Kasus terbaru dimaksud, menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, keluarnya izin pengoperasian kembali semua moda transportasi antardaerah di seluruh wilayah tanah air atau relaksasi transportasi, mulai 7 Mei lalu.

Hal itu berdasar turunan Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Keputusan Menhub menimbulkan kebingungan masyarakat, boleh atau tidaknya ke luar daerah. Sebelumnya semua akses transportasi dari Jakarta dan kota besar lainnya ditutup. Dilakukan pemeriksaan kendaraan di tol dan di perbatasan kota. Sekarang dibolehkan, padahal PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih berlanjut. Jadi mana yang benar?” tegas Netty kepada GOOD INDONESIA, Selasa, 12 Mei 2020.

Ia merinci kebingungan masyarakat memunculkan pertanyaan besar; apakah pemerintah pusat benar-benar ingin memutus rantai penularan virus korona –penyebab covid-19? Atau lebih mementingkan kepentingan “kelompok pebisnis tertentu” daripada nyawa manusia –meskipun disebutkan adanya ketentuan protokol covid-19 dalam perjalanan dimaksud?

Tampak jelas, menurut legislator berlatar belakang bergelar doktor Ilmu Pemerintahan tersebut, kebijakan pemerintah pusat itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalangan pengusaha dan pemerintahan boleh melakukan perjalanan, sedangkan warga biasa tetap dilarang.

“Masyarakat dilarang mudik, padahal ada di antara mereka yang sudah kehilangan pekerjaan di kota. Sementara pejabat dan pebisnis dengan alasan tertentu diperbolehkan,” tutur Netty, dan mengingatkan pembawa virus korona awal masuk Indonesia bukanlah warga biasa, melainkan termasuk kelompok “pengusaha”.

Menurut politikus PKS itu, pemerintah seharusnya tegas menutup pergerakan manusia guna percepatan penanggulangan penularan virus korona. Dengan demikian perang terhadap covid-19 bisa segera tuntas, sehingga recovery kehidupan masyarakat –termasuk aspek ekonomi– lebih cepat terwujud.

Kebijakan longgar, kata Netty lagi, menyebabkan perang melawan covid-19 semakin lama dan memakan korban bertambah banyak. Otomatis pula proses recovery kehidupan warga semakin panjang.

Ditambahkan, kebijakan pemerintah pusat tersebut jelas sebuah ironi di tengah belum adanya tanda-tanda penyebaran virus korona tertangani. “Bahkan kasusnya secara akumulatif nasional masih terus meningkat,” ujarnya.

Alih-alih mengatur relaksasi transportasi, Netty menyarankan pemerintah agar lebih baik fokus pada penanganan distribusi bahan pangan dari pusat atau sumbernya ke daerah atau masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai terjadi kelangkaan akibat distribusi yang kurang lancar. Sebentar lagi Idul Fitri. Kebutuhan akan bahan pokok cenderung meningkat. Jangan sampai masyarakat sudah dibatasi pergerakannya, harus pula mengalami kesulitan bahan pangan,” tandas legislator Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Relaksasi Transportasi: Abaikan Rantai Penularan demi Kepentingan Pebisnis? appeared first on GOOD INDONESIA.

“Fraksi PKS menolak tegas Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” kata Netty, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dalam keterangan persnya, Rabu, 6 Mei 2020.

Karena itu, pemerintah harus mengganti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Perppu yang baru. Hal ini bertujuan agar tidak ada lembaga, orang, atau pejabat yang kebal hukum.

Netty mengungkapkan, misalnya, Pasal 27 Ayat 2 dan 3 yang menyebutkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) –dalam hal ini Menteri Keuangan dan pegawainya, sekretariat KSSK dan anggotanya, termasuk Bank Indonesia (BI), OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)– tidak bisa dijerat hukum dalam melaksanakan Perppu.

“Ini menunjukkan pemerintah sedang mempersiapkan upaya abuse of power, melindungi diri bila terjadi kebijakan yang merugikan keuangan negara. Hal ini jelas potensi melanggar konstitusi dan moral hazard, serta adverse selection,” tandas Netty.

Pemerintah sudah mengumumkan pandemi covid-19 sebagai bencana kesehatan masyarakat. Dengan anggaran yang besar, prioritas yang digunakan pemerintah seharusnya menyelamatkan manusia dan kesehatan.

“Insentif pemerintah terhadap kesehatan dan jaminan sosial sangat mendesak dan harus lebih besar daripada program pemulihan ekonomi. Saving human lives first, than the economy,” tandas Netty.

Kenyataannya, ungkapnya lagi, pemerintah tidak menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Di lapangan ditemukan banyak masalah, seperti perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), ketidakjelasan kebijakan tes, APD (Alat Pelindung Diri) dalam negeri tidak terserap, distribusi APD, dan alat kesehatan terhambat hingga pencairan dana yang lambat ke daerah.

Selain itu, kebijakan anggaran penanganan covid-19 tidak memprioritaskan sektor UMKM. Pemerintah justru lebih berfokus pada insentif kepada dunia industri atau pengusaha besar.

UMKM termasuk sektor paling terdampak covid-19. Padahal UMKM memberi kontribusi ekonomi yang besar saat normal. Sektor ini menyerap hingga sekitar 90 persen total tenaga kerja, hingga menyumbang 60,34 persen total PDB nasional.

“Kami mendesak pemerintah berubah, harus lebih berpihak kepada UMKM,” tegas Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Fraksi PKS Tolak Perppu 1, Tetapkan Pejabat Pemerintah Kebal Hukum appeared first on GOOD INDONESIA.

Saat itu, aktivis pemberdayaan kaum perempuan ini, secara lantang berucap akan menyiapkan sendiri peti mati bagi suaminya bila melakukan tindak korupsi. Penegasan ini kontan dikutip ramai media massa nasional dan lokal.

“Saya tidak akan membukakan pintu (rumah) bila Kang Aher pulang dengan (harta) hasil korupsi,” Netty menegaskan sikapnya. Sambungnya, “Saya hanya berharap suami saya tak melakukan kebijakan yang salah, menggulirkan program pembangunan yang keliru dengan tindakan korupsi, karena ini berdampak luar biasa pada anak-anak saya ketika mereka membangun masa depannya.”

Pernyataan tandas di hadapan sekitar 2.000 warga Ciamis tersebut menunjukkan visi dan kapasitas alumnus Universitas Indonesia (UI) ini. Dia berdiri di panggung bukan semata-mata karena berperan sebagai pendamping seorang gubernur. Namun, Netty memang memiliki kemampuan membangun panggungnya sendiri.

Tengoklah kiprahnya menjalankan tugas memimpin beberapa lembaga, sebagai ketua Tim Penggerak PKK Jabar, misalnya. Melalui PKK, dia terus dihantui oleh mimpinya. Keempat mimpi dimaksud menyangkut nasib kaum perempuan dan anak-anak Jabar, bidang yang terus diperjuangkannya.

Pertama, Netty menghendaki tidak seorangpun perempuan Jabar yang melahirkan tanpa tenaga kesehatan. Kedua, tak seorangpun bayi yang tanpa memperoleh lima imunisasi dasar.

Ketiga, terejawantahkannya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencegah berkembangnya penyakit infeksi. Keempat, terhamparnya kondisi bagi penyiapan generasi di Jabar menjadi pemimpin masa depan. Inilah hantu mimpi sekaligus cita-cita Netty.

Sejak di bangku SMA Negeri 14 Jakarta, Netty remaja telah terbiasa terlibat berbagai kegiatan organisasi. Hal ini berlanjut hingga kuliah, dan sampai sekarang. Putri pasangan tentara-guru ini tenggelam dalam aktivitas sosial. Nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan kedua orang tuanya membawa Netty mampu mengemban seabrek target perjuangan sosial yang digelutinya.

Perpustakaan Nasional mengganjar wanita kelahiran 15 Oktober 1969 ini dengan penghargaan Nugra Jasa Darma Pustaloka pada 2011. Dia dinilai berjasa membangun budaya gemar membaca di Jabar.

Sementara Kedutaan Besar Amerika Serikat menobatkan Netty sebagai Local Hero (Pahlawan Lokal) sebab berjasa memerangi praktik perdagangan manusia (human trafficking). Apresiasi ini diterimanya pada Januari 2013.

Sebagai ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty memang berhadapan dengan tanggung jawab berat menekan angka kasus perdagangan manusia. Peran ini cukup berhasil sebab kejahatan kemanusiaan ini tahun demi tahun berkurang di Jabar.

Netty pun berhasil menempuh jenjang pendidikan tertinggi. Ia diwisuda sebagai doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, pada 5 Mei 2015. Judul disertasinya: “Evaluasi Kebijakan Pemerintah ke Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan (Studi Kasus Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan)”.

Kesibukan menjalan tanggung jawab sebagai istri gubernur tak membuat peran Netty sebagai ibu atas enam putra-putrinya terabaikan. Setidaknya hal ini tercermin pada keberhasilan anak-anaknya menjalani tahap demi tahap pendidikan formalnya. Keenam anaknya itu: Khobab, Salman, Khodijah, Abdulhalim, Shofia, dan Abdulhadi.

Kunci dalam pendidikan mereka, bagi Netty, adalah keteladanan. Inilah komitmen yang dibangun Netty bersama Aher. Mereka mewajibkan diri masing-masing guna menghadiRkan teladan yang baik.

Selain ini, Netty tetap senantiasa menjalin komunikasi dengan buah hatinya, dalam kondisi sibuk sekalipun. Komunikasi dimaksud dibangun dalam iklim demokrasi. Begitu pun Sang Ayah. Kehidupan keluarga dipupuk, dikawal, dan dibangun bersama sebagai ibu-ayah maupun istri-suami.

Atas visi, komitmen, dan strategi tersebut, pasangan Aher-Netty juga patut menjadi teladan warga Jabar yang dipimpinnya. Aher-Netty siap menjadi teladan dalam mewujudkan keluarga, menjadikan “rumahku (baca: keluargaku) adalah surgaku”.

Wakil Rakyat

Tak lama usai Aher merampungkan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat dua periode, Netty tetap sibuk melanjutkan pengabdian mengurus rakyat. Bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar VIII, yakni Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Netty menuju Senayan, Jakarta.

Usia dilantik sebagai sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, Netty kepada jurnalis menegaskan dirinya siap mengawal persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan, khususnya. Bidang Komisi IX ini memang salah dua di antara beberapa bidang sosial-kemasyarakatan yang digelutinya.

“Ini tugas penting karena kependudukan menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya manusia di negara kita. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas SDM-nya,” ujarnya.

Soal permasalahan buruh, Netty sepenuhnya sadar bahwa ia menghadapi tantangan berat, khususnya menyangkut kesejahteraan. Sejumlah pekerjaan berat di hadapan mata dalam kerangka mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja, termasuk mereka yang berjuang di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Masalah tak kalah peliknya, yakni soal kesehatan. Selain seputar derajat kesejahteraan masyarakat, adalah sengkarut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Ketika kita berbicara masalah kesehatan, masyarakat banyak mengeluh soal kenaikan iuran BPJS yang cukup melilit masyarakat. Sementara itu kualitas pelayanan BPJS bolong di sana-sini. Sering kita dengar tidak kamar buat pasien, dan sebagainya,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, semangat.

Ada keyakinan mampu memberi sumbangsih pengabdian terbaik buat rakyat. Termasuk di antara tantangan mewakili kepentingan rakyat menghadapi dampak pandemi covid-19 dan persoalan kesehatan dahsyat lainnya ke depan.

Benang kusut pemerintah menghadapi pandemi akibat penularan virus korona harus menjadi pelajaran. Ke depan, perlu sistem mekanisme pencegahan dan penanggulangan wabah maupun pandemi.

“Nyawa satu orang warga tak ternilai. Berapa nilai nyawa puluhan, ratusan, dan terlebih ribuan? Jangan sampai seorangpun warga menjadi korban atas ketidakmampuan pemerintah menangani satu kasus wabah maupun pandemi,” tandas perempuan berjilbab dan berkacamata ini.

DATA PRIBADI

Nama: Netty Prasetiyani
Tempat lahir: Jakarta
Tanggal lahir: 15 Oktober 1969
Agama: Islam
Suami: Ahmad Heryawan

Pendidikan:
SMP Negeri 20 Jakarta
SMA negeri 14 Jakarta
S1: Bahasa Inggris, STBA LIA Jakarta
S2: Kajian Wanita, Universitas Indonesia
S3: Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Riwayat Pekerjaan:
Kepala Sekolah TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) Darul Falah, Bekasi (1998-2001)
Konsultan Pendidikan di Perguruan Islam Madina (2005-2007)

Riwayat Organisasi:
Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat (2008-2018)
Ketua Dekranasda Jawa Barat (2008-2018)
Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat (2010-2018)
Ketua Ikatan Bank Mata Jawa Barat (2009-2017)
Pembina Yayasan Bordir Jawa Barat (2010-sekarang, 2019)
Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi (2008-2018)
Penasihat BKOW Jawa Barat (2008-2018)
Dewan Pertimbangan FKPPI (2015-sekarang, 2019)
Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (2016-2021)
Penasihat Ikatan Perancang Busana Muslim (2008-sekarang, 2019)
Ketua II Pengurus Pusat Wanita PUI (Persatuan Umat Islam)

Penghargaan:
Manggala Karya Kencana, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat (2010), dari Kepala BKKBN
Nugra Jasa Darma Pustaloka, sebagai Bunda Literasi Jawa Barat (2011), dari Kepala Perpusnas
Satya Lencana Kebaktian Sosial, sebagai Ketua P2TP2A Jawa Barat (2013), dari Presiden RI
Bhakti Koperasi, sebagai Ketua Dekranasda Jawa Barat (2017), dari Menteri Koperasi
Tokoh Peduli Perlindungan Anak, sebagai Ketua P2TP2A Jawa Barat (2016), dari KPAI
Tokoh Perempuan Inspiratif, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat (2015), dari KNPI Jawa Barat
Tokoh Berinovasi & Berprestasi, sebagai Ketua P2TP2A Jawa Barat (2017), dari RMOL Jawa Barat
Local Hero, sebagai Ketua P2TP2A Jawa Barat (2013), dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS)
Woman Creative Leaders, sebagai Ketua P2TP2A Jawa Barat, dari Sindo Weekly. []GOOD INDONESIA-RE

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post NETTY PRASETIYANI; ‘Local Hero’ AS di Senayan appeared first on GOOD INDONESIA.

Tidak mudik sementara waktu sebagai upaya menghindari anggota keluarga tercinta di kampung halaman terhindar dari paparan virus penyebab covid-19. Terlebih Jabodetabek dan beberapa kota metropolitan lain merupakan zona merah penyebaran virus korona.

Data resmi pemerintah per Minggu (26/4/2020), kasus positif covid-19 di Indonesia mencapai 8.882. Sebanyak 1.107 di antaranya dinyatakan sembuh dan 743 meninggal dunia. Terdapat peningkatan 275 kasus positif, 65 sembuh, dan 23 meninggal dunia dibanding sehari sebelumnya.

Pemerintah sendiri, pada pekan ini, telah resmi melarang warga mudik lebaran. Petugas berwajib dari berbagai unsur, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai menghalau para pemudik yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah ini.

“Perantau asal Sunda atau Jawa Barat, khususnya Cirebon dan Indramayu, yang tersebar di zona merah covid-19 Jabodetabek dan kota besar lainnya untuk tidak mudik lebaran. Kalau Saudara-saudaraku sekalian cinta pada keluarga di rumah, pulangnya nanti setelah kondisi aman,” kata Netty saat menjadi narasumber Diskusi Webiner bertajuk Pemberdayaan Perempuan di Masa Pandemi yang digelar PAHAM Indonesia, Minggu, 26 April 2020.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan khusus perantau asal Cirebon dan Indramayu di Jabodetabek mengisi sektor formal dan informal, antara lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jasa, kuliner, dan industri.

Kemudahan akses transportasi darat melalui tol Cipali menyebabkan mobilitas penduduk tinggi. Selama ini, warga demikian mudah keluar-masuk antara Cirebon-Indramayu dengan Jabodetabek, khususnya.

Pemerintah Cirebon, menurut Netty yang juga anggota Komisi IX DPR RI, melaporkan sampai saat ini lebih 35 ribu perantau yang kembali ke kampung halaman, sebelum pemerintah pusat benar-benar melarang aktivitas mudik.

“Bayangkan, jika sebagian jumlah sebanyak itu berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan) menjadi carrier atau naik status menjadi PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Hal ini sungguh berbahaya dan patut menjadi perhatian bersama,” tutur Netty seraya menyatakan penyesalannya karena ketidaktegasan pemerintah pusat mencegah keluarnya warga di zona merah penularan virus korona ke kampung halaman.

[Baca juga: UPDATE Harian Kasus Covid-19 Versi Resmi Pemerintah]

Data terbaru tercatat per 23 April, di Kota Cirebon terdapat 316 ODP, delapan PDP, empat positif, dengan satu orang meninggal dunia. Kabupaten Cirebon ODP 157 dengan tiga meninggal dunia, PDP 42 dengan delapan meninggal dunia, positif enam dengan dua meninggal dunia. Sedangkan di Kabupaten Indramayu terdapat 637 ODP, 71 PDP dengan 21 meninggal dunia negatif, positif dua.

Mencermati grafik kasus covid-19 yang makin meningkat tersebut, Netty juga meminta masyarakat jujur saat berhadapan dengan petugas kesehatan. Tujuannya agar turut membantu usaha menyelesaikan masalah pandemi cocid-19.

“Sampaikan apa adanya, jangan menutupi kebenaran. Kita belajar dari kasus diisolasinya 21 tenaga kesehatan RS Ciremai akibat pasien dan keluarga pasien yang tidak jujur saat berobat akibat sesak nafas setelah sebelumnya kontak fisik dengan mayat pasien positif covid-19,” ungkap wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Barat itu.

Politikus bergelar doktor Ilmu Pemerintah tersebut juga mengingatkan Cirebon dan Indramayu memiliki kerentanan yang dapat memperparah paparan virus korona di sana.

Daerah ini memiliki cukup banyak penduduk berusia lanjut, kesadaran minim warga akan pentingnya kebersihan, kesehatan dan sanitasi lingkungan masih harus ditingkatkan. Cirebon pun termasuk wilayah dengan tingkat penyebaran penyakit TBC dan DBD cukup tinggi.

“Kondisi faktual itu menjadi faktor yang dapat memicu penyebaran covid-19 semakin ganas jika warga Cirebon, khususnya, masih saja mudik,” tegas Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Netty Imbau Warga Sunda Tidak Mudik Jika Cinta Keluarga appeared first on GOOD INDONESIA.

JK baru-baru ini melontarkan kritik kerasnya atas upaya pemerintah penghambat penularan virus korona, khususnya kebijakan melarang warga mudik ke kampung halaman.

Wakil Presiden pada era pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai pemerintah bertindak lamban dan tidak konsisten.

Menurut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Barat tersebut, penilaian JK itu sesuai fakta di lapangan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak hanya membuat bingung masyarakat, namun sebagian unsur pemerintahan di daerah juga gagap bertindak.

“Saya sependapat bahwa pemerintah sebagai institusi jangan bertindak tidak konsisten. Dari perintah larangan mudik hingga tetap boleh mudik, ini menimbulkan pertanyaan saya dan masyarakat lainnya, padahal kita tahu, penyebaran paparan virus korona semakin parah akibat ketidakjelasan aturan tentang mobilisasi manusia. Terutama dari episentrum covid-19 (Jabodetabek),” papar Netty kepada GOOD INDONESIA, Kamis, 23 April 2020.

Perhitungan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), lanjut Netty, setidaknya 900 ribu orang sudah curi start mudik. Akhirnya pemerintah daerah diberikan beban tambahan untuk menghalau dan memantau para pemudik yang mungkin tidak sakit atau tidak (OTG), tetapi mereka sangat berpotensi menjadi carrier yang menularkan virus kepada warga di kampung halaman.

“Saya berharap pemerintah menjelang Ramahan dan Idul Fitri mengeluarkan instruksi tegas jangan mudik bagi warga di Jabodebek dan kota zona merah lainnya tanpa terkecuali,” tegas Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

Pemerintah, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, sejauh ini baru menginstruksikan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pegawai BUMN tidak boleh mudik. Sementara yang berpotensi menjadi korban covid-19 tidak pandang status pekerjaannya, siapapun bisa membawa dan menjadi pengidap covid-19.

“Bagi yang sudah di kampung halaman, pemerintah harus berkoordinasi sampai tingkat desa untuk membuat tempat karantina mandiri bersama selama 14 hari bagi perantau yang pulang. Biayanya dari dana desa dan gotong royong masyarakat. Saya yakin pasti dapat dilakukan,” tutut Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post JK Kritik Pusat Tidak Konsisten Tangani Covid-19, Netty: Sesuai Fakta appeared first on GOOD INDONESIA.

“Mengapa setelah keadaan makin parah, baru pemerintah seperti tergopoh-gopoh membuat rancangan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum karantina wilayah,” kata Netty di Kota Bandung, Minggu, 29 Maret 2020.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu berpendapat undang-undang tentang karantina kesehatan berlaku sejak 2018. Sayangnya pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) implementasinya.

“Sejak awal wabah ini muncul di Wuhan dan kemudian mengakibatkan pemulangan WNI dari sana, saya sudah mengingatkan pemerintah terkait penyiapan instrumen hukum yang diperlukan saat harus memberlakukan karantina wilayah. Langkah antisipasi ini seharusnya sudah dilakukan jauh hari,” Netty menyesalkan kelambanan pemerintah pusat.

Netty lalu mendesak pemerintah pusat segera bertindak cepat, tegas, dan tepat guna melindungi nyawa rakyat. Hidup merupakan hak asasi tertinggi warga negara, jangan digadai.

“Jangan benturkan nasib rakyat dengan hukum atau konstitusi. Harus ada keberanian melakukan upaya terobosan di tengah situasi darurat,” tandasnya.

Netty juga menyarankan agar Presiden RI memberikan izin dan dukungan pada kepala daerah yang bersiap melakukan karantina wilayah. Wilayah zona merah yang rawan dan mobilitas manusianya tinggi, seperti Jakarta dan lainnya sebagai epicenter penyebaran virus korona agar segera menerapkan karantina wilayah.

Menurut Netty, karantina wilayah merupakan solusi terbaik menghadapi situasi dan kondisi atas serangan covid-19 belakangan ini.

Pertama, karantina wilayah meminimalkan persebaran virus korona. Kedua, membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat keluar-masuk tanpa mengetahui statusnya, apakah mereka ODP (Orang Dalam Pemantauan) atau PDP (Pasien Dalam Pemantauan).

Ketiga, mengurangi imported case ke daerah. Keempat, mempermudah pendataan (tracking) atau kategorisasi kesehatan masyarakat. Kelima, mempercepat proses penanganan covid-19.

Ditambahkan, proses pemberlakuan karantina wilayah dilakukan melalui koordinasi sebaik mungkin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan unsur masyarakat.

“Pemerintah daerah, misalnya, sebelum meminta izin karantina wilayah, harus sudah mempertimbangkan secara matang terkait faktor epidemiologis, ancaman, dukungan sumber daya, teknis operasional, dampak ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Semua ini harus clear, jika tidak bisa berantakan,” papar politikus PKS daerah pemilihan (dapil) Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu ini.

Netty merinci pemerintah pusat dan daerah untuk: (1) menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama karantina sebagaimana diatur UU Kekarantinaan Kesehatan; (2) memastikan distribusi logistik dan pangan aman di seluruh wilayah Indonesia, baik yang terdampak covid19 ataupun tidak; (3) memastikan kesiapan tenaga kesehatan di daerah sebab sebaran kasus sudah benar-benar masif; (4) negara memastikan keamanan dan keselamatan jiwa dan raga masyarakat.

Selain itu, dia mengimbau masyarakat mematuhi semua aturan karantina wilayah saat diberlakukan.

“Masyarakat harus patuh untuk tidak keluar masuk wilayah. Jika melanggar maka ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan ini,” ujar Netty. []GOOD INDONESIA-BIH

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post DPR: Segera Berlakukan Karantina Wilayah, Jangan Gadai Nyawa Warga appeared first on GOOD INDONESIA.