Tahun Ketiga Zul-Rohmi: Mengapa Harus Provinsi Pulau Sumbawa?

Kuda Sumbawa [Foto: kompasiana.com - GOOD INDONESIA]

Oleh: M. Mada Gandhi*

Disparitas pembangunan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok cukup tajam. Tugas Zul-Rohmi mengurangi ketimpangan sungguh berat, terutama di tengah tekanan dampak sosial-ekonomi akibat gempa dan menyusul pandemi covid-19.


Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri atas dua pulau: Lombok dan Sumbawa. Ibu kotanya Mataram di Pulau Lombok. Sejak 2000, masyarakat Pulau Sumbawa memperjuangkan berdirinya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Terpisah dari Pulau Lombok.

Perjuangan yang cukup panjang akhirnya lolos dan paling lengkap memenuhi syarat di antara delapan daerah pemekaran provinsi baru. Tetapi zaman Presiden SBY ada kebijakan moratorium (penghentian sementara) pemekaran wilayah. PPS ikut tertunda pengesahannya sampai sekarang karena Presiden Jokowi belum mencabut moratorium.

Apa urgensi membentuk provinsi sendiri? Mengapa mesti memisahkan diri dari Pulau Lombok?

Membandingkan kedua pulau dalam banyak hal memang terdapat disparitas yang tajam; kepadatan penduduk, potensi dan beban wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing kota dan seterusnya.

Di antara 5,1 juta penduduk NTB, 80 persen bermukim di Pulau Lombok. Hanya sekitar 20 persen di Pulau Sumbawa, termasuk di dalamnya pendatang. Padahal luas Pulau Sumbawa hampir empat kali Pulau Lombok. Betapa jarang penduduk Pulau Sumbawa. Akibatnya, pemilik lahan pertanian di Pulau Sumbawa selalu kesulitan mendapatkan buruh tani dan hanya berharap dari Lombok dan Bima.

Jarangnya penduduk Pulau Sumbawa juga berdampak langsung pada pungutan pajak-pakal restribusi yang menjadi andalan PAD. Berdampak pula pada konsumsi rumah tangga, indikator utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Di antara yang sedikit itu pula banyak yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Perlu dicatat, kendati luas Pulau Sumbawa empat kali Pulau Lombok, namun lahan pertanian justru tidak lebih luas dan tidak lebih produktif dibandingkan Pulau Lombok. Luas lahan produksitf di Pulau Lombok 151.281 ha, sementara Pulau Sumbawa 120.912 ha. Menunjukkan pengolahan pertanian dan perkebunan dibandingkan dengan luas wilayah tertinggal jauh.

Angka statistik (update terakhir Oktober 2020) menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB per Desember 2019, total Rp132,7 triliun. Jumlah ini bersumber dari sektor pertanian Rp30,4 triliun, (22,89 persen).

Urutan kedua dari Perdagangan Besar dan Eceran Rp19,7 trilun (14,92 persen). Urutan ketiga, bidang pertambangan Rp17,9 triliun (13,56 persen). Khusus pertambangan beberapa tahun sebelumnya berturut-turut di urutan kedua. Baru 2018/2019 sedikit turun urutan ketiga.

Itulah riil tiga besar yang menjadi andalan NTB, dan sebagian bidang itu berada di Pulau Sumbawa yang justru belum optimal pengembangannya.

Sektor tambang misalnya, di samping AMNT (dulu Newmont) tidak lama lagi akan buka lokasi baru skala nasional di Dompu (PT Sumbawa Timur Mining) bekerja sama Antam dan Eastern Star Resources.

[GOOD TV: Adi Pranajaya Garap Film Dokumenter ‘Pemimpin Hebat NTB’]

Ada dua di Sumbawa Selatan pengembangan lokasi AMNT dan PT Sumbawa Juta Raya (8.687 ha). Kemudian tambahan satu lagi di Sumbawa Barat PT Sumbawa Barat Mineral (PT SBM) di samping AMNT, sehingga keseluruhan dengan kapitalisasi beberapa kali lipat besar dari sebelumnya.

Kontribusi hasil tambang bagi NTB sebagai penyumbang PDRB ke depan, tidak bisa dianggap kecil.


PDRB adalah indikator kemajuan ekonomi suatu daerah. Semua transaksi ekonomi dan produksi barang-jasa, serta nilai tambah yang dihasilkan bersumber dari sejumlah bidang ekonomi. Seberapapun besar PDRB yang dihasilkan suatu daerah maka ratio berdasarkan populasi penduduk.

Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah [Foto: twitter.com – GOOD INDONESIA]

Mengutip pernyataan Wakil Gubernur NTB 2008/2013 Badrul Munir bahwa Pulau Sumbawa memiliki sumber daya potensial dan berkontribusi besar bagi NTB dan nasional. Namun tagihan anggaran pembangunan oleh negara terhadap Pulau Sumbawa, tidak proporsional jika dibandingkan Pulau Lombok –anggaran transfer maupun sektoral. Akibatnya terjadi ketimpangan pembangunan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Mengapa ketidakadilan ini terjadi? Di antaranya karena sharing anggaran berdasarkan pada populasi penduduk. Walaupun ada pertimbangan luas wilayah, tetapi indeksnya sangat-sangat kecil. Hal ini tentu menguntungkan daerah yang jumlah penduduknya besar, walaupun kontribusi pendapatannya kecil terhadap negara.

“Karena itu PPS menjadi sebuah keniscayaan jika kita ingin cepat lakukan pengembangan dan kemajuan,” kata Badrul dalam sebuah grup WA.

Bahwa semasa Gubernur Tuan Guru Bajang/TGB-Badrul Munir (2008-2013) pernah menggagas pengembangan dua daerah super prioritas SAMOTA (Saleh, Moyo, Tambora) dan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK Mandalika.

Mandila melejit dan menjadi lokasi ajang balap bergengsi dunia, MotoGP. Sementara SAMOTA di Pulau Sumbawa belum menunjukkan progres yang berarti. Padahal potensi ekonomi, khususnya hasil laut selama ini di Teluk Saleh, mengutip data Tim Percepatan Pengembangan SAMOTA, mencapai Rp10 triliun/tahun.

Begitu pula potensi dan obyek wisata jauh lebih banyak, lebih indah, dan lebih unik. Banyak objek peninggalan sejarah (heritage), wisata budaya. Tetapi road map pengembangan yang menyeluruh belum pernah diluncurkan. Pemasukan dari obyek wisata belum menjadi andalan utama seperti Pulau Lombok.


Masa pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah-Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah saat ini sedang mengembangkan proyek percontohan food estate di Labangka. Proyek nasional ini diharapkan menjadi triger dan sumbangan besar bagi sektor pertanian, (yang terintegrasi, dengan peternakan, perkebunan dan industri turunannya). Tentu perlu pembuktian beberapa tahun ke depan.

Di bidang investasi tampaknya belum bisa berharap banyak karena kondisi ekonomi dunia dihantam covid-19 cukup berat. Gagasan pengembangan UMKM yang mandiri dan industrialisasi yang dikebut Gubernur Zul (sapaan Zulkieflimansyah), guna mendukung sektor-sektor produksi cukup memberikan harapan baru.

[GOOD TV: Gubernur NTB Zulkieflimansyah Raih Entrepreneur Award 2019]

Instrumen industrialisasi sebagai basis produksi akan memberikan nilai tambah yang selama ini hanya menjual barang mentah, yang justru memicu sebagian besar uang terbang keluar pulau.

Pengembangan UMKM yang serius akan menciptakan simpul-simpul produksi baru. Namun hal ini perlu waktu yang panjang untuk bisa memberikan dampak yang signifikan mengurangi disparitas pembangunan.

Gubernur Zul punya beban sangat berat. Sejak hari pertama menjabat menghadapi dampak sosial dan ekonomi gempa, berturut menghadapi hantaman wabah covid-19. Pada saat yang sama tentu tidak bisa tutup mata dari ketimpangan pembangunan yang sudah berlangsung lebih setengah abad.

Akankah pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akan menjadi lompatan besar bagi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa? Atau tidak berarti apa-apa.

[Foto: M. Mada Gandhi]

Posisi Pulau Lombok pun tidak selalu “nyaman”. Kepadadatan penduduk dan ketergantungan terlalu besar kepada Pulau Sumbawa pun mengakibatkan persetase tingkat kemiskinan dari November 2019 hingga Maret 2020 mencapai 13,97 persen dari jumlah penduduk. Akibatnya angka stunting balita hingga semester ketiga 2020 mencapai 19,02 persen. Tantangan yang tidak mudah bagi bagi pasangan ini.


Pembentukan PPS sebagai upaya meringankan beban masing-masing pulau boleh jadi jawaban paling rasional yang bisa dijadikan lompatan besar bagi kemajuan kedua pulau –untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Indonesia.

Pulau Lombok akan terus fokus mengembangan pariwisata dan Pulau Sumbawa mengembangkan sektor industri baru, mengintergrasikan gerakan industri Gubernur Zul terhadap potensi utama daerah, seperti pertanian, pertambangan, Food Estate Labangka, pengembangan daerah super prioritas SAMOTA, dan jika industri pariwisata pun dianggap penting. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah jurnalis. Editor Senior GOODINDONESIA.COM

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here