Meninggalnya penyanyi bersuara emas, Glenn Fredly, cukup mengagetkan jagat dunia musik Indonesia. Bagaimana tidak? Di usia masih muda, 44 tahun, Glenn mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Setiamitra Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2020).

Dunia media sosial tanah airpun sontak dihebohkan dengan berita meninggalnya Glenn. Di Jagat Twitter, meninggalnya Glenn menduduki trending topik urutan pertama, mengalahkan covid-19 yang tengah mewabah di Indonesia.

Banyak fans atau penggemar Glenn sedih. Suara empuk almarhum Glenn selama ini tentu sangat memanjakan pendengar karena alunan musik yang enak didengar. Nada suara cukup khas.

Kecintaan Glenn pada dunia musik tidak main-main. Banyak karyanya sangat akrab dan dihapal pencinta musik.

Dalam akun Twiternya, Glenn memberikan perumpaman “music is my religion” atau musik adalah agamaku. Saya asumsikan bahwa kecintaannya terhadap musik membuatnya selalu mengingat Tuhan yang menciptakannya.

Sepertinya Gleen ingin menempatkan diri bahwa karya-karyanya yang spektakuler di dunia musik selama ini berkat bimbingan Tuhan dan membuatkan selalu dekat dengan sang pencipta.

Glenn Fredly Deviano Latuihamallo, nama lengkapnya, lahir pada 30 September 1975, meninggalkan seorang istri, Mutia Ayu, yang baru melahirkan anak pertamanya.

Selamat jalan Glenn. Karya-karyamu akan saya dikenang karena musik adalah “separuh nafasku”, seperti bait dalam lagu “Januari”.

Berat bebanku
Meninggalkanmu
Separuh napas
Jiwaku
Sirna
Bukan salahku
Apa dayaku…. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah dosen STIKOM InterStudi, Jakarta

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Gleen: ‘Music is My Religion’ appeared first on GOOD INDONESIA.

Sekadar saran hasil perenungan pribadi hari ini. Usul sebagai sumbangsih anak bangsa menyikapi situasi kekinian dan proyeksi kebangsaan ke depan. Mohon perkenan para pemimpin dan elite nasional:

1. Solusi taktis, pemerintah pusat bersama DPR RI secepatnya realokasi APBN. Stop berbagai program kegiatan yang tak efisien dan padat modal. Alihkan ke penanganan jaring pengaman sosial.

Keputusan lockdown atau tidak –apapun istilahnya, sepenuhnya keputusan pemerintah, yang tentu saja berdasarkan pertimbangan dan kajian rasional ilmiah, memperhatikan masukan berbagai pihak yang kapabel dan kompeten.

2. Di sisi lain masyarakat, kalangan high end, semoga mau membangun solidaritas. Mari bergotong royong, sisihkan hartanya, membangun jejaring distribusi bantuan sembako untuk kalangan miskin.

3. Yang harus direnungkan adalah multiplier effect atas pandemi coronavirus (Covid-19), yang pasti berdampak besar terhadap kehidupan umat manusia sedunia, termasuk di Indonesia. Sebagaimana dalam foto karikatur terlampir dalam postingan ini.

4. Banyak pemikir dan akademisi cerdas melakukan analisis dan simulasi bahwa problematika pandemi Covid-19) akan berlangsung minimal hingga enam bulan ke depan.

5. Khusus untuk Indonesia, para pemimpin dan elite nasional harus mau menunjukkan keteladanan dan melakukan aksi nyata solidaritas gotong royong. Termasuk menghindari komentar yang kontroversial resisten.

Contoh yang baik telah dilakukan oleh DPR RI dengan patungan beli 40 ribu alat rapid test untuk juga dibagikan ke rumah sakit dan pemerintah daerah yang membutuhkan.

Juga terlihat berbagai ikhtiar influencer millenials menggembirakan. Juga lembaga-lembaga sosial dan para tokoh masyarakat yang menggalang solidaritas pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter, perawat, dan tenaga medis di garis depan, membangun jalur distribusi makanan untuk para pekerja informal harian.

Mohon maaf bila dirasa tak berkenan. Bagi teman-teman yang mungkin merasa setuju dan seide, bisa membantu menyebarluaskan saran pribadi awak ini –yang masih jauh dari kapasitas dan kapabilitas berpikir yang mumpuni.

Jaga kebersihan dan kesehatan keluarga kita semua, mengurangi aktivitas bepergian, selalu memperbarui informasi dari pemerintah dan lembaga kredibel lainnya. Jangan terpengaruh berbagai isu dan hoaks yang tak ilmiah dan tak jelas sumbernya.

Selamat beristirahat bersama keluarga terkasih. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Aktivis ’98

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Saran Menyikapi Pandemi appeared first on GOOD INDONESIA.

Terbangun tidur Senin pagi, 27 Januari 2020, saya menemukan kabar istimewa. Rezeki anak saleh, sebut saja begitu, seperti ungkapan umum saat memperoleh sesuatu yang menggembirakan tiba-tiba. Informasi apakah itu?

Kabar itu berasal dari Duta Besar (Dubes) Republik Brasil untuk Indonesia Rubem Barbosa. Beliau ingin menyumbang seperangkat alat musik drum untuk Yayasan Musik Sastra Indonesia (YMSI), organisasi sosial yang saya dan beberapa sahabat dirikan.

Pak Barbosa baru saja menyelesaikan masa tugasnya di Indonesia. Selanjutnya, beberapa hari ke depan, terbang ke Kazakhstan, tempat tugas barunya.

Atas kabar spesial tersebut, saya buru-buru bersiap menuju kediaman Pak Barbosa, ditemani Chendra Panatan, direktur Ananda Sukarlan Center (ASC) yang juga pendiri YMSI, untuk menerima perangkat drum yang disumbangkan.

Sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan, saya membawa dua keping CD musik “Chamber Symphony Nomor 1 dan 2”, yang dibuat khusus atas pesanan alm. B.J. Habibie.

Pak Barbosa yang bertugas sekitar empat tahun di Indonesia sosok bersahaja. Kami bercakap santai sambil makan siang dengan Sang Dubes yang pecinta musik.

Beliau mengatakan menyumbangkan drumkit-nya karena mengapresiasi kiprah YMSI. Ia mendukung sepenuhnya kegiatan yayasan yang memberi pendidikan musik klasik gratis kepada anak-anak tidak mampu, normal maupun disabilitas.

YMSI yang didirikan pada 2009 oleh saya, Chendra, Pia Alisjahbana, dan Dedi Panigoro, hingga kini sudah mendidik ratusan anak. Mereka memperoleh pendidikan bermain instrumen, dan dipinjamkan alat musik oleh YMSI.

Atas kegiatan sosial itu, YMSI memang membuka pintu lebar bagi siapapun yang peduli pada pendidikan musik untuk berpartisipasi. Misalnya menyumbangkan alat musik yang sudah tidak terpakai. Tak masalah bila kondisinya agak rusak, seperti senar biolanya sudah tidak komplit, untuk dimanfaatkan oleh teman-teman YMSI.

YMSI juga mengadakan berbagai kompetisi. Pada 2020, kami berencana menyelenggarakan Ananda Sukarlan Award (ASA) yang ke-7, pada 23-26 Juli mendatang.

ASA memang selalu digelar pada tanggal tersebut, sekaligus merayakan ulang tahun pencetusnya, Ibu Pia Alisjahbana (26 Juli), malam finalnya.

ASA telah melahirkan pianis klasik terbaik Indonesia saat ini, sebut saja Anthony Hartono yang lulus dari Sibelius Academy di Finlandia, akademi musik ranking pertama di Eropa. Juga Edith Widayani yang telah meraih gelar doktor musik di Eastman School of Music, Amerika Serikat.

Bersama seorang finalis ASA yang kebetulan autis dan tuna netra, Michael Anthony (17), saya akan memulai tur nasional minggu depan. Dimulai di kota Makassar, lanjut ke Surabaya dan Bali sebelum akhirnya bermain di Jakarta pada Maret nanti.

Bagi yang berminat berpartisipasi atau hadir di ASA 2020, silakan cek di SINI.

Tak lupa saya menutup artikel kolom ini dengan, sekali lagi, menghaturkan terima kasih buat Pak Barbosa. Semoga sukses di Kazakhstan. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah pianis dan komponis, pencipta 27 nomor Rapsodia Nusantara.

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kabar Istimewa Dubes Brasil Saat Bangun Tidur appeared first on GOOD INDONESIA.

Pak Presiden terkasih, sengaja Ricky Tamba menulis surat terbuka ini. Adinda mencoba mewakili curahan hati jutaan rakyat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang merintih dalam menjalani hidup dari hari ke hari.

Penyebabnya tiada lain oleh harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi, nafkah penghidupan kian sulit dan kebutuhan hidup keluarga kami harus terus terpenuhi tak peduli apapun kondisinya.

Pak Presiden, kami paham bahwa situasi ekonomi global memang sedang mengalami pelemahan dan pelambatan, serta krisis bisa terjadi apabila para pemimpin dunia tak hati-hati bersikap.

Kami juga mengerti bahwa kondisi keuangan negara yang terealisasi dalam APBN sedang dalam kondisi defisit neraca perdagangan dan pembayaran. Hal yang pasti membuat Pak Presiden dan jajaran bidang ekonomi bisa “pusing tujuh keliling” mencari solusi terbaik mengatasinya.

Sebagai warga negara yang baik, kami selalu setia membayar pajak saat membeli berbagai barang kebutuhan, juga tiap menerima gaji, dan upah kerja. Pajak ini bentuk kontribusi kecintaan kami kepada republik agar bisa membangun berbagai layanan umum dan sosial, yang pada akhirnya akan kami nikmati juga.

Insya Allah semoga pada periode kedua Pak Presiden, kami optimis bangsa kita akan lebih maju, adil, dan makmur sesuai visi Indonesia Maju.

Pak Presiden yang terhormat, mengeluh pasti tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi izinkan kami menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah mencabut subsidi gas 3 kilogram (gas melon, istilah populernya). Juga atas rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan cukai rokok.

Kalau saja kemampuan keuangan kami memadai, kami pasti akan mendukung rencana tersebut karena pasti bertujuan positif sebagai upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai target.

Saya bukanlah pakar statistik apalagi paham soal ekonomi makro-mikro yang sangat rumit, hanya perasaan terdalam mengatakan bahwa bila berbagai kebijakan di atas tersebut dilakukan, akan berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan keluarga kami.

Sebagai contoh, bila harga gas, BPJS, dan rokok naik maka kami akan terpaksa mengubah menu makan dan gizi anak-anak, menghemat beli baju, peralatan sekolah anak dan kebutuhan lainnya, hingga menyetop berbagai kegiatan rekreasi keluarga walau yang murah-meriah sekalipun.

Pak Presiden yang kami banggakan, perkenankan kami memohon kepada Bapak agar mengambil opsi kebijakan ekonomi lain yang lebih inovatif dan kreatif daripada mengambil kebijakan yang membuat rakyat tambah murung dan resah.

Banyak hal produktif lain yang bisa disegerakan, seperti menyita aset para koruptor, menekan biaya belanja rutin para pejabat yang tak efektif, meningkatkan ekspor barang produksi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi impor pangan yang bisa merugikan kaum petani lokal, serta banyak upaya nasionalistik lainnya.

Izin lapor Pak Presiden, hidup rakyat kian susah, mohon tak cabut subsidi gas, juga batalkan rencana kenaikan BPJS dan cukai rokok.

Kami selalu mendoakan agar Pak Presiden diberkahi kebijaksanaan dari Allah SWT Tuhan YME.

Mohon dengarkan jeritan kami, yang murni tanpa kepentingan politik apapun, hanya berlandaskan situasi kondisi kekinian kantong kami, Pak. Jangan dengarkan para pembisik yang hendak membuat Pak Presiden blunder dan menyengsarakan rakyat.

Mendengar suara rakyat adalah mendengarkan suara Tuhan, karena agama apapun pasti mengajarkan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memberikan keteladanan dan menyejahterakan rakyatnya.

Demikian surat terbuka penuh kasih dari adinda Ricky Tamba untuk Pak Presiden Joko Widodo. Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang dirasa tak pas di hati Pak Presiden saat membaca surat ini.

Selamat bertugas sejahterakan rakyat, Pak Presiden. Demi Merah Putih, NKRI, serta Pancasila menuju Indonesia maju, adil, dan makmur.

Jakarta, 17 Januari 2020

Ricky Tamba
Aktivis ’98

[]GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Surat Terbuka untuk Presiden: Rakyat Kian Susah appeared first on GOOD INDONESIA.

Pedoman KPK dalam melaksanakan tugas didasari lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Komisi antirasuah ini bertanggung jawab kepada publik. Ia juga wajib menyampaikan laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala dan terbuka.

Modal kerja langkah pertama KPK adalah nyaris tidak ada. Pemimpinnya dilantik tanpa kantor dan tidak memiliki karyawan. Mereka akhirnya membawa staf dari kantor lama masing-masing dan menggajinya sendiri.

Selanjutnya, tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun gelanggang. Merekalah yang menjadi karyawan pertama KPK. Tim tambahan dari kejaksaan dan kepolisian belakangan memperkuat.

Nakhoda pertama KPK adalah Taufiequrrachman Ruki, alumnus Akademi Kepolisian 1971. Dia juga mantan anggota DPR periode 1992-2001. Selanjutnya Antasari Azhar, 2007-2009.

KPK hari ini dikomandani Agus Rahardjo. Ia menunggu waktu digantikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Firli Bahuri, yang dipilih DPR. Bersama Firli, terdapat empat komisioner: Alexander Mawarta, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Formasi pemimpin KPK jilid V tersebut disambut protes berbagai pihak. Sosok dimaksud tak memperoleh respek masyarakat, yang bersamaan dengan lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. UU hasil revisi UU KPK sebelumnya ini dinilai sejumlah pihak “melemahkan” KPK.

Terdapat 26 poin yang dinilai berpotensi melemahkan –bahkan melumpuhkan– KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mengapa perlu “dilemahkan”? Apakah karena komisi yang sempat dibela mati-matian oleh aktivis mahasiswa ini memang mumpuni?

Menjawab pertanyaan pertama maka sejumlah aspek politik mencuat, dan bentuknya tidak terlihat di atas permukaan.

Cara sederhana menjawab pertanyaan tersebut, yakni menelisik siapa-siapa saja “korban” KPK selama ini. Kita pasti tahu siapa dan pekerjaan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, apakah memang KPK berprestasi? Kondisi ini jangan sampai berlanjut karena sungguh merepotkan bagi sebagian kecil elite.

Nah, di bawah ini uraian singkat sebagian kecil prestasi KPK yang dihimpun GOOD INDONESIA –yang belum pernah diterima lembaga penegak hukum korupsi lainnya. Ditampilkan agar kita kembali mengingatnya.

1. Commendation Award 2010

KPK mendapatkan penghargaan Commendation Award dari Public Affair Asia kategori Good Governance di ajang The Gold Standard Award.

Penghargaan itu diterima Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan KPK Haryono Umar di Gedung Foreign Correspondents Club, Hong Kong.

“Penghargaan ini tidak hanya untuk KPK, tetapi juga untuk Indonesia. Dunia memberi penghargaan kepada Indonesia dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi yang tidak pernah surut,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar usai menerima apresiasi internasional.

Penghargaan The Gold Standard Award 2010 terdiri atas 14 kategori, di antaranya Good Governance, Political Communications, dan Corporate Social Responsibility.

Indonesia bukan kali pertama mendapatkan penghargaan yang cukup bergengsi ini. Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh penghargaan kategori Political Communication.

Penghargaan yang sama juga pernah diperoleh Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III yang terkenal dengan pernyataan politiknya tentang korupsi dan kemiskinan.

Public Affair adalah lembaga nirlaba yang diisi profesional bidang komunikasi dan media. Lembaga ini berkedudukan di sebelas negara, antara lain Cina, Thailand, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab.

2. Raymond Magsaysay Award 2013

KPK menerima penghargaan Raymond Magsaysay Award asal Filipina karena dinilai sukses melakukan pemberantasan korupsi. Penghargaan ini sering disebut sebagai Hadiah Nobel versi Asia.

KPK menerima penghargaan Raymond Magsaysay karena dinilai sukses menggabungkan penindakan korupsi tanpa kompromi terhadap pejabat berkuasa. Juga dinilai mampu mereformasi sistem pemerintahan, sosialisasi yang edukatif atas kesiagaan, kejujuran, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dipaparkan, KPK berhasil menyelamatkan lebih US$80 juta aset negara.

Selain KPK pada tahun itu, penghargaan sama juga diberikan kepada Ernesto Domingo dari Filipina, Lehpai Seng Raw dari Myanmar, Habiba Sarabi dari Afganistan, dan organisasi Shakti Samuha dari Nepal.

3. Berbagai Penghargaan Sepanjang 2011

Tak banyak terungkap ke publik, KPK di bawah kepemimpinan lima pimpinan KPK periode kedua mendapat sejumlah penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

KPK memperoleh peringkat pertama dengan predikat B pada Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2010 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 7 Maret 2011.

KPK juga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan laporan keuangan tahun 2010.

Komisi pemburu koruptor itu juga mengantongi penghargaan Best Innovation Award dari Korea Internasional Cooperation Agency. Dia dinilai melakukan inovasi terbaik dalam penerapan reformasi birokrasi. KPK mengungguli 12 kementerian/lembaga yang juga menjadi peserta.

KPK juga menyabet juara pertama kategori pelayanan informasi melalui internet dalam kegiatan “Anugerah Media Humas” yang digelar Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penghargaan itu diberikan pada 27 Oktober 2011.

Terakhir, KPK meraih peringkat ketiga dalam acara International Anti-Corruption Public Service Announcement Video Competition yang diselenggarakan Independen Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong dan International Association of Anti-Corruption Authorities di Hongkong pada 9 Desember 2011.

4. Tingkat Pendapatan Asli Daerah

KPK menerima penghargaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas keberhasilannya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar. Penghargaan ini diterima oleh Koordinator Wilayah VIII KPK Adliansyah M. Nasution di Kantor Pemerintah Kota Makassar, Selasa (26/11/2019).

KPK telah mendampingi Pemkot Makassar pada periode Juli-Oktober 2019. Sejak itu, Makassar berhasil meningkatkan PAD sebesar 40,8% setiap bulannya. []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Cara Sederhana Jawab Mengapa KPK Harus Dilumpuhkan appeared first on GOOD INDONESIA.

BERTEMU tidak sengaja dengan seorang tokoh nasional, Mas Sudirman Said, di Semarang. Sosok yang dikenal bereputasi dan berintegritas.

Beliau ke Semarang untuk menghadiri undangan sebagai narasumber acara pelatihan mahasiswa yang hanya berjumlah 60 orang. Membawa mobil sendiri dengan ditemani seorang sopir.

Sebuah pertemuan yang singkat, sekitar 20 menit, di ruangan transit. Menjadi istimewa bagi saya karena pokok-pokok pikirannya yang insightful.

Kesan saya, beliau orang baik, punya visi, berintegritas, humble, dan perhatian terhadap umat.

Dia lebih tampak di mata saya sebagai seorang teknokratis yang mencoba mencari solusi ketimbang memanfaatkan kepentingan.

Langkah pemerintah yang kontroversial, misalnya, yang akan mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi petinggi BUMN merefleksikan kebijakan politisi daripada teknokrat, yang terikat norma “good governance” dan sensitif terhadap lingkungan politik.

Alih-alih hal itu merangkul dan meredakan eskalasi, justru semakin memperkeruh konflik. Padahal kemenangan Joko Widodo (Jokowi) kedua kalinya seharusnya menjadi momentum memperkuat tenun kebangsaan kita.

Repotnya, pelbagai kebijakan yang dibuat tidak merefleksikan keinginan menguatkan, tetapi justru mengoyak tenun kebangsaan kita.

Isu radikalisme dalam kritik Mas Dirman adalah bentuk kesalahan pemerintah yang lain dalam mengelola isu dan mencari solusi problem akut bangsa.

Pendekatan pemerintah hanya mengundang paradoks dan memperluas kebencian. Bagi beliau, pemerintah tidak hanya gagal melihat problem bangsa dalam kaca matanya yang lebih jernih, namun juga gagal menawarkan formula yang tepat dalam mengatasi problemnya, khususnya menghadapi fenomena kebangkitan baru kelas menengah Muslim di tanah air.

Oleh karena itu, Mas Dirman menyarankan ketimbang mencurigai, memusuhi, mencap dan memberikan stigma, pemerintah lebih baik merangkul dan mengajak dialog mereka.

Dalam hematnya, kebangkitan kelas menengah ini adalah proses sosiologis yang natural dan tidak dapat dicegah sebagai bagian kesadaran keberagamaan dan respon kondisi keindonesiaan kita yang paradoks.

Dalam penilaiannya, ketimpangan distribusi ekonomi hal yang “wajar” dan terjadi di banyak negara. Sekelompok orang kaya menguasai mayoritas aset ekonomi secara nasional.

Tidak di India, Thailand, Malaysia, dan bahkan China. Hanya problemnya, di Indonesia terjadi secara anomali dan paradoks. Satu persen orang kaya di Indonesia tidak merefleksikan potret sosiologis dan demografis kita yang sebenarnya. Berbeda dengan Thailand, India maupun China.

Itulah yang menjadi potret kegelisahan kelas menengah muslim yang tengah tumbuh. Dalam analisisnya, kelas menengah muslim tumbuh dari dua jalur:

Pertama, santri yang mendapat pendidikan agama yang memadai sejak dini. Kedua, segmen yang sama besarnya, kelompok (muslim) abangan yang menemukan Islam di tengah jalan.

Dari mereka, lahir kesadaran ekonomi, sosial dan berpolitik yang merefleksikan kesadaran keberagamaan mereka.

Kesadaran tersebut, dalam kaca mata tidak utuh pemerintah, dianggap sebagai ancaman. Sudut pandang yang salah juga dipersepsikan sebagai potensi ancaman serupa kelompok oleh minoritas.

Pilihannya, mencurigai, mencap dan memusuhinya, atau merangkul dan mengarahkan pertumbuhannya.

Misalnya dalam kasus Ahok. Penolakan kelas menengah, menurutnya, lebih karena faktor etik dan attitude. Namun pemerintah secara salah membacanya sebagai isu agama sehingga bersikukuh untuk melawan penolakannya.

Jika demikian, kritik Mas Dirman, pemerintah mengambil jalan yang salah.

Di akhir pembicaraan, saya bergumam, seharusnya beliau pantas menjadi gubernur Jawa Tengah (Jateng) atau menjadi orang penting dalam policy making di negeri kita tercinta. Tetapi takdir berkata lain. []GOOD INDONESIA

*Penulis beberapa buku

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Ahok dalam Pertemuan 20 Menit appeared first on GOOD INDONESIA.

Hari ini, di era demokratis, permainan mitos tergantikan oleh logika. Rasionalitas. Orang-orang tidak lagi mau dininabobokkan.

Seorang calon pemimpin –sebut saja bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota– perlu melakukan kerja-kerja politik sebagai syarat mencapai target “kursi”, kini. Mereka tidak bisa lagi bersikap pasif bak putra mahkota yang menunggu penobatan.

Seorang politisi dituntut untuk melakukan aktivitas politik yang terencana dalam suatu manajemen yang baik. Satu pola perencanaan tak berlaku seragam bagi semua politisi. Ragam perencanaan harus disesuaikan dengan kondisi objektif masing-masing.

Meski demikian, uraian di bawah dapat dikatakan sebagai garis besar atas satu sisi yang harus disiapkan kontestan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Persiapan jauh-jauh hari yang harus dirancang dan dieksekusi berupa analisis terhadap kalkulasi ekonomi yang akurat. Risiko biaya sosioekonomi dan sosiopolitik perlu dilakukan. Sejak dini karena efisiensi dan efektivitas harus menjadi faktor yang dihadirkan.

Tim pemenangan kandidat pilkada seharusnya berpikir strategik-efisien guna mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan/manfaat (to minimize risks and to maximize profits).

Manfaat

Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya.

Survei merupakan salah satu alat pendekatan untuk mengukur, mengalkulasi, dan memprediksi peluang sang kandidat. Upaya meraih target kemenangan perlu memanfaatkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Survei bermanfaat untuk pemetaan kekuatan politik. Survei untuk:
1. Memetakan posisi kandidat di mata masyarakat;
2. Memetakan keinginan pemilih;
3. Mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter;
4. Mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Untuk mengetahui peta dukungan dan preferensi pemilih terhadap kandidat berdasarkan beberapa aspek: wilayah, usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, afiliasi keagamaan dan organisasi sosial, serta tingkat sosial-ekonomi.

Guna mengetahui tingkat popularitas kandidat di masyarakat, baik masa prakampanye maupun pada masa kampanye menjelang pemilihan. Melalui survei, tim sukses dapat memperkirakan seberapa besar dana yang diperlukan untuk membiayai kampanye.

Melalui survei tim sukses dapat mengemas pencitraan kandidat sesuai dengan ideal yang diharapkan pemilih dan dapat menggunakan media kampanye yang tepat.

Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat sebagai bahan kampanye kandidat dan dapat menyusun program kampanye sesuai kehendak pemilih. Untuk mengetahui besaran peluang atau probabilitas menang kandidat dalam pilkada.

Survei juga sebagai sarana sosialisasi” kandidat kepada masyarakat calon pemilih.

Waktu Survei

Survei perlu diadakan minimal tiga kali sebelum hari H pesta demokrasi.

Pertama, sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Sebab kandidat yang tahu situasi lebih cepat memiliki kemungkinan menang lebih besar. Survei pertama digunakan untuk mengukur modal dasar yang dimiliki kandidat dan mengukur harapan masa pemilih.

Survei pertama dipakai sebagai dasar pencitraan kandidat dan strategi pemasaran, serta pemenangan kandidat.

Kedua, diadakan 2-3 bulan setelah tim sukses bergerak memasarkan kandidat (berkampanye). Survei ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif strategi kampanye yang telah dilakukan.

Ketiga, dilaksanakan saat pelaksanaan kampanye pilkada. Survei ini digunakan buat mengetahui seberapa efektif strategi kampanye dan upaya pemenangan yang telah dijalankan. Juga untuk menilai perkiraan perolehan suara kandidat dalam pilkada nanti. []GOOD INDONESIA-RUT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Strategi Pemenangan Pilkada: Survei appeared first on GOOD INDONESIA.

Tulisan ini,
buat sahabat saya, Natalius Pigai,
yang tak pernah tidur menyuarakan kebenaran.

CERITA digelar… Suatu saat di kerajaan “Jancoker”, hiduplah seorang yang amat kaya, pintar berilmu nan bijak, dan berpengaruh luas. Rakyat saban waktu antre datang ke istananya, menyembah sujud hanya untuk meminta nasihatnya yang terkenal amat bijak yang retorikanya indah sangat menghibur hati.

Rakyat negeri itu amat senang dengan nasihat-nasihat si Orang Kaya ini. Di tengah kesulitan hidupnya, rakyat seakan mendapat semangat hidup baru sabang kali bertemu si Orang Kaya, walaupun hidup dalam keprihatinan yang dalam.

Rakyat hidup prihatin semakin histeris bak menemukan hidupnya yang hilang. Pada saat pulang mereka berebut mendapatkan topi, kaos oblong, dan dua buku petuah kehidupan, “Menang dan Kalah”.

Kemashuran orang kaya ini, bukan saja terkenal di kalangan rakyat jelata, namun pesonanya menggiurkan sampai ke kalangan atas para pejabat kerajaan, dan hulubalang, bahkan beritanyapun sampai ke mancanegara.

Para pejabat dan hulubalang tidak segan antre menunggu waktu giliran mendapat kesempatan bertemu si orang kaya. Tentunya mereka berbeda, tidak perlu antre seperti rakyat jelata yang berjejalan berjam-jam di bawah terik matahari.

Waktu berlau, Sampailah cerita kemashuran si Orang Kaya di telinga sang Raja Jancoker.

Karena penasaran, sang Raja memanggil Perdana Menteri (PM)-nya menghadap.

“Hei Perdana Menteri! Tahukah kamu cerita Orang Kaya itu?”

Dengan sikap sempurna PM menjawab. “Duli Tuanku, hamba paham, bahkan hamba pernah bertemu sekadar meminta nasihatnya demi kemuliaan kerajaan ini, Tuanku..”

Bos Kerajaan Jancoker’s kaget mendengar jawaban PM-nya. Ia tak menyangka pejabat sekelas PM saja sudah tergiur oleh kemashuran si Orang Kaya, pikirnya membatin.

Raja lalu berdiri dari kursinya sambil betitah. “Panggilkan si Orang Kaya itu menghadapku!”

PM sontak kaget alang kepalang. Sungguh menyesal mengapa ia harus mengatakan kepada Raja bahwa ia telah meminta nasihat kepada Orang Kaya itu. Aduuh, ada saingan baru, bakal repot, bisa-bisa jabatan ane jadi taruhan, pikirannya gusar.

“Duli Tuanku, hamba siap kerja atas titah Baginda.”

PM menghormat pamit, berlalu dengan pikiran yang tak henti berkecamuk, dilematis, menurutnya. Menjalankan perintah tetapi sekaligus berpotensi ancaman atasnya jika sang Raja tertarik akan semua nasihat si Orang Kaya. Hal ini bisa mengurangi pengaruhnya terhadap baginda Raja.

Namun sesaat PM tersenyum, dia menemukan ide cemerlang bagaimana pertemuan itu digelar antara baginda Raja dan si Orang Kaya agar dia tetap tak cemas. Si Orang Kaya harus berkata di depan baginda Raja bahwa PM-lah yang memerintahkan rakyat yang gelisah dengan kesulitan hidupnya itu datang kepada si Orang Kaya untuk meminta nasihat agar rakyat senang dan tidak berontak kepada raja.

“Yuhuuu, ajib” terucap plong, lepas dari mulut PM.

Hari pertemuan pun di gelar. Raja tampil menggunakan pakaian serba putih, ingin menampilkan kewibawaannya dengan kesan sederhana kepada tamunya si orang kaya yang terkenal bijak berilmu seantero negeri.

Raja ingin memaknai pertemuan hari ini sebagai pertemuan dua tokoh negeri yang prihatin atas kesulitan hidup rakyatnya. Raja sangat tahu rakyatnya hidup dalam kesulitan karena pajak yang dikenakan begitu tinggi dan ini terjadi di eranya.

***

Saat bertemu, basa-basipun berlangsung antara Raja dan si Orang Kaya. Narasi pesanan PM kepada si Orang Kaya sudah terucap. Terlihat PM senyam-senyum mabuk terpuji. Si Orang Kaya merasa amat senang karena menurutnya sang Raja dibuatnya senang oleh nasihat-nasihatnya.

Tiba-tiba dalam pertemuan tersebut sang Raja menghardik, “Hei, PM. Keluarlah sejenak dari ruang aula ini, saya ingin berbicara empat mata dengan tamu besar saya hari ini.”

PM kaget tak menyangka dirinya akan diperlakukan baginda Raja seperti ini. Peristiwa ini di luar nalarnya. Selama ini Raja amat menurut kepadanya.

“Baiklah, duli Tuanku,” kata PM menghormati. Ia pamit dan melangkah keluar aula pertemuan.

Singkat cerita, Raja kepada tamunya menyodorkan penawaran menarik yang menurutnya tidak mungkin di tolak oleh tamunya.

“Hai, Orang Kaya, saya punya penawaran menarik untukmu jika engkau setuju?”

[Baca juga: Memahami Visi Indonesia: Penguatan Pilar Pemberantasan Korupsi (Bagian 1)]

Si Orang Kaya yang merasa senang dan tersanjung atas penawaran Raja sontak berkata, “Duli baginda Raja, penawaran apakah gerangan tuanku?”

Raja menjawab, “Saya akan buat sayembara berdua antara Raja dan Anda.” Si Orang Kaya makin penasaran dan tertarik.

“Sayembara apakah itu, Baginda?”

Raja menghela napas panjang, mimiknya dibuat serius. “Orang Kaya, saya akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepadamu jika dalam sayembara debat atas satu pertanyaan saja saya kalah olehmu.”

Wajah si Orang Kaya bersinar girang, dalam hati berkata ini kali adalah kesempatannya, dan tentu akan menang. Seantero negeri rakyat bertahan hidup oleh nasihatku.

Si orang kaya pun tanpa basa-basi dan pede langsung menyetujui tawaran itu, “Baik saya setuju tawaran itu baginda.”

Sebelum si Orang Kaya panjang berurai kata, Raja langsung menukas menawarkan syarat.

“Hai, Orang Kaya, karena tahtaku ini tak bernilai harganya, saya menawarkan syarat yang setimpal kepadamu, yakni jumlah kekayaanmu itu menjadi taruhannya. Apakah kamu setuju?”

Si Orang Kaya berpikir sejenak. Bola matanya terlihat menari, di pikirannya ada keyakinan akan memenangi sayembara.

Si Orang Kaya berdiri sambil menatap sang Raja dengan penuh senyuman, “Baiklah, duli Tuanku, saya setuju.”

Reflek saja, Raja melompat merangkul si Orang Kaya dan menggenggamkan tangannya berdua tanda bersepakat.

Kemudian si Orang Kaya melepaskan tangan dari sang Raja dan tetap berdiri berkata, “Duli Tuanku, beri saya alasan mengapa tahta tuan yang tak ternilai harganya ini harus di sayembarakan kepadaku?”

Raja terduduk menyandarkan diri di kursi tahtanya sambil menghela nafas panjang dengan mimik serius tanpa di buat-buat. Sejenak kemudian raja berkata dengan nada merendah.

“Wahai sahabatku Orang Kaya. Sudah lama kerajaan ini dililit utang, dan di masaku terasa makin sulit untuk membayarnya. Rakyatlah yang menanggungnya dengan membayar pajak yang tinggi.”

Kemudian raja melanjutkan ucapannya. “Jika utang ini di masaku tidak diselesaikan maka kerajaan atau negara pengutang itu akan mencaplok negeri ini. Mereka akan merampas semua yang ada, termasuk kekayaanmu.”

Lantas si Orang Kaya berkata dengan nada menyelidik, “Duli Tuanku, tetapi mengapa harus aku, bukankah di negeri ini masih banyak orang kaya nan bijak?”

Sang Raja langsung menjawab dengan mimik diseriuskan, “Hei, sobatku Orang Kaya, hanya kamu yang pantas bersamaku dalam debat sayembara ini, yang lain itu tidak semashur ilmu dan kebijaksanaanmu.”

Si Orang Kaya makin yakin, senyumnya melebar matanya, membola, menyembunyikan harapan tinggi. Dalam hati si orang kaya bersimpul jawab, baginda Raja sangat adil menilaiku.

Tak lama kedua orang yang mendadak bersahabat ini berpisah. Raja akan menyampaikan undangan sayembara setelah para penghulu hakim kerajaan di panggil Raja untuk menyiapkan debat sayembara.

***

Para penghulu hakim kerajaan yang diperintahkan Raja mulai bekerja. Seantero negeri menyambut pesta sayembara dengan gegap-gempita diiringi kontroversi di tengah masyarakat Kerajaan Jancoker.

Seantero jagad gempar karena pertama kali dalam sejarah kerajaan seantero jagad Sim Salabin, seorang raja mempertaruhkan tahtanya kepada seorang rakyat yang dikenal mashur karena kekayaan dan ilmu kebijaksanaannya.

Debat sayembara tak bisa dielakkan menimbulkan gesekan dan perdebatan di tengah masyarakat yang berkembang demikian tajam.

Masyarakat mulai terbelah. Masing-masing setia kepada pilihannya antara Raja dan si Orang Kaya. Masyarakat yang pro Raja membela bahwa demi menyelamatkan negeri dari pencaplokan negara asing, Raja rela mempertaruhkan tahta yang telah dipertahankan dengan nyawa sejak leluhurnya.

Sementara pengikut si Orang Kaya yang tak kala histerisnya setia membela sampai mati pilihannya. Harapannya jika si Orang Kaya kelak menjadi raja maka penderitaan hidup rakyat kerajaan Jancoker akan sirna, seperti sang fajar menerangi pagi.

Hari yang ditunggu-tunggu tiba, sayembara debat dilaksanakan. Stadium perhelatan penuh sesak oleh kedua kubu. Kubu si Orang Kaya ditandai dengan pakaian putih, sedangkan tim Sang Raja dengan pakaian merah.

Hari itu stadium “demokreji” kebanggaan kerajaan Jancoker bergemuruh, suara sorak-sorai berbalas balasan dengan pemandangan kontras, merah dan putih.

Kepala para penghulu hakim diikuti penghulu hakim lainnya menuju arena debat. Suara stadium tiba-tiba hening. Sebelumnya protokoler melalui pengeras suara meminta hadirin berhenti bersorak-sorai, menunggu arahan kepala para penghulu hakim, Mat Kadir.

Kepala para penghulu hakim dan penghulu hakim yang jumlah sembilan orang duduk di kursi kebesarannya dengan baju toga warna gelap, hitam.

Mat Kadir, kepala penghulu hakim, kemudian berdiri dan mempersilakan melalui corong pengeras suara agar Raja Jancoker yang pertama-tama memasuki arena sayembara debat.

Saat raja memasuki arena, berjalan penuh wibawa, terdengar suara gemuruh pendukung raja berteriak, “Hidup Raja!” Berkali kali, bertalu-talu dengan suara terompet pendukung, “Selamatkan kerajaan Jancoker!”

Namun di seberangnya, pendukung pro si Orang Kaya tidak tinggal diam. Mereka berteriak membalas, “Huuuuuuuuu….” Mereka mengimbangi teriakan sorak-sorai pro Raja. Bagi mereka ini kesempatan yang tak boleh lepas untuk menghina sang Raja atas penderitaan dan kesulitan hidup yang mereka alami selama ini.

Mat Kadir memerintahkan kembali hadirin diam, giliran si Orang Kaya dipersilakan menuju arena. Berjalan penuh semangat, si Orang Kaya memasuki arena sambil tangan melambai ke para pendukungnya. Sorak-sorai pecah dengan suara kata “lawan” dan teriakan “merdeka!” Berkali-kali diiringi alat musik rebana, sebaliknya pihak pro Raja tak kalah ribut membalas dengan teriakan,”yuuuuu…” mengimbangi sorak-sorai relawan pendukung si Orang Kaya.

Sebelum sayembara debat dimulai, Mat Kadir menyampaikan sambutan pengantarnya yang berisi basa-basi, puja-puji kepada Raja, dan sedikit penghargaan kepada si Orang Kaya, serta irit perhatian kecuali kalimat-kalimat dogma berisi kepada kedua relawan yang memenuhi stadium demokreji.

Sampailah Mat Kadir menyampaikan peraturan untuk kedua peserta sayembara debat.

“Duli paduka Raja yang mulia dan sahabat paduka raja yang bijak berilmu tuan nan kaya peserta sayembara debat.”

Mat Kadir melanjutkan uraiannya, “Para hakim yang mulia dalam keputusan rapatnya telah menyusun aturan dalam sayembara debat ini. Hanya ada satu pertanyaan untuk ke dua peserta, dan dijawab dalam tempo tidak lebih satu menit, ditandai dengan gong tanda berakhir.”

“Apakah tuanku paduka yang mulia baginda Raja dapat memahami,” sambil Mat Kadir menunduk hormat kepada sang Raja.

Sang Raja menjawab lugas, “Teruskan, Mat Kadir.”

Selanjutnya, “Apakah sahabat paduka raja tuan yang bijak berilmu nan kaya bisa memahami.”

Si orang kaya menjawab pendek, “paham, Hakim yang mulia.”

Protokoler acara menyampaikan kepada hadirin lewat corong pengeras suara bahwa sayembara debat segera dimulai. Seketika stadium demokreji laksana petir dan gempa yang pecah, suara dahsyat sorak-sorai masing-masing relawan tanpa henti menggema berbalas-balasan mendukung pilihannya dan menghina pilihan lawan.

Ada kekhawatiran para hakim atas situasi stadium, namun protokoler acara kerajaan sudah menentukan protap bahwa sayembara debat harus berlangsung.

Setelah para hadirin dan relawan kedua belah pihak tenang dan tertib, Mat Kadir mengambil secarik kertas yang disodorkan oleh wakil ketua penghulu hakim. Hadirinpun diam, kedua peserta tampak tenang, cuma si Orang Kaya terlihat dengan mimik serius, sementara sang Raja santai, berhias senyum.

Akhirnya Mat Kadir membacakan pertanyaannya dengan memberi kesempatan pertama kepada si Orang Kaya.

“Tuan nan kaya yang bijak berilmu tinggi, simak pertanyaannya: Apakah yang paling utama Tuan lakukan dalam menyelesaikan masalah utang kerajaan yang telah melilit kehidupan kerajaan dan rakyat? Jawab dalam tempo satu menit.”

Si orang kaya pun tersenyum sumringah dan percaya diri, pikirannya mekar menangkap jawab, “Hakim yang mulia, jawaban saya adalah kerajaan berhenti berutang.”

Stadium demokreji seperti hendak meledak oleh sorak-sorai berbagai aksi relawan si Orang Kaya. Mereka tumpah dan histeris sepertinya merasa menang. Seakan kesulitan hidup yang mereka alami selama ini karena pajak yang tinggi, harga kebutuhan hidup dan bahan pokok sehari hari terus melambung, karena kerajaan Jancoker harus membayar utang setiap tahun plus bunga tinggi. Kejengkelan mereka terhadap sang Raja selama ini seperti terbalas sudah oleh jawaban si Orang Kaya.

Sorak-sorai stadium demokreji yang gegap gempita diiringi dengan tepuk tangan riuh seakan memberi penghargaan tinggi kepada si Orang Kaya disertai dengan teriakan, “Dialah Raja kita yang baru. Dialah masa depan anak cucu kita.”

“Hidup raja baru!” Berkali suara itu diteriakkan dan langit seakan bergetar menerima dentuman suara dari bumi. Para relawan si Orang Kaya menangis histeris dan berpelukan, terutama emak-emak yang hadir, karena merekalah yang paling merasakan dampak harga-harga yang melambung.

Relawan sang raja banyak terguncang, seakan menerima kebenaran jawaban si Orang Kaya. Meski demikian, mereka tetap berteriak mengimbangi relawan si Orang Kaya karena tetap mencintai sang Raja, namun sudah tidak sekencang awal kehadiran mereka.

Baginda Raja terlihat menahan marah dan kesal, namun cepat menguasai diri, dan bergumam dalam hati, saya tetaplah Raja dan kalian semua tetaplah pengabdiku.

Kemudian Mat Kadir melanjutkan tugasnya menyampaikan pertanyaan yang sama. “Duli tuanku baginda Raja yang mulia,” ujar Mat Kadir sambil menundukkan badan. “Yang mulia, apakah yang paling utama baginya raja lakukan dalam menyelesaikan masalah utang kerajaan yang telah melilit kehidupan rakyat? Dijawab sama dalam tempo satu menit duli, Tuanku.”

Tanpa pikir panjang dengan keyakinan penuh, raja bertolak pinggang di depan para hakim, “Hei, kalian para hakim, mau tahu jawaban Raja?” Sambil menatap para hakim yang tak berani menatap, lalu setengah menghardik sang Raja berkata. “Jawaban saya, kerajaan akan tetap berutang.”

Setelah menegaskan jawaban dan sikapnya, Raja bergegas keluar stadium diikuti para hulu balang tidak terkecuali PM. Sontak sorak-sorai relawan si Orang Kaya menggema. Mereka yang merasa menang berteriak histeris “huuuuuuuuu….” bertalu-talu diiringi teriakan tanpa komando, “Hidup Raja baru!” Berkali kali, tak bosan-bosannya membuat ciut relawan sang Raja, apa lagi dia sudah meninggalkan arena sayembara debat.

Tinggallah para penghulu hakim dan protokoler istana yang terbengong-bengong karena rencana meleset, sang Raja tidak berada di tempat acara hingga pengumuman pemenang sayembara debat.

Si Orang Kaya tidak terlalu hirau dengan kepergian sang Raja. Dia bahkan larut dalam perasaan menang bersama pendukungnya. Di pikirannya hanya satu, yakni saya adalah pemenangnya dan akan menjadi raja seperti harapan relawannya.

Sementara di luar sana, sang Raja di atas kereta kencana tersenyum puas. Matanya menari-nari seperti ada rencana yang berjalan seperti harapannya. Dengan keyakinan kuat dan penuh perhitungan matang rencananya tersebut akan berhasil. Sang Raja mengumpat lepas, “Hei, Orang Kaya, kamu masuk jebakanku.”

Kembali ke dalam stadium demokreji terlihat suasana makin gaduh dan mulai sulit di kendalikan. Akhirnya para pengawal kerajaan berdatangan memenuhi arena yang tak terhitung banyaknya masuk dari segala arah pintu stadium. Relawan yang tadinya gaduh dan histeris mulai tampak ketakutan dan cemas akan tindakan pengawal kerajaan yang terkenal kejam itu.

Protokoler kerajaan meminta semua hadirin untuk bersikap tenang dan tertib. Bagi yang melawan akan diseret oleh pengawal kerajaan ke hotel prodeo.

Para penghulu hakim yang berjumlah sembilan orang dan dipimpin Mat Kadir bersepakat agar pengumuman pemenang dilaksanakan di gedung Mahkamah Komisi. Mat Kadir menyampaikan keputusan tersebut melalui pengeras suara.

“Hadirin sekalian, menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan situasi yang tidak kondusif dan di luar rencana maka para penghulu hakim bersepakat pengumuman pemenang sayembara debat akan di umumkan di gedung Mahkamah Komisi.” Mat Kadir mengetuk palu tiga kali, tok tok tok…!

Stadium demokreji kembali pecah oleh sorak-sorai relawan si Orang Kaya, “Huuuuu…, putuskan segera pemenangnya!” Disambung teriakan, “Hidup Raja baru!” Berkali-kali teriakan tanpa dikomando itu terucap histeris oleh massa relawan yang tak puas.

Pengawal kerajaan mulai gusar. Pentungan mulai dipukulkan ke perisai serentak oleh ribuan pengawal. Suaranya menggema dalam stadium, namun suara itu justru membuat histeris para relawan si Orang Kaya yang mulai marah.

Melihat situasi yang tidak kondusif, si Orang Kaya nan bijak berilmu tinggi itu, meminta pengeras suara, Mat Kadir yang sudah kehilangan kontrol menyerahkan corong pengeras suara kepada si orang kaya.

Si Orang Kaya menenangkan pendukungnya dengan rasa bijaksana yang tinggi. “Saudara-saudaraku, pendukungku, mari kita menenangkan diri sejenak. Hari ini kita sudah menang, namun kita butuh kesabaran sedikit sebab pengumuman pemenangnya harus dihadiri lengkap oleh peserta sayembara debat, yakni saya dan baginda Raja di gedung Mahkamah komisi.”

“Saya berharap kawan-kawan sekalian sebagai relawan setia satu jiwa denganku, dapat bersabar menunggu pengumuman kemenangan kita di gedung Mahkamah Komisi. Mari kita pulang ke rumah dengan damai.” Si orang kaya pun menutup himbauannya.

Seluruh relawan terdiam manut, tertunduk lesu, namun ada semangat menunggu harapan kemenangan di gedung Mahkamah Komisi. Mereka berangsur pulang, namun tak sedikit yang ngedumel kecewa.

[Baca juga: Memahami Visi Indonesia: Membangun dengan Basis HAM (Bagian 2)]

Para penghulu hakim berdecak kagum, dan berterima kasih kepada si Orang Kaya yang bijak berilmu atas pengaruhnya kepada para pendukungnya yang demikian taat.

Di pimpin Mat Kadir, para penghulu hakim menyalami si Orang Kaya tanda penuh terima kasih. Ada di antara penghulu hakim memeluknya sebagai rasa kagum yang dalam.

***

Esok hari, Raja memerintahkan PM memanggil Kepala Para Penghulu Hakim. Mat Kadir menghadap kemudian, dan bertemu raja esok harinya.

“Mat Kadir, bagaimana hasil keputusan rapat para penghulu hakim yang dipimpin olehmu. Apakah suara putusan itu bulat untukku?”

Mat Kadir terperangah kaget. Wajahnya terlihat kaku, namun cepat ia mengontrol diri, terbata-bata menjawab sambil berpikir keras. “Pa..duka yang mulia, mo..hon kiranya diberi wak..tu yang mulia. Masih ada penghulu hakim hingga hari ini belum masuk karena sakit.”

Wajah baginda Raja terlihat tegang. Ia menatap tajam ke arah Mat Kadir lalu angkat bicara, “Mat Kadir, apakah kenaikan tunjangan jabatan para penghulu hakim sudah direalisasikan bulan ini?”

“Su.. sudah paduka yang mulai”, jawab Mat Kadir, singkat.

“Baiklah segera buat keputusan agar kegaduhan tidak berlangsung lama.”

“Baik yang mulai, titah baginda segera kami laksanakan.” Mat Kadir menunduk sungkem untuk pamit kepada baginda Raja.

Dalam perjalanan pulang, Mat Kadir berpikir keras, bagaimana bisa mempengaruhi empat hakim lainnya yang kukuh memberi kemenangan kepada si Orang Kaya. Raja tetap menginginkan bulat atas kemenangannya dalam sayembara debat. Mat Kadir bersandar lesu dalam kereta kudanya, sekujur tubuhnya terasa lemas tak bertenaga.

Esok harinya perdebatan dalam majelis para penghulu hakim berlangsung tegang dan alot. Terlihat Mat Kadir bersandar lesu di kursinya, namun pikirannya menerawang mencari ide segar untuk keluar dari jalan buntu perdebatan.

Tiba-tiba Mat Kadir berdiri sambil tangan menopang memegang bibir meja majelis dan berkata tenang.

“Saudara majelis para penghulu hakim yang mulia, sudah sejak pagi kita berdebat hingga tengah malam ini, semua alasan punya kebenarannya, namun kita hari ini hanya dituntut untuk mengambil keputusan suara bulat.”

“Saudara para penghulu hakim yang mulia, di luar sana selain diri kita ada keluarga besar menunggu dengan cemas, apakah kita masih bisa tegak dalam majelis ini atau terlempar di luar sana seperti nasib para pengkritik kerajaan.”

Majelis para penghulu hakim tiba-tiba hening usai mendengar ucapan Mat Kadir. Para penghulu hakim terdiam dan tenggelam dengan pikiran masing-masing. Mat Kadir melanjutkan uraiannya sebagai pamungkas membela sang raja.

“Hanya ada dua pilihan buat kita, saudara para penghulu hakim yang mulia: 1. Menerima semua fasilitas tambahan dan kenaikan gaji tunjangan jabatan; 2. Kita terlempar di luar arena. Silakan saudara majelis yang mulia memikirkannya.”

Suasana majelis yang tadinya sudah sepi semakin hening. Hanya para wajah para penghulu hakim saling berpandangan, seakan saling mengajak kepada konsensus.

Pikiran yang tadinya tegang mulai berangsur-angsur mencair mencari titik terendah persinggahan harapan para penghulu hakim.

Mat Kadir membaca suasana kebatinan kawan-kawannya yang mulai mencair. Menurutnya, pelan tetapi pasti malam ini putusan majelis Mahkamah Komisi akan bulat.

Akhirnya tuan Guru angkat bicara mewakili majelis para penghulu hakim yang tadinya paling keras memenangkan si Orang Kaya.

“Kepala para penghulu hakim yang mulia. Kami majelis penghulu hakim yang kukuh memenangkan si Orang Kaya, tetapi demi kemuliaan kerajaan di mata para sekutunya terutama yang selama ini menjadi negara sahabat yang memberi karpet merah kepada kerajaan Jancoker, tak ada pilihan lain kecuali mengikuti daulat baginda Raja.”

“Baginda Raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan absolut. Tak ada yang dapat memungkiri dan dalam situasi seperti ini keadilan hanyalah fatamorgana akal sehat,” lanjutnya.

Tak ada lagi debat sesudah penghulu hakim yang dikenal sangat kuat menentang perilaku politik sang Raja selama ini. Rapat majelis Mahkamah Komisi lalu ditutup Mat Kadir dengan suara bulat sembilan anggota para penghulu hakim.

Hari pengumumanpun tiba, si Orang Kaya hanya dapat menerima pasrah kekalahannya. Raja tetap bertahta di singgasananya.

Keributan meminta korban terjadi di seantero negeri. Si Orang Kaya nan berilmu tinggi dibujuk, dan rekonsiliasi pun terlaksana seolah-olah.

Si Orang Kaya, walau seluruh hartanya di sita untuk negara sebagai konsekuensi yang harus diterima atas kekalahan dalam sayembara debat, yang dimenangi Raja atas keputusan majelis hakim Mahkamah Komisi, namun sebagai sarat rekonsiliasi antara sang Raja dan si Orang Kaya maka si Orang Kaya diputuskan mendapatkan sebuah pulau tanpa penduduk. Oleh sang Raja diberi nama Pulau Kemenangan.

Pulau kemenangan terletak di seberang pantai istana sang Raja. Entah apa maksud sang Raja pulau tersebut dipilih untuk si Orang Kaya, padahal banyak pulau lainya di sekitar pantai kerajaan. Apakah karena pulau tersebut terlihat dari kejauhan dari jendela besar kamar peraduan sang Raja? Hanya sang Raja yang tahu.

Banyak pengikut si Orang Kaya menyeberang ke pulau tersebut mengikuti sang pujaannya. Mereka berharap pulau tersebut menjadi pelabuhan harapan dengan kehidupan baru yang lebih menjanjikan.

Bagi para pengikut si Orang Kaya, peristiwa yang terjadi saat ini seperti inti narasi isi ajaran dua buku si Orang Kaya yang berjudul “Menang dan Kalah”. Menang karena ksatria, kalahpun karena ksatria.

Setiap kali sang Raja melihat Pulau Kemenangan dari jendela besarnya, setiap kali pula ia tersenyum kecut. Pulau itu selalu mengingatkannya tentang arti kemenangan dan pengkhianatan. Sekalipun ia bangga kerajaan dan tahtanya bisa diselamatkan, tetapi sang raja menyadari akan pertanyaan besar sang hidup yang selalu menghantuinya. Sampai kapan situasi ini mampu dipertahankan? Ada perasaan nisbih yang kuat dari dalam diri sang Raja.

Sebaliknya, si Orang Kaya nan bijak berilmu setiap kali melihat istana raja dari kejauhan di seberang pulaunya, ia hanya tersenyum lepas. Dalam hati ia berkata bijak, di sana ada kemegahan juga keserakahan yang tak pernah cukup. Di sana ada kemegahan yang terampas. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Direktur LBH ForJIS

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post The Kingdom of Jancoker appeared first on GOOD INDONESIA.

HASIL penghitungan suara yang dipublikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui situs web pemilu2019.kpu.go.id sejak 17 April 2019 tak pernah berubah posisi perolehan suara kedua kontestan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Hingga Kamis (2/5/2019) pukul 11.14 WIB, Pasangan Calon (Paslon) Presiden Joko Widodo atau Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin (nomor urut 01) menungguli lawannya, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (nomor urut 02). Paslon nomor urut 01, petahana, menguasai 56,08 persen perolehan suara dari 61.26 persen rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara Paslon nomor urut 02, penantang, meraih 43,92 persen.

Komposisi perolehan suara kedua kontestan pilpres diprediksi kuat tidak bakal berubah. Komposisi tersebut tampak jelas –berdasar gelombang kesalahan input data yang mendongkrak suara 01 dan menyunat perolehan 02– disesuaikan dengan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei “pro Jokowi”.

Bagaimana reaksi pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga? Terjadi tarik-menarik. Satu pihak masih percaya proses pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten. BPN, berdasar data formulir C1 yang dimilikinya, yakin sebagai pemenang pilpres. Prabowo-Sandiaga adalah dwitunggal pemimpin lima tahun ke depan, menggantikan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pihak kedua, berdasar kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan elemen pemerintah dan KPU maka tertutup peluang Prabowo-Sandiaga diputuskan sebagai pemenang pilpres. Prabowo kembali kalah di ajang kontestasi pilpres.

Tuntutan penegakan hukum, keadilan, dan moral kini berada di titik nadir. Contohnya; seorang menteri yang masih menjabat memberikan amplop kepada warga dalam locus delictus pemilu. Taji hukum tak menyentuh sang menteri.

Berbeda bila warga biasa yang melakukan. Atau jajaran kubu Prabowo-Sandiaga. Beberapa person barisan nomor urut 02 mendekam di hotel prodeo. Sebaliknya, “hukum tersungkur” jika berhadapan dengan pihak petahana. Kondisi ini sangat kasat mata.

Negara tercinta diurus secara asal. Barisan penguasa mempertontonkan perlakuan curang dan ketidakadilan yang luar biasa.

Tak kalah menyedihkan, sebagian kalangan intelektual terbawa arus perilaku politik praktis yang jauh dari tuntutan perlunya menghadirkan kejujuran. Kepentingan pribadi dan keuntungan material tertentu berbicara.

Mereka tidak peduli bahwa mengedepankan keadilan dan kejujuran dalam pemilu merupakan pondasi bagi perjalanan negara dan bangsa paling tidak lima tahun ke depan. Mereka tidak peduli nasib Merah-Putih ke depan.

Bahkan, sangat boleh jadi, di antara kedua paslon calon presiden-wakil presiden sekalipun tidak peduli atas nasib Indonesia. Bagaimana mungkin negara dan bangsa ini berjaya jika diawali oleh proses tahapan pemilu yang buruk?

Siapa peduli? []

*Penulis adalah Chairman Bening Institute

[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: [email protected]]

The post Siapa Peduli Keadilan dan Kejujuran Pemilu? appeared first on GOOD INDONESIA.

UCAPAN Rocky Gerung yang menyatakan bahwa atheisme diizinkan oleh Pancasila adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap ideologi Negara. Rocky telah melakukan “makar”.

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara dengan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.

Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Dasar negara merupakan landasan kehidupan bernegara. Dasar Negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sehingga tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas, dan memudahkan timbulnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma bernegara.

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Inilah nilai dasar untuk kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian (ketuhanan) yang di dalamnya terselip nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai-nilai vital, material, nilai kebenaran (kenyataan), nilai etis, nilai estetis, maupun nilai religius.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi sendiri bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif maksudnya: rumusan sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna mendalam.

Pancasila yang tersimpan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Inti nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Sedangkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif menjelaskan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Yang dalam banyak penjelasan, dijelaskan sebagai berikut: bahwa nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya memuat nilai- nilai kerohanian.

Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya merupakan nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia

Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan UUD memuat isi yang mewajibkan pemerintah, penyelenggara negara termasuk juga pengurus partai dan golongan fungsional untuk menjaga budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Mari kita kembali ke ucapan sang pakar Rocky Gerung yang mengatakan bahwa “atheisme itu diizinkan oleh Pancasila sila kedua”.

Ini sudah makar. Dan, yang perlu dilihat secara objektif pada video yang beredar Rocky menyampaikan itu dalam sebuah ruangan atau kelas yang di hadiri oleh beberapa orang. Artinya Rocky telah memberikan dan menyampaikan pemahaman dan pandangan radikal kepada sejumlah orang.

Mari kita sama-sama kesampingkan segala urusan politik, dan kita bicara sebagai bangsa. Apakah ada orang tua atau kakak, yang rela membiarkan anaknya atau adik-adiknya mendapatkan pemahaman atheisme dari seorang guru yang namanya cukup dikenal seperti Rocky Gerung.

Mari kita bicara sebagai warga negara yang beragama dan paham soal dasar negara kita Pancasila. Apakah dengan kepentingan politik kita akan membiarkan seorang Rocky Gerung menanamkan paham atheisme dan radikal kepada generasi penerus bangsa.

Negara harus tegas, Rocky Gerung telah melakukan makar terhadap Pemerintah, terhadap Ideologi dan dasar negara, “pasal 3 dan 4 dalam Pancasila demokrasi itu membolehkan orang tidak beragama” ini pemahaman yang melampaui batas dari seorang yang konon disebut sebagai dosen atau pengajar.

Jangan bicara politik dan jangan berlindung dibalik unsur-unsur politik, atau dukung-mendukung pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2019. Bicaralah sebagai negara, bicaralah sebagai bangsa, bicaralah sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai saudara, apakah kita akan membiarkan seorang Rocky Gerung memberikan pemahaman atheisme kepada generasi penerus bangsa.

Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada 28 Mei 1945-1 Juni 1945. Apakah Anda percaya lima tokoh Bangsa Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, Mohammad Yamin, K.H. Abdul Wachid Hasyim. Adalah orang-orang yang memikirkan dan berpikiran sama dengan Rocky Gerung, untuk memberi ruang paham atheisme dalam pembentukan ideologi dan dasar negara kita.

Inikah “negeri akal sehat” itu? []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah jurnalis

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Makar Akal Sehatnya Rocky Gerung appeared first on GOOD INDONESIA.

MEMIMPIN organisasi yang tegas terhadap kemungkaran –yang awalnya cenderung dicap “sempalan” ormas-ormas Islam– ketokohannya semakin menguat. Jutaan umat dicerahkan melalui khotbah Jum’at 212 yang menggugah dan menyadarkan.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang di-back up penguasa dan aparat penegak hukum, akhirnya tumbang. Ruang tahanan dirasakan, meski dalam layanan yang istimewa. Maklum saja, dia “anak raja”.

Habib Rizieq, sosok yang dimaksud, lalu diberondong fitnah. Hijrah ke pengasingan dan terus diganggu. Terakhir, kasus bendera “ISIS” di dinding rumah. Serangan balik terjadi, yang diburu aparat Saudi adalah komplotan pembuat fitnah. Intelijen bermain-main di Sarra Sittin, area kediaman Rizieq. Episode berikut masih publik tunggu.

Rezim Jokowi rupanya sangat takut kepada Habib Rizieq. Jaringan kekuasaan mencoba membuat berbagai pola untuk melumpuhkannya. Di dalam dan luar negeri. Namun upaya itu hingga kini rontok. Tak menampakkan hasil. Sementara sang tokoh makin berkibar.

Meski berada di Mekkah, suaranya masih mampu memekakkan telinga pembencinya di tanah air. Dari jarak jauh, silaturahim kekuatan berjalan. Penguasa makin takut dan bingung menghadapi. Mau bilang bukan urusan, nyatanya mesti diurus juga. Mau nyatakan itu tugas instansi, ujungnya tanggung jawab Presiden Jokowi. Rizieq tampaknya menjadi mimpi buruknya, setiap hari.

Ibrahim ditakuti Namrud, ditangkap, dan dibakar. Musa dikejar Firaun karena takut mimpi jadi kenyataan. Kekuasaan yang ditumbangkan. Nabi Muhammad ditakuti rezim Abu Jahal, lalu difitnah, diteror, dan diancam bunuh.

Begitulah sejarah mencatat para penguasa yang ketakutan oleh suara kebenaran. Yang diperjuangkan Habib Rizieq adalah kebenaran dan keadilan. Karenanya ditakuti rezim yang ingin berkuasa dua kali. Tetap saja gelisah walau musuh berada di luar negeri.

Ketakutan sering membuat sikap kekanak-kanakan, hilang akal, nekat, atau keji walau tampilan diri sederhana, lugu, atau baik hati. Teori Casare Lombroso yang menyatakan tampang kriminal biasa menjadi pelaku kriminal, sudah tak berlaku lagi dalam Kriminologi. Wajah apapun bisa menjadi penjahat. Orang penakut biasa menyembunyikan banyak hal. Karenanya suka menutupi dengan kepura-puraan. Pencitraan.

Mimpi buruk bisa jadi kenyataan. Sosok yang ditakuti telah menjadi singa yang mengaum, menerkam, dan mencabik-cabik kekuasaan yang dijaga dengan segala cara. Jika Allah SWT tetapkan waktu untuk tumbang, tak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat. Jabatan kemuliaan, kini berubah jadi kehinaan. Kepura-puraan menjadi ajang penghukuman. Menyedihkan. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute Bandung

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Takut Rizieq appeared first on GOOD INDONESIA.

SEDIH kita membaca dan melihat berbagai informasi dan foto, serta video di linimasa media sosial (medsos). Semakin tidak tega kita menemukan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin bulan-bulanan beberapa media massa dan banyak netizen di medsos.

Pidato soal menjaga ideologi dan mewujudkan Islam Nusantara, foto berkumpul dengan wanita-wanita umat lain, berapologi bahwa dirinya didukung oleh yang benar-benar ulama –ini berarti menganggap dukungan ulama kepada yang lain bukan ulama yang benar, serta ungkapan ambisi kekuasaan dengan meminggirkan teman sejawatnya saat penentuan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo alias Jokowi.

Sungguh tak terbayangkan kelak “jika benar menjadi wapres”, betapa teriris hati ini akan posisi ulama besar bakal dikecilkan di ruang sempit sebagai Wakil Presiden. Semua tahu dan sadar bahwa ulama adalah pewaris Nabi, bukan asesoris Jokowi.

“Kehebatan” Jokowi memilih ulama sebagai cawapresnya adalah kepiawaiannya memerosotkan wibawa ulama. Mungkin ini pandangan subjektif, meski demikian banyak atau ada yang merasakan hal seperti ini.

Membawa K.H. Ma’ruf Amin ke ruang politik praktis yang penuh pragmatisme adalah bagian kezaliman politik jika dibaca dari faktor usia, kondisi fisik, pengalaman politik, serta status sebagai pucuk pimpinan MUI yang sangat dihormati dan didengar fatwa-fatwanya oleh umat.

Selama proses kompetisi yang diawali dengan masa kampanye akan menyeret ulama besar kita ke lingkungan yang biasa terjadi di atas panggung kampanye. Tak berwibawa. Berbagai komunitas mesti didatangi dan diayomi, sulit menyeleksi dalam semangat, keinginan, dan kebutuhan untuk mendapat dukungan suara yang besar.

Jika kalah dalam kompetisi kelak, rontoklah wibawa dari semua sisi. Orang menilai ambisi lebih kuat daripada mengukur diri dan menjaga kealiman. Orang berpandangan betapa tipuan kekuasaan dapat mengaburkan pandangan seorang ulama. Orang menghukumi betapa jahatnya Jokowi menghancurkan reputasi. Ya, segala penghukuman tervoniskan pada pesakitan. Itu hukum kegagalan.

Jika menang, tak jelas sebagai wapres akan dan dapat berperan signifikan. Berkaca pada nasib wakil presiden sebelum-sebelumnya, selalu posisinya tidak menentukan. Ia lebih pada peran seremonial daripada pengambil kebijakan fundamental. Belum lagi jika Presiden nyatanya dikelilingi orang-orang yang sangat mengendalikan. Bakal lebih parah kedudukan Wakil Presiden tersebut.

Di negara yang ditengarai sedang mengalami keadaan carut-marut ini, ulama hendaknya mengambil posisi strategis untuk menyelamatkan umat, bangsa, dan negara. Ia adalah kekuatan kontrol yang meluruskan perjalanan. Bukan yang ikut berjalan dipimpin oleh sopir yang kurang paham rute dan cara mengendalikan kendaraan. Salah-salah ada yang tertabrak atau masuk ke dalam jurang.

Ulama harus menjaga muru’ah dirinya sebagai panutan umat. Ia adalah “ummul ‘ilmi” yang menjadi tempat umat bertanya dengan jawaban yang mencerahkan. Ulama adalah pemimpin umat yang tegak kepalanya di depan penguasa demi wibawa umat dan Islam.

Ulama adalah pelanjut kepemimpinan profetik yang hanya takut kepada Allah. Bukan subordinat manusia atau penguasa. Jangan rendahkan posisinya. Ulama yang menempel pada penguasa akan kelu lidah kebenarannya.

Ayat-ayat terpaksa dipilih demi kepentingan kekuasaan itu. Maka, keutuhan ajaran akan terpotong-potong dan digantungkan pada keadaan. Saat itulah seolah-olah ia sedang berijtihad padahal hakekatnya sedang berkhianat. Khianat dari amanat sebagai pewaris Nabi yang diperintahkan untuk berjuang menegakkan kalam Ilahi di muka bumi. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute Bandung

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Nasib Wibawa Ulama appeared first on GOOD INDONESIA.

TERLEPAS bias aturan mengenai status seorang presiden mencalonkan diri kembali, dan berkompetisi tanpa melepas statusnya, maka kesimpulan paling mudah: terbuka ruang berbuat licik.

Sebagai kepala pemerintahan, ia sangat mungkin menggerakkan investor menjadi donatur, menggerakkan aparatur menyokong kepentingannya. Termasuk gubernur dan perangkat kepala daerah lainnya.

Ia bisa menjadikan kementerian menjadi tangan-tangan yang mencengkeram bawahan dan stakeholder, memanipulasi kewajiban negara menjadi bantuan pribadi. Dia bahkan mampu menggunakan aparat penegak hukum. Hukum akan ditegakkan untuk “lawan” dan bengkok untuk diri sendiri dan kroninya.

Yang paling berbahaya adalah menggunakan lembaga intelijen untuk menyabotase, mempropaganda, merekayasa fakta, menyusupkan agen, menyamar, melakukan spionase, merekrut agen dari personal lawan, atau membuat isu penguat diri dan isu pelemah lawan. Juga melakukan kegiatan lain yang menjadi fungsi badan intelijen.

Lembaga resmi pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak akan mampu menjangkau gerakan “clandestine” model ini.

Jika seorang presiden ingin memenangi kompetisi dengan memakai baju baja tahan peluru sementara kompetitornya disuruh buka baju, maka inilah laga yang tidak fair dan licik. Bagai seorang gladiator menghadapi jagoan piaraan raja yang didampingi singa dan anjing lapar, yang mengintimidasi dan meremukkan nyali.

Karenanya perlu evaluasi segera. Presiden yang bertarung kembali mesti berhenti dari jabatannya, sebagaimana para kepala daerah yang mesti berhenti. Jika tidak, terbuka berbagai peluang kelicikan di tengah kehidupan politik kebangsaan yang belum dewasa seperti sekarang.

Sejak awal persiapan sebagai sarana politik licik sudah terasa. Adanya presidential threshold 20% dengan standar pemilu terdahulu. Hal ini ironi dalam hukum ketatanegaraan di negara demokrasi. Hukum dibuat untuk berpihak pada pertahana.

***

Kini, kasus Ratna Sarumpaet menjadi misteri. Sepertinya berspektrum luas. Banyak tulisan yang menohok kekhawatiran peran intelijen. Bahkan ada judul menarik “operasi plastik atau operasi intelijen”.

Kini Ratna ditangkap, tentu harapan bisa terungkap. Masalahnya apakah penting berhenti dipenghukuman pelaku jika target operasi bukan dirinya, ketika ia hanya menjadi wayang permainan. Diciptakan untuk dimatikan. Konteksnya pemenangan kompetisi pemilu.

Politik licik adalah politik tak mendidik, merusak generasi muda ke depan. Ini yang disebut machiavellistik. Ajaran machiavelli memiliki tiga pokok soal.

Pertama, pisahkan moral dari politik. Yang penting bagi “raja” adalah melakukan apa saja untuk memperkuat kekuasaannya.

Kedua, sentralisasi kekuasaan karena penyebaran hanya memberi pemukul bagi lawan.

Ketiga, penguasa mesti menjadi kancil dan singa. Kancil yang pandai bersiasat, menjerat, dan membohongi. Singa yang bisa menakut-nakuti, menerkam, dan mencabik-cabik.

Ketika kekuasaan ada pada dirinya, maka kecenderungan menjadi machiavellistik menjadi terbuka.

Andai saja Presiden yang berkompetisi tak melepas jabatan itu seorang negarawan maka ia mungkin bisa berlaku adil. Kemenangan adalah wujud kepercayaan.

Masalahnya jika presiden itu berpikiran pragmatis dan tak peduli dengan kepercayaan. Hal penting menang walaupun dengan cara memalukan atau memilukan.

Merebut kekuasaan adalah segala galanya. Termasuk dengan cara menyandera atau berdusta. Inilah masalah serius kita.

Karenanya, bahaya kelicikan menganga semakin melebar ke depan. Sejarah sedang bersiap mencatat hasil yang buruk akibat perilaku politik yang buruk. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute Bandung

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Politik Licik appeared first on GOOD INDONESIA.

GEMPA Lombok menohok. Gempa dan tsunami Sulawesi Tengah membuat pilu. Sungguh Allah menguji atau menegur dengan keras Indonesia, karena korban bencana adalah anak bangsa.

Dunia ikut menangis dan berempati pada derita luar biasa. Tiga pukulan dalam satu ronde yaitu gempa, tsunami, dan lumpur yang menenggelamkan. Peristiwa yang sayangnya oleh pemimpin bangsa tidak dijadikan bencana nasional. Mungkin dinilai masih kurang besar.

Rentetan gempa terjadi saat kompetisi politik berlangsung. Bagi orang berpikiran dangkal, tak ada hubungan antara fenomena alam dengan politik.

Sebaliknya, bagi orang yang sedikit berpikir mendalam, akan merefleksinya sebagai sinyal kuat.

Apalagi politik dengan parameter iman, akan lebih nyata nilai spiritualitasnya. Ini bagian rambu-rambu yang mesti disadari oleh para pelaku politik, khususnya pengambil kebijakan politik.

Gempa politik bergeser pada patahan Ratna Sarumpaet. Pengakuan bohong mengguncang keadaan.

Terlalu banyak misteri atas “kebohongan” ini. Rekayasa atau alami? Semua bisa saling-silang dalam analisis. Jika alami maka mesti terungkap mengapa ia harus berbohong. Jika rekayasa, apa bacaan untuk pola dan target rekayasa itu.

Permainan politik memasuki fase perang intelijen. Butuh waktu untuk membuka kotak dan ini pertanda pertarungan masuk zona bahaya. Bisa jadi Ratna adalah bidak catur yang dimainkan. Sebagai tokoh teatrikal mudah menempatkannya sebagai tertuduh.

Agar lebih jelas ada permainan apa dari gempa politik ini, penting dilakukan:

Pertama, periksa aspek kejiwaan Ratna Sarumpaet sebab hanya orang yang terganggu jiwanya yang dapat “berbohong” begitu meyakinkan dengan korban tokoh-tokoh yang bukan orang sembarangan.

Kedua, tangkap dan proses hukum Ratna karena perbuatan “menipu” masyarakat adalah perbuatan kriminal yang tak bisa dibiarkan. Pembiaran adalah melegalisasi suatu kejahatan.

Ketiga, aparat intelijen negara harus ikut mengendus intens. Jangan sampai masuk permainan politik berbau intelijen di kasus Ratna. Jangan beri peluang pihak asing atau domestik tertentu turut bermain.

Keempat, pelaporan hukum seperti yang dilakukan oleh Farhat adalah hak warga. Aparat hukum harus cermat merespons, jangan sampai terbuka kesan publik bahwa hukum telah menjadi alat politik untuk memperkeruh suasana. Benarkah ada penyebaran hoaks? Hoaks baru ada setelah pengakuan Ratna, sebelumnya adalah tipu-tipu atau permainan-permainan.

Kompetisi pilpres harus tetap berjalan sehat dan cerdas, tidak terlalu banyak bumbu pedas yang membuat publik sakit perut, mual, dan muntah. Masyarakat kita sedang prihatin dengan musibah berkelanjutan yang menimpa negeri.

Semoga permainan kotor dalam berpolitik tidak menjadi sebab munculnya gempa susulan yang menyebabkan korban lebih banyak lagi.

Allah tenggelamkan, Allah hancurkan, Allah kubur hidup-hidup, karena tangan tangan manusia yang selalu mengotori bumi Allah yang suci.

Kekuasaan yang dikejar dengan menghalalkan segala cara adalah jenis kemusyrikan yang pasti membawa bencana. Semoga kita semua masih sehat dan beriman. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute Bandung

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Gempa Politik appeared first on GOOD INDONESIA.

NEGARA berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama merupakan bagian tak terpisahkan bahkan inheren dengan keberadaan bangsa dan negara Indonesia.

Meski sering diungkapkan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi tak bisa dipungkiri negara ini ada karena agama. Tanpa agama tak ada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Agama Islam adalah realitas dan kekuatan utama bangsa dan negara Republik Indonesia.

Presiden Soekarno, pelaku sejarah saat negara ini berdiri, sangat memahami aspirasi budaya dan politik umat Islam. Ketika tindakan sepihak dilakukan berupa Dekrit Presiden, ia mampu menangkap dan menghargai aspirasi umat dengan menetapkan “Piagam Jakarta menjiwai batang tubuh UUD 1945”. Syariat Islam dijaga eksistensinya.

Presiden Soeharto mencoba mengetengahkan kejawen menggeser ‘agama’ melalui strategi kebudayaannya Ali Murtopo. Namun upaya itu kandas dan berakhir pada masa kekuasaannya.

Beritikad baik dengan pembentukan ICMI, organisasi yang memberi pengaruh Islam pada kekuasaan, berlanjut pada masa Presiden Habibie, yang menempatkan umat Islam merasa lebih nyaman.

Pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan SBY dalam masalah keagamaan, khususnya agama Islam, dapat dinilai ‘status quo’. Tak ada kegaduhan pada aspek ini.

Di era pemerintahan Jokowi berbeda. Saat mulai berkompetisi pada 2014, telah terasa timsesnya terdiri atas kekuatan-kekuatan yang mulai berani menyentuh dan mengganggu ketenangan beragama. Soal kolom agama dalam KTP, Perda Syari’ah, hingga masalah proteksi paham sesat keagamaan dan bau komunisme.

Keresahan umat Islam sampai pada organisasi Islam Forum Ulama Umat Islam (FUUI) membuat ‘fatwa’ haram untuk memilih Jokowi. Ada nuansa sekularisasi pada misi (di lingkungan) kekuasaannya.

Selama berkuasa, pemihakan pada Ahok sangat kentara, baik menggiring ke tampuk kursi gubernur maupun pembelaan saat Ahok menista agama. Tak ada empati pada umat Islam.

Di tengah isu keluarga PKI, Jokowi membiarkan sehingga isu miring keluarganya terus berputar-putar, khususnya di media sosial. Tak ada kebijakan yang disambut gembira oleh umat Islam, yang ada gaduhnya penggunaan dana zakat dan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Ada arah desakralisasi nilai-nilai keagamaan. Hampir saja bacaan Qur’an bebas dilanggamjawakan, lalu sertifikasi mubaligh serta azan yang diatur-atur penggunaan pengeras suaranya.

Hal tersebut bukan hanya bibit tetapi sudah menjadi ‘track‘ sekularisasi. Belum lagi didukung oleh kebijakan tak jelas ‘deradikalisasi’ atau ‘intoleransi’ yang bisa mengikis keyakinan fundamental seorang muslim.

Jokowi pernah berkunjung ke Mausoleum Kemal Attaturk di Ankara, Turki. Penghormatan kenegaraan adalah hal wajar tetapi jika ‘kehebatan’ tokoh itu dalam hal melakukan sekularisasi menjadi inspirasi untuk misi kebijakan politik keagamaan, maka kepemimpinan Jokowi merupakan bahaya besar bagi bangsa dan umat Islam Indonesia.

Jokowi pernah sampaikan pidato di Tapanuli Selatan pada Maret 2017 agar pisahkan agama dari politik. Tentu dengan argumen menghindari gesekan. Namun praktiknya agamapun bisa diperalat untuk kepentingan politik.

Bukankah pilihan Kyai Ma’ruf Amin sebagai cawapres adalah bukti kecil manifestasi memperalat tersebut. Sekularisasi tetap menjadi warna kepemimpinan Jokowi ke depan.

Agar kekhawatiran itu tidak terjadi dan umat Islam tetap mampu secara proporsional berperan dalam proses politik di negeri ini, tak ada pilihan lain selain sudahi atau stop kepemimpinan Jokowi. Jangan beri kepercayaan lagi.

Tak ada keuntungan bagi pengembangan agama Islam di Indonesia selain kegaduhan-kegaduhan. Hentikan kepemimpinan yang hanya menjadikan agama sebagai alat pelanggengan kekuasaan. Hentikanlah secara konstitusional agar tak muncul kegaduhan baru. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Maung Institute Bandung, dan Ketua BP FORMASI Jawa Barat

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi dan Sekularisasi appeared first on GOOD INDONESIA.

Apa, sih, tujuan pemilu? Amit-amit, jangan sampai tak sadar bahwa kita telah lupa tujuan pemilu sebenarnya. Padahal, Indonesia telah menggelar sekian kali pesta demokrasi ini, sejak Pemilu 1955.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini kita bertanya kepada siswa SLTP yang sedang belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Jawabannya:
– Melaksanakan kedaulatan rakyat
– Mewujudkan hak asasi politik rakyat
– Memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD
– Memilih Presiden dan Wakil Presiden
– Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional)
– Mewujudkan kesejahteraan rakyat

Muara tujuan pemilu jelas pada poin terakhir. Percuma pemilu yang menelan demikian besar dana rakyat bila tak berujung pada peningkatan kesejahteraan.

Pemilu 2019 itu membutuhkan anggaran hingga sekitar Rp17 triliun. Bayangkan dana itu dipakai untuk membangun pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Jika satu puskesmas membutuhkan Rp3 miliar, maka kita memperoleh 5,666 unit tempat warga kelas bawah berobat.

Bagaimana agar pemilu benar-benar menghadirkan kesejahteraan masyarakat? Sesungguhnya hal ini ditentukan sepenuhnya oleh pemilik kedaulatan, yakni para pemilih. Serius, kitalah yang menentukan apakah pemilu sesuai tujuan dasarnya atau tidak.

Caranya? Jangan salah pilih. Jangan keliru mencoblos. Terlebih lagi, jangan menjadi golongan putih (golput) alias tidak memanfaatkan hak suara/memilih.

Pada hari pencoblosan, di dalam bilik suara Tempat Pemungutan Suara (TPS), pilihlah sosok calon presiden-wakil presiden yang menurut mata batin Anda mampu menghadirkan kesejahteraan. Cobloslah calon gubernur-wakil gubernur, calon wali kota-wakil wali kota, dan calon bupati-wakil bupati yang tepat.

Juga pilihlah calon anggota legislatif yang Anda yakini akan sepenuhnya memperjuangkan perwujudan kesejahteraan dimaksud.

Demikian sederhana sesungguhnya membicarakan pemilu tetapi di sinilah cita-cita kehidupan berbangsa digantung.

Jangan pernah berharap biaya pendidikan terjangkau, harga beras murah, lapangan kerja tersedia, kehidupan masyarakat tenteram-damai, dan seterusnya jika kita keliru memanfaatkan hak pilih alias salah pilih. []GOOD INDONESIA-RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Melupakan Tujuan Pemilu appeared first on GOOD INDONESIA.

Partai kelima dan terbaru yang memproklamasikan Jokowi sebagai jagoannya pada Pilpres 2019 adalah PDIP. Tepatnya Jumat lalu (23/2/2018). Pengumuman pengusungan calon bukan pada acara khusus, melainkan di arena pembukaan rapat kerja nasional di Sanur, Bali.

Meski bukan pada agenda khusus, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bukan berarti setengah-setengah memilih Jokowi. Menyatakan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta saat pidato pembukaan rakernas, Megawati bahkan sangat yakin akan pilihan partainya.

“Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Ir. Joko Widodo. Metal…! Metal…! Pasti Menang Total…!” teriak tokoh sentral partai banteng moncong putih.

Namun bukan pengumuman resmi itu yang istimewa. Sejak lama, orang awam sekalipun, memastikan PDIP bakal mendorong Jokowi maju ke panggung pilpres mendatang. Sama dengan pada Pilpres 2014.

Soal yang menarik adalah penegasan Megawati bahwa Jokowi merupakan “pemimpin tepat” guna mewujudkan ekonomi yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri). Partai merah ini menginginkan Indonesia ke depan adalah bangsa yang tidak di ketiak negara lain.

Pernyataan putri Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno itu pada dasarnya mengajarkan rakyat bagaimana “memilih” atau “tidak memilih” Jokowi pada Pilpres 2019. Caranya cukup mudah sebab capres ini sudah menjabat sejak 2014 sehingga kinerjanya terlihat jelas.

Megawati mengajarkan para pemilih bahwa silakan memilih Jokowi jika melihat nyata ekonomi bangsa dibangun dengan semangat kemandirian.

Sebaliknya, jangan pilih Jokowi pada pemilu mendatang bila Anda yakin ekonomi Indonesia kini justru dikuasai dan dikendalikan asing dan kelompok tertentu dalam negeri. Karenanya, rakyat lapis bawah menjadi bulan-bulanan.

Apakah Anda akan memilih Jokowi dalam bilik suara Pilpres 2019? []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Metal…! Metal…! Pasti Menang Total…! appeared first on GOOD INDONESIA.

Alasan kedua, GOOD INDONESIA bukanlah ruang kuliah, bahkan juga tidak kelas anak SLTA. Situs web Anda ini, khususnya rubrik #NGOPI, hanyalah charger. Laman ini sekadar ruang reminder, pengingat akan pikiran, janji, komitmen, dan target-target kita.

Akh, banyak cakap, ni. Mau ngomongin apa, sih? Maaf, hehe…. Kali ini, saya mau bicara soal kata “partai” atau “parpol” dan “kader”.

Merunut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tersebut adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama bidang politik). Begitu arti utamannya. Arti berikutnya berhubungan dengan penggolongan pemain dalam olahraga bulu tangkis, misalnya, dan berkaitan dengan kumpulan barang yang tidak tertentu banyaknya.

Secara tata bahasa, kata partai sangat mirip party (Inggris) dan partij (Belanda). Keduanya memiliki arti sama yakni sekumpulan orang. Secara etimologi, kata partai berasal dari bahasa Latin, pars, yang artinya sebagian.

Kata “politik” berasal dari bahasa Yunani, politikos, yang berarti untuk, dari, atau sesuatu yang terkait dengan rakyat. Jika digabungkan, partai politik adalah sekumpulan orang yang melakukan sesuatu untuk rakyat.

Jadi, ternyata, partai atau partai politik berintikan adanya kesamaan tujuan perjuangan dalam berpartai. Hal ini dasar, landasannya. Jika kemudian terdapat dinamika dalam merumuskan cara berjuang, sama sekali bukan persoalan. Hal terpenting yakni tujuan akhir bersama tidak bergeser.

Persoalan kerap berlarut-larut sebab sejak awal perumusan tujuan akhir dimaksud tidak beres. Walaupun secara jelas ditulis dalam AD/ART partai. Biasanya disebabkan oleh niat masing-masing anggota, khususnya pengurus partai. Siapa yang dapat menerka niat masing-masing rekan di samping kita?

Nah, saya yakin semua partai politik atau parpol di negeri ini hendak berbuat yang terbaik untuk Indonesia, Merah-Putih. Sama sekali bukan demi hanya partai politik bersangkutan. Bukan semata-mata untuk kemenangan si parpol dalam pemilu.

Memenangi pemilu cuma sasaran antara. Hal ini berarti kalau di sana-sini masih ditemukan kemiskinan akut maka target berpartai belum terlaksana. Sama dengan bila korupsi masih menjadi perilaku elite. Berarti kerjanya belum maksimal, menyimpang malah.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan keberadaan Anda sebagai kader parpol. Apa arti kata “kader”? Kata ini memiliki setidaknya dua arti. Pertama, calon pemimpin. Kedua, bintara dalam ketentaraan yang kelak menjadi perwira atau komandan.

Berarti kader parpol sesungguhnya adalah orang-orang yang disiapkan atau bersiap diri menjadi figur yang memegang peranan penting dalam pemerintahan. Orang-orang yang nantinya mengabdi buat kepentingan rakyat.

Sungguh keliru mengartikan kader sekadar anggota parpol. Jika Anda bergabung dalam satu partai berarti wajib berlakon sebagai calon pemimpin. Jadi konsep sejatinya sangat jauh bila siapapun hanya cukup memegang KTA (kartu tanda anggota) satu parpol.

Seharusnya Anda sehari-hari bersiap atau beraktivitas sebagai calon pemimpin yang mengurusi beragam masalah rakyat. Di level apapun Anda sekarang. Kalau sibuk hanya ketika menjelang pemilu atau pilkada, maka Anda bukanlah kader parpol. Anda tak ubahnya sekadar follower satu akun media sosial, dengan identitas palsu pula. Penyebar hoax pula. Hadeuh….

Lalu, apa kesimpulan #Ngopi (Ngobrol Politik) kali ini? Nggak perlulah disimpulkan, ya? Mari menikmati si hitam di depan kita masing-masing.

Selamat libur akhir pekan, para “kader parpol”. []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kader Parpol appeared first on GOOD INDONESIA.

Ya, awal dan akhir. Karena pilkada, seorang gubernur/bupati/wali kota atau wakilnya berakhir masa jabatannya. Di sudut lain, ada yang baru menjajaki diri dalam pertarungan merebut kursi terempuk di satu daerah.

Ada pula sosok kepala daerah yang menjadi akhir masa jabatannya karena pilkada digelar namun pada saat yang sama sebagai awal atas periode pengabdiannya yang kedua. Pemimpin yang begini berhasil memikat hati rakyat.

Sebenarnya bukan cuma masyarakatnya yang bahagia atas pelayanan sang pemimpin. Yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatan keduanya jika partai politik (parpol) pengusung utamanya juga puas.

Ketika Ibunda PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut Joko Widodo sebagai “petugas partai” pada hari-hari awal memimpin negeri, banyak yang mengkritik. Para pengkritik membayangkan tujuan negara seolah-olah bertolak belakang dengan misi parpol. Kalau demikian buat apa pemerintah membiayai sebagian operasional parpol?

Menjadi petugas satu parpol tidak otomatis menjadi momok bagi partai lain, bukan? Saya menjamin itu karena tidak satupun parpol di negeri ini yang bisa seenak perutnya mengabaikan peraturan hukum, memaksakan kehendak, dan seterusnya.

So, santai saja, Bro. Tak perlu merasa aneh jika ada parpol yang “memecat” kader kepala daerahnya, dengan tidak mengusungnya pada pilkada berikut. Dia atau mereka lupa kacang akan kulitnya.

Sekali lagi, tuntutan satu parpol pada kadernya yang diamanahi menjadi pemimpin di luar sana, khususnya di eksekutif, pasti tidak berlawanan dengan kepentingan rakyat. Tidak percaya? Bukalah visi-misi parpol bersangkutan.

Tuntutan paling minim parpol terhadap kader yang dikaryakan, menurut saya, agar mereka tidak lupa diri. Tidak berkhianat, menikam dari belakang. Ada beberapa contoh kasusnya tetapi saya tidak elok menyebutkan satu per satu saat #ngopi.

Walau parpol berusaha menegakkan marwahnya di depan sang calon kepala daerah, yang kader murni maupun bukan, para pemburu kursi empuk gubernur/bupati/wali kota atau wakilnya tak kehabisan akal. Namanya juga politikus hehe….

Para calon kepala daerah, dari lingkungan internal maupun eksternal, merayu si parpol. Mereka menyuguhkan argumen potensi di tangannya memenangi kontestasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Kebetulan pilkada serentak tahun depan berdekatan dengan pilpres. Ada momentum yang dapat dijadikan peluru.

“Jamin, Pak Jokowi menang di daerah saya,” ujar sang calon kepala daerah. Sementara di seberang sana mengatakan, “Pasti, Pak. Di wilayah saya pasti Pak Prabowo menang. Saat Pilpres 2014, Pak Prabowo menang. Saya yang pimpin timses.”

Jika sudah terbukti beberapa kepala daerah ngapusi (menipu, membohongi) parpol pengusungnya selama lima tahun, sebagian pemberi janji tersebut setali tiga uang. Pada saatnya nanti, ternyata janji bersangkutan bertolak belakang dengan faktanya.

Lalu, bagaimana sikap parpol dalam menentukan calon kepala daerah yang diusungnya pada Pilkada 2018. Para penikmat kopi pasti menyarankan kepada pengurus partai agar profesional saja dalam proses penjaringan.

Pakai semua instrumen dan parameter dalam menilai. Popularitas tidak linier dengan kapasitas seseorang. Jadikan pilkada seperti ajang pemilihan direktur utama sebuah perusahaan.

Pilih yang profesional sebab sosok satu ini tidak seperti “kacang”. Profesional, menurut saya, luwes. Mereka memahami seni melalui gelombang yang beragam amplitudonya.

Dan, ini tak kalah penting, kacang tak pernah cocok dengan kopi. Kacang tak mungkin menggantikan gula, yang ikhlas itu. Saya juga benci sosok “kacang”, siapapun dia. []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Mari ‘Ngapusi’ Parpol appeared first on GOOD INDONESIA.

Formasi tersebut menyelamatkan muka Gerindra yang sejak awal kukuh membidik kursi calon gubernur dan harus kader partai. Urusan ini selesai setelah Jenderal Nagabobar, julukan yang ditujukan ke Deddy Mizwar, memilih menjadi kader partai berlambang burung garuda –beberapa jam sebelum pasangan di-publish.

Adalah PKS yang sejak awal menyanding Deddy Mizwar atau Demiz dengan Ketua DPW PKS Jawa Barat. Ketika itu Demiz sosok nonpartai sehingga terkesan Gerindra sekadar partai penyokong. Padahal semangat paket Gerindra dengan PKS di Pilkada DKI Jakarta 2017 hendak dibawa ke Jawa Barat. Jangan sampai pecah.

Pasca bersandingnya Demiz dengan Syaikhu sontak memicu kalkulasi kesimpulan bahwa pemilihan gubernur-wakil gubernur di Bumi Parahyangan bakal menghadirkan tiga kontestan. Poros ini boleh jadi hanya diperkuat dua partai politik (parpol) atau kemungkinan hanya disusul satu-dua parpol.

Poros kedua melibatkan kekuatan PDIP dan Partai Golkar dengan kemungkinan tambahan beberapa parpol lain. Poros ketiga adalah Partai Nasdem, juga dengan beberapa parpol lain, dengan calon gubernurnya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil).

Poros kedua tidak menghadapi masalah jumlah kursi sebab PDIP sendiripun mencukupi persyaratan mengusung pasangan calon. Syarat kursi minimal 20 di DPRD Jawa Barat. PDIP memiliki 20 kursi. Bergandengan tangan dengan partai beringin, koalisi ini 37 kursi.

Meskipun mempunyai kursi besar, kedua partai tidak memiliki sosok calon kandidat yang cukup kuat. Elit kedua partai telah menggadang-gadang Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang dipasangkan dengan Puti Guntur Soekarnoputri, cucu Proklamator RI Soekarno.

Namun sosok Dedi Mulyadi harus diakui bukanlah kelas berat di arena tinju politik Jawa Barat. Popularitasnya biasa-biasa saja walaupun yang bersangkutan sudah jungkir-balik mempromosikan diri sejak lama.

Terlalu banyak celah sasaran tembak lawan politiknya setelah penetapan pasangan kandidat resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Belakangan Golkar masih saja menunda untuk meneken rekomendasi buat Dedi, walau beberapa elit DPP menyebut pasti.

Pada saat yang sama calon wakil gubernur Puti tak mampu mengangkat kekuatan pasangan ini.

Kutub lain juga menghadapi masalah pelik. Nasdem dengan Emil-nya bukan gampang mencari calon pendamping. Tidak cukup baginya maju hanya mengandalkan popularitasnya. Dia harus mencari sosok yang mampu menyediakan amunisi perang pemilu guna membangun koalisi dengan parpol lapisan bawah.

Demokrat, PPP, PKB, dan Hanura berhadapan dengan pilihan cair di antara ketiga poros. Sejauh ini mereka belum mendorong sosok tertentu sebagai calonnya. Cuma PAN yang menjual kader muda yakni Wali Kota Bogor Bima Arya, Desi Ratnasari (anggota DPR RI), dan Primus Yustisio (anggota DPR RI).

Masalahnya adalah partai berlambang matahari ini cuma bermodal empat kursi. PKB dan PPP memiliki kursi lebih banyak namun tanpa figur kader yang menonjol.

Mudah dibaca pesaing kuat pasangan Demiz-Syaikhu sejauh ini adalah Emil. Persoalannya ia tersandera oleh semangatnya menegakkan “harga diri” sebagai figur independen. Arsitek ini tak ingin menjadi kader parpol. PDIP yang berusaha merangkulnya agar mau dibuatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) gigit jari, dipermalukan.

Partai berlambang kepala banteng juga berusaha menegakkan “harga diri”. Ghirah partai. Ia tak ingin mengemis ke sosok calon kepala daerah berlabel “independen”.

Karena itu, dapat dikatakan, benang kusut dua poros kekuatan politik pada Pilkada Jawa Barat 2018 dipicu oleh dorongan menegakkan “harga diri”. Ya, harga diri dalam tanda petik, tetapi. Jika tidak, hari ini sudah mengemuka pasangan calon kontestan jadi. Dan, kemungkinan cuma ada dua pasangan calon. Namun, kenyataan kini berbicara lain.

Ya, sudahlah. Jangan pusing gara-gara utak-atik pasangan calon. Ini cuma celoteh #NGOPI alias “Ngobrol Politik”. []GOOD INDONESIA

Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Tuah ‘Harga Diri’ Pilkada Jabar appeared first on GOOD INDONESIA.

“Kemenangan” kaum Golongan putih (Golput) pada Pilkada Kota Bekasi yang lalu, jangan dianggap sebelah mata. 51,19% kemenangan telak kaum Golput. Kemenangan ini bisa terjadi dalam pilkada-pilkada berikutnya, tidak menutup kemungkinan pada Pilgub Jabar yang akan datang.

Tren meningkatnya Golput dari Pilkada ke Pilkada menunjukkan Golput bukan saja sebagai bentuk tidak partisipatif, tetapi, bisa saja itu merupakan sebuah pilihan (sikap).

Selama ini kita kerap menyaksikan pengambilan keputusan di gedung parlemen dengan cara pemungutan suara (voting). Dalam proses voting itu tidak jarang ada anggota dewan memilih golput. Golput ini merupakan sikap politik tidak memilih. Ketidakmemilihan ini bisa karena tidak setuju dengan pilihan-pilihan yang ada.

Namun, itu tidak terjadi pada proses pemilihan umum, baik Pemilu Presiden, DPR/DPRD atau Pilkada. Sehingga, rakyat yang tidak setuju dengan calon yang ada melakukan sikap golputnya, minimal, dengan dua cara. Pertama, tetap datang ke TPS, tetapi ia membuat tidak sah surat suara. Apakah dengan mencoblos seluruh calon atau justru tidak mencoblosnya sama sekali.

Pokoknya apapun dilakukan agar surat suara itu tidak sah. Kedua, dengan cara tidak datang ke TPS. Berbagai survey membuktikan, tingkat partisipasi rakyat dalam berbagai pemilihan umum semakin menurun prosentasenya. Pertanyaannya, apakah para pemangku kepentingan menganggap ketidakhadiran rakyat di TPS itu sebuah kegagalan sosialisasi KPU atau karena memang rakyat sengaja tidak datang?

Sayangnya, sikap golput itu tidak dianggap sebagai sikap politik rakyat. Dalam sistem demokrasi yang berjalan saat ini, rakyat ‘dipaksa’ untuk memilih pilihan yang telah disediakan.

Sementara, bila rakyat tidak setuju dengan keseluruhan pilihan yang ada, sikap golputnya itu diabaikan. Proses demokrasi tetap berjalan dan pendapat suara terbanyak tetap menjadi pemenang. Walaupun, jumlah suara pemenang lebih sedikit dari suara golput/golput. Atau bahkan di bawah suara Golput itu sendiri.

Bila benar Negara ini menganut sistem demokrasi, alangkah bijaknya bila tetap menghitung sikap politik golputnya itu. Elok bila dalam kertas suara ada kolom golput. Kolom ini untuk mengakomodir rakyat yang tidak setuju dengan pilihan yang ada. Sehingga, mereka yang golput masih tetap bisa datang ke TPS dan memilih kolom kosong.

Konsekwensi dari dimasukkannya kolom kosong (golput) dalam kertas suara, ia berhak untuk dihitung. Bila ternyata, jumlah suara golput lebih banyak dari jumlah pemenang, berarti ia menggugurkan kemenangan pendapat suara terbanyak. Sebab, secara legitimasi, mayoritas suara tidak menghendaki pendapat suara terbanyak menjadi pemimpin mereka.

Seperti yang terjadi pada Pilkada Kota Bekasi. Bukankah, salah satu ciri demokrasi adalah suara mayoritas menjadi pemenang?

Namun, usaha mengakomodir golput tidak dapat terwujud dalam waktu dekat. Sebab, berbagai undang-undang dan peraturan dibuat untuk menghindari rakyat berbuat golput.

Tentu saja, parlemen (yang berasal dari partai-partai) tidak menghendaki pemilih memilih bumbung kosong. Dengan sistem memilih langsung pun, sesama kader partai harus bersaing. Belum lagi bila ditambah harus meyakinkan pemilih agar tidak golput.

Golput terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya, pertama, perbedaan ideologi. Sayangnya, ideologi sekarang ini tidak lagi menjadi landasan kekuatan politik. Ideologi bisa luntur oleh kepentingan kekuasaan, misalnya dalam keputusan berkoalisi. Rakyat sekarang tidak lagi mudah dibohongi.

Sikap mementingkan kekuasaan benar-benar memuakkan dan bisa melahirkan semangat golput di berbagai lapisan rakyat.

Kedua, golput terjadi karena rakyat tidak puas dengan kinerja pemerintah yang berkuasa. Berbagai janji yang diutarakan ketika kampanye gagal terwujud. Bukannya mengejar ketertinggalan pembangunan, mempersempit jarak kesenjangan ekonomi, atau memperkecil jurang ketimpangan sosial, penguasa malah sibuk menebar pesona meningkatkan citra diri.

Belum lama dilantik pun, mereka telah berpikir bagaimana agar lima tahun ke depan ia masih tetap menjadi penguasa. Sementara pekerjaan rumah melayani rakyat terabaikan.

Golput selama ini masih belum dianggap sikap politik. Golput dikategorikan kesalahan dalam memilih. Sudah saatnya golput diakomodir sebagai salah satu upaya pendidikan politik. Jangan dipaksa rakyat setuju dengan pilihan yang ada. Rakyat berhak tidak sepakat. []KELIK NURSETIYO WIDIYANTO

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Sediakan Kolom Golput appeared first on GOOD INDONESIA.

Sebelumnya, Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta dengan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Sebelum menjadi gubernur, Jokowi adalah Walikota Surakarta. Dalam Pilpres 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Saya mengenal Jokowi secara pribadi, sekaligus jabat tangan pertama kalinya, saat dia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Selaku COO Kompasiana saat itu, seingat saya tahun 2012, saya mengundang Jokowi sebagai narasumber utama dalam Tokoh Bicara di Gedung Kompas-Gramedia, Palmerah Barat.

Saat itu saya bertindak selalu moderator yang otoriter, berhubung banyaknya pertanyaan yang diajukan dari hadirin yang di antaranya belasan wartawan media arus utama.

Tentu saja yang ditanyakan wartawan adalah kesiapannya menjadi Presiden RI dan kebetulan pula beberapa pekan sebelumnya sebuah buku terbitan kelompok KG yang saya beri kata pengantar, saya menyebut Jokowi sebagai calon kuat Presiden RI di Piplres 2014.

Saat itu jawaban Jokowi adalah sebuah kalimat dalam bahasa Jawa yang menjadi terkenal dan bahkan menjadi olok-olok, “Ora mikir…. ora mikir….!!” Maksudnya tentu saja tidak berpikir soal pencalonannya itu.

Lama tidak bersua, tahu-tahu Jokowi sudah menjadi Presiden RI yang ke-7. Sungguh sesuatu yang di luar dugaan kalau kemudian beberapa waktu lalu saya bersama 13 blogger lainnya diundang makan siang di Istana.

Tentu saja setelahnya, siapapun yang makan siang dengan Jokowi di Istana, akan menjadi olok-olok para “haters” sisa-sisa laskar pendukung Prabowo Subianto. Di sana saya bisa bersalaman dengan Presiden Joko Widodo dan berbincang-bincang tentang segala hal.

Menjadi unik dan menarik saat staf Istana, Teten Masduki, mengingatkan bahwa apa yang menjadi percakapan di Istana tidak boleh ditulis alias off the record, kecuali isu yang tidak sensitif.

Celah ini saya manfaatkan untuk menulis feature tentang “Sisi Lain Istana” di Harian Kompas secara saat itu saya masih tercatat sebagai wartawan Kompas, karena “isu yang tidak sensitif” itu masih abu-abu. Toh ketika tulisan itu dimuat di Harian Kompas, Kang Teten tidak marah malah sebaliknya, berterima kasih.

Namun demikian, saya menceritakan bahwa yang bertemu dengan Presiden Jokowi adalah para blogger yang tergabung di Kompasiana. Presiden Joko Widodo dikenal suka bicara terbuka dan blak-blakan, termasuk saat acara santai bersama penulis warga Kompasiana di Istana Negara.

Kepada 14 Kompasianer, sebutan para penulis warga tersebut, Presiden menumpahkan pandangannya selama dua jam usai santap siang, termasuk curahan hatinya, mengenai segala hal terkait dirinya serta aktivitasnya sebagai presiden.

Acara yang dipandu staf khusus Teten Masduki berlangsung cair, serius tapi santai, dan presiden menjawab hampir semua pertanyaan para penulis warga. Didahului penjelasannya mengenai pengalihan subsidi BBM, yang selama ini dinikmati masyarakat golongan mampu, untuk membangun infrastruktur jalan, dam, pelabuhan, jaringan rel kereta api di seluruh Indonesia yang justru sangat diperlukan masyarakat yang lebih luas.

Presiden misalnya mengungkapkan keadaan perairan Indonesia sebelum adanya gebrakan penenggelaman kapal asing yang ditengarai mencuri ikan di perairan Indonesia. “Kalau malam hari, di perairan Maluku itu seperti pesta, penuh lampu. Itu kapal-kapal asing yang sedang mencuri ikan,” ungkap Presiden.

Presiden menyatakan ingin membuktikan kebenaran informasi tersebut dan berminat menyaksikan langsung di lokasi, tetapi oleh stafnya disarankan untuk tidak nekat blusukan ke perairan Maluku. Solusinya adalah foto satelit yang menunjukkan “pesta” kapal asing itu benar adanya. “Lagi pula kalau saya ke sana (perairan Maluku) sekarang, kapal-kapal asing itu sudah tidak ada. Kapok,” kata Presiden.

Meski demikian, Presiden tetap meminta dan “menagih” Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan 100 kapal asing yang tertangkap tangan sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. “Ada 38 lagi kapal asing yang akan ditenggelamkan,” kata Presiden, “Saya maunya tetap 100. Tetapi sekarang mungkin sudah sulit menangkap kapal asing sebanyak itu.”

Kepada penulis warga, Presiden juga mengungkapkan hal-hal yang dianggapnya lucu terkait pengangkatan Susi Pudjiastuti ketika berdiskusi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden mengaku sudah mempelajari riwayat hidup Susi dari A sampai Z, termasuk karier pendidikannya. Pak JK, kata Presiden, bertanya soal pendidikan Susi yang “hanya” lulus SMP.

“Tetapi saya katakan, meski lulus SMP, Ibu Susi menguasai lima bahasa asing, Inggris, Jerman, Perancis… padahal waktu itu saya asal sebut saja,” kata Presiden sambil tertawa.

Hal sensitifpun, semisal soal pengangkatan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, Presiden bicara apa adanya. “Saya harus menghitung dengan tepat, makanya keputusannya agak lambat. Ini masalah politik yang rentan pemakzulan.” Kali ini Presiden bicara tanpa tawa. Serius.

Juga soal kritikannya terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) saat Konferensi Asia-Afrika yang dianggap tidak bisa berbuat banyak di sejumlah wilayah konflik, Presiden mengaku tidak harus takut terhadap pemilik hak veto, termasuk Amerika Serikat. “Memang kenyataannya (PBB) begitu kok,” katanya.

Tentang pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba, Presiden mengingatkan bahwa itu keputusan pengadilan dan eksekusi seharusnya dilaksanakan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Untuk penolakan grasi dan imbauan pemimpin negara-negara yang warganya dihukum mati, Presiden mengaku mendapat tekanan sangat berat. Lobi pun gencar dilakukan. Tetapi, kata Presiden, dirinya selalu menjelaskan mengenai betapa krisisnya rakyat Indonesia oleh narkotika akibat ulah gembong narkoba.

Presiden juga bicara soal alasan pemberian grasi kepada sejumlah tahanan politik Papua. Menurut Presiden, harus ada pendekatan lain yang lebih menusiawi kepada rakyat Papua. Dia berjanji minimal tiga kali dalam setahun akan mengadakan kunjungan kerja ke provinsi paling timur Indonesia itu.

Peristiwa lain yang berkesan dan diceritakan kepada penulis warga Kompasiana adalah mengenai tanda tangannya di Perpres yang ramai diberitakan. Perpres itu mengenai tunjangan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara yang naik dari Rp116,6 juta menjadi Rp210,9 juta, bertepatan dengan kenaikan harga BBM. Menjadi heboh manakala Presiden mengaku tidak membaca terlebih dahulu apa yang harus ditandatanganinya.

Menurut Presiden, adalah tugas kementrian terkait dan sekretaris negara yang menyortir dan membacanya secara detail sebelum ia menandatanganinya.

Presiden merentangkan kedua tangannya dari atas sampai bawah untuk menggambarkan setumpuk dokumen yang harus ditandatanganinya setiap hari, yang tumpukannya bisa melebihi satu meter. “Lha kalau saya baca semua dokumen itu, Presiden Tata Usaha namanya,” kata Joko Widodo, kali ini sambil tertawa. []PEPIH NUGRAHA

***

Catatan: Sebagian jawaban saya di atas sudah termuat di Harian Kompas dengan judul “Presiden Tata Usaha”, Mei 2015 dan dimuat kembali di Selasar karena menjawab pertanyaan yang diajukan.

Sumber: pepnews.id

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Joko Widodo di Mata Saya appeared first on GOOD INDONESIA.