Penataan Buruk, DPRD Kota Depok Bentuk Pansus Aset dan Fasos-Fasum

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo (ke-kanan) (Hira Tanjong/PemiluUpdate.com)

Depok – DPRD Kota Depok menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Pansus Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. Langkah lembaga wakil rakyat ini didasari masih buruknya penataan aset dan pengambilalihan fasos (fasilitas sosial) serta fasum (fasilitas umum) sejumlah pengembang kepada Pemerintah Kota Depok.

Pantauan PemiluUpdate.com pada Kamis, 27 September 2018, keputusan tersebut tertuang dalam pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Sidang Pertama Tahun 2018/2019.

‚ÄúDalam Paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang pertama. Termasuk membahas Pansus Aset dan Fasos-Fasum,” ujar Hendrik Tangke Allo, ketua DPRD Kota Depok.

Hal lain yang mengemuka seputar pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang Perizinan. Soal ini juga dinilai dewan masih lemah.

“DPRD mendorong terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang solid dan kinerja PNS yang profesional, serta terciptanya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kota Depok,” lanjut Hendrik.

Ditambahkan, paripurna juga membahas pelaksanaan program tiap komisi dewan. Komisi A menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan terkait penertiban perizinan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Komisi B, yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan daerah, mulai September-Desember 2018 memfokuskan perhatiannya pada upaya peningkatan investasi melalui deregulasi perizinan.

Untuk itu, menurut Hendrik, Komisi B melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perizinan. Juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2028.

Komisi C memfokuskan bahasannya pada fungsi pengawasan Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Dinas Perhubungan.

Pemkot, lanjut Hendrik, agar secepatnya merealisasikan pembangunan alun-alun Kota Depok di lokasi yang telah ditetapkan. Lainnya yakni pembangunan Terminal Jatijajar dan Terminal Terpadu.

Dipaparkan pula, Komisi D melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap OPD bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, agama dan sosial, ketenagakerjaan, serta kepemudaan dan olahraga. []GOOD INDONESIA-HIRA TANJONG


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here