Ini Tugas Pokok Mensos Risma Sesungguhnya

Tri Rismaharini dan Joko Widodo [Foto: pdiperjuangan-jatim.com - GOOD INDONESIA]

Oleh: Dr. apt. Chazali H. Situmorang, M.Sc.*

“Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan, dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak covid-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi,” kata Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo alias Jokowi dalam acara peluncuran program bantuan sosial (bansos) dimaksud, yang juga tayang di akun Youtube resminya, Senin (4/1/2021).

Jadi, mulai 2021, Presiden Jokowi tidak lagi memberikan bantuan dalam pola in kind (natura), tetapi bentuk bantuan tunai, untuk ketiga program bansos.

Anggaran APBN 2021 sebesar Rp110 triliun bukanlah jumlah sedikit. Dalam kondisi ekonomi yang masih sangat tertekan saat ini, tentu bansos diharapkan dapat menggerakkan transaksi tunai di masyarakat, dan bergeraknya ekonomi mikro untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma diharapkan dapat memenuhi kebijakan Presiden, sekaligus mengembalikan trust masyarakat terhadap Kementerian Sosial (Kemensos) –yang mengalami downgrade di tangan Juliari Peter Batubara, mensos sebelumnya.

Kisruh korupsi dana bansos menyeret banyak pihak [Foto: matamaduranews.com – GOOD INDONESIA]

Risma haruslah fokus pada program pokok dan utama yang dicanangkan Jokowi pada 4 Januari 2021 tersebut.

Peluncuran bansos dalam suasana covid-19 yang semakin “menggila” memakan korban jiwa, dan kehancuran ekonomi secara total, diharapkan dapat sebagai penyanggah untuk tidak semakin terpuruknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Implikasinya rakyat miskin dan pengangguran semakin meningkat.

Mensos Risma berpengalaman panjang sebagai penyelenggara negara. Ia tentu mampu membaca pikiran dan isyarat yang diberikan Presiden; program prioritas yang harus dilakukan Kemensos. Apakah blusukan mencari gelandangan di bawah kolong jalan layang, pinggiran sungai atau menyelesaikan di hulunya dengan skema bansos –dalam bentuk PKH, BST, maupun bansos BPNT (KKS)?

Persoalan bansos, tidaklah sederhana. Dari dulu sejak puluhan tahun yang lalu, skema bansos, melalui in kind mapun transfer bank, sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Ternyata persoalan kemiskinan tidak pernah selesai. Tidak pernah kita tahu dimana ujung penyelesaiannya.

Dua persoalan mendasar yang sebenarnya diketahui penyelenggara negara, bahkan sering diucapkan dan menjadi bahan pidato yang berapi-api, apalagi saat kampanye Pemilu. Sayangnya, jujur saja tidak pernah diselesaikan secara tuntas dan paripurna, tetapi lebih bersifat kebijakan politis, dan pencitraan.

Apa persoalan mendasar itu? Pertama adalah akurasi data. Kedua, penyimpangan pelaksanaan program.

Akurasi data tidak bisa diselesaikan di ujungnya. Harus di pangkal, di sumber data diperoleh. Ada teori yang mengatakan; “Jika sampah yang masuk maka akan sampah yang keluar.”

Terkait penyimpangan pelaksanaan itu, berhubungan dengan kekuatan kepemimpinan (leadership). Kalau “lemah” pemimpinnya, bagaimana anak buah “kuat”? Ingat pepatah; “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.” Atau “Ikan membusuk mulai dari kepalanya.” Kita tahu itu, mengerti, tetapi hal tersebut terus saja terjadi.

Terkait data, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengingatkan Kemensos, dan mengharapkan agar Mensos Risma bersungguh-sungguh soal ini.

“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Selasa (5/1/2021).

KPK mengingatkan Kemensos bahwa masih terdapat sejumlah persoalan penyelenggaraan bansos. Satu di antaranya terkait akurasi data penerima bansos yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data.

Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020, masih terdapat sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK. Suatu selisih angka yang tidak sedikit.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tidak merujuk DTKS.

“Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah. KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait covid-19, seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa,” jelas Ipi.

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

KPK juga merekomendasikan Kemensos untuk memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.

Apakah dengan peluncuran sembako tiga dimensi (PKH, Bansos /BPNT, dan BST) oleh Presiden Jokowi Senin 4 januari 2021, persoalan data sudah tuntas?

Ternyata belum. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya early warning yang disampaikan KPK pada Selasa ( 5/1/2021), sehari sesudah Presiden Jokowi meluncurkan program sembako.

Tri Rismaharini temui gelandangan dan pengemis di Jakarta [Foto: gelora.co – GOOD INDONESIA]

Persoalan DTKS bukanlah masalah di kantor pusat (Kemensos), tetapi sejauh mana proses pendataan itu dilakukan. Bagaimana verifikasi dan validasi yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Bagaimana petugas yang ditunjuk (umumnya pendamping Kessos) melaksanakan tugasnya. Secara berjenjang di level RT, RW, dusun/desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sudahkah clear and clean?

Saat ini lebih 500 kabupaten/kota, apakah sudah bersih datanya? Bagaimana check and recheck dilakukan? Apakah sudah dibuatkan mekanisme tanggung jawab renteng jika ada data yang salah di setiap level pemerintahan daerah?

Jujur saja, memang tidak mudah, tetapi harus dilakukan upaya perbaikan terus-menerus. Pemadanan DTKS dengan NIK, itu memang salah satu cara untuk cek silang, namun persoalan di lapangan masih banyak orang miskin yang memang tidak punya KTP elektronik. Apalagi di balik gunung, pulau-pulau terpencil, dan di pedalaman lainnya.

Dalam persoalan ini, Kemensos harus menyelesaikannya. Menemu kenali DTKS yang non-NIK itu, harus terdata dengan akurat dan dilindungi untuk mendapat bansos agar tidak semakin parah kehidupannya.

Penyelesaian DTKS ini, harus dibangun komitmen yang kuat antara Kemensos sebagai pemegang mandat UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), yang juga berpegang pada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk saling bersinergi mendapatkan data Kessos yang akurat. Data yang sangat bermanfaat untuk perencanaan program-program pembangunan lainnya.

Tidak ada gunanya berbagai model sistem aplikasi yang digunakan, dengan teknologi digital yang canggih sekalipun, jika data yang masuk sampah (garbage). Yang keluar juga sampah.

Kuncinya raw data atau primary data yang didapat dari level paling bawah. Sekali lagi peran pemain lapangan sangat menentukan akurasi data.

Mensos Risma dengan para kepala daerah dulu adalah teman berkumpul. Sekarang, ajak mereka menyiapkan DTKS yang akurat, clear and clean.

Data akurat, akan menjadi pengunci mempersempit terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran bansos, baik bentuk in kind maupun cash transfer.

Akuratpun data, bukan tidak mungkin terjadi penyimpangan, jika itu dilakukan terstruktur, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas bisa reversible. Itu semua dapat dihentikan jika ada kepemimpinan yang kuat dan berintegritas. Semoga. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, dosen Fisip Universitas Nasional (Unas)

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here