Refleksi Universitas Tarumanagara: Penegakan Hukum Cuma Tajam ke Bawah!

Universitas Tarumanagara Jakarta [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Jelang penutupan tahun 2020, penegakan supremasi hukum di Indonesia masih belum maksimal dan masih tebang pilih; tajam ke bawah serta tumpul ke atas!

Demikian dikatakan Guru besar Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Prof. Dr. Amad Sudiro, dalam  webinar nasional “Catatan Akhir Tahun dan Menatap Hukum Masa Depan” di Jakarta.

Hadir dalam diskusi ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, pengacara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Petrus Loyani dan hadir secara recording Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Diskusi webinar dipandu oleh Jurnalis Senior yang juga penyiar radio Trijaya Network Gaib Maruto Sigit.

Menurut Amad, penegakan hukum ke depan harus berkeadilan dan perlu adanya pembenahan dan tata ulang sistem hukum, di pusat maupun di daerah.

[Baca juga: Guru Besar Hukum Pertama Untar Jakarta Desak Revisi UU Cipta Kerja]

Sementara itu, Wamenkumham mengatakan Indonesia telah 10 bulan mengalami masa  pandemi covid-19 dan pemerintah harus menyesuaikan dengan keadaan darurat ini.

Dalam bidang penegakan hukum, Wamenkumham menegaskan beberapa kebijakan pemerintah –dalam hal ini Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham)– terbilang kontroversi, tetapi rasional karena dalam keadaan darurat.

“Kita arus mengambil risiko  seminimal mungkin,” kata Edward.

Wamenkumham mencontohkan keputusan kontroversi tersebut di antaranya¬†“merumahkan” narapidana karena¬† overcapacity.

“Ini kebijakan kontroversi di tengah suasana pendemi, namun rasional,” tegas Edward. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here