DPR: Segera Berlakukan Karantina Wilayah, Jangan Gadai Nyawa Warga

Netty Prasetiyani [Foto: fraksi.pks.id - GOOD INDONESIA]

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah pusat segera memberlakukan karantina wilayah atas pandemi covid-19 yang telah melanda seluruh wilayah Indonesia.

“Mengapa setelah keadaan makin parah, baru pemerintah seperti tergopoh-gopoh membuat rancangan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum karantina wilayah,” kata Netty di Kota Bandung, Minggu, 29 Maret 2020.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu berpendapat undang-undang tentang karantina kesehatan berlaku sejak 2018. Sayangnya pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) implementasinya.

“Sejak awal wabah ini muncul di Wuhan dan kemudian mengakibatkan pemulangan WNI dari sana, saya sudah mengingatkan pemerintah terkait penyiapan instrumen hukum yang diperlukan saat harus memberlakukan karantina wilayah. Langkah antisipasi ini seharusnya sudah dilakukan jauh hari,” Netty menyesalkan kelambanan pemerintah pusat.

Netty lalu mendesak pemerintah pusat segera bertindak cepat, tegas, dan tepat guna melindungi nyawa rakyat. Hidup merupakan hak asasi tertinggi warga negara, jangan digadai.

“Jangan benturkan nasib rakyat dengan hukum atau konstitusi. Harus ada keberanian melakukan upaya terobosan di tengah situasi darurat,” tandasnya.

Netty juga menyarankan agar Presiden RI memberikan izin dan dukungan pada kepala daerah yang bersiap melakukan karantina wilayah. Wilayah zona merah yang rawan dan mobilitas manusianya tinggi, seperti Jakarta dan lainnya sebagai epicenter penyebaran virus korona agar segera menerapkan karantina wilayah.

Menurut Netty, karantina wilayah merupakan solusi terbaik menghadapi situasi dan kondisi atas serangan covid-19 belakangan ini.

Pertama, karantina wilayah meminimalkan persebaran virus korona. Kedua, membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat keluar-masuk tanpa mengetahui statusnya, apakah mereka ODP (Orang Dalam Pemantauan) atau PDP (Pasien Dalam Pemantauan).

Ketiga, mengurangi imported case ke daerah. Keempat, mempermudah pendataan (tracking) atau kategorisasi kesehatan masyarakat. Kelima, mempercepat proses penanganan covid-19.

Pasien covid-19 di RS Undata, Palu, Sulawesi Tengah [Foto: theconversation.com – GOOD INDONESIA]

Ditambahkan, proses pemberlakuan karantina wilayah dilakukan melalui koordinasi sebaik mungkin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan unsur masyarakat.

“Pemerintah daerah, misalnya, sebelum meminta izin karantina wilayah, harus sudah mempertimbangkan secara matang terkait faktor epidemiologis, ancaman, dukungan sumber daya, teknis operasional, dampak ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Semua ini harus clear, jika tidak bisa berantakan,” papar politikus PKS daerah pemilihan (dapil) Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini.

Netty merinci pemerintah pusat dan daerah untuk: (1) menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama karantina sebagaimana diatur UU Kekarantinaan Kesehatan; (2) memastikan distribusi logistik dan pangan aman di seluruh wilayah Indonesia, baik yang terdampak covid19 ataupun tidak; (3) memastikan kesiapan tenaga kesehatan di daerah sebab sebaran kasus sudah benar-benar masif; (4) negara memastikan keamanan dan keselamatan jiwa dan raga masyarakat.

Selain itu, dia mengimbau masyarakat mematuhi semua aturan karantina wilayah saat diberlakukan.

“Masyarakat harus patuh untuk tidak keluar masuk wilayah. Jika melanggar maka ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan ini,” ujar Netty. []GOOD INDONESIA-BIH


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here