KPU Kukuh Tolak Mantan Koruptor Menjadi Legislator, DPR Ngotot Menentangnya

Kantor KPU RI di Jakarta (Istimewa/kompasiana.com)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kukuh mengajukan rancangan peraturan mantan koruptor tidak boleh menjadi calon legislator pada Pemilu 2019. DPR pun kukuh menolaknya.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan penolakan DPR saat rapat pendahuluan sebelum pelaksanaan konsultasi rancangan Peraturan KPU (PKPU) pada 20 April lalu.

“Pimpinan (DPR) lepas tangan jika KPU nanti menetapkan. Jadi pimpinan DPR tidak mau ada kesepakatan,” kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

Ilham mengungkapkan pandangan antara DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbeda terkait mantan koruptor menjadi wakil rakyat di DPR RI. DPR menolak sedangkan DPD menerima.

“Orang DPD anti korupsi. Anggota DPD tidak boleh mantan korupsi, aneh bila di caleg nggak ada aturan itu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ilham mengungkapkan DPR juga menolak syarat bagi calon anggota DPR RI dalam Pemilu 2019 mendatang mencantumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK. []


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here