Perjalanan dari Delapan menjadi 34 Provinsi

Peta pembagian wilayah provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Hari ini, wilayah pemerintahan Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Berawal dari delapan provinsi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Pembagian wilayah Indonesia mengalami perkembangan seiring pertambahan penduduk, kemampuan ekonomi, serta kemampuan pertahanan keamanan.

Setelah Perang Dunia II berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, konfigurasi wilayah pemerintah tidak terhindarkan.

Pertumbuhan penduduk sebuah negara merupakan hal yang wajar. Ungkapan lama menyebutkan ‘every living thing must grow‘, setiap mahluk hidup pasti tumbuh. Bila tidak tumbuh, makhluk itu tidak hidup. Begitu juga Indonesia sebagai sebuah negara, yang kekayaan alam dan budayanya super kaya.

Jumlah penduduk Indonesia terus bertumbuh bak ledakan populasi. Rhoma Irama pernah menyebut jumlah penduduk Indonesia 175 juta pada periode 1990-an. Tetapi hasil sensus badan Pusat Statistik 2000, jumlah penduduk Indonesia sekitar 206 juta. Kemudian pada 2006 menjadi 222 juta, dan 2010 meledak menjadi 237 juta.

Awalnya, penyesuaian administratif dilakukan meski Belanda tak menghendaki kemerdekaan Indonesia. Koloni tidak lagi diperintah oleh Gubernur Jenderal dan para menteri negara. Penasihat desentralisasi dihapuskan.

Selanjutnya ordanansi (peraturan pemerintah) provinsi 1924 diperluas dan ditetapkan delapan provinsi, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Badan-badan administrasi praperang, seperti karesidenan, kotamadya, dan kabupaten dipertahankan.

[Baca juga: Bentang Kepulauan Indonesia Seperdelapan Lingkar Bumi]

Jumlah tersebut ditetapkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945. Peta wilayah Indonesia awalnya mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).

Gubernur delapan provinsi itu tidak dipilih rakyat, melainkan ditunjuk langsung oleh PPKI.

Pembagian delapan provinsi dan gubernurnya:

  1. Sumatera – Mr. Teuku Muhammad Hasan
  2. Jawa Barat – Mas Sutardjo Kertohadikusumo
  3. Jawa Tengah – RP Soeroso
  4. Jawa Timur – RMT Ario Soerjo
  5. Sunda Kecil – I Goesti Ketoet Poedja
  6. Maluku – Mr. Johannes Latuharhary
  7. Sulawesi – GSSJ Ratulangi
  8. Borneo – Pangeran Muhammad Noor

Perluasan wilayah Indonesia dimulai semenjak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Disuarakan lantang kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan utuh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perkembangan wilayah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan diberbagai bidang. Jumlah provinsipun bertambah, disebut sebagai pemekaran.

Pada 1950, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Jawa Tengah dimekarkan menjadi dua, yakni Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Total provinsi menjadi 11.

Pada 1956, jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah menjadi 15 provinsi. Provinsi Sumatera Utara menjadi dua, yakni Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Jawa Barat menjadi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian Provinsi Kalimantan dipecah menjadi tiga, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Pada 1957, jumlah provinsi di Indonesia menjadi 17 provinsi. Provinsi Sumatera Tengah dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Kemudian Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Peta Timor Timur (Timor Leste) yang melepaskan diri dari Indonesia [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Pada 1958, jumlah provinsi bertambah menjadi 19 provinsi. Provinsi yang dimekarkan adalah Provinsi Sunda Kecil menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Provinsi Riau dan Jambi.

Pada 1959, Provinsi Sumatera Selatan dipecah menjadi Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Pada 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Sulawesi Selatan-Tenggara.

[Baca juga: Menelusuri 105 Danau Menawan di Seantero Indonesia]

Pada 1964, Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada 1967, Provinsi Sumatera Selatan dimekarkan menjadi Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Pada 1969, Irian Barat menjadi provinsi ke-26 di Indonesia setelah dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pada 1976, Timor Timur bergabung ke Indonesia dan menjadi provinsi ke-27. Namun pada 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia.

Pada 1999, Provinsi Maluku dipecah menjadi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Irian Jaya dipecah menjadi Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Timur. Namun pemekaran tersebut terganjal beberapa masalah dan harus diselesaikan.

Provinsi Sumatera Selatan, pada 2000 dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Provinsi Jawa Barat dimekarkan menjadi Provinsi Banten dan Jawa Barat. Kemudian Sulawesi Utara dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Pada 2012, wilayah pemerintahan Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Komposisi terakhir ini terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo (Jokowi).

Belum diketahui apakah pada periode kedua pemerintahan Jokowi, jumlah provinsi berubah atau tetap 34. Begitu pula pada pemerintah presiden mendatang, hasil Pemilun 2024. []GOOD INDONESIA-ASM

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here