Gempa Politik

Gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (Istimewa/liputan6.com)

Oleh: M. Rizal Fadillah

GEMPA Lombok menohok. Gempa dan tsunami Sulawesi Tengah membuat pilu. Sungguh Allah menguji atau menegur dengan keras Indonesia, karena korban bencana adalah anak bangsa.

Dunia ikut menangis dan berempati pada derita luar biasa. Tiga pukulan dalam satu ronde yaitu gempa, tsunami, dan lumpur yang menenggelamkan. Peristiwa yang sayangnya oleh pemimpin bangsa tidak dijadikan bencana nasional. Mungkin dinilai masih kurang besar.

Rentetan gempa terjadi saat kompetisi politik berlangsung. Bagi orang berpikiran dangkal, tak ada hubungan antara fenomena alam dengan politik.

Sebaliknya, bagi orang yang sedikit berpikir mendalam, akan merefleksinya sebagai sinyal kuat.

Apalagi politik dengan parameter iman, akan lebih nyata nilai spiritualitasnya. Ini bagian rambu-rambu yang mesti disadari oleh para pelaku politik, khususnya pengambil kebijakan politik.

Gempa politik bergeser pada patahan Ratna Sarumpaet. Pengakuan bohong mengguncang keadaan.

Terlalu banyak misteri atas “kebohongan” ini. Rekayasa atau alami? Semua bisa saling-silang dalam analisis. Jika alami maka mesti terungkap mengapa ia harus berbohong. Jika rekayasa, apa bacaan untuk pola dan target rekayasa itu.

Permainan politik memasuki fase perang intelijen. Butuh waktu untuk membuka kotak dan ini pertanda pertarungan masuk zona bahaya. Bisa jadi Ratna adalah bidak catur yang dimainkan. Sebagai tokoh teatrikal mudah menempatkannya sebagai tertuduh.

M. Rizal Fadillah (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

Agar lebih jelas ada permainan apa dari gempa politik ini, penting dilakukan:

Pertama, periksa aspek kejiwaan Ratna Sarumpaet sebab hanya orang yang terganggu jiwanya yang dapat “berbohong” begitu meyakinkan dengan korban tokoh-tokoh yang bukan orang sembarangan.

Kedua, tangkap dan proses hukum Ratna karena perbuatan “menipu” masyarakat adalah perbuatan kriminal yang tak bisa dibiarkan. Pembiaran adalah melegalisasi suatu kejahatan.

Ketiga, aparat intelijen negara harus ikut mengendus intens. Jangan sampai masuk permainan politik berbau intelijen di kasus Ratna. Jangan beri peluang pihak asing atau domestik tertentu turut bermain.

Keempat, pelaporan hukum seperti yang dilakukan oleh Farhat adalah hak warga. Aparat hukum harus cermat merespons, jangan sampai terbuka kesan publik bahwa hukum telah menjadi alat politik untuk memperkeruh suasana. Benarkah ada penyebaran hoaks? Hoaks baru ada setelah pengakuan Ratna, sebelumnya adalah tipu-tipu atau permainan-permainan.

Kompetisi pilpres harus tetap berjalan sehat dan cerdas, tidak terlalu banyak bumbu pedas yang membuat publik sakit perut, mual, dan muntah. Masyarakat kita sedang prihatin dengan musibah berkelanjutan yang menimpa negeri.

Semoga permainan kotor dalam berpolitik tidak menjadi sebab munculnya gempa susulan yang menyebabkan korban lebih banyak lagi.

Allah tenggelamkan, Allah hancurkan, Allah kubur hidup-hidup, karena tangan tangan manusia yang selalu mengotori bumi Allah yang suci.

Kekuasaan yang dikejar dengan menghalalkan segala cara adalah jenis kemusyrikan yang pasti membawa bencana. Semoga kita semua masih sehat dan beriman. []GOOD INDONESIA


*Penulis
adalah Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute Bandung


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here