Sidik Korupsi Mantan Dirut PTDI Budi Santoso, KPK Periksa Tujuh Saksi

Tersangka Budi Santoso, mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) [Foto: pikiran-rakyat.com - GOOD INDONESIA]

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengungkapkan pihaknya telah memanggil tujuh saksi terkait kasus korupsi suap di PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Saksi tersebut diperiksa sehubungan tindak penyuapan dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT DI kurun waktu 2007-2017, yang menempatkan mantan Direktur Utama (Dirut) PTDI Budi Santoso sebagai tersangka.

“Tujuh orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso),” kata Ali kepada pers di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.

Ketujuh saksi; Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN 2010-2012 Irnanda Laksanawan, Direktur Keuangan dan Administrasi PTDI 2010-2018 Hermawan Hadi Mulyana, Dirut PT Niaga Putra Bangsa Lineke Priscela, Kadiv Business, Development and Marketing PTDI Ade Yuyu Wahyuna.

[Lihat Foto-foto: Komisioner Korupsi Suap KPU]

Juga karyawan PT Angkasa Mitra Karya/PT Bumiloka Tegar Perkasa/PT Abadi Sentosa Perkasa Agus Widaryanto dan Sugeng Riyadi, serta kasir PT Sincere Valindo 2007-2019 Jannie.

Selain Budi, KPK pada Jumat (12/6/2020) mengumumkan status mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) sebagai tersangka.


Pekerjaan Fiktif

KPK sebelumnya telah mengungkapkan tersangka Budi dan Irzal bersama-sama dengan para pihak lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di PTDI pada awal 2008. Pengadaan dan pemasaran dilakukan secara fiktif.

Dalam setiap kegiatan, tersangka Budi sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait operasional PTDI.

“Proses mendapatkan dana itu dilakukan dengan pengerjaan, yang sebagaimana saya sampaikan, penjualan dan pemasaran secara fiktif. Ada beberapa pihak yang ikut dalam proses tersebut. Tentu ini akan kami kembangkan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

[Baca juga: Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Perintahkan Gebuk Semua Kasus Korupsi]

Firli menjelaskan pada 2008 dibuat kontrak kemitraan/agen dengan PTDI –yang ditandatangani Direktur Aircraft Integration, Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

“Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama. Kami lalu menyimpulkan bahwa telah terjadi pekerjaan fiktif,” ungkapnya.

Selanjutnya pada 2011, menurut Firli, PTDI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

Akibat perbuatan para pihak tersangka, negara dirugikan Rp330 miliar.

“Selama 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut kurang-lebih Rp330 miliar, terdiri dari pembayaran Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta. Kalau kita setarakan dengan Rp14.500 per dolar AS maka nilainya Rp125 miliar,” papar Firli. []GOOD INDONESIA-RMK


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here