Salah satu penyebab banjir tiada lain sampah yang menumpuk di beberapa ruas sungai/kali yang membelah kota yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta itu.

Penumpukan sampah kerap terjadi, antara lain di Kali Laya di wilayah Kecamatan Cimanggis. Juga, di Kelurahan Tanah Baru terdapat Kali Cabang Timur Balai Kota, Kali Pesanggrahan Kelurahan Pasir Putih, dan Kali Cabang Tengah kasusnya sama. Di wilayah Kecamatan Pancoran Mas ada Kali Licin Cabang Barat.

Satuan Tugas Sumber Daya Air DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) telah berupaya keras membersihkan sampah dari sungai/kali. Namun, karena volume sampah –juga berasal dari luar wilayah Depok– yang sangat besar, masalah ini hingga sekarang belum sepenuhnya teratasi. []GOOD INDONESIA-RDY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Perang Melawan Sampah di Sungai Depok appeared first on GOOD INDONESIA.

Beberapa pekan terakhir, Kota Pahlawan menjadi episentrum penyebaran virus korona nomor satu di Indonesia. Kondisi ini sekaligus menjadi Jawa Timur (Jatim) menempati posisi tertinggi kasus positif covid-19 di Indonesia belakangan ini.

Pada saat yang sama, mencuat di tengah publik rivalitas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Tri Rismaharini. Persaingan politik ini berujung pada perseteruan terbuka keduanya dalam penanganan penularan virus korona yang semakin akut di Surabaya, khususnya.

“Sejarah perjuangan di Kota Pahlawan harus bisa dibumikan dalam kerja-kerja gotong-royong untuk menghadapi covid-19,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, Minggu, 31 Mei 2020.

Adi mengatakan perjalanan Surabaya hingga berusia 727 tahun –tepat pada 31 Mei– senantiasa menunjukkan semangat perjuangan. Tidak hanya pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun juga di era pembangunan sekarang.

Sosok Surabaya diwarnai peristiwa penting yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit, menjadi penanda keberanian arek-arek Suroboyo melawan kolonialisme.

Selain itu, Adi juga mencontohkan bagaimana Brigadir Jenderal Mallaby, komandan pasukan Sekutu yang dikirim ke Indonesia, bisa ditumbangkan dalam peristiwa 30 Oktober 1945 di Surabaya. Ini yang kemudian memicu pertempuran besar pada 10 November 1945 yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Pahlawan.

“Heroisme rakyat Surabaya sudah tak diragukan lagi. Berkali-kali peluru menyerbu, berkali-kali pula rakyat Surabaya tak kenal gentar sedikitpun. Berulang kali tantangan datang, berulang kali pula rakyat Surabaya bisa melewatinya,” tukas Adi, yang juga ketua DPRD Kota Surabaya.

Bahkan, kata dia, di Surabaya-lah nasionalisme Indonesia digerakkan. Tidak hanya itu, Presiden RI Soekarno dilahirkan pada 6 Juni 1901. Bung Karno menghabiskan masa mudanya dengan belajar di tempat tokoh Islam yang sangat tersohor saat itu, yakni Haji Oemar Said Tjokroaminoto di kawasan Peneleh, Surabaya.

Bung Karno terlibat dalam penggodokan pemikiran yang progresif bersama sejumlah tokoh bangsa lain yang juga belajar ke HOS Tjokroaminoto, pendiri Sarekat Islam.

Dengan semangat perjuangan dan penuh nilai-nilai kepahlawanan, lanjut Adi, Surabaya tumbuh menjadi kota yang terus berkembang serta menjunjung tinggi toleransi.

“Sejak era Wali Kota Surabaya Bambang D.H. hingga Tri Rismaharini, Surabaya terus bergeliat maju lewat kerja konkret yang sudah dirasakan masyarakat. Kita yakin Surabaya dan Indonesia bisa melewati pandemi covid-19 dengan baik,” paparnya. []GOOD INDONESIA-SJT

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post PDIP: Momentum HUT Surabaya Perekat Khofifah-Risma Lawan Covid-19 appeared first on GOOD INDONESIA.

Melalui keterangan tertulis yang di terima GOOD INDONESIA, Selasa, 11 Februari 2020, Direktur PT AGG Rekta Mendrawa menegaskan sorotan kepada pihaknya sebagai tudingan tak berdasar.

Menurut Rekta, dalam pelaksanaan proyek oleh kontraktor manapun, sebelum melakukan kegiatannya membutuhkan lokasi kuari sebagai tempat material batu dan pasir urukan pilihan (urpil).

Timbunan kuari tersebut, kata Rekta, tak membutuhkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Pertambangan setempat. Biaya sewa lokasi kuari atau kontrak lahan dimaksud langsung dibayar pelaksana proyek kepada pemilik lahan.

“Tetapi untuk biaya Galian C yang diambil dari lokasi kuari tersebut dibayar ke Pemda setempat,” tandas Rekta.

[Baca juga: Karawang Protes Proyek ‘Water Park’ di Bekasi, Picu Banjir Dahsyat]

Ditambahkan, material yang dihasilkan dari kuari tersebut akan dibayarkan tersendiri ke pemda setempat karena di saat pengajuan pembayaran termin 100 persen, rekanan wajib melampirkan bukti pembayaran atau pelunasan biaya Galian C yang sudah disetor ke kas daerah atau negara.

Masih melalui rilisnya, Rekta memastikan tidak ada kerugian negara atas kegiatan di lokasi kuari lantaran ACC memiliki bukti pembayaran kontrak yang dibayarkan kepada pemilik lahan.

“Perlu saya jelaskan bahwa pengurusan IUP untuk Galian C jenis agregat yang dihasilkan dari AMP dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT. Ini diperoleh setelah melalui uji ulang kelayakan, untuk selanjutnya diberikan IUP,” paparnya.

Meskipun membantah tudingan, Rekta mengapresiasi pihak yang melakukan kontrol atas proyek pemerintah yang dijalankan AGG.

“Kami meminta kepada pihak yang selama ini menuding bahwa kami tidak menghargai instruksi Gubernur NTT untuk melakukan pengecekan ke kuari dari kontraktor lain, apakah memiliki IUP atau tidak,” ujarnya. []GOOD INDONESIA-LAURENS LEBA TUKAN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post Kontraktor PT Agogo Bantah Lakukan Penambangan Ilegal appeared first on GOOD INDONESIA.

Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura NTT Mikdon Abola mengungkapkan hal tersebut kepada GOOD INDONESIA di kantornya, Jalan Polisi Militer, Kupang, Selasa, 11 Februari 2020.

Mikdon mengungkapkan hama grayak telah menyerang tanaman jagung warga di 18 kabupaten di NTT. Tanaman jagung yang rusak terluas di Kabupaten Flores Timur, mencapai 4000 hektar.

Dijelaskan, hama grayak muncul ketika curah hujan tidak menentu. Hama menyerang tanaman jagung yang baru saja tumbuh dan hingga menjelang panen.

“Ulat grayak ini sudah lama. Hama jenis ini muncul di Indonesia pada pertengahan tahun lalu. Di NTT muncul pada November 2019, pertama kali di Sumba Timur,” kata Mikdon.

Penyebaran hama grayak sangat cepat karena siklus hidupnya hanya 40 hari dengan jangkauan terbang mencapai 100 km. Ulat ini cepat tumbuh dan berkembang biak saat fase kupu-kupu.

Mikdon, yang saat diwawancarai GOOD INDONESIA didampingi Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Gabriel Gara Beni, menjelaskan sejauh ini hama grayak di NTT hanya menyerang tanaman jagung. “Semoga tidak menyerang tanaman lain,” tuturnya.

Ditambahkan, sepanjang cuaca dan curah hujan masih seperti sekarang maka hama grayak masih tetap berkembang. Semua daratan Sumba, Flores, Timor, dan Alor saat ini sudah terserang. Di Sabu dan Rote belum.

Langkah Basmi Hama

Pemerintah daerah menempuh dua langkah guna mengatasi hama grayak, yaitu cara manual dan penyemprotan.

“Kami minta masyarakat periksa tanaman pada pagi dan sore. Pungut lalu dimusnahkan. Tetapi dalam populasi besar, tidak bisa manual. Perlu penyemprotan bahan kimia dengan tetap mengedepankan pengendalian hama terpadu,” papar Mikdon lagi.

[Baca juga: Petani Bambu Jatiluhur Tersingkir di Kampung Sendiri]

Penyemprotan bahan kimia atau pestisida, menurut Mikdon, alternatif terakhir setelah upaya lain tidak memungkinkan.

Ditambahkan, Dinas Pertanian memiliki gudang brikade untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Gudang brigade di Lewa untuk wilayah Sumba, di daratan Flores ada di Magepanda, Lembor, dan Mbai. Untuk wilayah Timor ada di Kupang. Peralatan dan bahan-bahan kebutuhan petani disiapkan di sini.

Disayangkan karena pestisida untuk membasmi hama grayak dalam posisi kosong alias tidak tersedia. Dinas Pertanian sudah melaporkan kosongnya persediaan bahan kimia pembasmi hama di NTT kepada pemerintah pusat.

Keseimbangan Alam Rusak

Wakil Ketua DPRD NTT Inche D.P. Sayuna yang dihubungi GOOD INDONESIA terpisah mengatakan serangan hama grayak di daerahnya sebagai fenomena baru yang harus ditangani serius oleh pemerintah.

“Jika penyebarannya sudah merata maka ini bencana serius yang mengancam kehidupan petani NTT. Pemerintah harus segera menetapkan kondisi ini sebagai darurat agar bisa mendapatkan perhatian segera dari pemerintah pusat,” tegas Inche, juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar NTT.

[Baca juga: Petani Madiun Harap Pemerintah Atasi Kelangkaan Pupuk Subsidi]

Menurut Inche, dinas teknis seharusnya melakukan tindakan pengendalian awal sebelum menyebar secara merata. Mereka selaiknya proaktif melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, bukan pasif.

“Seharusnya Dinas Pertanian NTT segera melakukan bimbingan teknis pengendalian hama kepada semua petugas lapangan dan petani untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas,” Inche berargumen.

Politisi asal Kabupaten Timor Tengah Selatan ini menilai serangan hama ulat ini lantaran pemerintah dan warga tidak mengusahakan keseimbangan lingkungan hidup. Predator alami tak ada lagi.

Jajaran pemerintah daerah, menurut Inche, memiliki kewajiban mendidik masyarakat untuk senantiasa mengupayakan keseimbangan lingkungan hidup. []GOOD INDONESIA-LAURENSIUS LEBA TUKAN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Hama Grayak Serang Jagung se-NTT, Stok Pestisida Dinas Pertanian Kosong appeared first on GOOD INDONESIA.

“Selama ini dikelola pihak ketiga tanpa kontribusi ke Pemprov,” ujar Nurdin di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis, 19 Desember 2019.

Nurdin mengatakan seluruh aset tersebut, seperti Stadion Andi Mattalatta Mattoangin akan dikelola sendiri oleh pemprov agar mendatangkan PAD.

“Supaya bisa menambah pendapatan. Ke depan, mulai 2020, kami ingin pemprov mengelola ini sendiri supaya bisa menghasilkan,” katanya.

Penyelamatan aset milik Pemprov Sulsel tersebut dilakukan dengan menggandeng KPK dan Kejaksaan Tinggi Sulsel. Selain itu, aset milik Pemprov Sulsel dari kementerian juga telah dikembalikan. Nilainya mencapai Rp 900 miliar.

“(Kolaborasi Pemprov Sulsel, KPK, Kejati) berhasil mengembalikan aset kita yang totalnya Rp6,5 triliun. Bahkan terakhir dari kementerian juga sudah dikembalikan senilai Rp900 miliar. Jadi total Rp7 triliun lebih,” kata Nurdin.

Nurdin mengatakan akan terus menertibkan sejumlah aset pemprov yang dinilai bermasalah, antara lain Stadion Barombong. Nurdin ingin agar Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) menyerahkan Stadion Barombong sebagai hibah, bukan sebagai fasilitas umum (fasum).

“Tinggal penyelesaian Barombong yang tadinya mau diserahkan sebagai fasum. Kami minta supaya itu diserahkan sebagai hibah,” tandas Gubernur bergelar profesor itu.

Dalam catatan Pemprov Sulsel, setidaknya ada empat aset raksasa bermasalah yang akan ditertibkan. Milik pemerintah daerah dimaksud, yakni Stadion Barombong, Hotel Rinra, kawasan Center Point of Indonesia, hingga Gedung Balai Wartawan. []GOOD INDONESIA-MIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Aset Raksasa Pemprov Sulsel di Pihak Ketiga Tak Setor PAD appeared first on GOOD INDONESIA.