Syarat TNI Menjadi Tentara Rakyat

Prajurit TNI ikut mengamankan demonstrasi di Jakarta [Foto: sindonews.com - GOOD INDONESIA]

Oleh: Ridwan Ewako*

Beberapa literatur menyebutkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari tiga embrio. Unsur awalnya dari hasil didikan Belanda yang dikenal sebagaki KNIL (Koninklijke Nederlands-Indische Leger), bentukan Jepang yang disebut Pembela Tanah Air (PETA), dan Laskar Rakyat.

Pasca Indonesia merdeka, terjadi pergesekan ketiga elemen tersebut saat rencana pembentukan kesatuan formal militer Indonesia bergulir. Rebutan pengaruh terjadi. Presiden Soekarno bahkan diintervensi. Moncong tank mengarah ke istana tempat Soekarno berkantor.

Pada akhirnya istitusi militer resmi lebih dominan diisi unsur KNIL dan PETA. Laskar rakyat tersisih.

Pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) seiring tantangan yang dihadapi negara baru Indonesia, pasca lepas dari cengkeraman penjajah. KNIL dan PETA mengisi badan ini. Kemudian bergulir pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), setelah berkoordinasi dengan Amir Sarifudin.

Prajurit mantan KNIL dan PETA belum puas. Mereka menilai pemerintah masih setengah-setengah membentuk tentara nasional. TKR dinilai belum sepenuhnya organisasi militer umumnya. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit mengganti TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), yang kemudian bertransformasi lagi menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), lalu TNI.

Ke mana pejuang Laskar Rakyat yang perannya dalam merebut kemerdekaan tak bisa disepelekan? Apakah “kerakyatan” TNI berkurang karena awalnya dominan diisi personel rekrutan penjajah?

***

Sejauh ini TNI tetap memproklamasikan sebagai “tentara rakyat”. TNI itu “dari rakyat dan untuk rakyat”. Sulit dilupakan betapa masifnya pelaksanaan program ABRI Masuk Desa, yang terasa menghadirkan prajurit di tengah rakyat. Program semacam ini masih ada hingga sekarang, namun intensitasnya sekadar saja.

Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI menjelaskan bahwa tentara rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada perang tahun 1945-1949 dengan semboyan “merdeka atau mati”.

Tentara rakyat hanya ada dalam kurun 1945-1949? Tidak, petinggi TNI di berbagai jenjang senantiasa mengultimatum prajuritnya bahwa TNI harus berjuang untuk kepentingan rakyat, dicintai rakyat, dan menjadi milik rakyat.

Dalam salah satu lembar Penerangan Pasukan (Penpas) yang dikeluarkan Markas Besar TNI, seperti ditayangkan di situs web resminya, tni.mil.id, prajurit menjadi tentara rakyat melalui pelaksanaan Delapan Wajib TNI.

Pertama, bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
Kedua, bersikap sopan santun terhadap rakyat.
Ketiga, menjunjung tinggi kehormatan wanita.
Keempat, menjaga kehormatan diri di muka umum.
Kelima, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
Keenam, tidak sekali-kali merugikan rakyat.
Ketujuh, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
Kedelapan, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Kedelapan nilai terwujud jika prajurit prajurit TNI taat aturan, taat atasan, disiplin, tidak arogan, tidak merasa super, tidak merasa paling berkuasa, tidak sok jago, tidak emosional, dan senantiasa sabar.

“Tentara rakyat akan selalu ingat bahwa dirinya berasal dari rakyat sehingga ia harus berbuat baik kepada rakyat, mengerti keadaan rakyat, membantu kesulitan rakyat, dan tentu sabar terhadap rakyat,” salah satu bagian artikel Penpas.

Sesederhana itukah menghadirkan TNI yang tentara rakyat? Boleh jadi tidak jika TNI terseret arus politik kekuasaan jangka pendek. Dan, saat itu rakyat tak lagi memiliki rasa bangga terhadap TNI. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah jurnalis

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here