksaan dan kepolisian belakangan memperkuat.

Nakhoda pertama KPK adalah Taufiequrrachman Ruki, alumnus Akademi Kepolisian 1971. Dia juga mantan anggota DPR periode 1992-2001. Selanjutnya Antasari Azhar, 2007-2009.

KPK hari ini dikomandani Agus Rahardjo. Ia menunggu waktu digantikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Firli Bahuri, yang dipilih DPR. Bersama Firli, terdapat empat komisioner: Alexander Mawarta, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Formasi pemimpin KPK jilid V tersebut disambut protes berbagai pihak. Sosok dimaksud tak memperoleh respek masyarakat, yang bersamaan dengan lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. UU hasil revisi UU KPK sebelumnya ini dinilai sejumlah pihak “melemahkan” KPK.

Terdapat 26 poin yang dinilai berpotensi melemahkan –bahkan melumpuhkan– KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mengapa perlu “dilemahkan”? Apakah karena komisi yang sempat dibela mati-matian oleh aktivis mahasiswa ini memang mumpuni?

Menjawab pertanyaan pertama maka sejumlah aspek politik mencuat, dan bentuknya tidak terlihat di atas permukaan.

Cara sederhana menjawab pertanyaan tersebut, yakni menelisik siapa-siapa saja “korban” KPK selama ini. Kita pasti tahu siapa dan pekerjaan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, apakah memang KPK berprestasi? Kondisi ini jangan sampai berlanjut karena sungguh merepotkan bagi sebagian kecil elite.

Nah, di bawah ini uraian singkat sebagian kecil prestasi KPK yang dihimpun GOOD INDONESIA –yang belum pernah diterima lembaga penegak hukum korupsi lainnya. Ditampilkan agar kita kembali mengingatnya.


1. Commendation Award 2010

KPK mendapatkan penghargaan Commendation Award dari Public Affair Asia kategori Good Governance di ajang The Gold Standard Award.

Penghargaan itu diterima Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan KPK Haryono Umar di Gedung Foreign Correspondents Club, Hong Kong.

“Penghargaan ini tidak hanya untuk KPK, tetapi juga untuk Indonesia. Dunia memberi penghargaan kepada Indonesia dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi yang tidak pernah surut,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar usai menerima apresiasi internasional.

Penghargaan The Gold Standard Award 2010 terdiri atas 14 kategori, di antaranya Good Governance, Political Communications, dan Corporate Social Responsibility.

Indonesia bukan kali pertama mendapatkan penghargaan yang cukup bergengsi ini. Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh penghargaan kategori Political Communication.

Penghargaan yang sama juga pernah diperoleh Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III yang terkenal dengan pernyataan politiknya tentang korupsi dan kemiskinan.

Public Affair adalah lembaga nirlaba yang diisi profesional bidang komunikasi dan media. Lembaga ini berkedudukan di sebelas negara, antara lain Cina, Thailand, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab.


2. Raymond Magsaysay Award 2013

KPK menerima penghargaan Raymond Magsaysay Award asal Filipina karena dinilai sukses melakukan pemberantasan korupsi. Penghargaan ini sering disebut sebagai Hadiah Nobel versi Asia.

KPK menerima penghargaan Raymond Magsaysay karena dinilai sukses menggabungkan penindakan korupsi tanpa kompromi terhadap pejabat berkuasa. Juga dinilai mampu mereformasi sistem pemerintahan, sosialisasi yang edukatif atas kesiagaan, kejujuran, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dipaparkan, KPK berhasil menyelamatkan lebih US$80 juta aset negara.

Selain KPK pada tahun itu, penghargaan sama juga diberikan kepada Ernesto Domingo dari Filipina, Lehpai Seng Raw dari Myanmar, Habiba Sarabi dari Afganistan, dan organisasi Shakti Samuha dari Nepal.


3. Berbagai Penghargaan Sepanjang 2011

Tak banyak terungkap ke publik, KPK di bawah kepemimpinan lima pimpinan KPK periode kedua mendapat sejumlah penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

KPK memperoleh peringkat pertama dengan predikat B pada Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2010 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 7 Maret 2011.

KPK juga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan laporan keuangan tahun 2010.

Sebanyak 15 halaman barang bukti ini disobek di KPK (Foto: indonesialeaks – GOOD INDONESIA)

Komisi pemburu koruptor itu juga mengantongi penghargaan Best Innovation Award dari Korea Internasional Cooperation Agency. Dia dinilai melakukan inovasi terbaik dalam penerapan reformasi birokrasi. KPK mengungguli 12 kementerian/lembaga yang juga menjadi peserta.

KPK juga menyabet juara pertama kategori pelayanan informasi melalui internet dalam kegiatan “Anugerah Media Humas” yang digelar Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penghargaan itu diberikan pada 27 Oktober 2011.

Terakhir, KPK meraih peringkat ketiga dalam acara International Anti-Corruption Public Service Announcement Video Competition yang diselenggarakan Independen Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong dan International Association of Anti-Corruption Authorities di Hongkong pada 9 Desember 2011.


4. Tingkat Pendapatan Asli Daerah

KPK menerima penghargaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas keberhasilannya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar. Penghargaan ini diterima oleh Koordinator Wilayah VIII KPK Adliansyah M. Nasution di Kantor Pemerintah Kota Makassar, Selasa (26/11/2019).

KPK telah mendampingi Pemkot Makassar pada periode Juli-Oktober 2019. Sejak itu, Makassar berhasil meningkatkan PAD sebesar 40,8% setiap bulannya. []GOOD INDONESIA


Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here