Seiring rencana penerapan kebiasaan baru di tengah pandemi covid-19 tanpa pembatasan sosial apapun –diistilahkan “new normal“, pemerintah menghentikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akses keluar masuk ke beberapa kota metropolitanpun dibuka.

“New normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan keilmuan dalam membuat kebijakan. Jangan pakai perasaan. Pemerintah daerah juga jangan sekadar ikut kebijakan (pusat),” tegas Netty, usai kunjungan resesnya di Cirebon, dalam keterangan pers tertulisnya kepada GOOD INDONESIA, Selasa, 9 Juni 2020.

Netty, yang juga ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, mengingatkan agar pemerintah tidak serampangan menerapkan new normal. Perlu perencanaan pentahapan yang terukur, kuantitatif maupun kualitatif. Program pemerintah pusat hingga daerah harus clear.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu lalu memaparkan beberapa data kasus paparan virus korona di Indonesia –yang menunjukkan pemerintah sama sekali belum mampu mengendalikan serangan covid-19.

Pada 6 Juni, misalnya, kasus baru positif covid-19 di seluruh Indonesia masih tinggi, 993. Urutan terbanyak di Jawa Timur (Jatim), DKI Jakarta, Papua. Jatim menyalip Jakarta yang sebelumnya di posisi teratas. Sementara kondisi Papua dimaksud mengejutkan.

Terakhir, pada 8 Juni, terdapat penambahan kasus 847. Turun, namun masih cukup tinggi. Total keseluruhan menjadi 32.033 kasus.

Penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 32 orang. Total nyawa yang melayang akibat covid-19 menjadi 1.883 –menuju angka 2.000.

[Baca juga: Rencana Sekolah Saat Pandemi, Netty: Pemerintah Gadai Nyawa Anak-anak]

Lima provinsi yang mengalami kenaikan cukup tinggi; Jatim, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Maluku.

“Badai pandemi masih mengintai kita. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?” tegas Netty.

Selamatkan Santri

Meninjau langsung kondisi terkini penanggulangan covid-19 di Kabupaten dan Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII itu mengungkapkan dirinya menemukan kasus bayi berusia 50 hari terkondirmasi positif covid-19.

Sang bayi terpapar virus korona saat dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan. Di tempat resepsi, mereka berinteraksi dengan saudara dari wilayah episenter covid-19. Kejadian ini dapat disimpulkan akibat PSBB dilonggarkan atau tidak diperpanjang.

Serupa, mencermati dapilnya yang memiliki banyak pondok pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mendorong Netty mengingatkan pemerintah dan manajemen lembaga pendidikan Islam tersebut agar tak memutuskan anak didik masuk.

“Jangan sampai santri menjadi korban akibat kelalaian pengambil keputusan. Kelalaian membuat kita kerja dua kali dan kembali ke kondisi awal pandemi,” papar Netty. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Netty: Hati-hati Euforia Menuju ‘New Normal’, Kebijakan masih Gegabah appeared first on GOOD INDONESIA.

Menurutnya, jika rencana itu dilaksanakan bakal menjadi pertaruhan besar bagi keselamatan generasi penerus bangsa di masa depan. Pemerintah tampaknya bersiap menggadai nyawa tunas putra-putri Indonesia.

“Hingga kini transmisi covid-19 belum terkendali, kasus baru masih terus terjadi, dan kurvanya belum melandai. Kami keberatan jika anak-anak seperti dijadikan kelinci percobaan untuk menguji kebijakan pemerintah,” tegas Netty dalam keterangan persnya yang diterima GOOD INDONESIA, Minggu, 31 Mei 2020.

Ditambahkan, atas nama kecintaan, kepedulian, dan keberpihakan terhadap masa depan generasi bangsa, rencana tersebut sepatutnya ditunda.

Netty, yang juga Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, mengingatkan bahwa penularan virus korona di kalangan anak-anak Indonesia tergolong cukup tinggi.

Rilis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 18 Mei 2020 menyebutkan tak kurang 584 anak dinyatakan positif cvid-19 dan 14 anak di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, jumlah anak yang meninggal dunia dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak PDP tersebut.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyampaikan bahwa hingga 28 Mei 2020, total anak-anak yang terpapar covid-19 mencapai lima persen dari total kasus yang dilaporkan ke pemerintah.

“Kasus kematian anak Indonesia karena covid-19 paling tinggi se-Asia. Jika tidak menyiapkan seluruh faktor pendukungnya maka sekolah dapat menjadi mata rantai baru penularan covid-19,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.

Menurut Netty lagi, banyak aspek yang perlu dicermati bila sekolah dibuka di tengah pandemi covid-19. Misalnya, cara anak berangkat ke sekolah, interaksi sesamanya dan para guru, faktor kebersihan sarana dan prasarana sekolah, rasio jumlah siswa per kelas.

Netty lalu meminta pemerintah belajar dari negara lain, seperti Perancis dan Korea Selatan. Ketika Perancis mulai membuka sekolah, ditemukan 70 kasus baru. Sementara di Korea Selatan terdapat 79 kasus baru.

“Apa kita ingin seperti itu juga? Janganlah coba-coba kebijakan yang pertaruhannya adalah nyawa,” tambahnya.

Sekolah Belum Siap

Selain itu, menurut Netty, berdasarkan laporan KPAI baru 18 persen sekolah yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Sementara 80 persen lainnya tidak siap.

“Kondisi tersebut membuktikan pembukaan sekolah saat ini berbahaya dan penuh pertaruhan. Wajar bila banyak orang tua khawatir jika pembukaan sekolah tetap dipaksakan,” tutur Netty. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Rencana Sekolah Saat Pandemi, Netty: Pemerintah Gadai Nyawa Anak-anak appeared first on GOOD INDONESIA.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi pencapaian produsen baja tersebut. Dia menyebutnya sebagai sebuah kemajuan menggembirakan.

“Sudah lama diketahui bahwa selain keputusan investasi bisnis yang salah beberapa tahun lalu, inefisiensi, dan bahkan mungkin penggarongan adalah penyakit yang paling akut. Pembukuan laba itu tentu wajib kita apresiasi,” kata Deddy dalam keterangan persnya, Jumat, 29 Mei 2020.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. berhasil meraih laba bersih sebesar 74,1 juta dolar AS pada kuartal I/2020. Emiten berkode KRAS ini mencatat laba pertama dalam delapan tahun terakhir.

Perbaikan kinerja diperoleh dari penurunan beban pokok pendapatan sebesar 39,8 persen dan biaya administrasi dan umum 41,5 persen.

Manajemen berhasil menekan biaya opex (operating expenses) induk sebesar 31 persen year on year (YoY). Optimalisasi tenaga kerja meningkat sebesar 43 persen. Perseroan juga mampu melakukan penghematan biaya sebesar 130 juta dolar AS pada kuartal I/2020.

Meski demikian, sela legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara itu, manajemen Krakatau Steel belum saatnya berpuas diri. Tantangan internal dan eksternal yang dihadapi masih cukup besar.

Deddy meminta manajemen Krakatau Steel dan Kementerian BUMN bekerja sama memanfaatkan momentum ini untuk melakukan restrukturisasi bisnis secara menyeluruh.

“Banyak anak perusahaan yang tidak sesuai core bisnis dan menjadi beban harus dilikuidasi atau dikerjasamakan untuk mengurangi beban dan memaksimalkan energi pada fokus bisnis Krakatau Steel. Perlu dikaji kembali semua strategi bisnis, kemitraan investasi dan value creation dari bisnis Krakatau Steel,” paparnya.

Deddy berharap Kementerian BUMN menerapkan model efisiensi Krakatau Steel ini di berbagai BUMN lain. Masalah semua BUMN hampir sama, inefisiensi bisnis yang akut dan fokus serta strategi bisnis yang tidak jelas.

“Saya yakin Pak Erick Tohir sebagai Menteri BUMN memahami dan sudah mulai mengerjakan ini. Saya berharap beliau memimpin restrukturisasi bisnis besar-besaran di BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, BUMN Karya dan Himbara secara profesional, market base dan bukan dengan PMN,” ujar Deddy.

Dengan demikian, menurut Deddy, PMN dapat difokuskan pada BUMN pangan seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero).

Selain kluster pangan, Kementerian BUMN harus memberikan perhatian kepada kluster industri strategis. Hal ini penting dalam rangka mengurangi impor di bidang-bidang strategis dan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

Pertama dalam Delapan Tahun

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berhasil meraih laba bersih sebesar 74,1 juta dolar AS atau sekitar Rp1,08 triliun (kurs Rp14.700 per dolar AS) pada triwulan I/2020. Capaian laba kali pertama dalam delapan tahun terakhir.

Perbaikan kinerja terutama disebabkan penurunan beban pokok pendapatan sebesar 39,8 persen dan penurunan biaya administrasi dan umum 41,5 persen.

Perseroan telah melakukan beberapa langkah perbaikan bisnis sejak 2019. Hasilnya mulai terlihat pada triwulan I/2020. Perbaikan kinerja, antara lain melalui program restrukturisasi dan transformasi. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Komisi VI DPR Apresiasi Krakatau Steel Akhirnya Bukukan Laba appeared first on GOOD INDONESIA.

“Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu menyakiti hati rakyat. Pemerintah sungguh mempermainkan hati rakyat,” kata Netty kepada jurnalis usai memberikan bantuan pada warga terdampak pandemi covid-19 di Kelurahan Kecapi, Harja Mukti, Kota Cirebon, Minggu, 17 Mei 2020.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2012, iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 ditetapkan sebesar Rp42.000.

Sebelumnya, iuran berdasar Perpres Nomor 75/2019 sebesar Rp 160.000 (kelas 1), Rp 110.000 (kelas 2), dan Rp 51.000 (kelas 3). Perpres ini beberapa waktu lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) setelah digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Alih-alih mematuhi keputusan MA, Presiden justru menerbitkan keputusan iuran BPJS Kesehatan yang besarannya di atas perpres yang dibatalkan tersebut.

Netty memberi penilaian dimaksud karena kebijakan itu dikeluarkan saat perekonomian rakyat semakin terpuruk dihantam badai covid-19.

“Kebijakan itu sungguh aneh, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman penularan virus korona, pemerintah justru menaikkan kewajiban iuran,” tukas Netty, yang juga Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.

Menurut Netty, saat seperti ini pemerintah seharusnya melonggarkan segala bentuk tanggungan masyarakat, bukan justru tambah membebani.

“Dalam keadaan seperti sekarang, negara lain memberi subsidi rakyatnya. Inggris, misalnya, melakukan apapun untuk menyubsidi NHS (National Health Services). Pemerintah kita malah menambah beban rakyat. Karenanya saya bilang, negara kita memang aneh,” papar Netty.

Padahal, dia menambahkan pemerintah selama ini memiliki uang guna memberikan stimulus kepada korporasi besar. Tidak hanya itu, pemerintah juga sanggup membiayai program Program Kartu Prakerja yang sebenarnya memperkaya korporasi tertentu.

Netty merinci menaikkan besaran iuran belum tentu bisa mengurangi defisit BPJS. Bahkan bila tidak cermat bakal memperlebar karena peserta akan ramai-ramai pindah kelas, dari 1 dan 2 ke kelas 3. Peserta juga bakal mangkir membayar iuran.

“Bahkan dapat menjadi pemicu sikap pembangkangan massal karena rakyat ditekan dalam kehidupan yang makin sulit hari demi hari,” ujar Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post BPJS Naik Saat Pandemi Covid-19, Netty: Jokowi Sakiti Hati Rakyat appeared first on GOOD INDONESIA.

Kasus terbaru dimaksud, menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, keluarnya izin pengoperasian kembali semua moda transportasi antardaerah di seluruh wilayah tanah air atau relaksasi transportasi, mulai 7 Mei lalu.

Hal itu berdasar turunan Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Keputusan Menhub menimbulkan kebingungan masyarakat, boleh atau tidaknya ke luar daerah. Sebelumnya semua akses transportasi dari Jakarta dan kota besar lainnya ditutup. Dilakukan pemeriksaan kendaraan di tol dan di perbatasan kota. Sekarang dibolehkan, padahal PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih berlanjut. Jadi mana yang benar?” tegas Netty kepada GOOD INDONESIA, Selasa, 12 Mei 2020.

Ia merinci kebingungan masyarakat memunculkan pertanyaan besar; apakah pemerintah pusat benar-benar ingin memutus rantai penularan virus korona –penyebab covid-19? Atau lebih mementingkan kepentingan “kelompok pebisnis tertentu” daripada nyawa manusia –meskipun disebutkan adanya ketentuan protokol covid-19 dalam perjalanan dimaksud?

Tampak jelas, menurut legislator berlatar belakang bergelar doktor Ilmu Pemerintahan tersebut, kebijakan pemerintah pusat itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalangan pengusaha dan pemerintahan boleh melakukan perjalanan, sedangkan warga biasa tetap dilarang.

“Masyarakat dilarang mudik, padahal ada di antara mereka yang sudah kehilangan pekerjaan di kota. Sementara pejabat dan pebisnis dengan alasan tertentu diperbolehkan,” tutur Netty, dan mengingatkan pembawa virus korona awal masuk Indonesia bukanlah warga biasa, melainkan termasuk kelompok “pengusaha”.

Menurut politikus PKS itu, pemerintah seharusnya tegas menutup pergerakan manusia guna percepatan penanggulangan penularan virus korona. Dengan demikian perang terhadap covid-19 bisa segera tuntas, sehingga recovery kehidupan masyarakat –termasuk aspek ekonomi– lebih cepat terwujud.

Kebijakan longgar, kata Netty lagi, menyebabkan perang melawan covid-19 semakin lama dan memakan korban bertambah banyak. Otomatis pula proses recovery kehidupan warga semakin panjang.

Ditambahkan, kebijakan pemerintah pusat tersebut jelas sebuah ironi di tengah belum adanya tanda-tanda penyebaran virus korona tertangani. “Bahkan kasusnya secara akumulatif nasional masih terus meningkat,” ujarnya.

Alih-alih mengatur relaksasi transportasi, Netty menyarankan pemerintah agar lebih baik fokus pada penanganan distribusi bahan pangan dari pusat atau sumbernya ke daerah atau masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai terjadi kelangkaan akibat distribusi yang kurang lancar. Sebentar lagi Idul Fitri. Kebutuhan akan bahan pokok cenderung meningkat. Jangan sampai masyarakat sudah dibatasi pergerakannya, harus pula mengalami kesulitan bahan pangan,” tandas legislator Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Relaksasi Transportasi: Abaikan Rantai Penularan demi Kepentingan Pebisnis? appeared first on GOOD INDONESIA.

Kepada Gabungan Pengusaha (GP) Jamu yang mempersoalkan pembagian jamu oleh Satgas Lawan Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kepada sejumlah rumah sakit, kami perlu sampaikan beberapa hal.

Kami harap mereka jangan fitnah aksi kemanusiaan anggota DPR, seolah mempromosikan obat herbal Cina. Kami bukan korporasi pencari keuntungan seperti kalian.

Kami hanya menolong orang sakit dengan membagikan obat herbal Herbavid19 secara gratis dengan jumlah yang terbatas. Biaya produksi obat herbal tersebut dari kantong pribadi dan kami tidak mengizinkan obat herbal tersebut diperjualbelikan.

Dengan demikian, sama sekali tidak ada ancaman bagi perusahaan-perusahaan yang memasarkan jamu secara komersial alias untuk mencari keuntungan.

Perlu juga dijelaskan bahwa tidak benar jika obat herbal disebut impor dari Cina. Herbavid19 adalah obat herbal yang dibuat di Indonesia dan diproduksi oleh putra-putri Indonesia.

Bahannya 11 jenis; delapan jenis terdapat di Indonesia, tiga impor dari Cina, karena memang tidak ada di Indonesia. Tiga bahan obat tersebut harus digunakan karena mengacu kepada publikasi jurnal ilmiah internasional untuk obati covid-19. Meramu obat herbal itu harus ada dasar ilmiahnya.

Juga tidak benar jika terdapat bahan baku dalam Herbavid19 yang dilarang pemerintah Indonesia. Jika ada, kalian silakan sebut bahan obat apa yang dilarang. Saat ini sedang berproses izin edar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sudah dikonsultasikan, tidak ada bahan baku yang dilarang.

Di tengah pandemi begini, kami berharap jangan ada pengusaha jamu yang hanya berpikir cari keuntungan, tapi kedepankan nilai-nilai kemanusiaan. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Pimpinan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Jangan Fitnah Satgas Covid-19 DPR appeared first on GOOD INDONESIA.

Usulan itu diutarakan pasca Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sikapnya atas RUU Ciptaker pada Jumat (24/4/2020). Presiden meminta DPR RI menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut.

Penundaan dimaksudkan agar pemerintah bisa mendalami pasai-pasal terkait, antara lain dengan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan tiga serikat pekerja di Istana.

Sikap pemerintah dimaksud sejalan pernyataan Ketua DPR RI sehari sebelumnya, yang meminta Badan Legislasi menunda pembahasan klaster yang dimaksud sampai pandemi covid-19 berakhir.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan usulan pihaknya tersebut sebagai respons atas pernyataan Presiden RI dan Ketua DPR RI. “Fraksi Partai Nasdem mengapresiasinya,” kata Ali melalui rilis persnya yang diterima GOOD INDONESIA, Sabtu, 25 April 2020.

Dijabarkan, terhadap kedua pernyataan dimaksud, Nasdem berpendapat adanya potensi resistensi kalangan pekerja terhadap RUU Ciptaker. Mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker akan lebih konklusif. Klaster ini tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin memangkas tumpangtindih regulasi dan menyederhanakan peraturan.

“Klaster ini juga membuat proses pembahasan salah satu omnibus law ini menjadi tidak kondusif bagi tercapainya maksud utama pembentukan RUU, yakni debirokratisasi perizinan dan keleluasaan berinvestasi,” tukas Ali.

Kerap disampaikan, menurut Ali lagi, Fraksi Partai Nasdem memandang lebih tepat jika klaster ketenagakerjaan dibahas terpisah di kanal yang lebih relevan terkait ketenagakerjaan. Meski ada keterkaitan antara soal ketenagakerjaan dengan RUU Ciptaker, namun pembahasannya akan melenceng dan tidak fokus pada tujuan utama dicetuskannya RUU tersebut.

[Baca juga: Guru Besar ITS Pertanyakan Tata Kelola Migas Diserahkan ke BUMN Khusus]

Ditambahkan, Fraksi Partai Nasdem tetap berpandangan bahwa semangat RUU Ciptaker relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini. Terdapat tiga faktor yang menjadi alasannya.

Pertama, alam birokrasi yang ruwet sekaligus kerap menjadi parasit, dan tumpang tindihnya regulasi. Kedua, krisis ekonomi global sudah di depan mata. Ketiga, kesiapan lapangan kerja terkait bonus demografi yang sudah mulai kita rasakan mulai 2020 ini, yang puncaknya pada 2030-2040.

“Oleh karena itu, Fraksi Partai Nasdem membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kalangan, utamanya kalangan serikat pekerja, memberikan pandangan, diskursus, kontradiskursus, dan berbagai masukan lainnya dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut,” urai Ali. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Nasdem Dukung Usul Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Ciptaker appeared first on GOOD INDONESIA.

“Mengapa setelah keadaan makin parah, baru pemerintah seperti tergopoh-gopoh membuat rancangan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum karantina wilayah,” kata Netty di Kota Bandung, Minggu, 29 Maret 2020.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu berpendapat undang-undang tentang karantina kesehatan berlaku sejak 2018. Sayangnya pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) implementasinya.

“Sejak awal wabah ini muncul di Wuhan dan kemudian mengakibatkan pemulangan WNI dari sana, saya sudah mengingatkan pemerintah terkait penyiapan instrumen hukum yang diperlukan saat harus memberlakukan karantina wilayah. Langkah antisipasi ini seharusnya sudah dilakukan jauh hari,” Netty menyesalkan kelambanan pemerintah pusat.

Netty lalu mendesak pemerintah pusat segera bertindak cepat, tegas, dan tepat guna melindungi nyawa rakyat. Hidup merupakan hak asasi tertinggi warga negara, jangan digadai.

“Jangan benturkan nasib rakyat dengan hukum atau konstitusi. Harus ada keberanian melakukan upaya terobosan di tengah situasi darurat,” tandasnya.

Netty juga menyarankan agar Presiden RI memberikan izin dan dukungan pada kepala daerah yang bersiap melakukan karantina wilayah. Wilayah zona merah yang rawan dan mobilitas manusianya tinggi, seperti Jakarta dan lainnya sebagai epicenter penyebaran virus korona agar segera menerapkan karantina wilayah.

Menurut Netty, karantina wilayah merupakan solusi terbaik menghadapi situasi dan kondisi atas serangan covid-19 belakangan ini.

Pertama, karantina wilayah meminimalkan persebaran virus korona. Kedua, membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat keluar-masuk tanpa mengetahui statusnya, apakah mereka ODP (Orang Dalam Pemantauan) atau PDP (Pasien Dalam Pemantauan).

Ketiga, mengurangi imported case ke daerah. Keempat, mempermudah pendataan (tracking) atau kategorisasi kesehatan masyarakat. Kelima, mempercepat proses penanganan covid-19.

Ditambahkan, proses pemberlakuan karantina wilayah dilakukan melalui koordinasi sebaik mungkin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan unsur masyarakat.

“Pemerintah daerah, misalnya, sebelum meminta izin karantina wilayah, harus sudah mempertimbangkan secara matang terkait faktor epidemiologis, ancaman, dukungan sumber daya, teknis operasional, dampak ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Semua ini harus clear, jika tidak bisa berantakan,” papar politikus PKS daerah pemilihan (dapil) Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini.

Netty merinci pemerintah pusat dan daerah untuk: (1) menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama karantina sebagaimana diatur UU Kekarantinaan Kesehatan; (2) memastikan distribusi logistik dan pangan aman di seluruh wilayah Indonesia, baik yang terdampak covid19 ataupun tidak; (3) memastikan kesiapan tenaga kesehatan di daerah sebab sebaran kasus sudah benar-benar masif; (4) negara memastikan keamanan dan keselamatan jiwa dan raga masyarakat.

Selain itu, dia mengimbau masyarakat mematuhi semua aturan karantina wilayah saat diberlakukan.

“Masyarakat harus patuh untuk tidak keluar masuk wilayah. Jika melanggar maka ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan ini,” ujar Netty. []GOOD INDONESIA-BIH

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post DPR: Segera Berlakukan Karantina Wilayah, Jangan Gadai Nyawa Warga appeared first on GOOD INDONESIA.

Untuk mempertahankan perekonomian nasional agar tidak jatuh dalam resesi berkepanjangan, kita perlu melakukan kebijakan counter cyclical yang kuat. Kuat dalam artian tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung karena yang dihadapi adalah peristiwa perekonomian yang luar biasa.

Luar biasa disebabkan asal-muasal persoalannya bukan bersumber dari suatu krisis ekonomi. Sumbernya peristiwa pandemi virus corona, covid-19. Secara tiba-tiba, roda perekonomian terhenti, di dalam maupun di luar negeri. Perekonomian secara tiba-tiba mengalami crash landing, dan mesti masuk ke dalam ruang ICCU.

Sampai-sampai Kongres Amerika Serikat meloloskan paket ekonomi senilai US$2,2 triliun, terbesar pasca Perang Dunia ke-2 hanya dalam waktu dua minggu. Demikian juga dengan bank sentralnya, The Federal Reserve, mengeluarkan kebijakan di luar pakem kebanksentralan melalui kebijakan Asset Purchase Program yang nonlimit dan juga menyasar sektor riil.

Saya pribadi mendengar ada pembicaraan di kalangan pengambil kebijakan yang mendiskusikan besaran paket kebijakan yang rentang nilainya berkisar Rp200-400 triliun.

Sejauh ini, Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan tidak kurang Rp300 triliun cadangan devisa untuk mengatasi gejolak ekonomi. Seingat saya, sejak 2004, ini adalah intervensi terbesar otoritas moneter yang dilakukan dalam satu kurun waktu yang sangat singkat.

Yang dilakukan BI itu adalah kebijakan jumbo untuk ukuran Indonesia. Apalagi jika betul-betul nantinya pemerintah dan DPR juga bersepakat mengeluarkan paket kebijakan yang nilainya setara dengan pengeluaran BI, yaitu Rp300 triliun.

Dengan mengasumsikan bahwa BI akan menggunakan secara optimal kekuatannya maka dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat suatu aksi kebijakan ekonomi bernilai Rp500-600 triliun. Jumlah yang sangat besar.

Mari kita pikirkan soal ini dengan tenang dan kepala dingin. Mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Untuk apa kebijakan itu? Kepada siapa kebijakan itu ditujukan? Sampai kapan?

Pertanyaan pertama berhubungan dengan argumentasi yang mendasari kebijakan itu. Pertanyaan kedua menyoal “keberpihakan kebijakan”. Pertanyaan ketiga enduransi kebijakan.

Karena kebijakan yang akan diambil itu merupakan kebijakan defisit, dan karenanya berhubungan dengan utang baru, yang sudah tentu akan mengundang polemik, maka argumen dasarnya haruslah solid dan transparan.

Solidnya argumentasi itu terletak pada keyakinan bahwa itulah cara terbaik dan satu-satunya jalan yang mesti diambil untuk mencegah pemburukan ekonomi yang dalam. Suatu keadaan perekonomian yang sulit dan akan lebih mahal untuk recovery.

Jadi argumentasinya haruslah merupakan jawaban untuk menghentikan pendarahan lanjut perekonomian. Lalu memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi perekonomian kembali berfungsi secepat mungkin.

Dengan demikian, besaran anggaran yang diperlukan juga merupakan cerminan dari keyakinan argumentatif. Dengan kata lain, besaran biaya yang dikeluarkan haruslah sebanding atau lebih besar dari risiko yang dihadapi.

Kepada siapa kebijakan itu ditujukan, dalam hal ini otoritas mesti jernih soal keberpihakannya. Tentu publik sangat tidak menghendaki kebijakan yang berbau krisis 1998. Yang menjadi korban utama dalam krisis ini adalah perekonomian riil. Lebih terangnya adalah perekonomian rakyat sehari-hari. Dalam kategorisasi sektor, yang terpukul keras itu adalah UMKM.

Memang ada pukulan kuat juga pada sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan makanan –khususnya restoran dan warung-warung rakyat. Tetapi jangan dilupakan bahwa sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kebanyakan menderita sangat berat. Ke titik-titik inilah seharusnya yang menjadi fokus keberpihakan kebijakan ekonomi.

Saya malahan beranggapan, inilah saat yang tepat untuk mereposisi struktur perekonomian nasional dan mendorong keseimbangan baru –peran perekonomian UMKM menjadi lebih kuat. Sektor-sektor produktif ekonomi rakyat kebanyakan harus diperkuat habis-habisan. Now or never.

Dalam bahasa yang lebih terang, tidak usah khawatir dengan korporasi besar. They have plenty of money and plenty of chances. Infrastruktur penguasaan aset-aset mereka solid dan sanggup merestrukturisasi dirinya dengan banyak pilihan strategik.

Yang tidak kalah pentingnya adalah soal enduransi kebijakan. Sistem fiskal kita bersifat tahunan. Karena itu menjadi kritikal untuk juga menyertakan perspektif daya ungkit kebijakan ekonomi yang akan diambil.

Kebijakan ekonomi berskala besar yang akan diambil untuk mengatasi ketiba-tibaan krisis yang dihadapi, menyebabkan kebijakan itu dituntut untuk sekaligus juga merupakan exit strategy bagi langkah-langkah pemulihan lanjutan di tahun fiskal berikutnya. Memfokuskan diri pada “strategi bantalan (cushion)” akan berdampak pada kemungkinan biaya mahal yang tidak efektif.

Kuncinya adalah kebijakan bauran yang meliputi penanganan jangka pendek terhadap shock perekonomian, khususnya ekonomi rumah tangga dan UMKM. Alokasinya maksimum untuk menangani sumber persoalannya, yaitu pandemi covid-19. Pada saat yang sama menyiapkan landasan kebijakan untuk tahun fiskal berikutnya mencerminkan upaya untuk memulihkan fungsi-fungsi perekonomian.

Dalam hal ini, pelebaran defisit dilakukan secara bijak dengan tidak menumpuknya di tahun ini, tetapi juga disebar ke tahun depan. Ringkasnya, kapasitas pembiayaan defisit tidak dihabiskan dalam tahun fiskal ini saja, melainkan juga dipersiapkan untuk tahun berikutnya. Dengan begitu, struktur utang tetap dalam batas yang bisa dikendalikan.

Enduransi ini diperlukan di tengah ketidakpastian global. Pemulihan ekonomi global sangat bergantung pada kemampuan adaptif manusia dan para pengambil kebijakan, dalam mengatasi pandemi corona. Sifat mobilitas dan interaksi manusia, yang menjadi dasar bagi perekonomian global, adalah korban utama pandemi. Tentunya, selain nyawa manusia.

Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara kita keluar dari situasi krisis ini. Wallahu‘alam bissawab. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah pengusaha, mantan wakil ketua Komisi XI DPR RI

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Kebijakan Ekonomi Pandemi Covid-19 appeared first on GOOD INDONESIA.

Jumlah kursinya wakil rakyat di DPR dapil ini yakni 10. Kursi ini diperebutkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Berikut daftar nama calon legilator (caleg) DPR dapil Sumatera Utara II:

[]GOOD INDONESIA-MSM/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Calon Wakil Rakyat di DPR Dapil Sumatera Utara I Pileg 2019 appeared first on GOOD INDONESIA.

Hasto Kristiyanto, sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau Jokowi-Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut sekaitan kasus kebohongan aktivis demokrasi Ratna Sarumpaet.

Ratna, mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Prabowo Subianto-Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno, telah mengaku berbohong dirinya telah dianiaya sekelompok orang.

“Kami mendapat WA beberapa elemen masyarakat mau melaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR mengingat apa yang dilakukan oleh Pak Fadli Zon, tidak memenuhi asas kepatutan dan kepantasan sebagai pimpinan wakil rakyat,” tukas Hasto di Rumah Pemenangan Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Oktober 2018.

Ditegaskan, Fadli selaku pimpinan DPR seharusnya senantiasa membangun tradisi yang menjunjung peradaban dan nilai-nilai kebangsaan. Seorang anggota DPR, kata Hasto, melekat pada dirinya soal etika dan moral.

“Yang namanya pimpinan, punya tanggung jawab etika dan moral untuk menunjukkan perilaku yang berkeadaban,” tutur Hasto.

Sudah Minta Maaf

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sendiri telah mengeluarkan pernyataan mengecam kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet. Dia pun mengaku salah karena termakan cerita Ratna soal penganiayaan yang ternyata tidak pernah terjadi.

“Saya minta maaf pada publik telah ikut menyampaikan pengakuan Bu Ratna Sarumpaet bahwa ia dianiaya orang yang tak jelas,” ujar Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon, Rabu (3/10/2018), setelah Ratna memberikan keterangan mengenai “drama” pemukulan dirinya.

Fadli menjabarkan bahwa dirinya ikut menyampaikan kabar penganiayaan itu karena menjawab pertanyaan pers.

“Karena ada berita yang bersumber dari seorang netizen, maka pers bertanya. Saya minta konfirmasi Bu Ratna Sarumpaet yang sebelumnya cerita bahwa ia memang dianiaya,” jelasnya.

Setelah mendapat konfirmasi dari Ratna, Fadli mengaku batinnya tergugah untuk bersimpati atas kebiadaban tersebut.

“Ternyata sikap pembelaan ini dimanfaatkan untuk kebohongan yang sama sekali tak terduga datang dari seorang aktivis Ratna Sarumpaet. Saya sangat kecewa,” tandas Fadli lagi. []RMK/LMC/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Hasto Kristiyanto Sebut Fadli Zon Tidak Lagi Layak jadi Wakil Rakyat appeared first on GOOD INDONESIA.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan penolakan DPR saat rapat pendahuluan sebelum pelaksanaan konsultasi rancangan Peraturan KPU (PKPU) pada 20 April lalu.

“Pimpinan (DPR) lepas tangan jika KPU nanti menetapkan. Jadi pimpinan DPR tidak mau ada kesepakatan,” kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

Ilham mengungkapkan pandangan antara DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbeda terkait mantan koruptor menjadi wakil rakyat di DPR RI. DPR menolak sedangkan DPD menerima.

“Orang DPD anti korupsi. Anggota DPD tidak boleh mantan korupsi, aneh bila di caleg nggak ada aturan itu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ilham mengungkapkan DPR juga menolak syarat bagi calon anggota DPR RI dalam Pemilu 2019 mendatang mencantumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK. []

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPU Kukuh Tolak Mantan Koruptor Menjadi Legislator, DPR Ngotot Menentangnya appeared first on GOOD INDONESIA.

Pergantian ini dilakukan mengingat Yudi Widiana Adia telah divonis sembilan tahun penjara karena tersangkut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) proyek pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.

Usai dilantik menjadi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat Kota dan Kabupaten Sukabumi, kepada GOOD INDONESIA, Slamet menegaskan di sisa jabatan setahun ke depan akan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat dengan baik.

“Yang akan dilakukan dalam sisa masa jabatan, optimalisasi fungsi dewan,” ujarnya melalui pesan singkat Whats App, Rabu, 11 April 2018.

Optimalisasi fungsi dewan yang dimaksud Slamet, khususnya menyangkut masalah budgeting. “Sehingga mata anggaran pemerintah pusat akan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya di Sukabumi,” katanya.

Meski banyak melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di pusat, Slamet menegaskan dirinya tidak akan berhenti dan terus turun menyapa masyarakat.

“Saya akan terus turun menyapa masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka,” tandasnya. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Gantikan Yudi Widiana Adia, Slamet: Saya akan Turun Sapa Masyarakat appeared first on GOOD INDONESIA.

Pemilu yang bertujuan memilih anggota DPR dan Konstituante ini juga diikuti angkatan bersenjata dan kepolisian.

Jumlah kursi DPR yang diperebutkan 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520. Plus 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Belakangan Ali mengundurkan diri. Saat pemungutan suara, kendali pemerintahan di bawah kendali Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Pemilu 1955 dibagi dua tahap. Pertama, pemilihan anggota DPR yang digelar pada 29 September 1955. Sebanyak 29 parpol dan individu ikut. Kedua, pemilihan anggota Konstituante, yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955.

Lima Besar

Lima top dalam Pemilu 1955: Partai Nasional Indonesia (57 kursi DPR, 119 kursi Konstituante, 22,3 persen), Masyumi (57 kursi DPR, 112 kursi Konstituante, 20,9 persen), Nahdlatul Ulama (45 kursi DPR, 91 kursi Konstituante, 18,4 persen), Partai Komunis Indonesia (39 kursi DPR, 80 kursi Konstituante, 16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Parpol yang mendapat kursi di bawah 10: PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua parpol mendapat empat kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat dua kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba).

Sisanya, 12 partai mendapat satu kursi: Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Grinda, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Persatuan Rakyat Desa, ACOMA, dan R. Soedjono Prawirosoedarso. []RUT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Lima Top Parpol dan Jumlah Kursi Pemilu Legislatif 1955 appeared first on GOOD INDONESIA.

Persidangan uji materi atau judicial review Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 222, telah bergulir beberapa pekan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terakhir, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Randangan Undang-Undang Pemilu DPR RI Lukman Edy didengarkan keterangannya pada sidang MK. Majelis hakim menggali keterangan Lukman sebagai perwakilan DPR RI ini atas gugatan elit parpol yang menuding Undang-Undang Pemilu merugikan partai baru.

“Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, DPR RI berpandangan pemohon tersebut bersifat asumsi belaka,” tegas Lukman dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017. Diapun meminta agar MK menolak gugatan para pemohon, termasuk Rhoma Irama.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut menambahkan Ketua Umum DPP Partai Idaman Rhoma Irama, misalnya, tidak dibatasi haknya untuk diusulkan sebagai calon presiden oleh Undang-Undang Pemilu. Pedangdut Rhoma tetap dapat diusulkan satu parpol atau gabungan, sepanjang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan.

“Pengaturan bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan yang memenuhi syarat sesuai dengan ambang batas pencalonan presiden, sebesar 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional,” ungkapnya.

[Baca juga: Sinyal PDIP Koalisi dengan PKB, Golkar, dan PPP pada Pilgub Jatim]

Hal dimaksud, kata Lukman, mengacu ketentuan Pasal 6 a Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan peserta pemilu.

Lukman, politikus PKB, mengungkapkan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menerjemahkan UUD 1945 mempunyai tiga maksud. Pertama, yang jadi peserta pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) bukanlah parpol atau gabungan. Peserta pilpres jelas-jelas perseorangan. 

Kedua, parpol atau gabungan berperan sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, pengajuan pasangan calon dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres. Penerjemahan UUD 1945 mendasari penggodokan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Selain itu, tambah Lukman, Pansus sebelum mengetok palu atas hasil akhir penggodokan Rancangan Undang-Undang Pemilu, telah mempelajari secara seksama Putusan MK Nomor 14/PUU XI Tahun 2013, terutama terkait pemilu serentak.

Atas dasar itu, Lukman menegaskan DPR meminta kepada MK agar tidak mengabulkan gugatan pemohon yakni Rhoma Irama dan kawan-kawan. []Madi Cakra

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Gugatan Asumtif, DPR Minta MK Tolak Gugatan Rhoma Irama appeared first on GOOD INDONESIA.