Guru Besar Hukum Pertama Untar Jakarta Desak Revisi UU Cipta Kerja

Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. (kiri) [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pertama Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta.

Pengukuhan Sudiro sebagai profesor dipimpin langsung Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan. di Gedung M, Kampus 1, Untar, Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Dalam pidato pengukuhan, Sudiro memaparkan materi bertajuk “Transformasi Politik Hukum Keadilan sebagai Epicentrum Model Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Konsumen Jasa Penerbangan”.

Disela pengukuhannya, pria kelahiran Indramayu itu menyelipkan gagasan terkait Undang-Undang (Omnibus Law) Cipta Kerja.

Ia mengusulkan agar UU yang memicu demonstrasi buruh, mahasiswa-pelajar, dan warga ini direvisi. Juga perlu memasukkan pasar-pasar transportasi udara atau penerbangan yang komprehensif dan berkeadilan.

“Menurut saya, saat ini UU Cipta Kerja memang sudah mengatur soal penerbangan tapi belum detail. Misalnya, memuat tanggung jawab produsen pesawat jika terjadi kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian,” ujar Sudiro kepada awak media usai pengukuhan.

Sangat layak, menurut Sudiro, masalah penyelenggaraan penerbangan masuk dalam klaster tranportasi dalam omnibus law cipta kerja. Hal ini perlu diatur detail. Lalu, bagaimana mengatur soal produk yang umumnya berasal dari luar negeri?

“Tetap bisa diatur. Jika terjadi cacat produk, produsen pada prinsipnya harus bertanggung jawab terhadap produknya, di manapun dimanapun ia digunakan,” jawabnya.

Menurutnya, negara harus melindungi warga negaranya sehingga perlu mengatur masalah penerbangan selengkap mungkin guna melindungi warganya.

“Oleh karena itu perlu dilakukan review. Misalnya bagaimana para penumpang atau ahli waris mendapat proteksi apabila melakukan gugatan jika cacat produk kecelakaan penerbangan,” Sudiro menambahkan.

Diungkapkan, UU Cipta Kerja hanya mengatur tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan. Tanggung jawab produsen pesawat belum ada diatur.

Sudiro menyebutkan UU Cipta Kerja sudah baik. Upaya mengharmonisasikan puluhan UU yang tidak sinkron, tumpang-tindih, bahkan saling bertentangan merupakan langkah penting.

Sayangnya, dalam pandangan Sudiro, banyak aturan-aturan yang seharusnya dimasukkan dalam omnibus law tentang transportasi –khususnya perhubungan udara– belum diakomodasi secara komprehensif. Karenanya mendesak dilakukan review. []GOOD INDONESIA-HDN


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here