Tahap awal, sebanyak 100 keluarga miskin mendapat bantuan sembilan bahan pokok (sembako). Mereka terdiri atas kuli bangunan, penjaja sayur, juru parkir, dan pengemudi ojek online atau daring (ojol).

Para penerima bantuan sembako tersebut, khusus warga terdampak langsung pandemi. Mereka yang menerima bantuan berdasar pendataan Koramil Jakarta Barat.

Rektor Undira Prof. Dr. H. Suharyadi, M.A. mengemukakan kegiatan kemanusian dimaksud melalui Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Kornelia Johana dan Direktur Bagian Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Agung Solihin kepada GOOD INDONESIA di Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.

“Penyaluran bantuan wujud kepedulian Universitas Dian Nusantara terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya masyarakat yang terkena imbas langsung pendemi di Jakarta Barat,” kata Kornelia.

Aksi kemanusiaan bersama Koramil, yang ditangani langsung Komandan Koramil 03/GP Kapten Inf. Irwan Triyono, bagian program corporate social responsibility (CSR) Undira.

Lebih lanjut Kornelia menjelaskan harapan bantuan dapat meringankan beban ekonomi keluarga miskin akibat berkurangnya pendapatan harian mereka saat ini. Keluarga penerima bantuan tersebar di beberapa rukun warga (RW).

Kegiatan kemanusiaan Undira bersama Koramil 03/GP sebelumnya berkaitan dengan bencana banjir di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. []GOOD INDONESIA-RMK

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Keluarga Miskin Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Sembako Undira appeared first on GOOD INDONESIA.

“Surat permohonan surat tanda tangan pimpin DPR untuk nonaktif sudah masuk, tapi terkait SK lagi proses karena yang tanda tangan harus Presiden. Itu yang kita tunggu,” kata Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah kepada pers, Kamis, 12 Maret 2020.

Farazandi mengatakan pihaknya memahami lamanya proses penandatanganan oleh Presiden. surat permohonan pengunduran diri yang telah ditandatangani DPR menjadi pegangan panitia pemilihan saat ini.

Riza resmi mengirimkan surat pengunduran diri ke DPR RI setelah memutuskan maju sebagai pengganti Sandiaga Uno, yang meninggalkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta.

“Kan, harus taat aturan. PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus mundur apabila maju dalam pilkada maupun PAW (pergantian antarwaktu). Aturannya begitu,” kata Riza di Hotel Diradja, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2020).

Riza adalah politikus Partai Gerindra yang menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja tanpa wakil setahun lebih. Kekosongan lama ini akibat proses politik yang tak kunjung mulus.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) awalnya kukuh mengupayakan agar kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno diisi kadernya.

Sandiaga mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu sebagai politikus Gerindra. []GOOD INDONESIA-ALY

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Belum Teken SK Pengunduran Diri Riza Patria sebagai Anggota DPR appeared first on GOOD INDONESIA.

PT Bosowa Marga Nusantara (BMN), melalui anak bisnis PT Margautama Nusantara (MUN) mengumumkan penyesuaian tarif sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 1232/KPTS/M/2019 tentang Penyesuaian Tarif Tol Ruas Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II.

“Penyesuaian tarif untuk ruas Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II diberlakukan berdasarkan angka inflasi di Kota Makassar selama dua tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu sebesar 7,42 persen,” ungkap Direktur Utama PT BMN Anwar Toha, Senin, 27 Januari 2020.

Ditambahkan, keputusan juga didasari terpenuhinya seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dievaluasi oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Penyesuaian taris guna meningkatkan kualitas, fasilitas, dan layanan di tiap ruas tol.

Penyesuaian tarif, kata Anwar, untuk seluruh golongan kendaraan yang melintasi dengan kenaikan rata-rata sebesar 7.08 persen.

Tarif Naik dan Turun

Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II sepanjang enam kilometer. Terdapat lima gerbang tol dengan dua jenis tarif, yakni tarif untuk gerbang tol utama dan tarif untuk gerbang tol Ramp Tallo Barat. Tarif tol terbagi lima golongan kendaraan, sesuai ketetapan pemerintah.

[Baca juga: Tol Sayung-Demak Dikebut Rampung Akhir 2021]

Pemerintah juga melakukan penyederhanaan variasi tarif tol. Jumlah golongan kendaraan tetap lima golongan, namun golongan 2 dan 3 tarifnya sama. Demikian pula golongan 4 dan 5.

Penyederhanaan ini, tarif tol masing-masing golongan mengalami kenaikan, ada yang tetap, dan ada pula yang mengalami penurunan. Penyederhanaan tarif telah diberlakukan lebih dahulu saat penyesuaian tarif pada 22 November 2019.

BMN menyatakan penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, yang kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 mengenai Evaluasi dan Penyesuaian Tarif Tol yang dilakukan setiap dua tahun sekali.

Penghitungannya berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi, dengan formula: Tarif Baru = Tarif lama x (1 + Inflasi).

[Baca juga: Jokowi Resmikan Tol Pertama di Kalimantan, Ruas Balikpapan-Samarinda]

Tercatat jumlah rata-rata volume kendaraan yang melintasi hingga Desember 2019, Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II sebanyak 56.382 kendaraan/hari.

Tarif Baru Jalan Tol Ujung Pandang:

Gerbang Cambaya
Golongan I: Rp 3.500 jadi Rp 4.000
Golongan II: Rp 5.000 jadi Rp 5.500
Golongan III: Rp 6.000 jadi Rp 5.500
Golongan IV: Rp 7.500 jadi Rp 9.000
Golongan V: Rp 9.000 jadi Rp 9.000

Gerbang Ramp Tallo Timur
Golongan I: Rp 3.500 jadi Rp 4.000
Golongan II: Rp 5.000 jadi Rp 5.500
Golongan III: Rp 6.000 jadi Rp 5.500
Golongan IV: Rp 7.500 jadi Rp 9.000
Golongan V: Rp 9.000 jadi Rp 9.000

Gerbang Parangloe
Golongan I: Rp 3.500 jadi Rp 4.000
Golongan II: Rp 5.000 jadi Rp 5.500
Golongan III: Rp 6.000 jadi Rp 5.500
Golongan IV: Rp 7.500 jadi Rp 9.000
Golongan V: Rp 9.000 jadi Rp 9.000

Gerbang Ramp Parangloe
Golongan I: Rp 8.500 jadi Rp 9.000
Golongan II: Rp 13.500 jadi Rp 14.000
Golongan III: Rp 14.500 jadi Rp 14.000
Golongan IV: Rp 20.000 jadi Rp 21.500
Golongan V: Rp 21.500 jadi Rp 21.500

Gerbang Ramp Tallo Barat
Golongan I: Rp 2.500 jadi Rp 3.000
Golongan II: Rp 3.500 jadi Rp 4.000
Golongan III: Rp 3.500 jadi Rp 4.000
Golongan IV: Rp 4.000 jadi Rp 6.500
Golongan V: Rp 5.000 jadi Rp 6.500

Gerbang Kaluku Bodoa
Golongan I: Rp 3.500 jadi Rp 4.000
Golongan II: Rp 5.000 jadi Rp 5.500
Golongan III: Rp 6.000 jadi Rp 5.500
Golongan IV: Rp 7.500 jadi Rp 9.000
Golongan V: Rp 9.000 jadi Rp 9.000

Perubahan Tarif Tol Dalam Kota Jakarta

Tarif Tol Dalam Kota ruas Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga bakal juga segera naik

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menjelaskan Tol Dalam Kota yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) ini berlaku mulai awal Februari.

“Ya, kalau kami targetnya tahun lalu, dan sudah ditandatangani Bapak Menteri (PUPR) juga. Jadi nanti kami lihat, jadi awal Februari,” kata Danang di kantornya di KM 60 Tol Akses Tanjung Priok, Senin, 27 Januari 2020.

Penyesuaian tarif ini menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri PUPR Nomor 1231/KPTS/M/2019. Menurut Danang, pihak pengelola tol mulai melakukan sosialisasi atas rencana kenaikan tarif tersebut.

Direktur Operasional CMNP Djoko Sapto menjelaskan penyesuaian tarif membuat tarif kendaraan golongan 1 naik menjadi Rp10.000, begitupun golongan II. Namun karena penyederhanaan golongan maka kendaraan golongan 3, 4, dan 5 justru mengalami penurunan tarif.

Tarif yang sebelumnya golongan 1 Rp9.500 menjadi Rp10.000. Golongan 3 dan 4 turun dari Rp20.000 menjadi Rp 17.000 karena penyederhanaan golongan. []GOOD INDONESIA-MIH/HDN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Rinci Tarif Baru Tol Ujung Pandang dan Dalam Kota Jakarta appeared first on GOOD INDONESIA.

Petugas search and rescue (SAR) dari beberapa unsur tiba di lokasi peristiwa tak lama setelah kejadian. Mereka mencari kemungkinan adanya korban yang tertimbun puing bangunan.

Kepala Seksi Operasi SAR DKI Jakarta Made Oka mengungkapkan delapan orang yang berada di dalam gedung lima lantai yang ambruk dapat menyelamatkan diri.

“Tiga orang pegawai Alfamart, lima orang pegawai MRO selamat,” ujar Made di lokasi kejadian.

Sementara seorang pengemudi ojek daring (online) yang tengah melintas di samping lokasi gedung ambruk mengalami luka-luka. Sang pengemudi langsung dilarikan ke rumah sakit.

Saat ini, menurut Made Oka, pihaknya melakukan assessment ke bagian belakang gedung yang digunakan sebagai tempat kos. “Kami mencari tahu apakah ada orang yang hilang,” ujarnya.

Made Oka menjelaskan bangunan dimaksud terbagi dua. Sisi kirinya berlantai empat, sedangkan bagian kanannya berlantai lima masih utuh.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengungkapkan berdasar data sementara terdapat tiga warga mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan.

Ketiga korban sedang melintas di jalan samping ruko. Bangunan tiba-tiba roboh, korban tak sempat menghindar.

“Data sementara korban jiwa nihil. Terdapat tiga orang luka,” kata Yusri.

Aparat berwajib kini menyelidiki penyebab ambruk bangunan. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bangunan Empat Lantai di Slipi Roboh, Tiga Korban Luka appeared first on GOOD INDONESIA.

Sang nenek ditemukan telah meregang nyawa oleh warga di Perumahan Ciledug Indah, Tangerang, Banten. Korban menemui ajal ketika membersihkan sisa banjir yang menerjang tempat tinggalnya.

Warga mengevakuasi korban dari tempat kejadian pada Jumat, 3 Januari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB. Jenazah digotong menuju poskamling di depan komplek.

Beberapa orang saksi menjelaskan nenek yang hidup seorang diri tersebut belum lama meninggal saat ditemukan tetangganya. Korban terlihat membersihkan lumpur sisa banjir di rumahnya.

Banjir di perumahan ini mulai surut pada Jumat pagi. Tak bisa beraktivitas apa-apa akibat banjir sekitar 100 cm sejak Rabu (1/1/2020), warga Ciledug Indah langsung sibuk saat air tak lagi menggenangi rumah masing-masing.

Pihak rukun tetangga setempat kini berupaya menghubungi keluarga sang nenek untuk mengurus keluarganya. []GOOD INDONESIA-SUA

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Wanita Tua Tewas Saat Bersihkan Sisa Banjir di Tangerang appeared first on GOOD INDONESIA.

Korban meninggal dunia di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) mencapai 30. Sepuluh korban tewas lainnya di beberapa kota/kabupaten seluruh Indonesia.

“Jumlah korban tewas 40 orang karena areanya diperluas, seperti di Labuanbatu Utara (Sumatera) sampai Lebak, Banten, kita masukkan. Kalau di Jabodetabek 30 orang hingga pagi ini,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Agus Wibowo kepada pers di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

Agus merinci, korban tewas terbanyak di Jabodetabek berada di Kabupaten Bogor, yakni 11 orang. Selanjutnya di Bekasi dan Depok masing-masing tiga orang. Di Jakarta Timur (Jaktim) tujuh orang. Korban lain di Jakarta Pusat (Jakpus), Jakarta Barat (Jakbar), Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Tangerang, masing-masing satu orang.

Penyebab kemarin, menurut Agus lagi, bermacam. Ada korban tewas akibat terseret arus banjir, tersetrum listrik, tertimbun longsor, hingga hipotermia (kedinginan). []GOOD INDONESIA-ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Total Korban Tewas Bencana Banjir Tahun Baru 40 Orang appeared first on GOOD INDONESIA.

Jenazah terseret arus banjir kali. Warga menemukannya di depan Rumah Sakit (RS) Patria, Jakarta, pada Kamis sore, 2 Januari 2020.

“Betul, diduga korban banjir,” kata Arsya saat ditanya jurnalis pada hari yang sama.

Dijelaskan, jenazah sudah dievakuasi dari permukaan Kali Kemanggisan, Jakarta Barat (Jakbar). Beberapa petugas pemadam kebakaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan prajurit TNI, serta warga setempat bergotong royong mengevakuasi mayat korban.

Banjir melanda wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) pada hari terakhir 2019 hingga 1 Januari 2020, menelan korban jiwa dengan berbagai sebab. Catatan mutakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 16 orang meninggal dunia di Jabodetabek hingga Kamis pagi.

Korban dimaksud adalah delapan warga DKI Jakarta, Kota Bekasi (1), Depok (3), Kota Bogor (1), Kabupaten Bogor (1), Kota Tangerang (1), dan Tangerang Selatan (1). Penyebabnya, yakni kedinginan, tenggelam, dan tersengat listrik. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jenazah Hanyut, Total Korban Tewas Banjir Jabodetabek 16 Orang appeared first on GOOD INDONESIA.

Empat korban di antaranya meninggal di Jakarta. Lima korban lainnya kasusnya di Depok dan Bogor, Jawa Barat.

Identitas korban tewas di Jakarta yang didata pihak BNPB:

1. M. Ali (82 tahun), warga Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ia disebutkan meninggal karena hipotermia.
2. Siti Hawa (72 tahun), warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sama, akibat hipotermia.
3. Willi Surahman, warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Juga disebabkan hipotermia.
4. Arfiqo Alif (16 tahun), warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia tewas akibat tersengat listrik.

Data korban tewas di Depok dan Bogor:

1. Rumsinah (68 tahun), warga Jalan Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Depok. Ia menemui ajal akibat tertimbun tanah longsor.
2. N (8 tahun), warga Jalan Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Depok. Bocah ini juga tertimbun tanah longsor di lokasi yang sama.
3. Amelia (27 tahun), warga Jalan Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Depok. Juga tertimbun tanah longsor.
4. Marsdianto (20 tahun), warga Perumahan Puri Citayam Permai 2, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ia meninggal setelah terseret arus banjir saat aliran kali yang berada persis di depan rumahnya menjebol tanggul.
5. Kusmiyati (30 tahun), warga Tanah Sereal, Kota Bogor. Ia tertelan tanah longsor di kawasan tempat tinggalnya.

Agus mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah yang berpotensi banjir mengevakuasi diri ke tempat aman terlebih dahulu. Hujan lebat seperti yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada Selasa (31/12/2019) hingga Rabu, 1 Januari 2020, diperkirakan masih bakal terjadi

120 Ribu Petugas Dikerahkan

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi terdapat empat orang warganya yang meninggal akibat banjir.

“Sejauh ini ada empat confirmed meninggal. Dua di Jakarta Timur, satu Jakarta Pusat, dan satu Jakarta Selatan,” kata Anies di kawasan Monas, Jakarta, seusai meninjau lokasi banjir memakai helikopter.

Ditegaskan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pihaknya. Sejak tadi malam, katanya, seluruh jajarannya yang terkait penanggulangan bencana diterjunkan guna menolong warga yang disasar banjir.

Anies menyebut setidaknya 120 ribu petugas dikerahkan untuk menanggulangi banjir di ibu kota negara.

“Tempat tinggal sementara, hunian, fasilitas kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, makanan, minuman sudah disiapkan,” ungkap Gubernur DKI Jakarta.

Terburuk Sejak 2013

Banjir tepat pada pergantian tahun 2019 menuju 2020 di Jabodetabek, lansir Bloomberg.com, terparah sejak 2013. Menurut media ini, lebih 30 juta orang di wilayah Jabodetabek terkena dampak banjir. Tak disebutkan sumber kalkulasi ini.

Diberitakan pula banjir tak hanya menerjang kawasan perumahan padat dan komplek pemukiman menengah ke atas yang saban musim hujan didera banjir, namun kawasan pusat bisnis juga tak luput.

Pemadaman listrik dilakukan di lebih 700 area di wilayah Jabodetabek. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memutuskan pasokan listrik guna mencegah warga tersengat listrik. Ada listrik padam akibat kerusakan sarana kelistrikan PLN oleh banjir. []GOOD INDONESIA-RMK/HDN/ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Korban Tewas Akibat Banjir Sembilan Orang, Terburuk Sejak 2013 appeared first on GOOD INDONESIA.

Atas kondisi itu, pengelola menutup sementara bandara. Bandara Halim Perdanakusuma tidak menerbangkan dan mendaratkan pesawat apapun.

Executive General Manager Bandara Halim Perdanakusuma Nandang Sukarna menjelaskan penerbangan dari dan ke bandar udara ini dialihkan ke ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

“Sejak tadi pagi sudah diverted lima penerbangan. Selanjutnya dialihkan ke Cengkareng. Maksudnya landing ke Cengkareng, yang datang,” kata Nandang kepada pers, Rabu, 1 Januari 2020.

Penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma sebagian sudah dibatalkan atau cancel. Sejauh ini sudah enam jadwal penerbangan yang dibatalkan. Kemungkinan akan bertambah.

Nandang menambahkan pihaknya terus memantau kondisi cuaca serta genangan di landasan pacu. Jika kondisi tidak kondusif maka seluruh penerbangan di atas pukul 15.00 WIB akan dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta.

“Pemberangkatan dialihkan ke Soekarno-Hatta. Destinasi yang semula ke Halim mungkin Soekarno-Hatta akan nampung,” ujar Nandang. []GOOD INDONESIA-ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bandara Halim Perdanakusuma Ditutup, Banjir di Landasan Pacu appeared first on GOOD INDONESIA.

Selain banjir, hujan deras juga memicu longsor di beberapa lokasi Jabodetabek.

Titik banjir dan longsor berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta sumber lain:

Bekasi

Teluk Pucung Bekasi (90 cm)
PGP Blok C6 RT 07 RW 08 Bekasi (30 cm)
KIG RT 10 RW 14, Jalan Pekalongan Bekasi (15 cm)
PGP Blok C34 No.12, Al Badriyah III Bekasi (15 cm)
Perum Villa Jatirasa (15 cm)
Jaka Kencana Blok A Bekasi (70 cm)
Kemang IFI Graha Bekasi, Jl. Solo dan Jl. Semarang RT 011 RW 014 (50 cm)
PGP C 38, 39, 40 RW 10 (10 cm)
Jalan Raya PGP Bekasi (25 cm)
Kemang IFI Graha Bekasi blok D2, Jl. Yogyakarta (15 cm)
Kemang IFI, Jl. Pekalongan (30 cm)
Vilani 2 blok V RT 5 RW 22 di Bojongkulur (15 cm)
Pangkalan 1A Bantar Gebang (100 cm)
Vijar, Jl. Garuda Bekasi (10 cm)
Komplek Jaka Kencana (50 cm)
PPA Jatiasih RT 07 (20 cm)
PGP Bekasi RT 02 RW 10, Jl. Sunan Kali Jaga (30 cm)
Perumahan Metland Tambun (50 cm)
Perumahan Harapan Permai Bekasi (100 cm)

Bogor

Bumi Mutiara RT.01 /38 (lapangan badminton longsor)
Dusun III Desa Bojongkulur RT 01/09 (dua rumah ambruk dan tebing pinggir sekolah Alam Bambu Hitam longsor)

Jakarta

Rumah Sakit TNI AL Dr. Mintoharjo, Jl. Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat (70 cm)
Perumahan Setneg Cempaka Putih, Jakarta Pusat (50 cm)
Kampus Borobudur, Jl. Kalimalang, Jakarta Timur (40 cm)
Kelurahan Gedong di Pasar Rebo, Jakarta Timur (70 cm)
Kawasan Jalan Bambu Kuning, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat (60 cm)
Depan Tamini Square, Jakarta Timur (50 cm)
Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur (20 cm)
Depan Kampus Borobudur, Jl. Raya Kalimalang, Jakarta Timur (40 cm)
TL Arion, Jl. Pemuda, Jakarta Timur (20 cm)
Perumahan Palad, Pulo Gadung, Jakarta Timur (20 cm)
Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur (15 cm)
Jl. Marga Jaya, Rawa Buaya, Jakarta Barat (20 cm)
Depan Damkar, Jl. Tanjung Duren, Jakarta Barat (30 cm)
Komplek BPPT Meruya, Jakarta Barat (20 cm)
Kawasan Pulogadung dan Pulomas (50 cm)

Tangerang

Perumahan Pulo Indah, Jl. Pulo Indah Permai, Cipindoh, Kota Tangerang (10 cm)

Depok

Jl. Arif Rahman Hakim (40 cm)

Saat berita ini ditayangkan, hujan sudah reda. Di sebagian lokasi banjir, ketinggian air berangsur surut. Meski demikian, petugas BNPB dan BPBD mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat berada di genangan air. Dikhawatirkan terdapat aliran listrik yang dapat menyengat warga, dan ancaman bahaya lainnya. []GOOD INDONESIA-HDN/AAM/BPH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Data Lokasi Banjir di Jabodetabek appeared first on GOOD INDONESIA.

Dr. Imas Sumiati, M.Si, pakar kebijakan publik Universitas Pasundan (Unpas), menegaskan soal tersebut saat berbicara pada gelar wicara (talkshow) di Kota Bandung, Minggu, 22 Desember 2019.

Gelar wicara bertema “Pendidikan Politik dan Kesehatan bagi Kader Perempuan Partai Golkar” ini juga menghadirkan politikus senior Golkar asal Jawa Barat (Jabar) Popong Otje Djundjunan –lebih kerap disapa Ceu Popong. Kader Golkar Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR 2019-2024, juga tampil sebagai narasumber.

Imas, yang juga asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Unpas, menggarisbawahi soal yang tak kalah penting. Menurutnya, kader perempuan harus mendasari kiprah politiknya dengan nilai-nilai agama.

“Agama adalah pondasi semua sendi kehidupan. Kader perempuan Golkar harus memahami dan menjalankan hal ini dalam menjalankan peran politiknya. Jangan sampai terlibat tindak korupsi, misalnya,” tandas Imas.

[Baca juga: Unpas Raih Penghargaan Penelitian Kompetitif Kemenristekdikti]

Wakil Ketua Bidang Pendidikan Pemantapan Nilai-nilai Pancasila IKA (Ikatan Alumni) Lemhanas, Jabar, itu mengingatkan politisi perempuan Golkar agar tidak berhenti meningkatkan kapabilitas diri. Hal ini penting agar memiliki posisi tawar. Jangan sampai hanya dijadikan elemen mesin politik semata.

“Kapabilitas yang saya maksudkan itu penting dalam memperjuangkan hak-hak kaum. Perlu kelihaian, strategi, dan kecerdasan agar berhasil,” ujar Imas.

Sementara itu, Ceu Popong menyatakan undang-undang sudah jelas mengatur kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara setara. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berkarya dan berkarier.

“Namun bukan berarti kemudian tugasnya tumpah-tindih antara hak sebagai warga negara dan peran seorang ibu dan istri. Jangan dicampuradukkan,” tukas Ceu Popong.

Sedangkan Nurul Arifin pada gelar wicara dalam rangka Hari Ibu tersebut menyatakan peran perempuan dalam pembangunan sangat krusial. Karenanya, penting edukasi bagi kaum perempuan.

“Memberikan pendidikan pada satu perempuan sama dengan mendidik satu keluarga, begitu seterusnya,” tukas politikus, yang berlatar belakang artis, kelahiran Kota Bandung itu.

Ditambahkan, perempuan merupakan asal-muasal peradaban manusia hingga hari ini. Dari perempuanlah, siapapun, pertama-tama belajar tentang kehidupan. []GOOD INDONESIA-BIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Imas Sumiati: Politisi Perempuan Jangan Mau Jadi Mesin Politik Saja appeared first on GOOD INDONESIA.

Acara ini berlangsung di Waqaf Tower Indonesia Berwakaf, Komplek Ruko Graha Depok Mas, di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu malam, 21 Desember 2019.

Acara ini menghadirkan pembicara utama yang pakar ekonomi syariah, yakni Prof. Sukree Langputeh (Wakil Rektor IV Fattoni University di Thailand), Heru Susetyo, Ph.D (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan Sigit Pramono, Ph.D (Ketua STEI SEBI).

Pada sesi pertama, Prof. Sukree menyampaikan program wakaf universitas di Pattani, Thailand Selatan. Walau jumlah umat Islam hanya 5,5 juta jiwa di seluruh penjuru Thailand, tetapi masyarakat Muslim di sana mampu menghadirkan universitas dengan memanfaatkan dana wakaf.

[Baca juga: Fusi Foundation Gelar Kekuatan Dahsyat Wakaf di UI]

Selain bersumber dari masyarakat Muslim setempat, nazhir mampu mendatangkan dana wakaf dari negara-negara Islam, antara lain Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait.

Tidak hanya membangun Yala Islamic University dan Fattoni University, nazhir mampu membangun rumah sakit dan Islamic centre. Strategi fundrising wakaf, ulas Prof. Sukree, bertumpu pada leadership pimpinan universitas dan pengelolaan yang profesional.

Sesi kedua diisi pembicara Heru Susetyo. Ia membahas tantangan pengelolaan wakaf di Indonesia. Menurutnya, tantangan yang dihadapi adalah minimnya literasi wakaf dan profesionalitas nazhir, dan dukungan pemerintah yang belum maksimal.

Heru menegaskan dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki peluang pengelolaan wakaf yang luar biasa. Sayangnya, penghimpunan dana belum optimal dan belum ada regulasi pemerintah yang mendukung penghimpunan, serta masih minim edukasi masyarakat.

[Baca juga: Wakaf Produktif Pattani Thailand Lebih Kreatif Ketimbang Indonesia]

Sementara Sigit Pramono pada sesi ketiga membahas sejarah panjang wakaf di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah wakaf yang luar biasa yang dilakoni organisasi Serikat Islam sampai dengan sekarang.

Ia juga menyatakan melalui kegiatan diharapkan memberikan inspirasi pengelolaan program wakaf di Indonesia. Nazhir Wakaf Biman, khususnya, tengah berjuang mendirikan universitas Islam melalui pemanfaatan dana wakaf.

Sigit mengingatkan masyarakat Muslim di Indonesia bahwa wakaf tidak hanya diperuntukkan buat masjid, madrasah, dan kuburan. Melalui wakaf tunai produktif, dana umat dapat dikelola melalui pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi dan suprastruktur lain yang penting bagi kemajuan umat Islam. []GOOD INDONESIA-RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Belajar dari Pattani Thailand, Bangun Universitas dari Wakaf Produktif appeared first on GOOD INDONESIA.

“Itu, kan, hak politik bagi PKS, juga menjadi harapan kader,” tutur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

Hidayat menjelaskan pihak terus memperjuangkan agar kadernya mengisi kursi DKI 2 lantaran mengacu komitmen antara Gerindra-PKS.

“Ya. kami masih mengajukan kader karena, kan, ada komitmen-komitmen yang sudah berjalan. Dengan demikian komitmen lainnya juga harus berjalan. Komitmen harus bisa dipegang, ya,” katanya.

[Baca juga: Diancam ‘Matikan Mesin Politik’, Gerindra Pastikan Kursi Wagub DKI Milik PKS]

Hidayat mengingatkan partainya sudah lama mengajukan dua nama. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS.

“Kalau setahu saya belum ada. Belum ada kesepakatan,” ungkap Hidayat lagi.

Wakil Ketua MPR itu membantah jika ada batas waktu yang ditentukan dalam memilih wagub DKI Jakarta, pendamping Anies Baswedan.

“Siapa yang membuat batas waktu itu?” Hidayat bertanya balik.

Pejabat wagub di ibu kota negara kosong sejak Sandi membacakan surat pengunduran dirinya dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 Agustus 2018.

Sandi mundur karena mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon presiden (capres). Dia juga mundur sebagai kader Partai Gerindra.

Hadir dalam rapat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung. Hadir pula Gubernur Anies dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

[Baca juga: Setahun Tanpa Wakil, Anies Kritik Pansus DPRD DKI Jakarta]

“Sesuai undang-undang maka dengan ini saya, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan berhenti dari jabatan saya wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Banyak yang senyum ini, kebanyakannya,” kata Sandi, sambil bercanda.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 dimenangi pasangan Anies-Sandi. Pengusung utama pasangan ini, yakni Gerindra dan PKS. Awalnya pasangan yang diusung berasal dari kedua partai.

Belakangan Anies yang bukan kader partai politik (parpol) ditetapkan sebagai calon gubernur, “menggusur” kader PKS. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PKS Kembali Tagih Komitmen Gerindra Soal Jabatan Wagub DKI appeared first on GOOD INDONESIA.

Ia membenarkan data ini saat ditanya dalam rapat dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinkes di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Desember 2019.

“Dinkes sebut lebih 50 ribu warga Jakarta terinfeksi HIV AIDS. Kami mau tahu penanganan terpadunya Dinas Kesehatan seperti apa?” tanya anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Pratama.

Widyastuti menjawab bahwa Jakarta memang epidemi terkonsentrasi dan sebagai populasi kunci. Dia menyebut populasi kunci merupakan kondisi orang-orang yang memiliki perilaku seksual tidak aman.

“Betul, jadi DKI Jakarta termasuk epidemi terkonsentrasi. Ada enam persen populasi, angka HIV adalah lima persen tidak lebih adalah populasi kunci. Populasi kunci adalah populasi medis orang dengan perilaku seksual tidak aman, penggunaan narkoba suntik dan lain-lain. Ini termasuk cukup memprihatinkan,” papar Widyastuti.

Diungkap pula penularan HIV dan AIDS di ibu kota negara dahulu melalui jarum suntik tidak steril. Sekarang telah bergeser, yakni akibat hubungan seksual tidak aman. Semakin memprihatinkan sebab kelompok ini umumnya gay alias golongan LSL (laki-laki suka laki-laki).

“Lebih memprihatinkan, terjadi progres yang sangat luar biasa, angka positif di golongan LSL, yaitu kelompok laki-laki suka laki-laki,” tuturnya.

Data Kemenkes

Uraian tersebut sejalan dengan data yang dihimpun GOOD INDONESIA. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan sampai Juni 2018 dilaporkan terdapat 301.959 kasus estimasi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 2018 sebanyak 640.443 jiwa.

Di antara penderita tersebut, terbanyak di DKI Jakarta, yakni 55.099 kasus. Di bawahnya masing-masing Jawa Timur (43.399), Jawa Barat (31.293), Papua (30.699), dan Jawa Tengah (24.757).

Diketahui pula kasus HIV positif (HIV+) terbesar menyerang kelompok usia 24-49 tahun dan 20-24 tahun. []GOOD INDONESIA-ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jakarta Juara Satu Kasus HIV & AIDS, Terbanyak Kalangan Gay appeared first on GOOD INDONESIA.

Perusahaan tersebut bagian Shinta Group, yang terdiri atas PT Shinta Indah Jaya, PT Sital Jaya, dan PT Sulindafin.

PT Sulindafin merupakan perusahaan swasta nasional. Mulai beroperasi pada 1980. Produk pertamanya adalah polyster POY dan DTY. Sejalan dengan perkembangannya, CHIPS dan FIBER dipadukan secara vertikal dengan unit Poly Kondensasi. Total pekerjanya sekitar 2.000 orang.

DPRD berencana memediasi soal nasib 1.200 buruh atau pekerja. Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Syahroji mengatakan pihaknya sudah memanggil pihak perusahaan dan dinas terkait; Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Tangerang.

“Besok (Kamis, 5/12/2019) rencananya. Suratnya sudah disampaikan,” ujar Syahroji kepada pers di Kota Tangerang, Rabu, 4 Desember 2019.

Pelaksanaan pertemuan direncanakan di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, DPRD Kota Tangerang, mulai pukul 13.30 WIB.

Perwakilan serikat pekerja tak diundang dalam pertemuan tersebut. Meskipun pihak DPRD menyampaikan agenda mediasi ke organisasi buruh.

Ketua Umum Gerakan Serikat Buruh Independen (GSBI) Dedi Isnanto mengonfirmasi ihwal koordinasi pihak DPRD dengan GSBI.

Tidak dilibatkan dalam pertemuan media, Dedi mengatakan kalangan buruh akan menggelar demonstrasi di DPRD. GSBI hendak mengawal proses mediasi.

Disnaker Sudah Panggil

Sementara itu, pihak PT Sulindafin meminta Disnaker Kota Tangerang menunda pemanggilan terhadap mereka. “Dari perusahaan nggak datang, minta diundur waktunya,” ujar Kepala Disnaker Kota Tangerang Rakhmansyah kepada awak media di Kota Tangerang, Rabu, 4 Desember 2019.

Sebelumnya, Rakhmansyah telah mengirim surat panggilan untuk manajemen Sulindafin atas PHK yang dinilai sepihak oleh aliansi buruh. Disnaker meminta Sulindafin menjelaskan informasi dan tuntutan aliansi buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Buruh Independen (GSBI).

Mereka menuntut agar 1.200 karyawan Sulindafin yang telah di-PHK dibatalkan dan motif penutupan perusahaan diusut tuntas.

Ketua Umum GSBI Dedi Isnanto menegaskan para buruh meminta agar kembali dipekerjakan sebagai karyawan tetap.

“Kami menuntut untuk dipekerjakan lagi di PT Sulindafin,” ujar Dedi di Gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Senin (2/12/2019).

Dedi juga mengatakan GSBI mendesak DPRD Kota Tangerang mengusut penutupan perusahaan tersebut. Pasalnya, perusahaan dinilai tidak berniat untuk menutup perusahaan, tetapi hanya ingin mengubah status pekerja dari karyawan tetap menjadi pekerjaan lepas harian.

Pabrik di Tangerang dan Bekasi Tutup

Serikat Pekerja Nasional (SPN) melalui situs web resminya, spn.or.id, melansir informasi PT Sulindafin pada 26 November 2019. Pabrik yang ditutup berada di Kota Tangerang, Banten, dan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Rencana penutupan disampaikan melalui keterangan tertulis Presiden Direktur PT Sulindafin Hendra Herminjanto tertanggal 11 November 2019.

Menurut Ketua PSP SPN PT Sulindafin Kabupaten Bekasi Masan Sugiarto, perusahaan sudah mengundang semua SP/SB yang ada untuk melakukan perundingan bipartit. Hasilnya tidak ada kesepakatan alias deadlock.

Perusahaan disebutkan hanya mau membayar pesangon seluruh pekerja sebesar 70 persen dari satu kali Pasal 156 UU Nomor 13/2003 dan dilakukan secara cicil.

PSP SPN PT Sulindafin Kabupaten Bekasi sudah melaporkan hal ini kepada Disnaker Kabupaten Bekasi agar membantu penyelesaian masalah. Apabila masalahnya tidak dapat diselesaikan di Disnaker maka kasus ini akan terus dibawa ke ranah penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI). []GOOD INDONESIA-SUA/RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kamis, DPRD Kota Tangerang Mediasi PHK 1.200 Pekerja PT Sulindafin appeared first on GOOD INDONESIA.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta membebankan target jumlah penumpang LRT Kelapa Gading sebanyak 14 ribu per hari.

Direktur Utama PT LRT Jakarta Wijanarko mengungkapkan selama operasional nonkomersial sejak 11 Juni 2019, penumpang hanya menembus angka rata-rata tujuh ribu saban hari.

“Kami ditargetkan sekitar 14 ribu pelanggan per hari. Saat ini average kira-kira 6.500-7.000,” kata Wijanarko kepada jurnalis dalam perjalanan kereta LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome, Minggu, 1 Desember 2019.

Pencapaian selama operasional nonkomersial alias gratis tak mencapai target, Wijanarko optimistis jumlah penumpang LRT Kelapa Gading memenuhi harapan dalam waktu tak lama. Menurutnya, operasional moda transportasi massal tanpa macet ini belum sepenuhnya diketahui warga.

Ditambahkan, penumpang umumnya banyak pada akhir pekan selama operasional gratis. Dimaklumi karena kawasan yang dilalui merupakan area pusat perbelanjaan dan kuliner, yakni Kelapa Gading di Jakarta Utara.

“Di hari Sabtu-Minggu paling ramai, sudah mencapai 9-10 ribu (penumpang) per hari. Memang tantangannya berat. Kami diminta untuk 14 ribu average, artinya di peak-nya (Sabtu-Minggu) harus lebih (banyak penumpang),” papar Wijanarko lagi.

LRT Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading sepanjang 5,8 kilometer ini resmi beroperasi secara komersial mulai Minggu hari ini. Tarif yang dibebankan kepada penumpang sebesar Rp5 ribu sekali perjalanan.

Moda transportasi umum berbasis rel itu memiliki enam stasiun, yakni Velodrome, Equestrian, Pulomas, Boulevard Selatan, Boulevard Utara, dan Pegangsaan Dua.

Besaran tarif LRT sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian MRT dan LRT.

Pembayaran bisa menggunakan kartu uang elektronik dari lima bank. Juga bisa menggunakan kartu single journey trip LRT Jakarta.

Khusus untuk kartu single journey trip, penumpang harus membayar biaya deposit sebesar Rp15 ribu. Deposit dikembalikan setelah penumpang keluar dari area peron kereta, sama dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek. []GOOD INDONESIA-ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post LRT Kelapa Gading Belum Diminati, Operasional Komersial Mulai Hari Ini appeared first on GOOD INDONESIA.

Tawuran berdarah antarmahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian meletus pada Jumat (22/11/2019), sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Seorang mahasiswa tewas akibat bentrokan ini.

Kapolrestabes Dadang mengungkapkan pertandingan futsal dimaksud berlangsung di Kampus Nommensen, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, pada Kamis (21/11/2019). Keesokan harinya, pada hari kejadian, para pemain futsal dan rekannya kembali berkumpul di kampus.

“Terjadilah tawuran antara dua fakultas. Kemudian ada korban (tewas). Yang satu masih dirawat karena mengalami luka bacok,” kata Dadang.

Saat bentrokan, mahasiswa terlibat saling lempar batu dan benda keras lainnya. Selain seorang mahasiswa tewas, seorang lainnya menderita luka terkena sabetan senjata tajam.

Kapolrestabes menyatakan polisi telah mendesak para mahasiswa, khususnya asal kedua fakultas tersebut, agar menahan diri.

“Kami harapkan Rektor, mahasiswa, dan aparat bekerja sama menyelesaikan masalah ini,” dia menambahkan. []GOOD INDONESIA-MSM

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bentrok Mahasiswa Nommensen Medan Satu Tewas, Dipicu Futsal appeared first on GOOD INDONESIA.

Manajer Hubungan Masyarakat (Humas) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya Suprapto, menyebutkan kereta yang menjadi sasaran pelemparan, antara lain KA Jayabaya (KA 145 relasi Pasar Senen – Pasar turi – Surabaya Gubeng – Malang) dan KA Gaya Baru Malam Selatan (KA 174/ relasi Pasar Senen – Surabaya Gubeng).

Akibat tindak kriminal tersebut sarana gerbong kereta, khususnya bagian kaca jendela, mengalami kerusakan. Dua penumpang KA Jayabaya dilaporkan mengalami luka ringan.

“Kami bekerja sama dengan kepolisian, seperti Polrestabes Surabaya dan unsur kewilayahan, pada 23 November 2019, dini hari tadi, mengadakan patroli keamanan di sekitar stasiun dan jalur-jalur rel wilayah Stasiun Surabaya Pasarturi – Surabaya Gubeng – Wonokromo – Sidoarjo – Banggil,” ujar Suprapto kepada pers di Surabaya, Sabtu, 23 November 2019.

Hasilnya, polisi menangkap 31 orang terduga pelempar batu ke arah kereta api. Beberapa motor mereka diamankan. Terduga pelaku kini diperiksa di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pihak PT KAI Daerah Operasi (Daop) Surabaya menyesalkan tindak anarkis ke arah sejumlah perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Malang melalui Surabaya dimaksud.

“Kami sangat menyesalkan aksi anarkis sekelompok orang yang diduga kelompok suporter bola ini,” tukas Suprapto.

Ditambahkan, pihak KAI akan melakukan upaya jalur hukum kepada para terduga pelaku anarkis. Soalnya, selain membahayakan keselamatan penumpang, pelemparan selama dua hari mengakibatkan KAI mengalami kerugian material puluhan juta rupiah. []GOOD INDONESIA-SJT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kereta Sasaran Lempar Batu, Diduga Suporter Bola appeared first on GOOD INDONESIA.

“Pansus sudah bekerja berbulan-bulan. Kami harap pansus segera menunaikan. Jangan sampai pansus tercatat dalam sejarah sebagai pansus yang gagal menyelesaikan tugasnya,” tegas Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta, Minggu, 11 Agustus 2019.

Jika pansus telah menyelesaikan tugasnya, lanjut Anies, maka pihaknya juga berharap segera disidangkan hasil kerjanya untuk penetapan wakil gubernur pengganti Sandiaga Salahuddin Uno.

Walaupun mengkritisi kinerja pansus penggodokan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mantan Mendikbud itu mengaku percaya persoalan dimaksud bakal terselesaikan. “Kita tunggu saja. Saya percaya dewan akan menuntaskan dengan segera,” kata Anies.

Lebih lanjut Anies menyatakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah ibu kota negara selama ini tak bermasalah. Persoalan yang muncul cuma bagian protokoler yang semua agenda harus dilakoni sendiri. Berbeda bila ada wakil.

“Acara-acara banyak sekali dan badan ini cuma satu. Kalau ada wakil berbagi. Selama ini semuanya harus dijalani sendiri,” tukas Anies.

Dia lalu mengingatkan bahwa masa jabatan DPRD DKI periode 2014-2019 juga akan tuntas pada Agustus ini. Wakil rakyat DKI Jakarta diharapkan tidak malah melimpahkan penetapan wakil gubernur DKI ke DPRD periode 2019-2024.

Pemilihan dan penetapan wagub DKI merupakan tugas DPRD DKI periode 2014-2019. Bila tak terlaksana maka menjadi penilaian tidak baik atas kinerja mereka.

Sandiaga selaku wakil gubernur DKI Jakarta terpilih bersama Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sandiaga resmi meletakkan jabatannya pada 9 Agustus 2018 setelah mengikuti Pilpres 2019 sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, nomor urut 02.[]GOOD INDONESIA-ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Setahun Tanpa Wakil, Anies Kritik Pansus DPRD DKI Jakarta appeared first on GOOD INDONESIA.

Rilis Garbi kepada PemiluUpdate.com menyebutkan sorang relawan Garbi Kembangan, Jakarta Barat, melaporkan sekelompok pria Korsad dari partai tertentu ingin menurunkan spanduk bertuliskan “GARBI dukung Indonesia Menang”. Khususnya spanduk besar yang dipasang di salah satu tribun SUGBK.

Tidak disebutkan partai politik (parpol) dimaksud dalam rilis. Namun, Korsad dimaksud kemungkinan besar merujuk Korps Satuan Tugas Keadilan, elemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dijelaskan, spanduk tersebut sudah dipasang sejak Sabtu siang (6/4/2019). Fotonya sudah beredar di media sosial.

Ketika pintu kuning SUGBK dibuka pada Minggu (7/4/2019) sekitar pukul 00.30 WIB, masuklah sekelompok Korsad mendekati spanduk dimaksud.

Kelompok Korsad meminta secara kasar kepada relawan GARBI yang ada di lokasi agar menurunkan spanduk. Alasannya adalah partainya hendak menempati tribun tersebut.

Kelompok Korsad dipimpin oleh Iwan yang bercirikan badan tegap dan botak. Menurut Iwan, hanya parpolnya saja yang dapat menempati tribun. Spanduk dan bendera ormas Garbi, katanya, tidak kondusif di acara SUGBK.

Tentunya saja, masih berdasar rilis yang ditandatangani Pengurus Garbi Ibukota Jakarta Ardy Purnawan Sani, relawan Garbi tidak menerima alasan tersebut.

“Kami telah menjaganya sejak Sabtu siang dan bersabar menjaganya. Kami menempati (tribun) atas koordinasi dengan panitia. Ini adalah titik kumpul dan identitas Garbi di Gelora Bung Karno,” jawab sang relawan.

Pertengkaran mulut terjadi. Relawan Garbi tetap bersabar menghadapi ancaman Korsad.

Saat koordinator dan rombongan Garbi Jakarta Timur yang dipimpin Fauzi tiba di tempat untuk mendamaikan. Dia menjelaskan bahwa spanduk Garbi sudah lebih dahulu terpasang. Kelompok Korsad akhirnya meninggalkan lokasi.

[Baca juga: Arah Baru Indonesia]

Relawan Garbi melaporkan bahwa bendera dan spanduk Garbi di lokasi lain banyak yang hilang saat anggota Korsad memasuki areal kampanye yang didahului salat subuh berjamaah.

Berdasarkan pantauan Ardy, Korsad melakukan sweeping bendera dan spanduk Garbi seketika memasuki stadion terbesar Indonesia itu. Atas tindakan Korsad, Garbi bersikap mengedepankan persaudaraan dan kesolidan keberagaman demi memenangkan paslon nomor urut 02; Prabowo-Sandiaga.

Pembentukan ormas Garbi dimotori mantan Presiden PKS Anis Matta dan politikus PKS Fahri Hamzah.

Teladani Nabi

Hidayat Matnoer, ketua harian Garbi Ibukota Jakarta, mengatakan atribut dan identitas organisasi seharusnya bukan persoalan besar di acara kampanye terbuka di SUGBK tersebut. Hal terpenting adalah substansi tujuan acara, yakni mewujudkan kemenangan paslon nomor urut 02 pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Garbi meyakini Paslon Prabowo-Sandiaga keluar sebagai pemenang, sebagaimana pada Pilkada DKI Jakarta yang mengantarkan Anis Baswedan menjadi Gubernur dengan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur petahana.

[Baca juga: Hijrah]

Masih sekaitan persoalan itu, Ketua Umum Garbi Fery A. Ibrahim menegaskan tindakan sewenang-wenang Korsad tersebut tidak layak ditiru siapapun. Garbi tidak akan membalasnya dengan cara serupa.

Menurut Fery, Garbi ingin meneladani Nabi Muhammad SAW saat para pembencinya di Thaif melukai kaki dan badan beliau dengan batu dan cercaan. Beliau malah mendoakan agar keluarga dan keturunan mereka menjadi pengikut setia ajarannya.

Semoga para pembenci Garbi, menurut Fery lagi, segera mengalihkan konsentrasinya kepada upaya kemenangan Prabowo sebagai Presiden RI ke-08. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post ‘Sweeping’ Spanduk dan Bendera GARBI di Stadiun Gelora Bung Karno appeared first on GOOD INDONESIA.

“Pak Prabowo sowan dan silaturahim ke alim ulama untuk memohon doa dan restu agar segala perjuangannya pada pilpres diberikan kemudahan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra Setyoko melalui keterangan pers, Senin, 29 Oktober 2018.

Di Ponpes As Shodiqiyyah di Sawah Besar, Semarang, Capres Nomor Urut 02 disambut antusias ratusan santri. Prabowo tiba pukul 12.24 WIB, ditemani mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Turun dari mobil, Prabowo menyalami santri kelas SMP dan SMK yang menyambutnya. Di tengah kerumunan muncul murid SD yang minta bersalaman. Prabowo menyambut dan mencium sang murid.

Capres yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra kemudian menemui pengurus ponpes di ruangan ditutup. Bibit Waluyo juga ikut dalam pertemuan.

Meski pertemuan tertutup, saat pengurus ponpes dan Prabowo memberi sambutan, suara mereka diperdengarkan melalui alat pembesar suara. Seluruh santri dapat mendengarnya. Setelah sambutan, pembesar suara dimatikan.

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan pihaknya berterima kasih karena disambut dengan baik. Kedatangan ke Ponpes Assodiqiah, katanya, untuk sowan dan silaturahim ke sesepuh di Jawa Tengah.

“Dalam rangka kula nuwun. Kita bangsa timur, kalau mau masuk daerah kita adatnya datang ke sesepuh dan tokoh-tokoh. Kami sudah kunjungi ujung Banyuwangi, susuri pelan-pelan Jateng dari Rembang Lasem, Demak, Pekalongan, Tegal. Tadi pagi di Kaliwungu, Kendal,” tutur Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo secara khusus menyampaikan kehadiran Bibit Waluyo yang mendampinginya.

Ketua Yayasan Assodiqiah M. Shidqon Prabowo menjelaskan pihaknya menerima siapapun tamunya. Mengenai santri yang menyambut, katanya, merupakan etika menghormati tamu. Tidak ada unsur politik dalam menyambut Prabowo dan rombongan.

“Pesantren ini terbuka untuk siapapun yang akan datang. Anak-anak menyambut hanya untuk menghormati tamu yang datang,” kata Shidqon kepada pers, sebelum Capres Prabowo tiba.

Safari politik Prabowo di Jateng diawali di Ponpes Al-Kaumani (APIK), Semarang. Di Ponpes APIK, Prabowo bertemu Pimpinan Ponpes K.H. Salahuddin Humaidulloh. Selanjutnya ke Ponpes As Shodiqiyyah untuk bertemu dengan para pengasuh dan santri. []GOOD INDONESIA-SYK/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Safari Silaturahim Prabowo di Jateng, Santri dan Pimpinan Ponpes Sambut Antusias appeared first on GOOD INDONESIA.

Cap “sontoloyo” itu ditujukan kepada politisi yang mengkritik kebijakan pemerintah menggelontorkan dana kelurahan menjelang pilpres. Ungkapan “sontoloyo” juga dikeluarkan Jokowi sebab merasa kesal atas gempuran kepada dirinya memakai materi yang dianggapnya sebagai hoaks.

“Tapi Partai Demokrat tidak mempermasalahkan (cap ‘sontoloyo’). Sepanjang ‘sontoloyo’ itu bukan kepada rakyat tetapi kepada tokoh politik, silakan,” tutur Arief kepada pers usai acara dialog Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama warga di Ndalem Bawean, Yogyakarta, Sabtu malam, 27 Oktober 2018.

Menurut Wakil Sekjen Arief, komunikasi politik memakai kata “sontoloyo” dimaksud merupakan wajah asli Jokowi. Ia tampaknya mulai meninggalkan politik pencitraan yang selama ini menjadi andalan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

“Saya membacanya sebagai taktik, ya,” tukas Arief. Jokowi, tambahnya, mulai memandang harus bertindak lebih keras kepada lawan politiknya. “Mungkin Pak Jokowi merasa sudah di atas angin.” sambungnya. []GOOD INDONESIA-YPT/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Cap ‘Sontoloyo’ Jokowi, Andi Arief: Tidak Apa-apa ke Politisi, Jangan ke Rakyat appeared first on GOOD INDONESIA.

Upacara di tengah jembatan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura itu, Senin, 27 Oktober 2018, mendatangkan belasan anggota Ikatan Keluarga Madura (Ikama), yang disebut panitia sebagai ulama.

Usai peresmian pembebasan biaya jalan tol, Presiden Jokowi dan beberapa ulama dan tokoh masyarakat Madura lainnya berjalan kaki meninjau beberapa titik kondisi jembatan yang dibangun pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Saat kembali ke lokasi semula, beberapa ulama dan tokoh masyarakat lainnya tiba-tiba mengeluk-elukkan Presiden. Mereka meneriakkan yel-yel “hidup Jokowi”, “hidup nomor 1”, dan “lanjutkan” serya mengacungkan satu jari telunjuk, simbol pasangan calon (paslon) Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Jokowi di tengah wakil masyarakat itu tersenyum kecil. Presiden lalu meminta tokoh masyarakat itu berhenti berkampanye. “Sudah, sudah. Jangan teriak begitu,” tutur Jokowi, sambil tersenyum.

Bantah “Kampanye Terselubung”

Pembebasan biaya penyeberangan di Jembatan Suramadu dalam suasana menuju Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 dinilai berbagai pihak sebagai kebijakan “kampanye terselubung”.

Sebelumnya, hal yang sama terjadi atas kebijakan pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah dana kelurahan.

Penilaian itu dibantah Presiden Jokowi. Kebijakan penggratisan dikeluarkan berdasar kajian pemerintah sejak 2015.

“Tadi, kan, perjalanannya sudah saya sampaikan. Pada 2015, sudah digratiskan sepeda motor, 2016 sudah dipotong 50 persen tetapi belum ada dampak,” kata Jokowi di lokasi upacara.

Jokowi lalu menyatakan jika dirinya ingin memanfaatkan penggratisan Tol Jembatan Suramadu, kebijakannya akan mulai diterapkan pada Maret 2019 –menjelang pemungutan suara Pemilu 2019. Karena itu, Presiden mengimbau agar masyarakat tidak mengaitkan kebijakan pemerintah dengan politik praktis pasta demokrasi.

Ditambahkan, banyak pihak yang memang memintanya agar Tol Jembatan Suramadu digratiskan. Di antaranya Ikatan Keluarga Madura, yang beranggota tokoh masyarakat, antara lain, ulama. []GOOD INDONESIA-AAD/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Seremonial Peresmian Gratis Tol Jembatan Suramadu Jadi Ajang Kampanye appeared first on GOOD INDONESIA.

Burhanuddin mengungkapkan pandangannya itu saat menjadi narasumber Diskusi Publik rangkaian acara Konferensi Relawan Partisipasi Mandiri (KR PADI) Jawa Barat (Jabar) di Kota Bandung, Sabtu malam, 20 Oktober 2018.

Pembicara lain dalam diskusi yang dihadiri sekitar 600 relawan PADI dari kabupaten/kota se-Jabar, pakar filsafat Rocky Gerung dan Buni Yani, anggota Tim Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon (Paslon) Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Diskusi publik dimoderatori Jenni Retno, calon legislator (caleg) DPRD Provinsi Jabar.

Contoh kasus kebohongan pemerintah, menurut Burhanuddin, seputar penyelenggaraan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group (IMF-WBG) 2018 di Bali. Pertemuan keuangan tahunan ini disebut-sebut sebagai terbesar di dunia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa peserta Forum IMF-Bank Dunia 2018 membiayai dirinya sendiri kehadirannya. Jokowi mengungkapkan hal ini menanggapi berbagai kritik atas besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan internasional dimaksud.

“Hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri,” tukas Jokowi menjawab pers usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Senin (8/10/2018).

Burhanuddin menegaskan fakta sesungguhnya tidak seperti yang diakui Jokowi. “Saya satu minggu di Bali, mengikuti kegiatan Forum IMF dan Bank Dunia. Luar biasa memang pemerintah dalam menyelenggarakan event ini. Makan di hotel free di mana-mana,” ungkap Ketua Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.

Gubernur BI pada era Presiden RI Megawati Soekarnoputri lalu menyindir pemerintah, jangan-jangan hanya mampu sekadar menyelenggarakan kegiatan semacam Forum IMF-Bank Dunia. “Atau hanya itu bisanya?” ketus Burhanuddin yang bekerja di IMF pada 1989, yang disambut aplaus hadirin.

Dipaparkan pula, pemerintah merilis bahwa pihaknya telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan IMF dan Bank Dunia senilai Rp200 triliun. Namun anehnya di luar pertemuan resmi banyak yang bertanya-tanya apakah benar-benar ada duit itu dan di mana?

“Kebohongan dan kebohongan lagi,” tutur Burhanuddin, yang pun mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Ditambahkan bahwa kebanyakan pejabat negara pada pemerintahan sekarang minder dan memiliki kemampuan diplomasi yang rendah saat bertemu pimpinan IMF dan Bank Dunia. Burhanuddin lalu menyebutkan hal ini boleh jadi karena mereka salah “membaca buku”.

Siapkan Program Aksi

Burhanuddin menyatakan dirinya dan tim kini mempersiapkan program aksi dan visi-misi keekonomian yang akan dijalankan jika pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, rakyat mengamankan kepemimpinan nasional kepada duet Prabowo-Sandiaga. Atas tugas tersebut, pihaknya mengkaji kondisi perekonomian bangsa dan global selama ini.

“Persoalan kita sebenarnya sangat berat. Bukan cuma seputar utang, misalnya. Masalah kita adalah struktur perekonomian yang tidak berubah. Parahnya, struktur industri terbaik kita pada era Presiden Soeharto yang mencapai 30 persen, tetapi sekarang tinggal 19 persen,” tandas Burhanuddin.

Ia juga menyinggung sejumlah indikator pencapaian sektor pendidikan Indonesia yang tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga, termasuk Vietnam.

Mencontohkan, Burhanuddin mengungkapkan hasil riset kemampuan rata-rata warga mengerti apa yang dibacanya. Riset yang dikeluarkan lembaga internasional ini menyimpulkan 50 persen yang dibaca warga Indonesia dapat dimengerti. Sedangkan Vietnam hanya delapan persen.

Ditegaskan pula bahwa kemiskinan yang masih menjadi persoalan berat di Indonesia menyebabkan banyak persoalan. Kondisi ini sangat berbahaya sebab kemiskinan cenderung menyebabkan orang malas berpikir dan apatis. “Agama menyebutkan dapat mengundang kekufuran,” ucap Burhanuddin.

Diskusi publik pada Konferensi Konfederasi Relawan PADI berlangsung mulai pukul 20.00 hingga menjelang pukul 24.00 WIB. Materi yang disampaikan narasumber ditanggapi antusias para relawan. Terlibat dalam diskusi beberapa perwakilan komunitas ibu-ibu atau emak-emak. []GOOD INDONESIA-BIH/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Burhanuddin Abdullah: Pemerintah Minder ke IMF-Bank Dunia Karena ‘Salah Baca Buku’ appeared first on GOOD INDONESIA.

Tim sukses (timses) kandidat nomor urut 02 pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 juga sukses menggalang kekuatan jenderal TNI dan Polri purnawirawan. Unsur TNI dimaksud berasal dari tiga matra: Angkatan Darat, Udara, dan Angkatan Laut.

Direktur Penggalangan BPN Paslon Prabowo-Sandiaga Mayjen TNI (Purn.) Glenny Kairupan mengungkapkan hal itu saat berbicara di acara Konferensi Konfederasi Relawan Partisipasi Mandiri (KR PADI) Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Sabtu malam, 20 Oktober 2018. Jumlahnya kini sekitar 350 orang, dan akan terus bertambah.

“Sudah ada 350 orang jenderal TNI purnawirawan dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Bahkan, tiga hari yang lalu, Prabowo-Sandiaga juga dapat dukungan jenderal polisi purnawirawan. Mereka masuk sebagai relawan pemenangan,” ungkap Glenny.

Tak disebutkan angka pasti jumlah jenderal purnabakti polisi yang berdiri di barisan relawan dimaksud. Hal pasti, jenderal polisi purnawirawan sekarang tak lagi cuma ada di tim pemenangan paslon petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Dengan demikian, kata Glenny, duet opisisi tak cuma mendulang dukungan penuh kalangan ibu-ibu atau emak-emak. “Jadi yang bergerak sekarang bukan cuma emak-emak. Kalangan jenderal purnawirawan juga berada di belakang Prabowo-Sandiaga. Selanjutnya, malam ini, ratusan remaja dan pemuda Jabar dari berbagai latar belakang sepakat bergabung dalam Konfederasi Relawan PADI,” paparnya.

Jengah Kebohongan

Pakar filsafat Rocky Gerung, yang menjadi narasumber diskusi publik rangkaian Konferensi Relawan PADI Jabar, juga menyinggung fenomena dukungan kaum emak-emak kepada kandidat Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, kalangan ibu-ibu memberikan dukungannya kepada duet nomor urut 02 sebab mereka ingin perubahan kepemimpinan nasional.

“Emak-emak tak tahan lagi atas kebohongan selama ini, yang demikian vulgar. Dan, kekuatan emak-emak ini akan sulit ditandingi oleh kekuasaan, karena ia berangkat dari nurani. Mereka bukan semata-mata ingin pergantian sosok presiden namun karena ingin perubahan yang lebih baik,” papar Rocky pada diskusi dimoderatori Jenni Retno, calon legislator (caleg) DPRD Provinsi Jabar daerah pemilihan (dapil) Jabar II asal Partai Gerindra.

Rocky menyebutkan beberapa contoh kasus kebohongan pemerintah. Antara lain, protes kaum ibu atas memburuknya pelayanan kesehatan akibat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bangkrut belakangan.

“Premisnya adalah hak ibu mendapatkan susu gratis buat anaknya hilang akibat duit BPJS dipakai untuk membiayai pembangunan jalan tol yang dibangun tanpa kalkulasi keadilan. Jalan yang dibangun di Papua kini dipenuhi rumput sebab tidak dipakai. Ini kacau, kan?” ulas Rocky lagi.

Dalam sesi tanya-jawab yang berlangsung hingga menjelang tengah malam, Rocky mengingatkan jaringan Konfederasi Relawan PADI Jabar memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kondisi riil politik pemerintahan kepada kaum ibu-ibu. Dalam sejumlah kasus faktanya dimanipulasi sedemikian rupa melalui penguasaan media massa.

Diskusi publik diikuti sekitar 600 relawan perwakilan berbagai komunitas, paguyuban, dan padepokan dari kabupaten/kota se-Jabar. Atas antusiasme relawan PADI, Rocky Gerung menawarkan untuk mengisi kelas khusus peningkatan kecakapan juru kampanye mandiri ini dalam menjalankan kampanye door to door hingga pelosok desa. []GOOD INDONESIA-BIH/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Ratusan Jenderal TNI dan Polri Purnawirawan Perkuat Barisan Emak-emak appeared first on GOOD INDONESIA.

Salah satu agenda konferensi yakni dialog publik yang menghadirkan narasumber pakar filsafat Rocky Gerung dan ekonom yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah.

“Kami berharap Pak Rocky Gerung berbicara banyak seputar pentingnya penguatan partisipasi kelompok civil society, yang belakangan ini dilemahkan. Kami butuh pemikiran beliau karena Konfederasi Relawan PADI Jabar berisi organisasi kemasyarakatan berupa paguyuban atau komunitas berbagai latar belakang,” papar Pimpinan KR PADI Jabar Jenni Retno kepada PemiluUpdate.com di Kota Bandung, Sabtu, 20 Oktober 2018.

Ditambahkan, Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI periode 2003-2008, diharapkan berbicara seputar kondisi mutakhir perekonomian Indonesia dan global, serta kalkulasi ke depan. Menurut Retno, paparan Burhanuddin dibutuhkan para tokoh kelompok masyarakat sipil guna berperan lebih aktif dalam membangun kemandirian ekonomi warga lapis bawah.

[Baca juga: Angka Partisipasi Pemilih Jabar Meningkat 72 Persen]

“Kita tahu ketimpangan ekonomi masih terlihat di mana-mana. Pemerintah menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur jalan tol, pada batasan tertentu hal ini patut disambut. Persoalannya, apakah masyarakat kebanyakan segera menikmati manfaat ekonominya? Belum lagi kita bicara mengenai aspek pembiayaannya,” ulas Retno, juga Calon Legislator (Caleg) DPRD Jabar di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar II dari Partai Gerindra.

Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Menjelaskan tentang KR PADI, Retno mengatakan kumpulan organisasi masyarakat sipil ini diarahkan untuk mewujudkan solusi nyata kehidupan masyarakat level bawah. Penguatan kelembagaan komunitas secara mandiri diyakini sebagai pendekatan terbaik guna menghadirkan solusi persoalan grass root sehari-hari.

“Kami menggabungkan pendekatan berbasis lokal dan sosial dengan isu pembangunan nasional. Persoalan ekonomi-sosial masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum, misalnya, berbeda dengan warga di Kota Bandung. Bagaimana kondisinya di lapangan, teman-teman komunitas, paguyuban, atau padepokan yang paling tahu,” tandas Retno, yang mantan bankir ini.

Ditanya elemen yang telah bergabung dalam KR PADI, Retno mengungkapkan jumlah kelompok masyarakat sipil dimaksud telah mencapai ratusan. Dia merinci: komunitas otomotif 62, milenial 113, perguruan bela diri 63, UMKM dan koperasi 146, sosial-keagamaan 216, pegiat media sosial 115, perempuan 36, dan komunitas buruh 19. Konfederasi ini memiliki perwakilan di seluruh kabapaten/kota se-Jabar.

[Baca juga: Putra Cawapres Didapuk Jadi Penasihat Relawan ‘Kita Santri Kiai Ma’ruf’]

Pada kesempatan yang sama, Retno tidak menampik bahwa pembentukan KR PADI berkaitan dengan dukungan pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Kehadiran konfederasi disambut positif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon (Paslon) Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno.

“Konfederasi Relawan PADI Jabar itu ibaratnya unsur penguat pemenangan Prabowo-Sandiaga. Teman-teman tokoh komunitas, paguyuban, dan pedepokan bergabung sebab mereka melihat civil society kurang dianggap oleh pemerintahan sekarang,” tegas Retno lagi.

Menurutnya, pemikiran dan kiprah Prabowo dan Sandiaga selama ini menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat sipil level bawah. Keduanya, kata Retno, memiliki komitmen kuat pada kemandirian rakyat dan bangsa. []GOOD INDONESIA-BIH/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Konferensi Relawan PADI Jawa Barat Hadirkan Rocky Gerung appeared first on GOOD INDONESIA.

Pradi tiba di komplek Balai Kota Depok bertepatan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersiap mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila. Didahului voorijder, Wawalkot Pradi menarik perhatian para stafnya.

Pradi memarkirkan Vespanya di depan gedung perpustakaan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Wawalkot muda ini melepas helm dan jaket kulit hitamnya, menaruh di motor, dan langsung bergabung dengan barisan upacara.

“Biasalah, tiba-tiba pengen naik sekuter lama saya. Ada kenangan tersendiri waktu kuliah pakai sekuter ini. Baru didandani ini sekuter,” sebut Pradi saat disapa beberapa jurnalis seraya berjalan menuju tempat upacara.

Sekuter Vespa milik Pradi produksi 1965, bertepatan peristiwa pemberontakan G30S/PKI.

“Tadi pagi mendadak ingin naik sekuter ini. Mungkin saya sedang ngerasa sentimentil kali, ya,” tutur Pradi seraya tertawa lepas.

Usai upacara, Pradi masuk kantor. Skuter antik Sang Wawalkot menarik perhatian ASN dan pengunjung balkot. Beberapa di antaranya berswafoto dengan sepeda motor mungil ini.

“Biarin dinaikin. Mereka mungkin senang yang unik-unik,” tutur Pradi membiarkan sekuternya dinaiki.

Politikus yang menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok satu ini kerap menjalankan aktivitas kedinasannya tanpa suasana birokrasi formal. Ia tidak nyaman dengan suasana terlalu resmi dan protokoler. Jiwa mudanya masih sangat menonjol.

Pradi memang sering ke kantor memakai sepeda motor, terlebih bila ingin buru-buru sampai tujuan saat jalanan sedang padat. Sementara agenda kerja sangat padat di berbagai lokasi.

Ajudan dan pengawalnya dituntut cepat merespon spontanitasnya. Sering, pada Sabtu dan Minggu, Pradi dihadapkan jadwal kegiatan sosial-kemasyarkatan hingga belasan tempat. Dari, pernikahan, lahiran, kematian, keagamaan, sampai sekadar bertandang bertamu pada warga dan sahabat.

“Kalau kami lihat Bang Pradi bersiraturrahim dan bergaul, kitanya yang capek. Kok, kuat tenaganya, ya. Dia memang suka bermasyarakat,” ujar Nadih (37 tahun), tokoh pemuda Kampung Bedahan, Kota Depok. []GOOD INDONESIA-HIRA TANJONG

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Hari Pertama Kerja Usai Berhaji, Wawalkot Pradi Naik Vespa Antik appeared first on GOOD INDONESIA.

Pengunjukrasa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) Jawa Timur (Jatim) mendesak kepolisian segera menuntaskan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan musikus dan aktivis Ahmad Dhani.

AMP memprotes Ahmad Dhani yang pada aksi jalanannya sering mengeluarkan ujaran provokatif yang merendahkan kewibawaan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

Para pendemo menggelar beberapa spanduk, selain melakukan orasi. Spanduk bertuliskan “Dukung Polda Jatim dan Polrestabes usut kasus ADP”, “Waspada mulut Ahmad Dhani”, dan “Pak Polisi Tangkap segera Ahmad Dhani”.

“Kami mendukung dan menuntut Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya untuk mengusut tuntas kasus pidana yang melibatkan Ahmad Dhani secara profesional dan transparan,” orasi koordinator aksi Syahroni.

Demonstran juga menyatakan agar masyarakat Jatim tidak mudah percaya kelompok #2019GantiPresiden. Kelompok ini disebutnya sering menyebar ujaran kebencian. Menurut pengunjukrasa, kelompok #2019GantiPresiden hingga kini tidak jelas apakah murni gerakan masyarakat atau partai politik (parpol).

Syahroni menyebutkan Ahmad Ghani dan kelompok #2019GantiPresiden dinilainya kerap menebar ujaran kebencian sebab mengusik pemerintah yang sah. Dalam kaitan itu mereka menggalang permusuhan di tengah masyarakat.

“Pernyataan-pernyataan mereka kerap melawan arus dan menimbulkan konflik dan menyebabkan rasa curiga sehingga masyarakat menjadi terkotak-kotak,” jelasnya.

Ujaran kebencian dimaksud, menurut pendemo, terdapat dalam vlog-nya saat berada di Hotel Majapahit, Surabaya, 26 Agustus 2018. “Ini yang mendemo, yang demo ini yang membela penguasa. Lucu, lucu, ini idiot-idiot ini, idiot-idiot ini. Mendemo, mendemo orang yang tidak berkuasa,” kata Ahmad Dhani.

Menurut pengunjukrasa lagi, ujaran “idiot” yang dilontarkan Ahmad Dhani dalam tidak beretika. []SJT/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Rendahkan Wibawa Presiden, Demonstran Desak Polisi Tuntaskan Kasus Ahmad Dhani appeared first on GOOD INDONESIA.

Pantauan PemiluUpdate.com pada Kamis, 27 September 2018, keputusan tersebut tertuang dalam pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Sidang Pertama Tahun 2018/2019.

“Dalam Paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang pertama. Termasuk membahas Pansus Aset dan Fasos-Fasum,” ujar Hendrik Tangke Allo, ketua DPRD Kota Depok.

Hal lain yang mengemuka seputar pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang Perizinan. Soal ini juga dinilai dewan masih lemah.

“DPRD mendorong terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang solid dan kinerja PNS yang profesional, serta terciptanya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kota Depok,” lanjut Hendrik.

Ditambahkan, paripurna juga membahas pelaksanaan program tiap komisi dewan. Komisi A menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan terkait penertiban perizinan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Komisi B, yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan daerah, mulai September-Desember 2018 memfokuskan perhatiannya pada upaya peningkatan investasi melalui deregulasi perizinan.

Untuk itu, menurut Hendrik, Komisi B melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perizinan. Juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2028.

Komisi C memfokuskan bahasannya pada fungsi pengawasan Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Dinas Perhubungan.

Pemkot, lanjut Hendrik, agar secepatnya merealisasikan pembangunan alun-alun Kota Depok di lokasi yang telah ditetapkan. Lainnya yakni pembangunan Terminal Jatijajar dan Terminal Terpadu.

Dipaparkan pula, Komisi D melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap OPD bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, agama dan sosial, ketenagakerjaan, serta kepemudaan dan olahraga. []GOOD INDONESIA-HIRA TANJONG

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Penataan Buruk, DPRD Kota Depok Bentuk Pansus Aset dan Fasos-Fasum appeared first on GOOD INDONESIA.

Anggota partai politik (parpol) beringin yang tergabung dalam Forum Mosi Tak Percaya (FMTP) menuding Farabi dan kelompoknya telah menyelewengkan uang saksi pada ajang Pilkada Jawa Barat 2018. Farabi juga dinilai otoriter dalam menakhodai DPD Golkar Kota Depok.

Pada pilkada itu, Calon Gubernur Deddy Mizwar-Calon Wakil Gubernur Dedi Mulyadi yang diusung Golkar dan Partai Demokrat keok. Dedi sendiri Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar).

Koordinator FMTP Tuti Alawiyah mengungkapkan kasus penyelewengan uang saksi telah diinvestigasi tim khusus yang dibentuk DPD Golkar Jabar.

Disimpulkan: Farabi, Tajudin Tabri (anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Depok), dan Poltak menyelewengkan uang saksi pilkada sejumlah Rp330 juta dari 3.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Depok.

Mereka hanya menyalurkan Rp60 juta, sedangkan Rp270 juta sisanya tak dapat dipertanggungjawabkan alias diselewengkan.

“Kader yang tergabung dalam forum mosi tak percaya menuntut DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat melaksanakan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa) Partai Gokar Kota Depok. Kami mendesak DPD Partai Golkar Kota Depok melaksanakan keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yang tanggal 12 September 2018,” papar Tuti Alawiyah.

Ditambahkan, DPD Partai Golkar Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor B-161/Golkar/IX/2018 yang diteken oleh Ketua Dedi Mulyadi dan Wakil Sekretaris Sukim Nur Arif perihal Pergantian atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) per tanggal 12 Setempber 2018.

Dalam surat yang berisi dua poin, Dedi Mulyadi merespon positif permintaan musdalub dan memberikan instruksi kepada Farabi untuk tidak diperkenankan melakukan pergantian atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Pimpinan Partai Golkar ditingkat kecamatan, kelurahan, atau perubahan struktur Fraksi Partai Golkar dan alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Depok.

“Kenyataannya mereka mengabaikannya. Farabi mengancam-ancam siapa saja. Yang tidak patuh dipecat. Anggota fraksi di dewan akan di-Pergantian Antarwaktu-kan (PAW). Farabi dan kelompoknya sungguh otoriter,” tandas Tuti lagi.

Terkait tindakan Farabi ini, seribu lebih kader Partai Golkar yang tergabung dalam FMTP mengepung dan menggelar unjukrasa di Kantor DPD Partai Golkar Kota Depok di Jalan Boulevard, Senin (17/9/2018).

Kronologi

Konflik di tubuh Golkar Kota Depok bak bara api dalam sekam selama ini. Intrik di kalangan elit partai semakin tajam hari demi hari. Bibit berasal dari peran kader lama yang tersingkir digantikan elit baru yang kini mendominasi kepengurusan DPD dan fraksi di DPRD Kota Depok.

Kasus terakhir, sebut Tuti, tokoh lama Golkar yang menjadi korban adalah Juanahh Sarmili yang posisinya sebagai ketua fraksi. Dia digantikan oleh Tajudin Tabri melalui mekanisme tidak biasa.

Tindakan sewenang-wenang Farabi, ungkap Tuti yang juga Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Cilodong, banyak kader Golkar potensial mendulang suara pada setiap ajang pesta demokrasi hengkang. Jumlahnya tak kurang 20 politikus.

“Padahal DPD Jabar sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa DPD Kota Depok dilarang melakukan pergantian struktur fraksi dan alat kelengkapan dewan. Ini adalah bentuk pembangkangan Farabi dan kawan-kawan terhadap paraturan dan keputusan partai,” ungkap Tuti.

Siapa, kata Tuti, yang tidak kenal Bunda Juanah. Dia tidak pernah buat masalah. Juga jasa keluarga Sarmili kepada Golkar sangat besar. “Kantor Golkar yang bagus itu adalah bantuan ayah Sarmili. Sungguh mareka seperti kacang lupa pada kulitnya,” tutur Tuti.

1. Korupsi Dana Saksi

Tuti menegaskan kasus penyimpangan dana saksi Pilkada Jabar 2018 sudah diungkap tim investigasi. Pelaku utamanya adalah Tajudin Tabri.

Pada 26 Juli 2018, sehari sebelum pemungutan suara pilkada, Farabi memimpin rapat DPD. Sebelas Ketua Pengurus Kecamatan diundang untuk pemenangan pasangan calon (paslon) Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Rapat juga dihadiri oleh pengurus DPD lain, antara lain, Tajudin, Poltak, dan Ilyas.

Setelah mendapatkan hasil rapat, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Depok Dindin Safrudin berinisiatif datang ke rumah Juanah Saramil.

“Dalam pertemuan Dindin dan Juanah ini Dindi menceritakan soal uang saksi, yang dibawa Saudara Jimmy dari Bandung. Dana itu diambil Tajudin di perjalanan di kawasan Depok II. Oleh Tajudin, Jimmy ditinggalkan begitu saja di kendaraannya, tidak diajak serta,” ungkap Tuti.

2. Tidak Kondusif

Situasi yang tidak kondusif dan tak transfaran inilah yang mendorong sejumlah kader struktural Golkar Depok menyatakan mosi tidak percaya kepada kepengurusan Farabi.

FMTP disokong oleh, antara lain, Pengurus Kecamatan (PK) Cilodong, Cipyung, Pancoran Mas, Sukmajaya, dan unsur koordianator yang menerima pendistribusian uang saksi tersebut.

Sebut Tuti, kondisi buruk partai beringin bak bola salju. Menghindari korban pejabat Ketua DPD Kota Depok bertambang, organ parpol di Cimanggis, Cilodong, Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cipayung serta pengurus tingkat kelurahan (pekel) di beberapa kecamatan bertindak. Mereka membuat mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Farabi Rafiq.

“Mosi tidak percaya didukung dan ditandatangani oleh para pendiri Golkar Kota Depok, fungsionaris, dan kader-kader yang ada di seluruh kota depok,” tukas Tuti, koordinator lapangan aksi FMTP kepada Pengurus DPD Partai Golkar Kota Depok. 

FMTP selanjutnya menyampaikan surat mosi tidak percaya kepada DPD Partai Golkar Jawa Barat. Surat pun ditembuskan ke pengurus DPP Partai Golkar: Ketua Umum Airlangga Hartarto, Budi Setiawan, Ibnu Munzir, Yusron Wahid, dan Taufik. Yang disebut terakhir adalah ketua DPP bidang sengketa atau perselisihan.

3. Tuntutan Musdalub

FMTP, sebut Tuti, meminta DPD Golkar Jabar segera menetapkan pelaksana tugas dan melaksanakan musdalub. Tuntutan ini supaya Golkar Depok segera kondusif, sesuai perintah DPD Golkar Jabar.

“Namun demikian, surat DPD Partai Golkar Jabar tetap dilanggar. Artinya DPD Kota Depok sudah melakukan tindakan-tindakan di luar aturan anggaran rumah tangga partai,” ungkap Tuti lagi.

Aksi FMTP, sebut Tuti, untuk menyuarakan aspirasi yang dilakukan melalui mekanisme yang sah. Sebelum digelar, anggota forum telah meminta permohonan dukungan DPD Golkar Jabar bahkan dari mahkamah partai. Artinya, FMTP sama sekali bukan gerakan liar. Surat mosi tidak percaya sesuai dengan aturan petunjuk, saran, serta kajian berbagai pihak resmi.

“Agar tidak ada lagi leader yang terus menakut-nakuti dan mengancam kader dengan pemecatan dan adu-domba,” tutur Tuti.

4. Iswara Tak Bijak

Tuti Alawiyah juga keberatan atas peryataan M.Q. Iswara, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Jabar di media massa. Iswara, menurut Tuti, bertindak bukan pada tugasnya. Ia serampangan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi.

“Kami keberatan Iswara ikut campur di luar kewenangannya. Dia Ketua Bappilu, bukan urusan bidan organisasi. Dia bilang kami sibuk berkonflik. Ini adalah soal keadilan di tubuh partai. Kami akan protes, berunjuk rasa lagi, memprotes kezaliman Farabi dan kawan-kawan,” tandas Tuti. []Hira Tanjong/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Mosi Tak Percaya: Bara Api dalam Sekam Golkar Kota Depok appeared first on GOOD INDONESIA.

Muzani menyatakan hal tersebut menanggapi usulan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta agar ketuanya, M. Taufik, ditetapkan sebagai pengganti Sandi. Taufik juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

“Kalau nggak salah nanti malam pimpinan PKS akan bertemu dengan Pak Prabowo,” tutur Muzani di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

Sebelumnya, mengemuka posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta akan diisi politikus PKS. Nama yang santer diajukan yakni Ahmad Heryawan (mantan Gubernur Jawa Barat dua periode), Mardali Ali Sera (Ketua DPP PKS), dan Ahmad Syaikhu (mantan Wakil Wali Kota Bekasi).

“Ya, Taufik diharapkan kawan-kawan Gerindra DKI. Salah satu yang diharapkan. Kita menghargai pandangan serta pikiran itu tapi kita juga memperhatikan bagaimana pembicaraan Pak Prabowo (ketua umum DPP Partai Gerindra) dengan PKS,” ulas Muzani.

Muzani mengatakan dirinya belum mengetahui figur yang nantinya mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mantan Koruptor

Soal yang mungkin menjegal Taufik adalah statusnya sebagai mantan koruptor. Ia pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.

Politikus senior Gerindra ini divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena terbukti merugikan negara sebesar Rp488 juta. Kasusnya yakni korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. []HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Malam Ini, Prabowo-PKS Bahas Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta appeared first on GOOD INDONESIA.

Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo menegaskan KUA dan PPAS harus berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, moral, dan politik kepada masyarakat.

“Harus mementingkan aspirasi masyarakat, taat pada regulasi, dengan memperhatikan aspirasi dan tepat sasaran,” jelas Hendrik Tangke Allo kepada PemiluUpdate.com di Kantor DPRD Kota Depok, Senin, 20 Agustus 2018.

DPRD memberi perhatian serius pada KUA dan PPAS, menurut Hendrik, sehubungan dengan tahun politik menuju Pemilu 2019. Hendrik mewanti-wanti jangan sampai kesibukan berbagai pihak menjelang Pemilu 2019 mengganggu jalannya roda pembangunan.

[Ikuti: POLLING: Siapa pilihan Anda pada Pilpres 2019?]

Hendrik merinci plafon APBD 2019 berdasarkan beberapa poin. Di antaranya, anggaran harus bertumpu kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran juga harus transparan dan akuntabel. Ujungnya, kata Hendrik lagi, wajib mengelola pemanfaatan uang rakyat secara baik dan maksimal.

Ditambahkan, APBD mesti dikelola dengan pendekatan kinerja di seluruh sektor pengeluaran dan pendapatan. []Hira Tanjong/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post DPRD Depok Wanti-wanti Pembahasan Anggaran Tak Terganggu Tahun Politik appeared first on GOOD INDONESIA.

Jika lulus, mereka ditetapkan sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Politikus yang kerap disapa Bang Pradi itu mengungkapkan partainya menargetkan raihan 30 persen suara atau 15 kursi di DPRD.

Hingga kini, dari sejumlah bacaleg yang mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran, sudah 50 orang yang jalani fit and proper test. 

“Saat ini, selain berjuang memenangkan pasangan Asyik (Sudrajat-Ahmad Syaikhu) pada pemilihan gubernur Jawa Barat, kami juga tengah melakukan persiapan bacaleg. Alhamdulillah, kesiapan kami sudah 99 persen,” tutur Pradi menjawab GOOD INDONESIA di Depok, Rabu, 27 Juni 2018. 

Selanjutnya, sambung Wakil Wali Kota Depok ini, tim khusus Gerindra melakukan wawancara personal terhadap bacaleg yang lolos tes tertulis. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa siap bacaleg bertarung pada Pileg 2019.

“Target kami bukan omong kosong. Kami sudah bergerak masif, seluruh struktural partai, sayap, maupun relawan,” tutur Pradi.

Hal yang menjadi perhatian Gerindra, ungkap Pradi, bacaleg dituntut memiliki kemampuan intelektual dan pemahaman sosial. Bacaleg dituntut memiliki pengalaman luas dan wawasan terhadap masalah kebangsaan serta lokal Depok.

“Jangan sampai ada bacaleg cuma ikut-ikutan. Semuanya kami proses secara fair dan demokratis,” tandas Pradi. []Hira Tanjong/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bakal Calon Legislator Gerindra Depok Jalani Tes Kemampuan appeared first on GOOD INDONESIA.

Kedua petinggi lembaga yang berurusan dengan pelaksanaan pemilu di Kota Depok tersebut menilai KPU Jabar tak becus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Elias dan Arif mengemukakan sorotannya itu pada konferensi pers bersama di Kantor KPU Kota Depok, Jalan Kartini, Kota Depok, Senin, 28 Mei 2018.

Arif menegaskan sejak tahapan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 resmi mulai bergulir hingga kini, KPU provinsi belum memberikan penjelasan resmi soal detail teknis tahapan pilgub kepada KPU Kota Depok.

Penjelasan yang ditunggu, sebut Arif, misalnya tentang jumlah Alat Peraga Kampanye (APK), zonasi pasang APK, dan aturan seputar teknis pelaksanaan kampanye oleh keempat pasangan calon (paslon).

“Sampai sekarang kami masih menunggu KPU Jawa Barat terbuka dalam komunikasi dan koordinasi dengan kami di sini. Padahal kampanye sudah berlangsung lama,” ujar Arif, yang diamini Elias.

Ketua Panwaslu Kota Depok pada kesempatan yang sama mempersoalkan perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Jabar 2018 dengan saat Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Depon 2016.

“Perlu kita kritisi, mengapa jumlah DPT sekarang ini menurun signifikan di pilgub ini dibandingkan pada pilwalkot lalu yang berjumlah 2 juta pemilih. Ada ratusan ribu kurangnya. Apakah sebanyak itu perpindahan penduduk Kota Depok,” tandas Elias.

Meski demikian, KPU dan Panwaslu Kota Depok berusaha bekerja semaksimal mungkin. Elias juga mengungkapkan bahwa pihaknya menemuka sejumlah pelanggaran pilkada. Laporan kasus dimaksud segera dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut.

Pemilih Jangan Khawatir

DPT di Kota Depok berisi 1.554.4700 pemilih. Komisioner KPU Kota Depok lalu menyatakan agar warga yang belum tercantum namanya pada DPT tidak khawatir. Hak pilihnya tidak akan hangus karena dapat menggunakan KTP pada hari H pilkada, tepatnya 27 Juni 2018.

Pemilih dapat membawa KTP, lanjut Arif, dan surat keterangan pengganti KTP ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai alamat domisilinya. Untuk kondisi ini dialokasi waktunya pukul 12.00-13.00 WIB. []Hira Tanjong/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Panwaslu dan KPUD Kota Depok Nilai KPU Jabar Tidak Becus appeared first on GOOD INDONESIA.

Sejumlah barang berharga dan dokumen penting yang berkaitan dengan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bekasi 2018 raib.

Saat kejadian, Bambang mengikuti rapat dengan Calon Wali Kota Nur Supriyanto di Kantor DPD PKS Kota Bekasi, Jalan KH Noer Ali Selatan, Jakasampurna, Bekasi Barat.

“Saya parkir jam 12.30 WIB di depan Kantor DPD PKS lalu naik ke lantai 3 bertemu Pak Nur. Jam 14.00 WIB bunyi alarm. Nggak ngeh, saya remote dari atas, diam. Begitu turun jam 14.30 WIB, tahu-tahu kaca mobil sudah pecah. Laptop sudah nggak ada,” tutur Bambang kepada PemiluUpdate.com.

Atas kejadian itu, Bambang langsung melapor ke Markas Kepolisian Resor Kota Bekas Bekasi. Ia melaporkan peristiwa yang baru saja dialami.

“Ini bukan murni pencurian karena banyak mobil di situ. Ini indikasi teror dan harus diusut. Saya sudah lapor ke Polrestabes karena banyak berkas pilkada di dalam laptop,” katanya.

Sementara itu Kepala Humas DPD PKS Kota Bekasi Asari Kosrie mengungkapkan mobil tersebut dirusak kacanya. Barang berharga yang hilang yakni laptop, telepon genggam, dan uang tunai berjumlah 12,5 juta rupiah. []Herry Febrianto/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Mobil Dirusak, Tim Pemenangan Nur-Firdaus Sebut sebagai Teror Pilkada appeared first on GOOD INDONESIA.

Selain itu ditengarai kuat terjadi upaya sistematis-masif para kepala dinas jajaran Pemerintahan Kota Bekasi mendukung pemenangan pasangan calon (paslon) petahana Rahmat Effendi-Tri Adhianto (nomor pilih 1).

Anggota DPRD Kota Bekasi Epi Susanto menandaskan hal tersebut saat dihubungi GOOD INDONESIA di Kota Bekasi, Sabtu, 26 Mei 2018. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan DPRD berupaya agar penanganan soal netralitas ASN dimaksud harus sesuai undang-undang yang berlaku.

Ditambahkan, DPRD Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan KPU RI di Jakarta guna memastikan ASN –dan juga anggota DPRD– tetap netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Dalam hal ini Pilwalkot Bekasi dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Namun, Epi merinci penindakan penanganan kasus pelanggaran netralitas sepenuhnya domain Panwaslu.

“Yang berperan aktif sebagai wasit Panwaslu. Mereka juga harus betul-betul netral. Kalau sudah ada temuan dan bukti kuat sesuai fakta di lapangan harus ditindaklanjuti oleh Panwaslu,” tandas Epi.

Ditegaskan lagi, lembaga yang diperintah undang-undang menuntaskan kasus pelanggaran netralitas ASN yakni Panwaslu. Menjadi masalah besar, kata Epi, jika Panwaslu juga ikut berpihak dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada.

Pada kesempatan yang sama, Epi menyampaikan bahwa ASN diwajibkan tetap netral pada pelaksanaan Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. ASN jelas-jelas dilarang melibatkan diri berpolitik praktis.

“Adapun nanti waktu pemilihan, hal ASN menggunakan hak pilihnya pada hari H di TPS (Tempat Pemungutan Suara). ASN harus netral, tidak berpihak kepada salah satu paslon,” tuturnya. []Herry Febrianto/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post DPRD Kota Bekasi Bahas Serius Kasus Pelanggaran Netralitas Sekda appeared first on GOOD INDONESIA.

Pilwalkot Bekasi 2018 diikuti dua pasangan kontestan. Rahmat-Tri adalah kontestan nomor pilih 1. Paslon ini didukung koalisi besar: Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, PKB, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Paslon nomor pilih 2 yakni Nur Supriyanto-Adhy Fordaus Saady. Di belakang paslon ini hanya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Indikasi dukungan pejabat dinas kepada paslon incumbent berupa pemasangan spanduk Ramadan yang memajang foto Rahmat dan Tri. Foto ini disertai pencantuman nomor pilih 1 dan nama sapaan khas Bang Pepen-Mas Tri –selain nama lengkap serta keterangan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota 2018-2023.

Foto dan desain pendukungnya dimaksud persis dengan gimmick kontestan Rahmat-Tri dalam kampanye. Karenanya, spanduk “Marhaban Ya Ramadhan” itu jelas bermuatan kampanye Pilwalkot Bekasi 2018.

Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat pemerintahan untuk kepentingan politik praktis Pilkada Kota Bekasi 2018 tersebut juga terkuak berdasar percakapan via WhatsApp Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kustantinah Puji Wahyuni kepada para kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup.

Percakapan berisi instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi dimaksud:

“Diinformasikan bhw instruksi kadis, agar setiap Ka UPTD LH utk membuat spanduk: 1. Masing2 UPTD membuat 5 buah spanduk Marhaban Ya Ramadhan dilengkapi foto Pak Pepen (Rahmat Effendi, petahana) dan Mas Tri. Tidak perlu ada nama UPTD nya (kosongkan saja). 2. Masing2 UPTD membuat lima buah spanduk Selamat Idul Fitri dengan foto Pak Pepan dan Mas Tri. Tidak perlu ada nama UPTD nya.”

Spanduk-spanduk dipasang di beberapa sudut Kota Bekasi oleh unsur ASN Pemerintah Kota Bekasi. Pesan “tidak perlu nama UPTD-nya” mengindikasikan dana pembuatan spanduk memakai anggaran resmi alias uang rakyat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jumhana Luthfi ketika ditanya pers soal ketidaknetralan dirinya dalam Pilkada 2018, enggan memberi penjelasan. “Nanti saya cek dulu,” tukas Jumhana menghindar, kutip rakyatbekasi.com (22/5/2018).

Setali tiga uang, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kustantinah Puji Wahyuni pun tak merespon positif upaya pers yang meminta keterangannya. Media membutuhkan konfirmasi atas beredarnya screenshot telepon selulernya, yang berisi instruksi pembuatan spanduk tersebut.

Kasus ketidaknetralan ASN Pemerintah Kota Bekasi itu bukan kali pertama. Komisi ASN sendiri telah memvonis Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukamardji terbukti melakukan mobilisasi ASN agar mendukung paslon petahana. Pelanggaran netralitas ini segera diproses di Majelis Kode Etik ASN, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. []AAM/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kepala Dinas Kota Bekasi Instruksikan Pasang Spanduk Kampanye Paslon Petahana appeared first on GOOD INDONESIA.

Duet pilih 1 Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) melawan kotak kosong karena kompetitor satu-satunya, Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), resmi didiskualifikasi.

Appi adalah bos klub sepakbola PSM Makassar. Dia sosok dalam jaringan inti Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Sedangkan Pomanto seorang arsitek yang memimpin Makassar hampir lima tahun terakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar resmi memutuskan Appi-Cicu pada Pilkada Makassar 2018 Appi-Cicu akan melawan kolom kosong pada lembar suara. Keputusan ini hasil rapat pleno di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu malam (16/5/2018).

KPU mengesahkan Pilwalkot Makassar hanya diikuti paslon tunggal dengan memedomani keputusan Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, keputusan KPU Makassar telah mendiskualifikasi pasangan petahana DIAmi, berdasar keputusan MA. Namun, paslon DIAmi mengajukan gugatan ke Panwaslu Makassar.

Panwaslu “berpihak” kepada DIAmi. Badan pengawas memerintahkan kepada KPU agar mengembalikan posisi DIAmi sebagai kontestan pilwalkot.

Komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur mengonfirmasi keputusan pihaknya tersebut dihasilkan melalui rapat pleno di KPU Sulsel, Rabu malam.

Final dan Mengikat

Keputusan KPU Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tindak lanjut pelaksanaan putusan MA Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Selain itu lanjutnya, putusan Panwas Kota Makassar atas Objek Sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Komisioner Manshur menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 10 UU No.10/2016 secara tegas menyebutkan “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)”.

Manshur menegaskan keputusan KPU Makassar tersebut hasil konsultasi secara berjenjang. “Ini adalah hasil konsultasi kami di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI,” kata Manshur, dan menambahkan rapat pleno diikuti empat komisioner. []MIH/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Final, Pilwalkot Makassar Diikuti Pasangan Kandidat Tunggal appeared first on GOOD INDONESIA.

Dalam hal ini melawan pihak termohon KPU Makassar, yang mendiskualifikasi DIAmi sebagai kontestan Pemilihan Umum Wali Kota Makassar-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018.

Sidang putusan sengketa pilkada oleh Panwaslu Makassar tersebut digelar Minggu (13/5/2018). Hasilnya memberi angin kepada DIAmi. Apakah Panwaslu melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA)?

“Pihak KPU keliru menafsirkan putusan PTTUN dan MA sehingga kemudian majelis berpendapat bahwa dalih KPU sebagaimana penetapan yang diterbitkan oleh KPU itu, tidak berdasar dan cacat hukum,” jawab Humas Panwaslu Kota Makassar Muhammad Maulana di kantornya, Jalan Anggrek Raya, Makassar.

Ditambahkan, Panwaslu berpandangan putusan PTTUN dan MA –yang menjadi dasar KPU Makassar mencoret pasangan calon (paslon) DIAmi– tidak menyebutkan bahwa kandidat ini tak memenuhi syarat pencalonan.

“Mekanismenya itu berbeda. Proses pembuktian pelanggaran itu mempunyai mekanisme yang berbeda dengan mekanisme yang harus ditempuh dalam konteks syarat pencalonan. Itu bukan ranahnya di sini. Nah, di situ kelirunya KPU sehingga kemudian dengan proses penetapan yang dikeluarkan oleh KPU kemarin, tidak berdasar hukum sehingga majelis berpendapat itu harus dibatalkan,” papar Maulana.

Dalam pertimbangan putusan, menurut Maulana, majelis juga menggunakan yurisprudensi MA sebagai rujukan dalam memutuskan gugatan tersebut.

“Di dalam proses PTTUN sampai MA dengan tidak dilibatkannya pihak DIAmi di dalam proses sengketa PTTUN dan MA, itu mengakibatkan seluruh produk yang terbit berdasarkan atas putusan tersebut adalah batal demi hukum, dan secara nyata telah melanggar hak konstitusional dari pasangan DIAmi,” tambahnya.

Atas dasar tersebut, Panwaslu sama sekali tidak menggugurkan keputusan MA sebelumnya. Objek sengketa dalam putusan ini berbeda.

“Kami tidak dalam kapasitas mengadili putusan PTTUN dan MA karena yang menjadi objek sengketa adalah penetapan yang diterbitkan oleh pihak termohon atau KPU Makassar. Kalau ada yang berpendapat bahwa Panwaslu mengadili putusan MA, itu tidak benar. Ini objek sengketa baru,” tegasnya.

Putusan Panwaslu menurut peraturan harus ditindaklanjuti oleh KPU Makassar dalam jangka waktu tiga hari pasca putusan.

Simalakama KPU

Terpisah, calon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto mengingatkan agar KPU Makassar taat atas keputusan Panwaslu.

“Kalau tidak menjalankan putusan Panwaslu, ya, kena pidana. Berdasarkan statement KPU RI, KPU Makassar harus menjalankan putusan terakhir. Putusan terakhir itu, ya, ini (Panwaslu),” tegas Danny Pomanto, panggilan Sang Wali Kota Makassar lima tahun terakhir, di rumahnya, Jalan Amirrulah, Makassar.

Sebaliknya, Juru Bicara Paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota pada Pilwalkot Makassar 2018 Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) Arsony mengatakan KPU justru Makassar terancam sanksi pidana jika menjalankan putusan Panwaslu.

Menurut Sony, perintah PTTUN Makassar yang dikuatkan oleh MA adalah KPU Makassar harus mendiskualifikasi DIAmi. Putusan MA bersifat final, mengikat, dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

“Ini adalah sebuah pembangkangan terhadap sebuah putusan lembaga tertinggi di Indonesia yakni MA,” tegas Arsony, yang juga politikus PDIP Makassar.

Kendati demikian, sebelum memidanakan KPU Makassar jika kembali mengikutkan DIAmi dalam kontestasi pilwalkot, pihaknya menunggu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tim Hukum Appi-Cicu telah melaporkan KPU Makassar dan Panwaslu Makassar ke DKPP karena dinilai tidak objektif menangani sengketa. []MIH/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Diskualifikasi DIAmi atau Tidak, KPU Makassar Hadapi Delik Pidana appeared first on GOOD INDONESIA.

Dokumen negara itu terkait rekomendasi Komisi ASN yang menyebutkan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji terbukti tidak netral pada Pilkada 2018. Ia melanggar norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Sekda Rayendra terbukti melakukan politik praktis berupa turut mengupayakan pemenangan pasangan calon (paslon) petahana nomor pilih 1 Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai sekda, Rayendra terang-terangan menggiring ASN di lingkungan pemerintah kota agar memiliki paslon nomor pilih 1.

“Kami melaporkan tindak pidananya, segera mungkin,” tandas Ketua Tim Advokasi Paslon Nomor Pilih 2 Bambang Sunaryo pada jumpa pers di Kedai Kopi Baris, Kota Bekasi, Sabtu sore, 12 Mei 2018.

Bambang menyebutkan “penghilangan” surat Komisi ASN patut diduga sebagai upaya untuk mencegah proses sanksi kepada Sekda Rayendra berlangsung, atau setidak-tidaknya menghalang-halangi. Padahal, kata Bambang, ketidaknetralan seorang pejabat sekda akan merusak kualitas pelaksanaan pilkada.

Enam Poin Sikap

Terdapat enam poin Sikap Tim Advokasi Paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota Bekasi Nomor Pilih 2 yang dibacakan pada jumpa pers, yakni:

1. Wali Kota Bekasi segera menyampaikan surat pengantar ke Gubernur Jawa Barat (Jabar) selaku Pembina Kode Etik ASN
2. Menuntut Gubernur Jabar memberikan sanksi maksimal terhadap pelanggaran Sekda Kota Bekasi dengan: (a) Menurunkan jabatan satu tingkat; (b) Mencopot jabatan Sekda Kota Bekasi
3. Sekda disinyalir melakukan upaya perlawanan dengan melakukan penghilangan surat rekomendasi Komisi ASN
4. Diduga dalam struktural Pemkot Bekasi ada jaringan tersistematis dalam rangka menghalangi pemberian sanksi terhadap Sekda Kota Bekasi. Hal ini merupakan perbuatan pidana
5. Tim Advokasi akan melakukan upaya hukum atas hilangnya surat rekomendasi KASN.
6. Terbukti ada acara offroad jajaran eselon II dengan Rahmat Effendi di Sukabumi. []Herry Febrianto/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Tim Advokasi Paslon 2 Tuntut Gubernur Jabar Copot Jabatan Sekda Kota Bekasi appeared first on GOOD INDONESIA.