“Pertama, dia itu asli putra Kalsel, asli putra setempat. Itu pasti faktor yang teratas,” tutur Jansen kepada pers, Selasa, 4 Agustus 2020.

Denny adalah pakar hukum tata negara yang menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain Demokrat, Partai Gerindra yang juga mengusung Denny.

Faktor kedua, menurut Jansen, Demokrat menilai Denny memiliki kemampuan dan kapasitas menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku gubernur Kalsel.

“Yang ketiga, dia punya integritas. Dari sisi integritas, dia sudah teruji,” Jansen menambahkan.

Keempat, Denny memeliki sejarah kedekatan dengan SBY. Selain menjadi Wakil Menteri, ia juga pernah menjabat sebagai staf khusus Presiden SBY.

Mengenai profil Denny yang pernah tersangkut kasus dugaan korupsi paspor elektronik atau payment gateway, Jansen menyatakan soal ini sudah selesai. Demokrat tak pernah berpikir kasus ini akan menyandera Denny.

“Rasanya kasus itu sudah selesai, ya. Kami tak berpikir ke arah saya, ya. Kan, kalau tidak clear, ya, pasti kasus itu berlanjut,” tandas Jansen.

Kasus korupsi payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diusut Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kasus ini mencuat kali pertama pada Maret 2015.

Status hukum tersebut tak jelas hingga kini, meski Denny telah ditetapkan sebagai tersangka. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Usung Denny Indrayana di Pilkada, Demokrat Yakin tak Tersandera Status Tersangka appeared first on GOOD INDONESIA.

Kondisi tersebut tercermin dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyimpulkan hanya empat dari 34 menteri Kabinet Indonesia Maju berkinerja sesuai harapan rakyat.

Keempat menteri dimaksud, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Sebagian besar kinerja pembantu Presiden Jokowi dianggap rendah. Itu tentu persepsi publik atau harapan pengusaha. Ke depan harus ada perbaikan,” kata Mulyadi dalam rilis survei Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi, Kamis, 23 Juli 2020.

Ditambahkan, tantangan pemerintah saat ini sangat berat. Di tengah ekses negatif pandemi covid-19 yang menyerang sektor kesehatan dan ekonomi, hanya empat dari 34 menteri yang dinilai sesuai harapan para pelaku usaha.

“Artinya Presiden butuh pembantu yang benar-benar canggih. Bukan hanya yang kerja as usual. Dalam situasi seperti ini, Pak Jokowi tidak bisa lagi bekerja yang biasa-biasa saja,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan dalam survei sebelumnya, 64,8 persen, atau suara mayoritas publik setuju Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

“Hanya 30,3 persen masyarakat yang tidak setuju Presiden melakukan reshuffle. Kemudian sebanyak 4,9 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” ungkap Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya secara virtual, Selasa (21/7/2020).

Survei Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi dilakukan pada 29 Juni – 11 Juli 2020. Populasi survei adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Sampel pada masing-masing sektor dan skala usaha dipilih secara acak dengan jumlah yang sama, yakni 140 pelaku usaha per sektor sehingga total sampel awal sebanyak 980 responden.

Namun, dalam prosesnya ada kebutuhan penambahan jumlah sampel (oversample) pada sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan, masing-masing menjadi 150 dan 350 pelaku usaha.

Sebulan Lebih Sejak Marah

Presiden Jokowi sendiri dengan nada marah mengemukakan ancaman perombakan kabinet alias memecat menteri yang tidak berkinerja baik. Pernyataan keras saat menyoroti kualitas kerja para menterinya disampaikan Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Namun, hingga sebulan lebih berlalu, Jokowi tak menunjukkan tanda-tanda bakal merombak susunan kabinetnya.

Padahal, pernyataan dan nada pidato Jokowi –seperti dalam video yang ditayangkan di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020)– tampak bakal segera mengganti menteri yang mengecewakan dirinya.

Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi. Ia tampak berang lantaran banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis!” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

“Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara,” ucap Presiden.

Jokowi melanjutkan, “Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah.” []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Demokrat: Pengusaha Tuntut ‘Reshuffle’, Cuma Empat Menteri Berkinerja Memuaskan appeared first on GOOD INDONESIA.

Seiring rencana penerapan kebiasaan baru di tengah pandemi covid-19 tanpa pembatasan sosial apapun –diistilahkan “new normal“, pemerintah menghentikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akses keluar masuk ke beberapa kota metropolitanpun dibuka.

“New normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan keilmuan dalam membuat kebijakan. Jangan pakai perasaan. Pemerintah daerah juga jangan sekadar ikut kebijakan (pusat),” tegas Netty, usai kunjungan resesnya di Cirebon, dalam keterangan pers tertulisnya kepada GOOD INDONESIA, Selasa, 9 Juni 2020.

Netty, yang juga ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, mengingatkan agar pemerintah tidak serampangan menerapkan new normal. Perlu perencanaan pentahapan yang terukur, kuantitatif maupun kualitatif. Program pemerintah pusat hingga daerah harus clear.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu lalu memaparkan beberapa data kasus paparan virus korona di Indonesia –yang menunjukkan pemerintah sama sekali belum mampu mengendalikan serangan covid-19.

Pada 6 Juni, misalnya, kasus baru positif covid-19 di seluruh Indonesia masih tinggi, 993. Urutan terbanyak di Jawa Timur (Jatim), DKI Jakarta, Papua. Jatim menyalip Jakarta yang sebelumnya di posisi teratas. Sementara kondisi Papua dimaksud mengejutkan.

Terakhir, pada 8 Juni, terdapat penambahan kasus 847. Turun, namun masih cukup tinggi. Total keseluruhan menjadi 32.033 kasus.

Penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 32 orang. Total nyawa yang melayang akibat covid-19 menjadi 1.883 –menuju angka 2.000.

[Baca juga: Rencana Sekolah Saat Pandemi, Netty: Pemerintah Gadai Nyawa Anak-anak]

Lima provinsi yang mengalami kenaikan cukup tinggi; Jatim, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Maluku.

“Badai pandemi masih mengintai kita. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?” tegas Netty.

Selamatkan Santri

Meninjau langsung kondisi terkini penanggulangan covid-19 di Kabupaten dan Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII itu mengungkapkan dirinya menemukan kasus bayi berusia 50 hari terkondirmasi positif covid-19.

Sang bayi terpapar virus korona saat dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan. Di tempat resepsi, mereka berinteraksi dengan saudara dari wilayah episenter covid-19. Kejadian ini dapat disimpulkan akibat PSBB dilonggarkan atau tidak diperpanjang.

Serupa, mencermati dapilnya yang memiliki banyak pondok pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mendorong Netty mengingatkan pemerintah dan manajemen lembaga pendidikan Islam tersebut agar tak memutuskan anak didik masuk.

“Jangan sampai santri menjadi korban akibat kelalaian pengambil keputusan. Kelalaian membuat kita kerja dua kali dan kembali ke kondisi awal pandemi,” papar Netty. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Netty: Hati-hati Euforia Menuju ‘New Normal’, Kebijakan masih Gegabah appeared first on GOOD INDONESIA.

Menurutnya, jika rencana itu dilaksanakan bakal menjadi pertaruhan besar bagi keselamatan generasi penerus bangsa di masa depan. Pemerintah tampaknya bersiap menggadai nyawa tunas putra-putri Indonesia.

“Hingga kini transmisi covid-19 belum terkendali, kasus baru masih terus terjadi, dan kurvanya belum melandai. Kami keberatan jika anak-anak seperti dijadikan kelinci percobaan untuk menguji kebijakan pemerintah,” tegas Netty dalam keterangan persnya yang diterima GOOD INDONESIA, Minggu, 31 Mei 2020.

Ditambahkan, atas nama kecintaan, kepedulian, dan keberpihakan terhadap masa depan generasi bangsa, rencana tersebut sepatutnya ditunda.

Netty, yang juga Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, mengingatkan bahwa penularan virus korona di kalangan anak-anak Indonesia tergolong cukup tinggi.

Rilis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 18 Mei 2020 menyebutkan tak kurang 584 anak dinyatakan positif cvid-19 dan 14 anak di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, jumlah anak yang meninggal dunia dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak PDP tersebut.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyampaikan bahwa hingga 28 Mei 2020, total anak-anak yang terpapar covid-19 mencapai lima persen dari total kasus yang dilaporkan ke pemerintah.

“Kasus kematian anak Indonesia karena covid-19 paling tinggi se-Asia. Jika tidak menyiapkan seluruh faktor pendukungnya maka sekolah dapat menjadi mata rantai baru penularan covid-19,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.

Menurut Netty lagi, banyak aspek yang perlu dicermati bila sekolah dibuka di tengah pandemi covid-19. Misalnya, cara anak berangkat ke sekolah, interaksi sesamanya dan para guru, faktor kebersihan sarana dan prasarana sekolah, rasio jumlah siswa per kelas.

Netty lalu meminta pemerintah belajar dari negara lain, seperti Perancis dan Korea Selatan. Ketika Perancis mulai membuka sekolah, ditemukan 70 kasus baru. Sementara di Korea Selatan terdapat 79 kasus baru.

“Apa kita ingin seperti itu juga? Janganlah coba-coba kebijakan yang pertaruhannya adalah nyawa,” tambahnya.

Sekolah Belum Siap

Selain itu, menurut Netty, berdasarkan laporan KPAI baru 18 persen sekolah yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Sementara 80 persen lainnya tidak siap.

“Kondisi tersebut membuktikan pembukaan sekolah saat ini berbahaya dan penuh pertaruhan. Wajar bila banyak orang tua khawatir jika pembukaan sekolah tetap dipaksakan,” tutur Netty. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Rencana Sekolah Saat Pandemi, Netty: Pemerintah Gadai Nyawa Anak-anak appeared first on GOOD INDONESIA.

Beberapa pekan terakhir, Kota Pahlawan menjadi episentrum penyebaran virus korona nomor satu di Indonesia. Kondisi ini sekaligus menjadi Jawa Timur (Jatim) menempati posisi tertinggi kasus positif covid-19 di Indonesia belakangan ini.

Pada saat yang sama, mencuat di tengah publik rivalitas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Tri Rismaharini. Persaingan politik ini berujung pada perseteruan terbuka keduanya dalam penanganan penularan virus korona yang semakin akut di Surabaya, khususnya.

“Sejarah perjuangan di Kota Pahlawan harus bisa dibumikan dalam kerja-kerja gotong-royong untuk menghadapi covid-19,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, Minggu, 31 Mei 2020.

Adi mengatakan perjalanan Surabaya hingga berusia 727 tahun –tepat pada 31 Mei– senantiasa menunjukkan semangat perjuangan. Tidak hanya pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun juga di era pembangunan sekarang.

Sosok Surabaya diwarnai peristiwa penting yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit, menjadi penanda keberanian arek-arek Suroboyo melawan kolonialisme.

Selain itu, Adi juga mencontohkan bagaimana Brigadir Jenderal Mallaby, komandan pasukan Sekutu yang dikirim ke Indonesia, bisa ditumbangkan dalam peristiwa 30 Oktober 1945 di Surabaya. Ini yang kemudian memicu pertempuran besar pada 10 November 1945 yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Pahlawan.

“Heroisme rakyat Surabaya sudah tak diragukan lagi. Berkali-kali peluru menyerbu, berkali-kali pula rakyat Surabaya tak kenal gentar sedikitpun. Berulang kali tantangan datang, berulang kali pula rakyat Surabaya bisa melewatinya,” tukas Adi, yang juga ketua DPRD Kota Surabaya.

Bahkan, kata dia, di Surabaya-lah nasionalisme Indonesia digerakkan. Tidak hanya itu, Presiden RI Soekarno dilahirkan pada 6 Juni 1901. Bung Karno menghabiskan masa mudanya dengan belajar di tempat tokoh Islam yang sangat tersohor saat itu, yakni Haji Oemar Said Tjokroaminoto di kawasan Peneleh, Surabaya.

Bung Karno terlibat dalam penggodokan pemikiran yang progresif bersama sejumlah tokoh bangsa lain yang juga belajar ke HOS Tjokroaminoto, pendiri Sarekat Islam.

Dengan semangat perjuangan dan penuh nilai-nilai kepahlawanan, lanjut Adi, Surabaya tumbuh menjadi kota yang terus berkembang serta menjunjung tinggi toleransi.

“Sejak era Wali Kota Surabaya Bambang D.H. hingga Tri Rismaharini, Surabaya terus bergeliat maju lewat kerja konkret yang sudah dirasakan masyarakat. Kita yakin Surabaya dan Indonesia bisa melewati pandemi covid-19 dengan baik,” paparnya. []GOOD INDONESIA-SJT

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post PDIP: Momentum HUT Surabaya Perekat Khofifah-Risma Lawan Covid-19 appeared first on GOOD INDONESIA.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi pencapaian produsen baja tersebut. Dia menyebutnya sebagai sebuah kemajuan menggembirakan.

“Sudah lama diketahui bahwa selain keputusan investasi bisnis yang salah beberapa tahun lalu, inefisiensi, dan bahkan mungkin penggarongan adalah penyakit yang paling akut. Pembukuan laba itu tentu wajib kita apresiasi,” kata Deddy dalam keterangan persnya, Jumat, 29 Mei 2020.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. berhasil meraih laba bersih sebesar 74,1 juta dolar AS pada kuartal I/2020. Emiten berkode KRAS ini mencatat laba pertama dalam delapan tahun terakhir.

Perbaikan kinerja diperoleh dari penurunan beban pokok pendapatan sebesar 39,8 persen dan biaya administrasi dan umum 41,5 persen.

Manajemen berhasil menekan biaya opex (operating expenses) induk sebesar 31 persen year on year (YoY). Optimalisasi tenaga kerja meningkat sebesar 43 persen. Perseroan juga mampu melakukan penghematan biaya sebesar 130 juta dolar AS pada kuartal I/2020.

Meski demikian, sela legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara itu, manajemen Krakatau Steel belum saatnya berpuas diri. Tantangan internal dan eksternal yang dihadapi masih cukup besar.

Deddy meminta manajemen Krakatau Steel dan Kementerian BUMN bekerja sama memanfaatkan momentum ini untuk melakukan restrukturisasi bisnis secara menyeluruh.

“Banyak anak perusahaan yang tidak sesuai core bisnis dan menjadi beban harus dilikuidasi atau dikerjasamakan untuk mengurangi beban dan memaksimalkan energi pada fokus bisnis Krakatau Steel. Perlu dikaji kembali semua strategi bisnis, kemitraan investasi dan value creation dari bisnis Krakatau Steel,” paparnya.

Deddy berharap Kementerian BUMN menerapkan model efisiensi Krakatau Steel ini di berbagai BUMN lain. Masalah semua BUMN hampir sama, inefisiensi bisnis yang akut dan fokus serta strategi bisnis yang tidak jelas.

“Saya yakin Pak Erick Tohir sebagai Menteri BUMN memahami dan sudah mulai mengerjakan ini. Saya berharap beliau memimpin restrukturisasi bisnis besar-besaran di BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, BUMN Karya dan Himbara secara profesional, market base dan bukan dengan PMN,” ujar Deddy.

Dengan demikian, menurut Deddy, PMN dapat difokuskan pada BUMN pangan seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero).

Selain kluster pangan, Kementerian BUMN harus memberikan perhatian kepada kluster industri strategis. Hal ini penting dalam rangka mengurangi impor di bidang-bidang strategis dan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

Pertama dalam Delapan Tahun

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berhasil meraih laba bersih sebesar 74,1 juta dolar AS atau sekitar Rp1,08 triliun (kurs Rp14.700 per dolar AS) pada triwulan I/2020. Capaian laba kali pertama dalam delapan tahun terakhir.

Perbaikan kinerja terutama disebabkan penurunan beban pokok pendapatan sebesar 39,8 persen dan penurunan biaya administrasi dan umum 41,5 persen.

Perseroan telah melakukan beberapa langkah perbaikan bisnis sejak 2019. Hasilnya mulai terlihat pada triwulan I/2020. Perbaikan kinerja, antara lain melalui program restrukturisasi dan transformasi. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Komisi VI DPR Apresiasi Krakatau Steel Akhirnya Bukukan Laba appeared first on GOOD INDONESIA.

Di jagad media sosial, sikap frustrasi diaktualisasikan melalui video dan tanda pagar (tagar) “Indonesia Terserah”. Tagar ini dilatarbelakangi pandangan bahwa pemerintah plin-plan dalam penanggulangan pandemi covid-19.

Menanggapi sikap masyarakat itu, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani menyatakan video dan tagar “Indonesia Terserah” –terlebih yang ditunjukkan tenaga medis dan kesehatan– merupakan simbol sindiran.

Publik tidak menerima inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam melawan penyebaran virus korona. Contoh kasus paling aktual, yakni kebijakan yang justru menggiring masyarakat berkerumun di sejumlah lokasi.

“Tagar ‘Indonesia Terserah’ mencuat karena pemerintah plin-plan soal PSBB. Masyarakat dipaksa bersikap masa bodoh dengan covid-19,” kata Netty seusai webinar yang diselenggarakan Kantor Cabang Bea Cukai Cirebon, Selasa, 19 Mei 2020.

Penilaian plin-plan itu, misalnya, saat masyarakat biasa dipaksa di rumah saja, pemerintah justru kembali membuka penerbangan dan moda transportasi darat. Juga membuka pusat perbelanjaan modern, seperti mal, namun menutup ketat pasar-pasar tradisional.

Menurut Netty, walaupun disebut-sebut ada persyaratan ketat bagi warga yang hendak bepergian, masyarakat bertanya-tanya soal peraturan mana yang sesungguhnya benar. Tinggal di rumah saja agar tidak tertular virus korona atau boleh-boleh berkeliaran.

“Masyarakat bingung, mana yang benar, karena plin-plannya pemerintah soal aturan PSBB,” tambahnya.

Kerumunan warga tanpa penerapan protokol covid-19 beberapa hari terakhir terjadi di MCD Sarinah-Jakarta, terminal-terminal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan semacamnya di kota-kota metropolitan lainnya.

“Sikap tidak tegas pemerintah pusat juga mulai diikuti pemerintah daerah. Kota Bekasi, misalnya, mulai merancang wilayah zona hijau. Masjid dibolehkan menyelenggarakan salat ied. Kebijakan ini tentu tidak mampu melarang masyarakat dari zona merah berbondong-bondong mendatangi masjid di zona hijau,” pendapat Netty, yang juga Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.

DPR, menurut Netty, berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan strategi penanggulangan pandemi covid-19. Terlebih kasus penularan virus korona masih tinggi hingga hari ini.

“Saya makin prihatin jika tagar ‘Indonesia Terserah’ menjadi sikap para tenaga kesehatan umumnya, sehingga tidak lagi mau menangani pasien. Mereka sudah berjibaku berada di garis depan dengan mengorbankan diri mereka, tetapi pemerintah justru plin-plan. Akhirnya masyarakat pun bersikap tidak peduli,” tutur Netty lagi.

Sisi lain, wakil rakyat asal daerah pemilihan Jawa Barat itu mengimbau masyarakat agar tetap berdisiplin tinggi tetap di rumah saja dan menjaga jarak (physical distancing).

Netty memahami masyarakat sudah lelah dan menghadapi masalah ekonomi berat, namun pengorbanan ini merupakan jalan memutus rantai penularan virus korona. []GOOD INDONESIA-SSH

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post ‘Indonesia Terserah’: Sikap Masa Bodoh akibat Inkonsistensi Pemerintah Pusat appeared first on GOOD INDONESIA.

“Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu menyakiti hati rakyat. Pemerintah sungguh mempermainkan hati rakyat,” kata Netty kepada jurnalis usai memberikan bantuan pada warga terdampak pandemi covid-19 di Kelurahan Kecapi, Harja Mukti, Kota Cirebon, Minggu, 17 Mei 2020.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2012, iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 ditetapkan sebesar Rp42.000.

Sebelumnya, iuran berdasar Perpres Nomor 75/2019 sebesar Rp 160.000 (kelas 1), Rp 110.000 (kelas 2), dan Rp 51.000 (kelas 3). Perpres ini beberapa waktu lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) setelah digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Alih-alih mematuhi keputusan MA, Presiden justru menerbitkan keputusan iuran BPJS Kesehatan yang besarannya di atas perpres yang dibatalkan tersebut.

Netty memberi penilaian dimaksud karena kebijakan itu dikeluarkan saat perekonomian rakyat semakin terpuruk dihantam badai covid-19.

“Kebijakan itu sungguh aneh, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman penularan virus korona, pemerintah justru menaikkan kewajiban iuran,” tukas Netty, yang juga Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.

Menurut Netty, saat seperti ini pemerintah seharusnya melonggarkan segala bentuk tanggungan masyarakat, bukan justru tambah membebani.

“Dalam keadaan seperti sekarang, negara lain memberi subsidi rakyatnya. Inggris, misalnya, melakukan apapun untuk menyubsidi NHS (National Health Services). Pemerintah kita malah menambah beban rakyat. Karenanya saya bilang, negara kita memang aneh,” papar Netty.

Padahal, dia menambahkan pemerintah selama ini memiliki uang guna memberikan stimulus kepada korporasi besar. Tidak hanya itu, pemerintah juga sanggup membiayai program Program Kartu Prakerja yang sebenarnya memperkaya korporasi tertentu.

Netty merinci menaikkan besaran iuran belum tentu bisa mengurangi defisit BPJS. Bahkan bila tidak cermat bakal memperlebar karena peserta akan ramai-ramai pindah kelas, dari 1 dan 2 ke kelas 3. Peserta juga bakal mangkir membayar iuran.

“Bahkan dapat menjadi pemicu sikap pembangkangan massal karena rakyat ditekan dalam kehidupan yang makin sulit hari demi hari,” ujar Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post BPJS Naik Saat Pandemi Covid-19, Netty: Jokowi Sakiti Hati Rakyat appeared first on GOOD INDONESIA.

Kasus terbaru dimaksud, menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, keluarnya izin pengoperasian kembali semua moda transportasi antardaerah di seluruh wilayah tanah air atau relaksasi transportasi, mulai 7 Mei lalu.

Hal itu berdasar turunan Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Keputusan Menhub menimbulkan kebingungan masyarakat, boleh atau tidaknya ke luar daerah. Sebelumnya semua akses transportasi dari Jakarta dan kota besar lainnya ditutup. Dilakukan pemeriksaan kendaraan di tol dan di perbatasan kota. Sekarang dibolehkan, padahal PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih berlanjut. Jadi mana yang benar?” tegas Netty kepada GOOD INDONESIA, Selasa, 12 Mei 2020.

Ia merinci kebingungan masyarakat memunculkan pertanyaan besar; apakah pemerintah pusat benar-benar ingin memutus rantai penularan virus korona –penyebab covid-19? Atau lebih mementingkan kepentingan “kelompok pebisnis tertentu” daripada nyawa manusia –meskipun disebutkan adanya ketentuan protokol covid-19 dalam perjalanan dimaksud?

Tampak jelas, menurut legislator berlatar belakang bergelar doktor Ilmu Pemerintahan tersebut, kebijakan pemerintah pusat itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalangan pengusaha dan pemerintahan boleh melakukan perjalanan, sedangkan warga biasa tetap dilarang.

“Masyarakat dilarang mudik, padahal ada di antara mereka yang sudah kehilangan pekerjaan di kota. Sementara pejabat dan pebisnis dengan alasan tertentu diperbolehkan,” tutur Netty, dan mengingatkan pembawa virus korona awal masuk Indonesia bukanlah warga biasa, melainkan termasuk kelompok “pengusaha”.

Menurut politikus PKS itu, pemerintah seharusnya tegas menutup pergerakan manusia guna percepatan penanggulangan penularan virus korona. Dengan demikian perang terhadap covid-19 bisa segera tuntas, sehingga recovery kehidupan masyarakat –termasuk aspek ekonomi– lebih cepat terwujud.

Kebijakan longgar, kata Netty lagi, menyebabkan perang melawan covid-19 semakin lama dan memakan korban bertambah banyak. Otomatis pula proses recovery kehidupan warga semakin panjang.

Ditambahkan, kebijakan pemerintah pusat tersebut jelas sebuah ironi di tengah belum adanya tanda-tanda penyebaran virus korona tertangani. “Bahkan kasusnya secara akumulatif nasional masih terus meningkat,” ujarnya.

Alih-alih mengatur relaksasi transportasi, Netty menyarankan pemerintah agar lebih baik fokus pada penanganan distribusi bahan pangan dari pusat atau sumbernya ke daerah atau masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai terjadi kelangkaan akibat distribusi yang kurang lancar. Sebentar lagi Idul Fitri. Kebutuhan akan bahan pokok cenderung meningkat. Jangan sampai masyarakat sudah dibatasi pergerakannya, harus pula mengalami kesulitan bahan pangan,” tandas legislator Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Relaksasi Transportasi: Abaikan Rantai Penularan demi Kepentingan Pebisnis? appeared first on GOOD INDONESIA.

“Fraksi PKS menolak tegas Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” kata Netty, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dalam keterangan persnya, Rabu, 6 Mei 2020.

Karena itu, pemerintah harus mengganti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Perppu yang baru. Hal ini bertujuan agar tidak ada lembaga, orang, atau pejabat yang kebal hukum.

Netty mengungkapkan, misalnya, Pasal 27 Ayat 2 dan 3 yang menyebutkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) –dalam hal ini Menteri Keuangan dan pegawainya, sekretariat KSSK dan anggotanya, termasuk Bank Indonesia (BI), OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)– tidak bisa dijerat hukum dalam melaksanakan Perppu.

“Ini menunjukkan pemerintah sedang mempersiapkan upaya abuse of power, melindungi diri bila terjadi kebijakan yang merugikan keuangan negara. Hal ini jelas potensi melanggar konstitusi dan moral hazard, serta adverse selection,” tandas Netty.

Pemerintah sudah mengumumkan pandemi covid-19 sebagai bencana kesehatan masyarakat. Dengan anggaran yang besar, prioritas yang digunakan pemerintah seharusnya menyelamatkan manusia dan kesehatan.

“Insentif pemerintah terhadap kesehatan dan jaminan sosial sangat mendesak dan harus lebih besar daripada program pemulihan ekonomi. Saving human lives first, than the economy,” tandas Netty.

Kenyataannya, ungkapnya lagi, pemerintah tidak menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Di lapangan ditemukan banyak masalah, seperti perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), ketidakjelasan kebijakan tes, APD (Alat Pelindung Diri) dalam negeri tidak terserap, distribusi APD, dan alat kesehatan terhambat hingga pencairan dana yang lambat ke daerah.

Selain itu, kebijakan anggaran penanganan covid-19 tidak memprioritaskan sektor UMKM. Pemerintah justru lebih berfokus pada insentif kepada dunia industri atau pengusaha besar.

UMKM termasuk sektor paling terdampak covid-19. Padahal UMKM memberi kontribusi ekonomi yang besar saat normal. Sektor ini menyerap hingga sekitar 90 persen total tenaga kerja, hingga menyumbang 60,34 persen total PDB nasional.

“Kami mendesak pemerintah berubah, harus lebih berpihak kepada UMKM,” tegas Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Fraksi PKS Tolak Perppu 1, Tetapkan Pejabat Pemerintah Kebal Hukum appeared first on GOOD INDONESIA.

Selain meninggalkan PAN sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2020-2025, Hanafi menanggalkan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Dalam suratnya, Hanafi mengatakan PAN hari ini tak lagi menegakkan prinsip keadilan. PAN lebih condong memperjuangkan kepentingan penguasa. Sepatutnya, katanya, pasca Kongres V PAN di Kendari yang berlangsung panas, PAN seharusnya bertaubat.

Kongres V mengukuhkan Zulkifli Hasan kembali memimpin PAN. Dia ketua umum DPP PAN pertama yang menjabat dua periode.

“Saya menilai PAN melewatkan momentum memperbaiki diri agar lebih bijaksana dalam berorganisasi dan bersikap,” ujar Hanafi dalam suratnya.

Menurutnya, kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan, sekalipun didahului kritik-kritik, bukanlah sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan yang menaruh harapan PAN menjadi antitesis pemegang kekuasaan.

“Hanya ridha Allah yang saya tuju. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan saya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya dan kita semua,” sebut Hanafi.

Politikus PAN Muhammad Asri Anas mengonfirmasi surat yang beredar di kalangan pers benar berasal dari Hanafi. Dia menulisnya sendiri.

“Saya sudah konfirmasi sama Hanafi. Benar beliau mundur, seperti di surat,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Barat itu.

Asri menambahkan ia pun mengikuti jejak Hanafi, mundur dari kepengurusan PAN pada hari yang sama.

Diutarakan pula bahwa Amien Rais meminta sejumlah kader PAN menggelar rapat lewat video conference pada hari ini.

Dua pengurus DPP PAN Saleh Partaonan Daulay dan Yahdil Harahap mengaku belum mengetahui pengunduran diri Hanafi. Saleh meminta agar informasi dimaksud dicek langsung ke Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno.

“Tolong dicek ke Ketum atau Sekjen, ya. Saya belum dapat info,” kata Saleh.

Rakernas Bahas Perppu

DPP PAN hari ini tengah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I secara daring (online). Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menyatakan forum rakernas membahas pelbagai soal nasional yang strategis.

Hal itu di antaranya terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. []GOOD INDONESIA-RMK

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Hanafi Rais Undur Diri, Nilai PAN Cuma Perjuangkan Kepentingan Penguasa appeared first on GOOD INDONESIA.

Tidak mudik sementara waktu sebagai upaya menghindari anggota keluarga tercinta di kampung halaman terhindar dari paparan virus penyebab covid-19. Terlebih Jabodetabek dan beberapa kota metropolitan lain merupakan zona merah penyebaran virus korona.

Data resmi pemerintah per Minggu (26/4/2020), kasus positif covid-19 di Indonesia mencapai 8.882. Sebanyak 1.107 di antaranya dinyatakan sembuh dan 743 meninggal dunia. Terdapat peningkatan 275 kasus positif, 65 sembuh, dan 23 meninggal dunia dibanding sehari sebelumnya.

Pemerintah sendiri, pada pekan ini, telah resmi melarang warga mudik lebaran. Petugas berwajib dari berbagai unsur, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai menghalau para pemudik yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah ini.

“Perantau asal Sunda atau Jawa Barat, khususnya Cirebon dan Indramayu, yang tersebar di zona merah covid-19 Jabodetabek dan kota besar lainnya untuk tidak mudik lebaran. Kalau Saudara-saudaraku sekalian cinta pada keluarga di rumah, pulangnya nanti setelah kondisi aman,” kata Netty saat menjadi narasumber Diskusi Webiner bertajuk Pemberdayaan Perempuan di Masa Pandemi yang digelar PAHAM Indonesia, Minggu, 26 April 2020.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan khusus perantau asal Cirebon dan Indramayu di Jabodetabek mengisi sektor formal dan informal, antara lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jasa, kuliner, dan industri.

Kemudahan akses transportasi darat melalui tol Cipali menyebabkan mobilitas penduduk tinggi. Selama ini, warga demikian mudah keluar-masuk antara Cirebon-Indramayu dengan Jabodetabek, khususnya.

Pemerintah Cirebon, menurut Netty yang juga anggota Komisi IX DPR RI, melaporkan sampai saat ini lebih 35 ribu perantau yang kembali ke kampung halaman, sebelum pemerintah pusat benar-benar melarang aktivitas mudik.

“Bayangkan, jika sebagian jumlah sebanyak itu berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan) menjadi carrier atau naik status menjadi PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Hal ini sungguh berbahaya dan patut menjadi perhatian bersama,” tutur Netty seraya menyatakan penyesalannya karena ketidaktegasan pemerintah pusat mencegah keluarnya warga di zona merah penularan virus korona ke kampung halaman.

[Baca juga: UPDATE Harian Kasus Covid-19 Versi Resmi Pemerintah]

Data terbaru tercatat per 23 April, di Kota Cirebon terdapat 316 ODP, delapan PDP, empat positif, dengan satu orang meninggal dunia. Kabupaten Cirebon ODP 157 dengan tiga meninggal dunia, PDP 42 dengan delapan meninggal dunia, positif enam dengan dua meninggal dunia. Sedangkan di Kabupaten Indramayu terdapat 637 ODP, 71 PDP dengan 21 meninggal dunia negatif, positif dua.

Mencermati grafik kasus covid-19 yang makin meningkat tersebut, Netty juga meminta masyarakat jujur saat berhadapan dengan petugas kesehatan. Tujuannya agar turut membantu usaha menyelesaikan masalah pandemi cocid-19.

“Sampaikan apa adanya, jangan menutupi kebenaran. Kita belajar dari kasus diisolasinya 21 tenaga kesehatan RS Ciremai akibat pasien dan keluarga pasien yang tidak jujur saat berobat akibat sesak nafas setelah sebelumnya kontak fisik dengan mayat pasien positif covid-19,” ungkap wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Barat itu.

Politikus bergelar doktor Ilmu Pemerintah tersebut juga mengingatkan Cirebon dan Indramayu memiliki kerentanan yang dapat memperparah paparan virus korona di sana.

Daerah ini memiliki cukup banyak penduduk berusia lanjut, kesadaran minim warga akan pentingnya kebersihan, kesehatan dan sanitasi lingkungan masih harus ditingkatkan. Cirebon pun termasuk wilayah dengan tingkat penyebaran penyakit TBC dan DBD cukup tinggi.

“Kondisi faktual itu menjadi faktor yang dapat memicu penyebaran covid-19 semakin ganas jika warga Cirebon, khususnya, masih saja mudik,” tegas Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Netty Imbau Warga Sunda Tidak Mudik Jika Cinta Keluarga appeared first on GOOD INDONESIA.

Usulan itu diutarakan pasca Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sikapnya atas RUU Ciptaker pada Jumat (24/4/2020). Presiden meminta DPR RI menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut.

Penundaan dimaksudkan agar pemerintah bisa mendalami pasai-pasal terkait, antara lain dengan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan tiga serikat pekerja di Istana.

Sikap pemerintah dimaksud sejalan pernyataan Ketua DPR RI sehari sebelumnya, yang meminta Badan Legislasi menunda pembahasan klaster yang dimaksud sampai pandemi covid-19 berakhir.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan usulan pihaknya tersebut sebagai respons atas pernyataan Presiden RI dan Ketua DPR RI. “Fraksi Partai Nasdem mengapresiasinya,” kata Ali melalui rilis persnya yang diterima GOOD INDONESIA, Sabtu, 25 April 2020.

Dijabarkan, terhadap kedua pernyataan dimaksud, Nasdem berpendapat adanya potensi resistensi kalangan pekerja terhadap RUU Ciptaker. Mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker akan lebih konklusif. Klaster ini tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin memangkas tumpangtindih regulasi dan menyederhanakan peraturan.

“Klaster ini juga membuat proses pembahasan salah satu omnibus law ini menjadi tidak kondusif bagi tercapainya maksud utama pembentukan RUU, yakni debirokratisasi perizinan dan keleluasaan berinvestasi,” tukas Ali.

Kerap disampaikan, menurut Ali lagi, Fraksi Partai Nasdem memandang lebih tepat jika klaster ketenagakerjaan dibahas terpisah di kanal yang lebih relevan terkait ketenagakerjaan. Meski ada keterkaitan antara soal ketenagakerjaan dengan RUU Ciptaker, namun pembahasannya akan melenceng dan tidak fokus pada tujuan utama dicetuskannya RUU tersebut.

[Baca juga: Guru Besar ITS Pertanyakan Tata Kelola Migas Diserahkan ke BUMN Khusus]

Ditambahkan, Fraksi Partai Nasdem tetap berpandangan bahwa semangat RUU Ciptaker relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini. Terdapat tiga faktor yang menjadi alasannya.

Pertama, alam birokrasi yang ruwet sekaligus kerap menjadi parasit, dan tumpang tindihnya regulasi. Kedua, krisis ekonomi global sudah di depan mata. Ketiga, kesiapan lapangan kerja terkait bonus demografi yang sudah mulai kita rasakan mulai 2020 ini, yang puncaknya pada 2030-2040.

“Oleh karena itu, Fraksi Partai Nasdem membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kalangan, utamanya kalangan serikat pekerja, memberikan pandangan, diskursus, kontradiskursus, dan berbagai masukan lainnya dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut,” urai Ali. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Nasdem Dukung Usul Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Ciptaker appeared first on GOOD INDONESIA.

JK baru-baru ini melontarkan kritik kerasnya atas upaya pemerintah penghambat penularan virus korona, khususnya kebijakan melarang warga mudik ke kampung halaman.

Wakil Presiden pada era pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai pemerintah bertindak lamban dan tidak konsisten.

Menurut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Barat tersebut, penilaian JK itu sesuai fakta di lapangan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak hanya membuat bingung masyarakat, namun sebagian unsur pemerintahan di daerah juga gagap bertindak.

“Saya sependapat bahwa pemerintah sebagai institusi jangan bertindak tidak konsisten. Dari perintah larangan mudik hingga tetap boleh mudik, ini menimbulkan pertanyaan saya dan masyarakat lainnya, padahal kita tahu, penyebaran paparan virus korona semakin parah akibat ketidakjelasan aturan tentang mobilisasi manusia. Terutama dari episentrum covid-19 (Jabodetabek),” papar Netty kepada GOOD INDONESIA, Kamis, 23 April 2020.

Perhitungan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), lanjut Netty, setidaknya 900 ribu orang sudah curi start mudik. Akhirnya pemerintah daerah diberikan beban tambahan untuk menghalau dan memantau para pemudik yang mungkin tidak sakit atau tidak (OTG), tetapi mereka sangat berpotensi menjadi carrier yang menularkan virus kepada warga di kampung halaman.

“Saya berharap pemerintah menjelang Ramahan dan Idul Fitri mengeluarkan instruksi tegas jangan mudik bagi warga di Jabodebek dan kota zona merah lainnya tanpa terkecuali,” tegas Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

Pemerintah, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, sejauh ini baru menginstruksikan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pegawai BUMN tidak boleh mudik. Sementara yang berpotensi menjadi korban covid-19 tidak pandang status pekerjaannya, siapapun bisa membawa dan menjadi pengidap covid-19.

“Bagi yang sudah di kampung halaman, pemerintah harus berkoordinasi sampai tingkat desa untuk membuat tempat karantina mandiri bersama selama 14 hari bagi perantau yang pulang. Biayanya dari dana desa dan gotong royong masyarakat. Saya yakin pasti dapat dilakukan,” tutut Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post JK Kritik Pusat Tidak Konsisten Tangani Covid-19, Netty: Sesuai Fakta appeared first on GOOD INDONESIA.

“Mengapa setelah keadaan makin parah, baru pemerintah seperti tergopoh-gopoh membuat rancangan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum karantina wilayah,” kata Netty di Kota Bandung, Minggu, 29 Maret 2020.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu berpendapat undang-undang tentang karantina kesehatan berlaku sejak 2018. Sayangnya pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) implementasinya.

“Sejak awal wabah ini muncul di Wuhan dan kemudian mengakibatkan pemulangan WNI dari sana, saya sudah mengingatkan pemerintah terkait penyiapan instrumen hukum yang diperlukan saat harus memberlakukan karantina wilayah. Langkah antisipasi ini seharusnya sudah dilakukan jauh hari,” Netty menyesalkan kelambanan pemerintah pusat.

Netty lalu mendesak pemerintah pusat segera bertindak cepat, tegas, dan tepat guna melindungi nyawa rakyat. Hidup merupakan hak asasi tertinggi warga negara, jangan digadai.

“Jangan benturkan nasib rakyat dengan hukum atau konstitusi. Harus ada keberanian melakukan upaya terobosan di tengah situasi darurat,” tandasnya.

Netty juga menyarankan agar Presiden RI memberikan izin dan dukungan pada kepala daerah yang bersiap melakukan karantina wilayah. Wilayah zona merah yang rawan dan mobilitas manusianya tinggi, seperti Jakarta dan lainnya sebagai epicenter penyebaran virus korona agar segera menerapkan karantina wilayah.

Menurut Netty, karantina wilayah merupakan solusi terbaik menghadapi situasi dan kondisi atas serangan covid-19 belakangan ini.

Pertama, karantina wilayah meminimalkan persebaran virus korona. Kedua, membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat keluar-masuk tanpa mengetahui statusnya, apakah mereka ODP (Orang Dalam Pemantauan) atau PDP (Pasien Dalam Pemantauan).

Ketiga, mengurangi imported case ke daerah. Keempat, mempermudah pendataan (tracking) atau kategorisasi kesehatan masyarakat. Kelima, mempercepat proses penanganan covid-19.

Ditambahkan, proses pemberlakuan karantina wilayah dilakukan melalui koordinasi sebaik mungkin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan unsur masyarakat.

“Pemerintah daerah, misalnya, sebelum meminta izin karantina wilayah, harus sudah mempertimbangkan secara matang terkait faktor epidemiologis, ancaman, dukungan sumber daya, teknis operasional, dampak ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Semua ini harus clear, jika tidak bisa berantakan,” papar politikus PKS daerah pemilihan (dapil) Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini.

Netty merinci pemerintah pusat dan daerah untuk: (1) menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama karantina sebagaimana diatur UU Kekarantinaan Kesehatan; (2) memastikan distribusi logistik dan pangan aman di seluruh wilayah Indonesia, baik yang terdampak covid19 ataupun tidak; (3) memastikan kesiapan tenaga kesehatan di daerah sebab sebaran kasus sudah benar-benar masif; (4) negara memastikan keamanan dan keselamatan jiwa dan raga masyarakat.

Selain itu, dia mengimbau masyarakat mematuhi semua aturan karantina wilayah saat diberlakukan.

“Masyarakat harus patuh untuk tidak keluar masuk wilayah. Jika melanggar maka ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan ini,” ujar Netty. []GOOD INDONESIA-BIH

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post DPR: Segera Berlakukan Karantina Wilayah, Jangan Gadai Nyawa Warga appeared first on GOOD INDONESIA.

Buku protap dimaksud diperoleh DPR RI setelah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak –termasuk pemerintah Cina– sehubungan pandemi covid-19, yang kini telah menelan korban lebih 4.600 jiwa di seluruh dunia.

“Panduan protap berupa detail pencegahan, pemantauan, diagnosis, dan manajemen penanganan merebaknya virus korona. Buku ini diterbitkan oleh otoritas kesehatan Republik Rakyat Cina.” kata Sufmi kepada GOOD INDONESIA di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020.

Pandemi covid-19 berawal dari Cina, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Warga Cina tercatat paling banyak terpapar virus korona. Begitu pula total korban jiwa akibat penyakit covid-19, yang disebabkan virus korona.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menambahkan buku dimaksud juga berisi informasi bahan farmasi dan herbal untuk pengobatan penderita covid-19.

Bahan obat tersebut, menurut Sufmi, terdapat pada bahan herbal yang banyak terdapat di Indonesia.

“Semoga buku panduan protap penanganan korona ini membantu Pemerintah RI dalam pencegahan, penyebaran, dan penanggulangan virus korona,” tuturnya.

Sufmi menegaskan isi buku memandu instansi dan pihak terkait “cepat deteksi, cepat lapor, cepat diagnosis, cepat karantina, cepat diobati, menurunkan penyebaran epidemi, menurunkan tingkat kematian dan derajat sakit, meningkatkan gaya hidup sehat, dan menjaga stabilitas sosial”.

“Buku ini akan diserahkan dalam waktu dekat kepada Menteri Kesehatan RI melalui anggota komisi IX DPR RI,” ungkap Sufmi. []GOOD INDONESIA-HDN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post DPR Serahkan Buku Protap Penanganan Kasus Korona kepada Menkes appeared first on GOOD INDONESIA.

Kesembilan kabupaten tersebut, yakni tiga di Pulau Flores, dua di Pulau Sumba, tiga di Pulau Timor, dan di Sabu Raijua.

Tepatnya Manggarai, Manggarai Barat, dan Ngada (Pulau Flores), Sumba Timur, Sumba Barat (Pulau Sumba), Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor, dan Sabu Raijua.

Siapa saja sosok bakal calon dan calon bupati-wakil bupati yang bakal berebut simpati rakyat? Berikut data yang dihimpun GOOD INDONESIA.

Bakal Calon Nasdem

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nusa Tenggara Timur telah menetapkan bakal calon kepala daerah di enam kabupaten untuk bertarung dalam Pilkada serentak 2020 di daerahnya.

Enam bakal calon yang ditetapkan, yakni pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Stefanus Bria Seran-Wondelinus Taolin di Kabupaten Malaka. Pasangan Christofer-Dadiv Melo Wadu di Kabupaten Sumba Timur.

Kemudian pasangan Niga Dapawole-Oris Pandango di Kabupaten Sumba Barat, pasangan Deno Kamelus-Viktor Madur di Kabupaten Manggarai.

Pasangan Edistasius Endi-Yulianus Weng di Kabupaten Manggarai Barat dan Nikodemus Rihi Heke-Yohanis Uly Kale di Kabupaten Sabu Raijua.

Pasangan bakal calon yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem untuk ditetapkan sebagai calon resmi.

Bakal calon kepala daerah di tiga kabupaten lain, masing-masing TTU, Belu, dan Ngada belum ditetapkan karena masih dalam proses.

Bakal Calon Perseorangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT telah menerima tiga paket bakal calon perseorangan berdasar syarat dukungan yang diterimanya.

Tiga pasangan bakal calon perseorangan itu, yakni satu pasangan bakal calon menyerahkan syarat dukungan di Pilkada Manggarai Barat, dan dua lainnya di Pilkada Kabupaten Ngada.

Untuk Pilkada Manggarai Barat, pasangan bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan adalah Fidelis Pranda-Belasius Jeramun (Praja). Pasangan ini menyerahkan bukti dukungan berupa fotokopi KTP sebanyak 20.236. Minimalnya 16.788 dukungan.

Di Ngada, pasangan Dorothea Dhone-Arnoldus Keli Nani dan Fridus Muga-Herman Say menyetorkan syarat dukungan ke KPU setempat.

Bakal Calon Perindo di Sumba Timur

Partai Perindo memberikan surat rekomendasi bagi pasangan Matius Kitu-Embu Hapu Mbeju maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur.

Matius berlatar belakang dokter bedah selama 20 tahun.

Paket AG di Manggarai Barat

Salah satu pasangan bakal calon bupati-wakil bupati di Manggarai Barat adalah Adrianus Garu-Anggalinus Gapul (AG). Walaupun belum memastikan partai pengusungnya, AG menyatakan kesiapannya memanaskan kontestasi Pilkada 2020 Manggarai Barat.

Andre menawarkan sembilan program kerja AG. Di antaranya, tunjangan perbaikan penghasilan/kinerja bagi ASN sebesar lima kali tunjangan penghasilan sebelumnya. Termasuk di antaranya guru, tenaga medis, PPL, dan kenaikan gaji kepala desa beserta staf satu kali gaji.

Juga, penataan Kota Labuan Bajo menuju kota internasional. Penguatan infrastruktur dasar jalan air bersih irigasi dan perumahan bagi keluarga tidak mampu. Pembangunan rumah adat dan rumah ibadah bersumber dari APBD secara bertahap. Penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, perindagkop-UKM (perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM).

Bakal Calon PKB Manggarai

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Manggarai menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) di aula Efata Ruteng, Sabtu (18/01/2020).

Acara mukercab diisi pemaparan bakal calon bupati-wakil bupati yang sudah mendaftar di DPC PKB Manggarai.

Desk Pilkada PKB Manggarai menyebut terdapat enam bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran. Namun hanya lima yang mengembalikan formulir pendaftaran. Mereka adalah pasangan Ganggut Agustinus-Herybertus Nabit dan tiga bakal calon Wakil bupati, yakni Adrianus Suardi, Mantovany Tapung, dan Heribertus Ngabut.

Bakal calon bupati Viktor Selamet mengambil formulir pendaftaran, tetapi tidak jadi mendaftarkan diri.

Calon Golkar di Empat Kabupaten

Partai Golkar NTT telah menetapkan bakal calon bupati-wakil bupati untuk empat di antara sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada di NTT tahun ini.

Keempat kabupaten, yakni Malaka, Ngada, Sumba Barat, dan Sumba Timur.

Para kandidat masing-masing Stef Bria Seran-Wandelinus Taolin (Malaka), Andreas Paru-Raymundus Bena (Ngada), Umbu Lili Pekuwali-Yohanes Hiwa Wunu (Sumba Timur), dan Daniel Bili-Timotius Rangga (Sumba Barat).

Golkar bisa mengusung pasangan kontestan di dua kabupaten, yaitu Malaka dan Sumba Timur.

Marthen-Agustinus di Sumba Barat

Di Sumba Barat, pasangan Marthen Ngailu Toni-Agustinus Bora yakin memperoleh surat keputusan (SK) partai politik (parpol) guna bertarung pada pilkada tahun ini. Namun, Marten yang kini menjabat wakil bupati Sumba Barat belum memastikan parpol yang memberinya SK. []GOOD INDONESIA-TON

[Update: 18/03/2020, pukul 12.48 WIB]

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[Butuh jasa strategi komunikasi media? Konsultasi GOOD COMMUNICATION: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Pasangan Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Pilkada 2020 se-NTT appeared first on GOOD INDONESIA.

Surat mosi dikirim ke Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta tertanggal 30 Januari 2020.

Dalam surat yang ditandatangani 12 pengurus DPC tersebut, yang fotokopinya diterima GOOD INDONESIA, Kamis, 13 Februari 2020, dijelaskan beberapa ketimpangan kepemimpinan Fabianus yang dinilai melanggar peraturan partai. Ketimpangan meliputi aspek keorganisasian dan keuangan. Dia dinilai bobrok.

Ketidakbecusan aspek keorganisasian, antara lain, 21 pengurus DPC Hanura Sikka tidak pernah dilantik. Surat keputusan (SK) pengurus tidak pernah diberikan kepada para pengurus. Fabianus juga dinilai gagal membentuk kepengurusan 21 Pengurus Anak Cabang (PAC) dan 160 tingkat ranting.

Ketua DPC Hanura Sikka pun bertindak sepihak dan melampaui kewenangannya memberhentikan 10 orang badan pengurus harian DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka tanpa dasar yang jelas. Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Hanura Sikka 2020, Fabianus secara sepihak menunjuk beberapa “PAC” mendukung pencalonannya sebagai Ketua DPC untuk periode berikutnya, tanpa mencabut SK Kepengurusan PAC yang diganti.

Soal yang tak kalah parahnya, masih dalam surat mosi tidak percaya, disebutkan sang ketua mengambil alih urusan keuangan yang seharusnya ditangani bendahara DPC.

“Dana kontribusi anggota DPRD Fraksi Partai Hanura Sikka periode 2014-2019 yang seyogyanya untuk operasional partai, tidak pernah disetor melalui bendahara dan tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya,” papar pengurus DPC dalam surat mosinya.

Ditambahkan, kontribusi pembekalan calon legislator (caleg) periode 2019-2024 dari enam kabupaten juga tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Fabianus.

Atas berbagai kebobrokan dimaksud, segenap pengurus DPC Hanura Sikka meminta DPP Hanura memberhentikan Ketua DPC Hanura Sikka Fabinus Boli. Selanjutnya, menunjuk pelaksana tugas (plt.) Ketua DPC Hanura Sikka sambil menunggu muscab dan audit keuangan internal.

DPP Hanura Perlu Tegas

Menanggapi gejolak DPC Hanura Sikka tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik (L-API) Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan DPP Hanura harus segara mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kegaduhan di internal partai.

Kegaduhan, kata pengamat politik kelahiran NTT itu, dapat merusak upaya konsolidasi partai. Sementara pengurus DPP Hanura kini mengusung semangat kebangkitan yang tercermin dari tagline “From Zero to Hero“.

“Kalau ketimpangan benar adanya maka sebaiknya DPP Partai Hanura sebaiknya mengambil sikap dan keputusan tegas,” kata Ramses saat dihubungi GOOD INDONESIA di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Lebih lanjut dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta itu mengatakan mosi tidak percaya menunjukkan adanya permasalahan serius di DPC Hanura Sikka. Kesimpulan ini diambil berdasar isi surat mosi dimaksud.

Ramses menyarankan DPP Hanura segera merespon desakan para pengurus DPC demi menjaga kekompakan Hanura di Kabupaten Sikka, sejalan dengan semangat baru yang diusung pengurus baru di pusat. []GOOD INDONESIA-HDN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post Ketua Hanura Sikka Dinilai Bobrok, Pengurus DPC Layangkan Mosi Tidak Percaya appeared first on GOOD INDONESIA.

Menurut Jansen, jabatan Yasonna Laoly selaku Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) yang harus diberhentikan sehubungan polemik buronan Harun Masiku. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini disangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat kasus rasuah suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan –kini sudah diberhentikan.

“Di persoalan Masiku ini saya lebih percaya pak Sompie. Kalau Presiden mau nunjukkan wibawanya, setelah ini harusnya copot Menkumham,” kata Jansen melalui akun Twitter-nya, Rabu, 29 Januari 2020.

Jansen berargumentasi merujuk dugaan konflik kepentingan atau conflict of interest maka Yasonna yang juga alite PDIP-lah berpotensi kuat “bermain” dalam kasus buronan Harun.

“Jika dasarnya ‘conflict of interest‘, Menkumham yg out bkn pak Ronny. Atau sekalian semua mundur krn tak mampu memberi info yg valid. Ini baru fair!” tandas Jansen.

Kasus Harun Masiku, menurut Jansen lagi, Ronny hanya korban. Eks Kapolda Bali itu dikenalnya sebagai sosok yang baik. Dia menjabat Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menkumham Yasonna mencopot Ronny sebagai Dirjen Imigrasi pada Selasa, 28 Januari 2020. Penggantinya Jhoni Ginting yang menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham, selaku Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen imigrasi.

Ronny selanjutnya diparkir di jabatan fungsional dalam rangka pembentukan tim gabungan independen pencarian tersangka Harun Masiku.

“Supaya tim independen ini jangan ada conflict of interest, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi,” kata Yasonna.

Pihak Ditjen Imigrasi pernah menyebut Harun, calon legislator caleg 2019 PDIP, berada di Singapura sejak 6 Januari 2020.

Seiring ramainya sorotan kasus korupsi Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg PDIP dari Sumatera Selatan I, Ditjen Imigrasi yang disuarakan Ronny Sompie menyampaikan Masiku sudah berada di tanah air sejak 7 Januari 2020.

Akpol 1984

Ronny merupakan anggota Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) yang alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak 10 Agustus 2015, menjabat Dirjen Imigrasi.

Ronny tercatat pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali pengganti Irjen Pol. Benny Mokalu. Juga pernah menjabat Kadiv Humas Polri. Dia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984 yang berpengalaman dalam bidang reserse.

Ronny Buka Suara

Pasca pengumuman pencopotan dirinya, Ronny membantah keras bahwa pihak Ditjen Imigrasi berbohong soal keberadaan Harun Masiku.

“Nggak ada bohong, nggak ada bohong,” tandas Ronny.

Ronny juga menegaskan dirinya sama sekali tidak menghalang-halangi penyelidikan KPK.

“Bagaimana kami dibilang merintangi penyidikan? Kawan-kawan (jurnalis) tanya, kami kasih informasi,” kata Ronny.

Informasi Telat

Plh. Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting mengatakan data keimigrasian tersangka Harun Masiku terekam pihaknya, namun tidak terkirim ke bagian pusat data.

Akibatnya, menurut Jhoni, Menkumham Yasonna tidak tahu kalau Harun sudah berada di Indonesia pada 7 Januari 2020 atau sehari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK.

“Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem, termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soeta, bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020,” ungkap Jhoni. []GOOD INDONESIA-HDN/ALY

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Berwibawa Jika Copot Menkumham Yasonna Laoly appeared first on GOOD INDONESIA.

Rapat kerja nasional (rakernas) PAN yang digelar akhir pekan lalu belum menyepakati waktu pelaksanaan kongres, yang agenda utamanya, antara lain, pemilihan ketua umum (ketum).

Meski demikian, bakal calon ketum mulai menjalankan strateginya untuk meraih simpati pemilik suara –khususnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Adu klaim dukungan dan pernyataan menyerang bakal kompetitor sudah berlangsung.

Dua bakal calon ketum yang mencuat, yakni petahana Zulkifli Hasan dan Mulfachri Harahap, wakil ketua Komisi III DPR.

Zulkifli, yang kerap disapa Zulhas, sendiri telah didesak secara terbuka oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais agar tidak mengikuti kontestasi di kongres. Partai berbasis warga Muhammadiyah ini tidak memiliki tradisi ketum dua periode.

Politikus PAN asal Kota Depok Hasbullah Rahmad membenarkan belum seorangpun ketum partai ini yang menjabat dua periode. “Di PAN belum ada tradisi dua periode. Semuanya satu kali,” ungkap Hasbullah kepada GOOD INDONESIA.

Meski demikian, Zulhas –mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut, bergeming. Manuver pentolan PAN Amien Rais dianggap angin lalu olehnya.

Bahkan, Viva Yoga selaku loyalis Zulhas, menegaskan jagoannya di atas angin. Mayoritas pemilik suara menghendaki Zulhas kembali memimpin partai berlambang matahari putih. Mulfachri tertinggal soal dukungan.

Viva menggarisbawahi pernyataan dukungan kepada Zulhas sama sekali bukan klaim. Tak kurang 30 DPW telah memutuskan dukungan Zulhas maju sebagai calon ketum (caketum).

“Tim Zulhas tidak asal klaim. Hal itu ditunjukkan, satu, dengan video, yang kedua, surat dukungan resmi yang ditandatangani basah dan stampel dukungan DPW-DPW dan dukungan DPD-DPD secara resmi. Ada tanda tangan ketua DPW, DPD, dan stempel basah,” tandas Viva kepada pers di Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Sementara kubu Mulfachri mengaku sudah mengantongi dukungan 10 DPW. Sokongan agar Mulfachri turun ke arena perebutan kursi ketum ini valid.

Persoalannya, jumlah DPW PAN di seluruh Indonesia cuma 34. Sedangkan total DPW berdasar pernyataan kedua kubu menjadi 40.

“Prinsipnya dari tim Zulhas itu tidak mau mengklaim, sekadar memberitakan apa yang terjadi. Kalau kemudian ada pihak lain menganggap bahwa itu klaim, ya, kami tidak menanggapi itu, biarkan saja,” tutur Viva.

Ditanya apakah ia memiliki bukti kuat atas dukungan 10 DPW kepada dirinya, Mulfachri tak ingin berpanjang lebar. Dia beralasan masih terlalu dini membahas kontestasi caketum sebab hingga kini jadwal Kongres PAN belum diputuskan.

“Saya kira kongresnya masih lama, tanggalnya belum diputus. Jadi saya kira terlalu pagi untuk mengklaim dukungan-dukungan itu,” tegas Mulfachri. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Dukungan Caketum PAN: Zulhas di Atas Angin, Mulfachri Melempem? appeared first on GOOD INDONESIA.

Saat Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Zulkifli Hasan bersiap menuju podium guna menyampaikan sambutan pembukaan rakernas, terdengar teriakan “dua periode” dan “lanjutkan” di antara peserta rapat. Maksudnya tiada lain bentuk dukungan kepada Zulhas, sapaan Zulkifli, agar kembali memimpin PAN.

Mendengar suara lantang dari beberapa kader yang mengikuti acara, Zulhas bergeming. Dia tetap melangkah santai menuju panggung, sambil menyapa beberapa elite partai yang duduk di barisan terdepan.

Dalam sambutannya, Ketum Zulhas memaparkan agenda rakernas. Di antaranya menentukan agenda dan jadwal Kongres V PAN. Ia juga menekankan perlunya semua elemen partai tetap kompak hingga menuju kongres.

“Mudah-mudahan kongres ke depan bisa dilewati dengan sejuk, akur, dan musyawarah Kalau itu terjadi, PAN kita akan menjadi partai besar,” katanya.

Amien Rais Desak Zulhas

Di tengah suasana rakernas, beredar video Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais. Inti isinya meminta Zulkifli Hasan tak lagi bermanuver untuk menduduki jabatan ketua umum. Ia berharap agar kepemimpinan PAN periode berikut diserahkan kepada kader lain.

[Baca juga: PAN Konsisten Bersama Koalisi Adil Makmur, Jangan Percaya Rumor]

Amien dalam video berbicara di hadapan beberapa politikus PAN. Termasuk di dalamnya Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Hanafi Rais dan Mulfachri Harahap, salah seorang yang disebut-sebut calon ketua umum.

Tampak pula pendiri PAN Putra Jaya Husin yang mengkritik tajam Zulhas telah mengintervensi Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN, untuk kepentingan diri dan kelompoknya menjelang rakernas.

Amien dalam video secara vulgar menyampaikan desakan agar Ketum Zulhas tak lagi mengikuti kontestasi calon nakhoda DPP PAN.

Amien menyebut sebaiknya ketum PAN hanya satu periode, yakni lima tahun saja. Dengan begitu ada giliran bagi kader lain menjadi pemimpin partai berlambang matahari putih ini.

“Nanti ini rekaman diberikan ke Pak Zul, ya,” tegas Amien dalam potongan video yang beredar.

Putra yang dimintai konfirmasinya soal video dimaksud menjelaskan Amien mengucapkan desakannya itu pada Jumat malam (7/12/2019). Tepatnya saat Amien memberikan nasihat atau tausiyah kepada peserta rakernas di Hotel Sultan, Jakarta, tempat mereka menginap. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Zulkifli Diteriak ‘Dua Periode’, Amien Desak Jangan Ikut Kontestasi appeared first on GOOD INDONESIA.

”Soal ide soal pileg dan pilpres kembali dipisah, Partai Demokrat sepakat dengan rekomendasi Golkar di kongresnya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Jansen Sitindaon Jansen kepada pers, Rabu, 4 Desember 2019.

Jansen menjelaskan Demokrat berkonsentrasi pada revisi Undang-Undang Pemilu.‎ Penilaian Pemilu 2019 terlalu panas dan memakan banyak korban penyelenggara pemilu menjadi dasar penolakan pelaksanaan serempak.

“Ini ibarat satu resepsi untuk dua perkawinan. Awalnya dipikir efisien dan menekan biaya, faktanya ternyata tidak. Satu jenis pemilu saja sudah buat panas, apalagi dua jenis pemilu digabung sekaligus,” tukas Jansen.

Karena itu, menurut Jansen, harus dicari akar masalahnya. Jangan sampai banyak panitia pengawas pemilu, seperti pemilu kemarin, yang kehilangan nyawa.

“Ibaratnya kalau mobil kita over heat, yang harus kita cek dulu adalah sistemnya. Jangan-jangan radiator atau kipasnya memang tidak beres,” ujarnya menamsilkan

[Baca juga: Melupakan Tujuan Pemilu]

‎Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan kadernya di DPR memperjuangkan usulan pilpres dan pileg tidak berbarengan. Untuk realisasi, UU Pemilu harus direvisi.

“Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu,” ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, pada hari yang sama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan hajatan pilpres tidak lagi bersamaan pileg.

Biaya Pemilu 2019

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan sebesar Rp25,59 triliun untuk Pemilu serentak pada 17 April 2019. Anggaran ini naik 61 persen dibanding untuk Pemilu 2014, yang sebesar Rp15,62 triliun.

Selain anggaran tersebut, juga dialokasikan anggaran pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan biaya keamanan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 Rp 1,7 triliun).

[Baca juga: Pemerintah Tolak Pengajuan Anggaran Asuransi Buat KPPS]

Anggaran kegiatan pendukung pemilu meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014, menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpendapat meski mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, pelaksanaan Pemilu 2019 juga mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang tidak kalah signifikan.

Biaya honor petugas pemilu, misalnya, efisiensi anggaran mencapai 50 persen. KPU juga bisa memangkas biaya pemutakhiran data pemilih karena hanya perlu dilakukan satu kali pada awal persiapan pemilu. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Setelah Golkar dan PDIP, Demokrat Juga Tolak Pilpres Bersamaan Pileg appeared first on GOOD INDONESIA.

“Untuk apa lagi sebenarnya sosialisasi ke orang-orang secerdas ini. Istilahnya ngajarin bebek berenang, sudah bisa berenang nggak perlu diajari lagi. Sudah paham Pancasila, sudah mempraktikkan. Cuma kita memang perlu saling mengingatkan,” ujar Habiburokhman, yang politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), di acara “Sosialisasi 4 Pilar MPR” di Jakarta Timur, Rabu malam, 27 November 2019.

Dia mencontohkan praktik nilai luhur Pancasila, yakni mendirikan salat, pengajian, belajar kesenian Islam marawis. Kegiatan ini merupakan pengamalan sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Bangsa Indonesia meyakini segala persoalan kehidupan harus berdasar pada penyembahan kepada Tuhan.

Begitu pula sila kedua; kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini sudah diwujudkan melalui semangat tolong-menolong sesama saudara, warga.

Sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, diamalkan melalui kehidupan damai dan saling toleransi antarumat beragama, suku, dan budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan, dimanifestasikan melalui mekanisme konstitusi pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota DPRD, DPR, dan presiden.

[Baca juga: Gerindra Diperkirakan Keok di Pilkada 2020 Jika Gabung Koalisi Penguasa]

“Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sering praktikkan, tetapi kadang belum rasakan. Negara sedang mencoba mewujudkannya. Bagaimana orang miskin bisa dapat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang gratis dan berkualitas. Ini semua sebetulnya sudah kita praktikkan sehari-hari,” papar Habiburokhman, juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Habib, sapaan kepada wakil rakyat ini, mengajak sekitar 200 peserta sosialisasi secara konsisten bersatu menumbuhkembangkan semangat kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai keempat pilar bangsa ini, menurutnya, sebagai energi positif dalam proses pembangunan menuju Indonesia maju, adil, dan makmur.

Kegiatan Tatap Muka Sosialisasi 4 Pilar MPR ini berlangsung hangat selama sekitar tiga jam di RW 03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Hadir beberapa tokoh masyarakat, pemuka agama, kaum ibu, perwakilan pengurus Partai Gerindra dari 10 kecamatan se-Jakarta Timur, serta dimeriahkan dengan kesenian Islam marawis, serta pemutaran film perjalanan kampanye Pemilu 2019 hingga laporan kegiatan sebagai anggota DPR/ MPR.

Terakhir, Habiburokhman berjanji akan terus menjaga amanah konstituen Partai Gerindra di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur. Secara khusus, sebagai anggota Komisi III DPR, yang berlatar advokat, Habiburokhman siap membantu persoalan hukum yang dihadapi masyarakat umumnya bila mengalami kriminalisasi, persekusi, dan ketidakadilan hukum lainnya. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Habiburokhman: Sosialisasi Pancasila Sama Mengajari Bebek Berenang appeared first on GOOD INDONESIA.

Edhy memang juga politikus Gerindra. Sebelum dipercaya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Edhy duduk di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia sempat menjabat Ketua Komisi IV dan Ketua Fraksi Gerindra di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2014-2019.

Menteri Edhy disorot dengan dibanding dengan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Menteri perempuan ini sangat populer dengan kebijakannya menenggelamkan kapal asing yang dipakai mencuri ikan di perairan Nusantara.

Strategi Susi memerangi illegal fishing itu sempat berbuah perang terbuka dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Sang Menko menolak penenggelaman kapal maling ikan.

[Baca juga: Blusukan ke Sungai Tanjung Tiram, Djarot Janjikan Nelayan Mendapat Asuransi]

Kenyataannya Susi mendapat banyak pujian di dalam negeri dan memperoleh penghargaan dari lembaga internasional atas kebijakan penenggelaman kapal dimaksud.

Waketum Sufmi membela Edhy. “Saya pastikan jika Pak Edhy Prabowo akan melanjutkan dan bahkan menyempurnakan setiap kebijakan menteri-menteri sebelumnya yang dianggap sudah baik, termasuk soal penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera asing. Kami memahami semangat kebijakan tersebut adalah keharusan negara bersikap tegas terhadap kapal-kapal pencuri ikan berbendera asing.”

Meski menyatakan hal tersebut, Sufmi mengingatkan penenggelaman kapal asing yang dipakai menguras kekayaan ikan Indonesia merupakan opsi terakhir berdasar peraturan.

“Kalau mengacu pada Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, ketentuan penenggelaman adalah opsi terakhir terhadap kapal pencuri ikan berbendera asing,” kata Sufmi kepada GOOD INDONESIA di Jakarta, Minggu, 24 November 2019.

Dia menyarankan kepada Menteri Edhy memilih opsi yang lebih pro nelayan. Kapal asing pencurian ikan lebih baik diserahkan kepada nelayan miskin, setelah melalui keputusan pengadilan. Bisa pula dipakai sebagai sarana transportasi murah untuk masyarakat nelayan atau pesisir atau dijadikan puskesmas keliling.

“Prinsipnya, daripada kapal dibakar sia-sia dan merusak ekosistem laut, lebih baik kapal berbendera asing tersebut diserahkan kepada nelayan kita yang selama ini memang kesulitan membeli kapal. Yang harus dijaga adalah prosedur hukumnya harus ketat dan jangan sampai terjadi penyimpangan,” argumen Sufmi. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Gerindra Sarankan Kapal Asing Maling Ikan Dihibahkan ke Nelayan Miskin appeared first on GOOD INDONESIA.

Kader PDIP tak kunjung menduduki kursi nomor satu di parlemen, menurut putri Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, karena dikhianati.

“Bayangkan baru kali ini PDIP menjadi ketua DPR. Jadi sejarah panjang. Ada yang ambil haknya, ada yang bohongi. Tadi Ibu Ketum (Megawati) mengatakan bahwa dia itu sudah penuh dengan penderitaan, pengkhianatan, dan lain-lain,” papar Puan saat berpidato di acara Sekolah Partai PDIP yang dihadiri pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia di Depok, Jawa Barat, Jumat, 22 November 2019.

Ditegaskan, PDIP yang menjadi juara pemilu dua kali berturut-turut, dan menempatkan kadernya, Joko Widodo (Jokowi), sebagai presiden merupakan hasil perjuangan dengan penuh kesabaran. Hasil pemilu yang diperoleh PDIP tidak didapatkan secara instan, tetapi melalui perjuangan sangat panjang.

Menurut Puan, hak PDIP atas kursi ketua DPR diamputasi selama ini. Perampasan hak terjadi ketika PDIP memenangi pemilu pada 1999 dan 2014. Pada tahun ini, kursi ketua DPR milik PDIP, namun kenyataannya direbut partai politik (parpol) lain.

Jatah PDIP dinikmati parpol lain sebab manuver segelintir politikus. “Kita tidak punya ketua DPR karena calon kita itu, Pak Sutarjo (Soetardjo Soerjogoeritno), ternyata kalah dengan partai lain. Jadi bayangkan dari 1999, punya ketua DPR itu baru sekarang, di 2019,” tukas Puan tanpa merinci pihak yang menelikung PDIP.

[Baca juga: Hindari Media, Prabowo Gelar Pertemuan dengan Puan]

Di akhir paparannya, masih dalam konteks kebesaran PDIP, Puan bercerita bahwa di kediaman orang tuanya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, mobil dinas berpelat RI 1 sampai RI 6 pernah terparkir.

Mobil pelat RI 1, saat Megawati menjabat Presiden. Taufiq Kiemas, ayah Puan, memakai hak pelat RI 2. Kemudian Megawati pernah menjadi Wakil Presiden, memakai mobil dinas berlabel RI 3. Pada saat yang sama suaminya, Taufiq Kiemas, menggunakan mobil dinas pelat RI 4.

“Waktu itu ada yang mengatakan bahwa rumah Teuku Umar pernah dimasuki mobil RI 1 sampai RI 6. Dan, RI 5 dipakai Ketua MPR Taufiq Kiemas. Sekarang RI 6 oleh Ketua DPR (Puan). Paling komplet di republik, walaupun perjuangannya itu panjang,” papar Puan. []GOOD INDONESIA-RDY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Puan Maharani Sebut Hak Kursi Ketua DPR PDIP Dirampok Selama Ini appeared first on GOOD INDONESIA.

Fritz mengemukakan hal itu saat berbicara di seminar nasional bertema “Menyongsong Pilkada Serentak 2020” di Surabaya, Senin, 21 Oktober 2019. Seminar ini diikuti kalangan mahasiswa, LSM, dan masyarakat umum.

Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu itu mengungkapkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada sudah tidak relevan dengan hajat pesta demokrasi serentak 2020.

Fritz mencontohkan status seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) saat ini berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah menjadi lembaga permanen dengan nomenklatur Bawaslu tingkat kabupaten dan kota. Namun di UU Pilkada, status Panwaslu masih ad hoc (sementara).

Hal tersebut, tandas Fritz, jelas merupakan persoalan. Di lapangan, sebagian jajaran Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang tengah sibuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak bersedia menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Alasannya, mereka memosisikan statusnya dalam UU Pilkada sebagai Panwaslu.

“Persoalan NPHD ini awalnya kami harapkan sudah selesai. Nyatanya masih ada yang ragu menerima NPHD karena status Bawaslu kabupaten/kota di UU Pilkada,” jelasnya.

Padahal, lanjut Fritz, dalam UU Pilkada dijelaskan kewajiban penyediaan NPHD dalam pilkada adalah tugas Kemendagri melalui jajarannya, dalam hal ini termasuk kepala daerah. Hal ini diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD.

Ditambahkan, Bawaslu pusat sebenarnya telah memberi mandat kepada Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk menandatangani NPHD. Jelas posisinya bahwa status Bawaslu atau Panwaslu sama-sama wajib melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan demikian, Bawaslu tingkat kabupaten/kota maupun Panwaslu, dapat menandatangani NPHD.

“Dalam UU dan Permendagri itu dijelaskan yang menandatangani NPHD adalah Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Panwaslu sebenarnya bisa mentransformasi untuk menyesuaikan,” tegas Fritz lagi.

Mantan dosen Ilmu Hukum di STIH Jentera itu menyebutkan terdapat dua langkah Bawaslu dalam menghadapi tantangan Pilkada 2020 dimaksud. Pertama, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Panwaslu dalam UU Pilkada. Kedua, memberikan usulan naskah perubahan UU Pilkada ke DPR.

“Judicial review ke MK adalah cara minimal menafsirkan status Panwaslu dalam UU Pilkada,” tuturnya.

Dalam seminar tersebut, hadir pula jajaran Bawaslu Jawa Timur (Jatim), anggota KPU Jatim Insan Qoriawan, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Syaiful Aris.[]GOOD INDONESIA-SJT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Tahapan Pilkada 2020 Bergulir, Posisi Bawaslu Kabupaten/Kota Tidak Jelas appeared first on GOOD INDONESIA.

“Daerah yang tidak bersengketa untuk DPRD provinsi ada enam provinsi, empat provinsi sudah menetapkan,” ungkap Komisioner KPU Ilham Saputra kepada pers Selasa, 23 Juli 2019.

Keempat provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara. Sebelumnya, KPU telah menetapkan 185 DPRD kabupaten serta kota, yang perkaranya dinyatakan dismissal oleh MK.

Terpisah, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan walaupun MK sudah mengeluarkan putusan dismissal pada anggota DPRD di empat provinsi dan 185 kabupaten, penyelenggara pemilu di daerah tak boleh gegabah melantik mereka.

“Putusan dismissal, kan, baru kemarin. Belum tahu apakah jadinya bagaimana. Intinya tidak buru-buru, harus hati-hati dibaca cermat putusan itu. Putusan tersebut merupakan dasar hukum bagi tahapan pemilu selanjutnya,” Hasyim merinci.

Ditambahkan, guna menghindari salah paham, KPU pusat sudah mengirimkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan tahapan pemilu usai tahapan dismissal di MK. SE ditujukan ke KPU daerah.[]GOOD INDONESIA-RMK/RUT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPU Tetapkan Caleg DPRD di Empat Provinsi Pasca Putusan MK appeared first on GOOD INDONESIA.

Saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 02 yang diutus Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa dini hari, 21 Mei 2019.

Rekapitulasi dimaksud meliputi Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.

“Kami, saya Azis Subekti dan Pak Didik Haryanto sebagai saksi BPN 02 menyatakan menolak hasil pilpres yang telah diumumkan,” kata Azis usai pembacaan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno yang digelar di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Azis menegaskan penolakan tersebut sebagai monumen moral bahwa pihaknya tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, melawan kecurangan, hingga melawan kesewenang-wenangan. Penolakan juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebohongan serta tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi.

Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilpres ditandatangani oleh saksi kubu Paslon Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden (01), serta ketua dan anggota KPU.

Demokrat Terima Hasil Pileg

Sementara berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional pileg, selain ditandatangani ketua dan anggota KPU juga oleh perwakilan PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, PBB, dan PKPI.

Wakil Partai Demokrat, yang termasuk kubu koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, ikut menandatangani hasil rekapitulasi final suara pileg.

Sedangkan utusan Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya tetap tak menandatangani hasil pileg. Keempat partai koalisi Indonesia Adil Makmur ini tetap konsisten bersama duet Prabowo-Sandiaga. []GOOD INDONESIA-LMC

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post BPN dan Parpol Koalisi Tolak Hasil Pilpres dan Pileg, Demokrat Membelot appeared first on GOOD INDONESIA.

Perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 01 itu mengalahkan penantangnya, yakni Calon Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno.

Penetapan rekapitulasi dilakukan Selasa dini hari, 21 Mei 2019. Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.

Hasil rekapitulasi dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Memutuskan menetapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Perolehan suara Jokowi-Ma’ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Jumlah pemilih di dalam maupun luar negeri mencapai 199.987.870 orang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya 158.012.506 orang. Dari total suara yang masuk, sebanyak 3.754.905 suara tidak sah. Jumlah suara sah sebanyak 154.257.601. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Unggul 55,50 Persen, Prabowo-Sandiaga 44,50 Persen appeared first on GOOD INDONESIA.

Di Jawa Barat, setidaknya dua menteri Kabinet Indonesia Kerja, pembantu Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, gagal melenggang ke gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Perolehan suaranya tidak cukup.

Hal itu berdasar keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pileg pada Kamis malam (16/5/2019).

Hanif dan Lukman tercatat sebagai calon legislator (caleg) di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI, yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi. Hanif maju melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan Lukman melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hanif mendapatkan 39.336 suara, sedangkan Lukman memperoleh 30.197. Di Dapil Jabar VI, tidak seorangpun caleg PKB dan PPP lolos ke DPR.

Mantan Menteri Kehutanan M.S. Kaban juga tidak lolos ke DPR RI melalui Partai Bulan Bintang (PBB). Pembanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tidak lolos ke Senayan setelah bertarung di Dapil Jawa Barat (Jabar) I, yang meliputi daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Dua politikus muda yang cukup terkenal, yakni Faldo Maldini (Partai Amanat Nasional) dan Ferdinand Hutahaean (Partai Demokrat) juga melempem.

Keduanya gagal ke Senayan dari Dapil Jabar V, yang meliputi daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Faldo Maldini memperoleh 37.853 suara, sedangkan Ferdinand mendapat hanya 7.186.

Di Dapil Jabar V, caleg PAN yang lolos ke Senayan, yakni Primus Yustisio dengan perolehan 86.983 suara. Sementara itu, Demokrat diwakili Anton Sukartono dengan perolehan suara 55.634.

Dua tokoh terkenal asal PDIP, yakni Maruarar Sirait dan Anton Charliyan juga tidak lolos ke DPR. Maruarar maju dari Dapil Jabar III, yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Ara, sapaan Maruarar, mendapat 45.436 suara.

Perolehan itu di bawah politikus PDIP sekaligus petahana DPR RI, Diah Pitaloka, yang memperoleh 47.263. Diah kembali berkantor di Senayan lima tahun ke depan.

Anton Charliyan tidak lolos ke DPR dari Dapil Jabar XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Mantan Kapolda Jabar ini gagal ke DPR setelah memperoleh 43.264 suara. Suara Anton dikalahkan caleg PDIP lain, Dony Maryadi Oekon, dengan perolehan suara 55.178. []GOOD INDONESIA-BIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Lukman Hakim dan Hanif Dhakiri Gagal Melenggang ke Senayan appeared first on GOOD INDONESIA.

Hasil akhir perolehan suara di Jakarta Timur, Prabowo-Sandiaga memperoleh 987.607 suara. Lawannya, Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin (01) mengantongi 857.940 suara.

Prabowo-Sandiaga berjaya di sembilan kecamatan di Jakarta Timur, sedangkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf menang hanya di satu kecamatan.

Paslon penantang menang di Kecamatan Pasar Rebo, Cipayung, Ciracas, Kramat Jati, Makassar, Jatinegara, Matraman, Cakung, dan Duren Sawit. Paslon petahana menang hanya di Kecamatan Pulogadung.

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan pada Jumat (17/5/2019).

Suara Per Kecamatan

Pasar Rebo
Jokowi-Ma’ruf: 57.778 suara
Prabowo-Sandiaga: 71.643 suara*

Kecamatan Cipayung
Jokowi-Ma’ruf: 57.778 suara
Prabowo-Sandiaga: 88.046 suara*

Kecamatan Matraman
Jokowi-Ma’ruf: 52.491 suara
Prabowo-Sandiaga: 61.309 suara*

Kecamatan Ciracas
Jokowi-Ma’ruf: 87.681 suara
Prabowo-Sandiaga: 90.591 suara*

Kecamatan Makasar
Jokowi-Ma’ruf: 63.526 suara
Prabowo-Sandiaga: 63.916 suara*

Kecamatan Duren Sawit
Jokowi-Ma’ruf: 122.802 suara
Prabowo-Sandiaga: 138.546 suara*

Kecamatan Jatinegara
Jokowi-Ma’ruf: 88.645 suara
Prabowo-Sandiaga: 110.092 suara*

Kecamatan Kramat Jati
Jokowi-Ma’ruf: 79.015 suara
Prabowo-Sandiaga: 101.893 suara*

Kecamatan Cakung
Jokowi-Ma’ruf: 137.224 suara
Prabowo-Sandiaga: 173.100 suara*

Kecamatan Pulogadung
Jokowi-Ma’ruf: 93.676 suara*
Prabowo-Sandiaga: 88.471 suara

Lainnya

Prabowo-Sandiaga juga unggul di Jakarta Selatan dengan perolehan 723.008 suara. Sedangkan Jokowi-Ma’ruf sebanyak 673.100 suara.

Sementara Jokowi-Ma’ruf tampil sebagai jawara di Jakarta Barat. Di sini, pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 1.736.433 pemilih. Paslon 01 memperoleh 834.038 suara (57,5%), sementara Paslon 02 memiliki 615.111 suara (42,5%).

Terdapat suara tidak sah sebanyak 18.315. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 1.467.418.

Paslon Jokowi-Ma’ruf juga unggul di Jakarta Utara. Hal sama di Kepulauan Seribu, paslon petahana menang tipis atas penantangnya. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jakarta Timur Juga Milik Paslon Prabowo-Sandiaga appeared first on GOOD INDONESIA.

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ferry Mursidan Baldan menyatakan pihaknya memiliki dasar kuat sehingga tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi. “Karena banyak kejadian,” ungkap Ferry di kantor KPU, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Menurut Ferry, proses rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Jawa Tengah (Jateng) sarat kecurangan dan intrik. Karena gelombang pelanggaran kasat mata, kata Ferry, kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 02 menolak hasil rekapitulasi sebab mencederai kedaulatan rakyat.

Ferry menyebutkan salah satu bentuk kecurangan penyelenggara pemilu setempat, yakni saksi Prabowo-Sandiaga tidak diperkenankan menyaksikan rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan.

“Tidak semua C1 plano dipasang tujuh hari setelah pemungutan suara. Penukaran hasil rekap C1 tidak sebagaimana mestinya,” tutur Ferry, menteri Agraria dan Tataruang periode 2014-2016.

Atas penyimpangan peraturan pemilu secara brutal, kata Ferry lagi, paslon penantang menuntut penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jateng. BPN Prabowo-Sandiaga mencatat PSU sepantasnya digelar di 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ditambahkan, kubu 02 tidak pilih-pilih provinsi ketika menyampaikan penolakan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual. Dasarnya tergantung apakah terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

Saksi Prabowo-Sandiaga tidak hanya menolak rekapitulasi manual di provinsi yang dimenangkan Paslon Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Menurut Ferry, saksinya juga menolak hasil rekapitulasi manual di provinsi yang dimenangkan kubu 02.

“Di Jawa Barat juga kami persoalkan. Di Banten dan DKI Jakarta juga. Ada yang nggak ditandatangani juga oleh saksi kami di sana. Ini bukan sesuatu soal angka menang-kalah tetapi soal kedaulatan rakyat,” tegas Ferry. []GOOD INDONESIA-ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kubu Prabowo-Sandiaga Tuntut Pilpres Ulang di 8.146 TPS di Jawa Tengah appeared first on GOOD INDONESIA.

Pada hari yang sama, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menggelar jumpa pers yang dikhususnya buat jurnalis media asing.

Rapat koordinasi dan konferensi pers tersebut sama-sama membahas soal pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) dan pemilu legislatif yang digelar serentak pada 2019.

Dalam rilis pers di situs web polkam.go.id, Selasa (4/5/2019), Wiranto menyebutkan ada pihak yang ingin memecah-belah persatuan bangsa. Modusnya mendelegitimasi lembaga pemerintah, dalam hal ini khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), penyelenggara pemilu.

Mantan panglima militer Indonesia itu menyebutkan aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapapun yang nyata-nyata melawan hukum berupa upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Sementara, menurut Wiranto lagi, KPU telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Bahkan ratusan petugas meninggal dunia sebagai pahlawan demokrasi.

Ancaman Wiranto tidak main-main. Ia membentuk tim khusus yang ditugasi menilai pernyataan tokoh di media massa dan media sosial (medsos). Bahkan, jenderal purnawirawan itu sempat dinilai mengancam media massa yang menyuarakan pernyataan tokoh. Belakangan dia membantah berencana mengekang kebebasan pers.

“Kita perlu melakukan tindakan tegas lagi. Media mana yang telah membantu melakukan satu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu di-shutdown. Kita hentikan, kita tutup, nggak apa-apa,” ujar Wiranto.

Sementara itu, Prabowo mengungkapkan dirinya tidak akan menerima hasil Pemilu 2019 tanpa ada audit terlebih dahulu terhadap KPU.

Dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang ditayangkan melalui situs web pemilu2019.kpu.go.id, perolehan suara kontestan Prabowo-Sandiaga (nomor urut 02) di bawah pasangan calon petahana, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin (nomor urut 01).

Padahal, kata Prabowo, berdasarkan real count internal dirinya memenangi kontestasi pilpres. Situng menunjukkan sebaliknya karena masifnya kecurangan.

Kali Ini Tidak Terima Kecurangan

Prabowo menceritakan pada Pilpres 2014 dirinya legawa menerima kekalahan atas kecurangan yang terjadi. Ia menerima hasil pemilu dan menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019. “Kali ini saya tidak akan menerima (pemilu curang),” tandas Prabowo, lansir The Strait Times, Selasa (7/5/2019).

Pada 2014, kata Prabowo, ia awalnya tak menerima hasil pilpres. Atas berbagai pertimbangan, Prabowo akhirnya menerima hasil babak pertama pertarungannya dengan Jokowi.

“Demi kebaikan negara, saya memilih berprasangka baik. Saya datang ke acara pelantikan. Saya menyelamatinya (Jokowi), demi kebaikan rakyat. Demi kebaikan demokrasi, saya menerima kekalahan dengan hati bersih,” berita Prabowo.

Namun pada Pemilu 2019 ini, Prabowo menegaskan pelanggaran begitu banyak. Mustahil baginya menerima hasil pemilu hasil kecurangan yang sungguh terstruktur, sistematis, dan masif. “Saya tidak akan menerima pemilu curang,” ujarnya.

Prabowo lalu menyinggung beberapa kecurangan yang dilakukan kubu Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01. Ada sekitar 6,7 juta “pemilih siluman” di setidaknya 73 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka tak mendapatkan undangan memilih. Ada penyimpangan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kubu 02 pada sekian banyak kasus kesulitan mendapatkan izin kampanye. Terjadi mobilisasi instrumen negara, termasuk Aparatur Sipil negara (ASN) untuk mendukung paslon petahana. BUMN diperalat membiayai kampanye kubu petahana.

Terkini, kubu Prabowo mengkritik Situng KPU yang sarat kesalahan input data. Perolehan suara paslon petahana digelembungkan, sementara perolehan pihak Prabowo-Sandiaga disunat.

Atas dasar itu semua, Prabowo mendesak agar dilakukan audit oleh tim independen untuk mengoreksi segala kecurangan dan kecerobohan di dalam pelaksanaan pemilu 2019, yang kini sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara.

“Apa yang kami minta adalah sebuah pengoreksian atas hal yang melenceng dari aturan-aturan ini. Kami menginginkan audit IT (Teknologi Informasi). Sesederhana itu. Semua entri yang salah harus diperbaiki. Itulah semua yang kami minta,” tegas Prabowo.

People Power

Terkiat dengan wacana “people power” yang dilontarkan Amien Rais, ketua Dewan Pengarah BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga, Prabowo mengatakan pihaknya menyerahkan kepada rakyat. Dirinya tidak bermaksud mendorong rakyat turun ke jalan menggelar aksi massa kekecewaan atas penyelenggaraan buruk pemilu.

Namun, Prabowo berterus terang bahwa dirinya pesimistis menempuh proses menegakkan hukum atas kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

“Terserah rakyat, itu adalah keputusan rakyat. Saya bukan seorang diktator. Saya tidak akan mengatakan ini atau itu. Saya tidak akan menyuruh orang-orang ke jalan, tapi saya meyakini mereka akan melakukan itu (karena dicurangi). Karena, Anda bisa lihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing-kambing. Mereka tidak akan begitu saja menerima,” papar Prabowo di hadapan tamu-tamunya. []GOOD INDONESIA-BISMA RIZAL

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Komunikasi Dua Jenderal Soal Kecurangan Pemilu appeared first on GOOD INDONESIA.

Sidang ajudikasi akan memutuskan apakah laporan BPN ini akan diperiksa lebih lanjut atau dihentikan.

Ihwal kecurangan itu dilaporkan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto-Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno.

Dua hal yang dilaporan BPN ke Bawaslu, yakni terkait Situng dan lembaga survei hitung cepat (quick count).

“Ada dua laporan dari BPN ke kami. Pertama, terkait dengan Situng. Kedua, terkait dengan lembaga survei quick count. Ini sedang kami pelajari, kami kaji. Nanti hari Senin kami akan gelar sidang ajudikasi dengan putusan pendahuluan,” kata Abhan kepada jurnalis di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2019.

Bukan Kecurangan

Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebutkan memang terjadi kesalahan input dalam Situng. Namun, angkanya hanya 159. Kesalahan dimaksud adalah angka perolehan suara kandidat presiden berbeda dengan formulir C1.

“Kami tidak memungkiri, ada sekitar 159 salah entri atau salah input data di Situng,” kata Wahyu di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Wahyu membantah kesalahan entri sebagai tindakan kecurangan. Alasannya, Situng bukan hasil resmi penghitungan. Hasil penghitungan resmi Pemilu 2019, katanya, di penghitungan manual berjenjang.

Menurut Wahyu, Situng adalah alat KPU mewujudkan transparansi selama penghitungan suara pemilu ke publik. KPU membuka ruang partisipasi kepada publik untuk mengoreksi jika ke depan masih terjadi kesalahan entri data dalam Situng.

BPN dalam laporan ke Bawaslu menyebutkan telah terjadi kecurangan dalam Situng dengan kesalahan input 15,4 persen atau 73.715 kasus di 477.021 TPS.

Indikasi pengelembungan suara untuk pasangan Capres Joko Widodo-Cawapres Ma’ruf Amin (01), khususnya, terjadi di hampir setiap provinsi. Paling banyak ada di lima provinsi.

Kesalahan paling banyak di Jawa Tengah pada 7.666 TPS, Jawa Timur 5.826 TPS, Sumatra Utara 4.327 TPS, Sumatra Selatan 3.296 TPS, dan Sulawesi Selatan 3.219 TPS. []Bisma Rizal

[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: [email protected]]

The post Senin, Bawaslu Sidangkan Laporan BPN Soal Kecurangan Situng KPU appeared first on GOOD INDONESIA.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menilai capaian Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menunjukkan tren positif. Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan resmi perolehan suara nasional, Agung yakin partai beringin menempati posisi terbaiknya pada Pemilu 2019 ketimbang pesta-pesta demokrasi sebelumnya.

“Serangkaian badai politik pernah menimpa Golkar terkait kasus hukum yang menimpa para kadernya, Golkar pernah diprediksi berada di posisi kelima. Seiring waktu yang singkat, kurang dua tahun, Pak Airlangga membawa partai ini ke arah yang positif,” ungkap Agung kepada jurnalis di Jakarta, Minggu, 28 April 2019.

Berdasar data di KPU dan hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei, menurut Agung, Golkar berada di posisi kedua dalam hal jumlah kadernya yang bakal segera duduk di parlemen.

“Tentu ini sebuah keberhasilan yang harus diapresiasi, meski belum secara resmi diumumkan. Yang terpenting adalah bagaimana tetap solid menjaga dan mengawal suara para caleg Golkar di KPU,” ujarnya.

[Baca juga: OTT KPK: Kekayaan Bowo Politikus Golkar Rp10,4 Miliar]

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu menyatakan jajaran Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto telah bekerja maksimal dalam pileg tahun ini.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Golkar. Pak Airlangga rajin ke daerah membangun konsolidasi pemenangan. Saya kira ini adalah sebuah prestasi politik yang harus diapresiasi dan tidak berlebihan jika beliau diberikan kepercayaan melanjutkan kepemimpinan Golkar sampai tahun 2024,” Agung menambahkan.

Kerangka Dasar Kabinet Jokowi

Mengenai capaian Golkar dalam mendukung Pasangan Calon (Paslon) Presiden Joko Widodo atau Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang saat ini unggul berdasar versi quick count, Agung menilai Golkar yakin masyarakat menaruh harapan yang tinggi pada presiden sekarang. Karenanya, Golkar menyatakan dukungan Jokowi sejak awal.

Tren hasil sementara real count yang dirilis KPU memperlihatkan Jokowi-Ma’ruf lebih unggul ketimbang Prabowo Subianto-Sandiaga dengan selisih dua digit.

[Baca juga: Siang Ini, KPK Eksekusi Setya Novanto ke Sukamiskin]

“Kita tunggu saja hasilnya. Sementara menunggu final proses penghitungan suara di KPU, saya kira para elite politik pascapemilu supaya turut menciptakan stabilitas politik nasional dan membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa,” ucap Agung.

Ditambahkan, koalisi pendukung paslon nomor urut 01 dibangun dengan semangat kebhinnekaan dan landasan ideologi Pancasila.

Menurut Agung, Jokowi diyakininya akan melihat positioning parpol yang mengusungnya sebagai kerangka dasar membentuk kabinet. []GOOD INDONESIA-LMC

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Dijerat Kasus Korupsi, Golkar Capai Posisi Terbaik di Pileg 2019 appeared first on GOOD INDONESIA.

Desakan itu termaktub melalui petisi yang beredar melalui aplikasi WhatsApp. Salah satu petinggi yang namanya tercantum, yakni Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Soni Sumarsono. Hingga Minggu siang terdapat seratus lebih kader yang menyetujui petisi.

“Petisi ini tentu terkait sikap Saudaraku Bara Hasibuan, yang berbeda dengan apa yang telah menjadi keputusan Rakernas PAN,” kata Soni mengonfirmasi adanya gerakan agar Bara ditendang keluar PAN, Minggu, 28 April 2019.

Jabatan dan keanggotaan Bara digugat karena gerakannya yang hendak membawa PAN bergabung Koalisi Indonesia Maju atau Pasangan Calon (Paslon) Presiden Joko Widodo atau Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Langkah Bara kian mencuat menjelang dan pasca pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April.

“Siapapun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang telah memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai capres dan cawapres 2019 maka partai harus memberikan sanksi yang tegas,” tandas Soni lagi.

Ditambahkan, Bara sebagai elit PAN seharusnya memberikan contoh yang baik. Dalam hal ini sikap tunduk-patuh atas keputusan partai soal arah koalisi PAN pada Pemilu 2019.

Selain Bara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto juga secara terbuka menghendaki PAN merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Wali Kota Bogor ini mengatakan sikapnya sesuai dengan cita-cita awal reformasi.

Bara Pertanyakan Kesalahannya

Atas petisi tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Bara Hasibuan mempertanyakan kesalahannya sehingga hendak dipecat. Menurutnya, upayanya membalik arah dukungan PAN demi kepentingan partai.

“Saya tidak merasa ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Saya adalah Waketum DPP. Saya juga ikut mendirikan partai ini. Saya cinta pada PAN. Apa yang saya lakukan demi kepentingan PAN. Jadi, buktikan apa salah saya dalam hal ini,” tantang Bara di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Bara membela Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan Muhidin yang menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf.

Bara menyatakan dirinya tidak setuju jika partai asal memecat kader yang memiliki sikap berbeda. []GOOD INDONESIA-RMK/HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pengurus Pusat dan Daerah PAN Tanda Tangani Petisi Bara Hasibuan Dipecat appeared first on GOOD INDONESIA.

Hal itu dipastikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu merampungkan penghitungan suara berdasarkan pemindaian formulir C-1 atau hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU yang dipublikasi luas via situs web pemilu2019.kpu.go.id, pada pukul 23.15 WIB, Jumat, 26 April 2019, perolehan suara pasangan Paslon Jokowi-Ma’ruf kalah tipis oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Dari 6.165 TPS di Bengkulu, paslon nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf) meraih 582,564 suara atau 49,87 persen. Sedangkan paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) mengantongi 585,521 suara atau 50,13 persen. Selisih suara keduanya adalah 2.957.

Hasil tersebut berbeda dengan yang rilis berbagai lembaga survei yang selama ini “cenderung memenangkan atau pro Jokowi-Ma’ruf”. Poltracking dan Median misalnya, keduanya menyebutkan paslon nomor urut 01 unggul di Bengkulu.

Data yang dikutip dari Instagram Poltracking Indonesia @poltracking pada Sabtu 27 April 2019 menyebutkan hasil quick count Pilpres 2019 di Provinsi Bengkulu: paslon petahana meraih 58,78 persen suara dan Prabowo-Sandiaga 41,22 persen.

Median melalui situs webnya, situpat.id, mengumumkan Jokowi-Ma’ruf Amin unggul atas Prabowo-Sandi di Bengkulu. Tidak disebutkan persentasenya. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Hitung Cepat Lembaga Survei ‘Pro Jokowi’ Terbukti Meleset di Bengkulu appeared first on GOOD INDONESIA.

PSU tersebut, yakni di TPS 02 dan 27 di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, dan TPS 10 di Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, dan TPS 03 di Desa Tassese, Kecamatan Manuju.

Guna memastikan agenda pencoblosan ulang berlangsung aman dan lancar, polisi berjaga-jaga sejak pagi hari. Kepala Kepolisian Resor Gowa AKBP Shinto Silitonga bahkan memantau langsung situasi dan kondisi keempat TPS.

[Ikuti POLLING: Kinerja KPU Selenggarakan Pemilu 2019]

“Kami sangat berharap, proses pemungutan suara ulang yang serentak dilaksanakan hari ini berjalan aman, damai, dan sejuk,” ujar Shinto.

Ketua KPU Kabupaten Gowa Muhtar Muis mengatakan semua tahapan persiapan PSU sudah dilaksanakan untuk memastikan pemilih dapat menyalurkan hak suaranya. “Segala persiapan telah dilakukan, termasuk logistik surat suara dan kotak suara,” katanya. []GOOD INDONESIA-ILF

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPU Kabupaten Gowa Gelar Pencoblosan Ulang di Empat TPS, Sabtu appeared first on GOOD INDONESIA.

Kabar seputar PAN meninggalkan koalisi Indonesia Adil Makmur semakin mengemuka setelah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang juga calon presiden nomor urut 01. Pertemuan berlangsung di Istana Presiden.

Zulhas mengatakan kehadiran dirinya di Istana Presiden selaku Ketua MPR RI. Dia menghadiri acara pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail dan wakilnya, Barnabas Orno.

“Saya hadir di Istana sebagai Ketua MPR dalam Pelantikan Gubernur Maluku, sama seperti pelantikan gubernur-gubernur lainnya. Apalagi Murad Ismail adalah sahabat saya dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku lalu,” ujar Zulhas kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 April 2019.

Zulhas menambahkan tidak mungkin PAN tiba-tiba menyeberang ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Saat ini seluruh lapisan dan simpul partainya tengah fokus mengawal perolehan suara Pemilu 2019, pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg).

PAN juga aktif memberikan masukan untuk perbaikan kinerja KPU, khususnya dalam proses perampungan penghitungan suara.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas mengajak seluruh komponen anak bangsa kembali mempererat persaudaraan yang sedikit-banyak terganggu akibat dinamika politik pemilu.

“Saudaraku dan sahabat semua, di masa-masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah-Putih kita tetap sama,” tandas Ketua Umum PAN.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno menegaskan hal serupa soal upaya berbagai pihak yang mengembuskan isu maupun gerakan riil menggiring partai berbasis Muhammadiyah ini ke kubu 01.

“PAN tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor. Pak Zulkifli bertemu dengan Presiden di Istana dalam pelantikan Gubernur Maluku yang diusung oleh PAN, antara lain,” papar Eddy lagi. []GOOD INDONESIA-BISMA RIZAL

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PAN Konsisten Bersama Koalisi Adil Makmur, Jangan Percaya Rumor appeared first on GOOD INDONESIA.

Bawaslu memberikan data Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 itu setelah BPN Prabowo-Sandiaga mengajukan surat permohonan data formulir C1.

Formulir C1 adalah berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Form ini masing-masing hasil pilpres dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Formulir C1-PPWP adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Ya, memang mereka bersurat resmi minta fotokopi C1 plano. Itu dokumen umum, siapapun boleh memotret di TPS. Keputusan Bawaslu, siapapun yang minta akan kami beri yang sifatnya C1 plano. KPU pun punya,” kata Afifuddin kepada pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2019.

Menurut Afifuddin, Bawaslu memberikan data berupa foto formulir C1 di TPS. Bawaslu menyampaikan data ke BPN Prabowo-Sandiaga pada Kamis malam (25/4/2019).

Bawaslu, menurut Afifuddin, memiliki data foto formulir C1 sebanyak 61 ribu. Atas permintaan BPN Prabowo-Sandiaga, Bawaslu memberikan semua data yang dimiliki.

“Jadi, yang sudah masuk dari gambar itu, sekitar 61 ribuan dari TPS. Lainnya itu, kan, masih dipegang teman-teman yang ketika diunggah ke sistem kami, tidak berhasil karena sinyal,” lanjut Afifuddin.

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu tidak akan pilih kasih terhadap kontestan pemilu. Bawaslu pasti akan memberikan data yang sama kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin jika memintanya secara resmi.

[Ikuti POLLING: Kinerja KPU Selenggarakan Pemilu 2019]

Jika diasumsikan satu foto merupakan selembar formulir C1-PPWP di satu TPS maka pasokan Bawaslu tersebut masih sebagian kecil data total hasil penghitungan suara. Total formulir penting ini sama dengan jumlah TPS, yakni 809.497.

Data Pembanding KPU

Terpisah, Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga Ferry M. Baldan mengatakan harapan pihaknya agar masyarakat berpartisipasi aktif mengawal rekapitulasi suara hasil Pilpres 2019.

Salah satu bentuknya, Ferry meminta warga mengirimkan foto salinan berita rekapitulasi suara di tingkat TPS atau formulir C1 ke BPN Prabowo-Sandiaga. Maksudnya sebagai pembanding atas penghitungan suara versi KPU.

“Perhitungan suara intinya ada di C1. Kita bisa cross check data antara yang dimiliki masyarakat, BPN, dan KPU. Mari kita kawal proses ini agar terwujud pemilu jujur dan adil,” kata Ferry.

BPN Prabowo-Sandi membuka beberapa saluran untuk menerima foto salinan C1. Kanalnya via akun Telegram @KawalTPSPrabowoSandi_bot serta aplikasi WhatsApp di nomor 082129574581, 082129579118, 081931717170, 082129574631, dan 081913131359. []GOOD INDONESIA-RUT/LMC

[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: [email protected]]

The post Bawaslu Pasok 61 Ribu Foto Formulir C1 ke BPN Prabowo-Sandiaga appeared first on GOOD INDONESIA.