Setelah Golkar dan PDIP, Demokrat Juga Tolak Pilpres Bersamaan Pileg

Warga salurkan hak pilihnya di TPS [Foto: Ridwan Ewako - GOOD INDONESIA]

Jakarta – Tiga partai politik (parpol) telah menyatakan sikap menolak penyelenggaraan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) bersamaan dengan pemilihan umum legislator (pileg). Parpol dimaksud Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, dan belakangan Demokrat.

”Soal ide soal pileg dan pilpres kembali dipisah, Partai Demokrat sepakat dengan rekomendasi Golkar di kongresnya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Jansen Sitindaon Jansen kepada pers, Rabu, 4 Desember 2019.

Jansen menjelaskan Demokrat berkonsentrasi pada revisi Undang-Undang Pemilu.‎ Penilaian Pemilu 2019 terlalu panas dan memakan banyak korban penyelenggara pemilu menjadi dasar penolakan pelaksanaan serempak.

“Ini ibarat satu resepsi untuk dua perkawinan. Awalnya dipikir efisien dan menekan biaya, faktanya ternyata tidak. Satu jenis pemilu saja sudah buat panas, apalagi dua jenis pemilu digabung sekaligus,” tukas Jansen.

Karena itu, menurut Jansen, harus dicari akar masalahnya. Jangan sampai banyak panitia pengawas pemilu, seperti pemilu kemarin, yang kehilangan nyawa.

“Ibaratnya kalau mobil kita over heat, yang harus kita cek dulu adalah sistemnya. Jangan-jangan radiator atau kipasnya memang tidak beres,” ujarnya menamsilkan

[Baca juga: Melupakan Tujuan Pemilu]

‎Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan kadernya di DPR memperjuangkan usulan pilpres dan pileg tidak berbarengan. Untuk realisasi, UU Pemilu harus direvisi.

“Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu,” ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, pada hari yang sama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan hajatan pilpres tidak lagi bersamaan pileg.


Biaya Pemilu 2019

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan sebesar Rp25,59 triliun untuk Pemilu serentak pada 17 April 2019. Anggaran ini naik 61 persen dibanding untuk Pemilu 2014, yang sebesar Rp15,62 triliun.

Selain anggaran tersebut, juga dialokasikan anggaran pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan biaya keamanan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 Rp 1,7 triliun).

[Baca juga: Pemerintah Tolak Pengajuan Anggaran Asuransi Buat KPPS]

Anggaran kegiatan pendukung pemilu meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014, menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpendapat meski mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, pelaksanaan Pemilu 2019 juga mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang tidak kalah signifikan.

Biaya honor petugas pemilu, misalnya, efisiensi anggaran mencapai 50 persen. KPU juga bisa memangkas biaya pemutakhiran data pemilih karena hanya perlu dilakukan satu kali pada awal persiapan pemilu. []GOOD INDONESIA-RMK


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here