Nasib Wibawa Ulama

K.H. Ma'ruf Amin (Istimewa/nawacita.com)

Oleh: M. Rizal Fadillah

SEDIH kita membaca dan melihat berbagai informasi dan foto, serta video di linimasa media sosial (medsos). Semakin tidak tega kita menemukan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin bulan-bulanan beberapa media massa dan banyak netizen di medsos.

Pidato soal menjaga ideologi dan mewujudkan Islam Nusantara, foto berkumpul dengan wanita-wanita umat lain, berapologi bahwa dirinya didukung oleh yang benar-benar ulama –ini berarti menganggap dukungan ulama kepada yang lain bukan ulama yang benar, serta ungkapan ambisi kekuasaan dengan meminggirkan teman sejawatnya saat penentuan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo alias Jokowi.

Sungguh tak terbayangkan kelak “jika benar menjadi wapres”, betapa teriris hati ini akan posisi ulama besar bakal dikecilkan di ruang sempit sebagai Wakil Presiden. Semua tahu dan sadar bahwa ulama adalah pewaris Nabi, bukan asesoris Jokowi.

“Kehebatan” Jokowi memilih ulama sebagai cawapresnya adalah kepiawaiannya memerosotkan wibawa ulama. Mungkin ini pandangan subjektif, meski demikian banyak atau ada yang merasakan hal seperti ini.

Membawa K.H. Ma’ruf Amin ke ruang politik praktis yang penuh pragmatisme adalah bagian kezaliman politik jika dibaca dari faktor usia, kondisi fisik, pengalaman politik, serta status sebagai pucuk pimpinan MUI yang sangat dihormati dan didengar fatwa-fatwanya oleh umat.

Selama proses kompetisi yang diawali dengan masa kampanye akan menyeret ulama besar kita ke lingkungan yang biasa terjadi di atas panggung kampanye. Tak berwibawa. Berbagai komunitas mesti didatangi dan diayomi, sulit menyeleksi dalam semangat, keinginan, dan kebutuhan untuk mendapat dukungan suara yang besar.

Jika kalah dalam kompetisi kelak, rontoklah wibawa dari semua sisi. Orang menilai ambisi lebih kuat daripada mengukur diri dan menjaga kealiman. Orang berpandangan betapa tipuan kekuasaan dapat mengaburkan pandangan seorang ulama. Orang menghukumi betapa jahatnya Jokowi menghancurkan reputasi. Ya, segala penghukuman tervoniskan pada pesakitan. Itu hukum kegagalan.

Jika menang, tak jelas sebagai wapres akan dan dapat berperan signifikan. Berkaca pada nasib wakil presiden sebelum-sebelumnya, selalu posisinya tidak menentukan. Ia lebih pada peran seremonial daripada pengambil kebijakan fundamental. Belum lagi jika Presiden nyatanya dikelilingi orang-orang yang sangat mengendalikan. Bakal lebih parah kedudukan Wakil Presiden tersebut.

Di negara yang ditengarai sedang mengalami keadaan carut-marut ini, ulama hendaknya mengambil posisi strategis untuk menyelamatkan umat, bangsa, dan negara. Ia adalah kekuatan kontrol yang meluruskan perjalanan. Bukan yang ikut berjalan dipimpin oleh sopir yang kurang paham rute dan cara mengendalikan kendaraan. Salah-salah ada yang tertabrak atau masuk ke dalam jurang.

Ulama harus menjaga muru’ah dirinya sebagai panutan umat. Ia adalah “ummul ‘ilmi” yang menjadi tempat umat bertanya dengan jawaban yang mencerahkan. Ulama adalah pemimpin umat yang tegak kepalanya di depan penguasa demi wibawa umat dan Islam.

Ulama adalah pelanjut kepemimpinan profetik yang hanya takut kepada Allah. Bukan subordinat manusia atau penguasa. Jangan rendahkan posisinya. Ulama yang menempel pada penguasa akan kelu lidah kebenarannya.

Ayat-ayat terpaksa dipilih demi kepentingan kekuasaan itu. Maka, keutuhan ajaran akan terpotong-potong dan digantungkan pada keadaan. Saat itulah seolah-olah ia sedang berijtihad padahal hakekatnya sedang berkhianat. Khianat dari amanat sebagai pewaris Nabi yang diperintahkan untuk berjuang menegakkan kalam Ilahi di muka bumi. []GOOD INDONESIA


*Penulis
adalah Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute Bandung


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here