Gugatan Asumtif, DPR Minta MK Tolak Gugatan Rhoma Irama

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, asal Fraksi PKB (Istimewa/mpr.go.id)

Jakarta – Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat pengurus elit parpol, antara lain, Partai Islam Damai Aman (Idaman) yang dibidani legenda dangdut Rhoma Irama dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Persidangan uji materi atau judicial review Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 222, telah bergulir beberapa pekan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terakhir, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Randangan Undang-Undang Pemilu DPR RI Lukman Edy didengarkan keterangannya pada sidang MK. Majelis hakim menggali keterangan Lukman sebagai perwakilan DPR RI ini atas gugatan elit parpol yang menuding Undang-Undang Pemilu merugikan partai baru.

“Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, DPR RI berpandangan pemohon tersebut bersifat asumsi belaka,” tegas Lukman dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017. Diapun meminta agar MK menolak gugatan para pemohon, termasuk Rhoma Irama.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut menambahkan Ketua Umum DPP Partai Idaman Rhoma Irama, misalnya, tidak dibatasi haknya untuk diusulkan sebagai calon presiden oleh Undang-Undang Pemilu. Pedangdut Rhoma tetap dapat diusulkan satu parpol atau gabungan, sepanjang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan.

“Pengaturan bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan yang memenuhi syarat sesuai dengan ambang batas pencalonan presiden, sebesar 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional,” ungkapnya.

[Baca juga: Sinyal PDIP Koalisi dengan PKB, Golkar, dan PPP pada Pilgub Jatim]

Hal dimaksud, kata Lukman, mengacu ketentuan Pasal 6 a Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan peserta pemilu.

Lukman, politikus PKB, mengungkapkan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menerjemahkan UUD 1945 mempunyai tiga maksud. Pertama, yang jadi peserta pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) bukanlah parpol atau gabungan. Peserta pilpres jelas-jelas perseorangan. 

Kedua, parpol atau gabungan berperan sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, pengajuan pasangan calon dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres. Penerjemahan UUD 1945 mendasari penggodokan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Selain itu, tambah Lukman, Pansus sebelum mengetok palu atas hasil akhir penggodokan Rancangan Undang-Undang Pemilu, telah mempelajari secara seksama Putusan MK Nomor 14/PUU XI Tahun 2013, terutama terkait pemilu serentak.

Atas dasar itu, Lukman menegaskan DPR meminta kepada MK agar tidak mengabulkan gugatan pemohon yakni Rhoma Irama dan kawan-kawan. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here