Pangdam Jaya Ngotot Perangi FPI, Munarman: Atas Perintah Presiden

Dudung Abdurachman dan Habib Rizieq Shihab [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman masih berupaya menjelaskan duduk soal perintah kepada prajuritnya mencopot baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS).

Dia menegaskan anak buahnya menurunkan baliho HRS di beberapa titik jalan di Jakarta karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) DKI Jakarta tak berdaya. Satpol PP, yang berwenang mengurusi penertiban baliho, mendapat perlawanan anggota FPI.

“Karena (yang) turunkannya Pol PP dihadang oleh FPI. Didemo suruh pasang lagi,” tukas Dudung di Markas Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin, 23 November 2020.

Dudung mengatakan dirinya mengecam tindakan FPI itu. Mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini juga menyebutkan dirinya tidak menginginkan ada organisasi yang meresahkan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan (ormas) apapun harus mentaati hukum.

“Lah, emang dia ini siapa. Dia ini siapa, organisasi apa? Kok, pemerintah yang jelas-jelas Pol PP, kok. Pemerintah itu jelas organisasinya, ya, strukturnya sudah jelas, kok, bisa takut sama mereka (FPI). Mereka (FPI) itu siapa?” tegas Dudung.

Menurut Dudung, pihak yang mengkritik TNI mengurusi baliho HRS, tidak mengetahui penyebab personel seragam loreng bertindak. Pencopotan baliho HRS sudah digelar sekitar dua bulan terakhir, yang melibatkan anggota Satpol PP, polisi, prajurit TNI.

Bukan Perintah Mabes TNI

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan petinggi di jajaran Markas Besar (Mabes) TNI tidak pernah memberikan perintah kepada prajurit untuk membersihkan baliho HRS di jalan-jalan.

Perintah keterlibatan TNI dalam urusan baliho dimaksud berasal dari jajaran Kodam Jaya.

“Tidak ada (perintah) pencopotan baliho kalau di Mabes. Itu kebijakan Panglima Kodam Jaya sendiri karena melihat situasi di lapangan,” ujar Riad kepada media, Minggu (22/11/2020).

Ketika ditanya lebih lanjut soal sikap Mabes TNI atas kebijakan yang dilakukan Pangdam Jaya, dia enggan berkomentar lebih jauh.

Prajurit TNI copot baliho Habib Rizieq Shihab di Jakarta [Foto: liputan6.com – GOOD INDONESIA]

Bukan Instruksi Presiden

Terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah pandangan bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan langsung TNI untuk mencopot baliho HRS.

Donny menjelaskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur TNI membantu pemerintahan daerah (Pemda). Peraturan inilah yang menjadi dasar hukum Kodam Jaya menertibkan baliho.

“Tidak benar. Begini, UU mengatakan salah satu peran TNI adalah membantu pemda. Jadi bisa bertindak berdasarkan UU itu. Masak untuk soal baliho instruksi presiden? Terlalu berlebihan, ini cuma soal baliho, bukan soal genting,” ucap Donny, Minggu (22/11/2020).

Ia juga menegaskan pemasangan baliho yang tidak sesuai aturan memang harus ditertibkan. TNI dalam rangka perbantuan bisa dikerahkan tanpa harus ada instruksi spesifik keputusan politik negara.

“Tidak mengikuti aturan, ya, diturunkan. Itu tidak perlu perintah Presiden menurunkan baliho. Ya, bertindak langsung, ada UU yang memayungi TNI,” Donny menjelaskan.

Reaksi FPI

Juru Bicara FPI Munarman mengatakan tugas TNI menurut terdapat dua tugas pokok Undang-Undang 34 Tahun 2004, yakni operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya Presiden. Pasal 7 Ayat 3 UU 34/2004 menyebutkan OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

“Nah, rakyat tentu tahu, copot baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, dalam hal ini TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara,” ujar Munarman di Jakarta, Senin, 23 November 2020.

Ditambahkan, atas dasar dimaksud, rakyat memahami bahwa masalah politik negara tingkat tinggi yang urgen bagi Presiden sekarang adalah masalah baliho HRS dan menakut-nakuti FPI.

“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan, bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang nggak tuntas-tuntas puluhan tahun,” papar Munarman, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). []GOOD INDONESIA-RMK/ALY/HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here