Burhanuddin Abdullah: Pemerintah Minder ke IMF-Bank Dunia Karena ‘Salah Baca Buku’

Burhanuddin Abdullah (kiri) isi diskusi. Jenni Retno (kanan) moderator (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

Bandung – Politikus Partai Gerindra Burhanuddin Abdullah, yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008, mengkritik kebijakan ekonomi dan hobi pemerintah menutupi fakta dengan berbohong. Karena hal ini, tegasnya, rakyat kebanyakan menghendaki pergantian kepemimpinan nasional.

Burhanuddin mengungkapkan pandangannya itu saat menjadi narasumber Diskusi Publik rangkaian acara Konferensi Relawan Partisipasi Mandiri (KR PADI) Jawa Barat (Jabar) di Kota Bandung, Sabtu malam, 20 Oktober 2018.

Pembicara lain dalam diskusi yang dihadiri sekitar 600 relawan PADI dari kabupaten/kota se-Jabar, pakar filsafat Rocky Gerung dan Buni Yani, anggota Tim Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon (Paslon) Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Diskusi publik dimoderatori Jenni Retno, calon legislator (caleg) DPRD Provinsi Jabar.

Contoh kasus kebohongan pemerintah, menurut Burhanuddin, seputar penyelenggaraan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group (IMF-WBG) 2018 di Bali. Pertemuan keuangan tahunan ini disebut-sebut sebagai terbesar di dunia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa peserta Forum IMF-Bank Dunia 2018 membiayai dirinya sendiri kehadirannya. Jokowi mengungkapkan hal ini menanggapi berbagai kritik atas besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan internasional dimaksud.

“Hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri,” tukas Jokowi menjawab pers usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Senin (8/10/2018).

Burhanuddin menegaskan fakta sesungguhnya tidak seperti yang diakui Jokowi. “Saya satu minggu di Bali, mengikuti kegiatan Forum IMF dan Bank Dunia. Luar biasa memang pemerintah dalam menyelenggarakan event ini. Makan di hotel free di mana-mana,” ungkap Ketua Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.

Gubernur BI pada era Presiden RI Megawati Soekarnoputri lalu menyindir pemerintah, jangan-jangan hanya mampu sekadar menyelenggarakan kegiatan semacam Forum IMF-Bank Dunia. “Atau hanya itu bisanya?” ketus Burhanuddin yang bekerja di IMF pada 1989, yang disambut aplaus hadirin.

Dipaparkan pula, pemerintah merilis bahwa pihaknya telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan IMF dan Bank Dunia senilai Rp200 triliun. Namun anehnya di luar pertemuan resmi banyak yang bertanya-tanya apakah benar-benar ada duit itu dan di mana?

“Kebohongan dan kebohongan lagi,” tutur Burhanuddin, yang pun mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Ditambahkan bahwa kebanyakan pejabat negara pada pemerintahan sekarang minder dan memiliki kemampuan diplomasi yang rendah saat bertemu pimpinan IMF dan Bank Dunia. Burhanuddin lalu menyebutkan hal ini boleh jadi karena mereka salah “membaca buku”.


Siapkan Program Aksi

Burhanuddin menyatakan dirinya dan tim kini mempersiapkan program aksi dan visi-misi keekonomian yang akan dijalankan jika pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, rakyat mengamankan kepemimpinan nasional kepada duet Prabowo-Sandiaga. Atas tugas tersebut, pihaknya mengkaji kondisi perekonomian bangsa dan global selama ini.

“Persoalan kita sebenarnya sangat berat. Bukan cuma seputar utang, misalnya. Masalah kita adalah struktur perekonomian yang tidak berubah. Parahnya, struktur industri terbaik kita pada era Presiden Soeharto yang mencapai 30 persen, tetapi sekarang tinggal 19 persen,” tandas Burhanuddin.

Ia juga menyinggung sejumlah indikator pencapaian sektor pendidikan Indonesia yang tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga, termasuk Vietnam.

Mencontohkan, Burhanuddin mengungkapkan hasil riset kemampuan rata-rata warga mengerti apa yang dibacanya. Riset yang dikeluarkan lembaga internasional ini menyimpulkan 50 persen yang dibaca warga Indonesia dapat dimengerti. Sedangkan Vietnam hanya delapan persen.

Ditegaskan pula bahwa kemiskinan yang masih menjadi persoalan berat di Indonesia menyebabkan banyak persoalan. Kondisi ini sangat berbahaya sebab kemiskinan cenderung menyebabkan orang malas berpikir dan apatis. “Agama menyebutkan dapat mengundang kekufuran,” ucap Burhanuddin.

Konfederasi Relawan PADI Jabar terima mandat resmi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Prabowo-Cawapres Sandiaga (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

Diskusi publik pada Konferensi Konfederasi Relawan PADI berlangsung mulai pukul 20.00 hingga menjelang pukul 24.00 WIB. Materi yang disampaikan narasumber ditanggapi antusias para relawan. Terlibat dalam diskusi beberapa perwakilan komunitas ibu-ibu atau emak-emak. []GOOD INDONESIA-BIH/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here