KAHMI: Buruk, Penegakan Hukum dan HAM Sepanjang 2020

Teuku Syahrul Ansari (Alon) [Foto: Ridwan Ewako - GOOD INDONESIA]

Chairman Bening Institute Dr. Teuku Syahrul Ansari, S.H., M.Hum. mengungkapkan keprihatinannya atas praktik penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), khususnya beberapa tahun terakhir. Padahal Indonesia adalah negara hukum dan isi UUD 1945 menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Menurutnya, kelompok pejuang hukum dan HAM perlu bekerja keras agar panji-panji hukum di tanah air benar-benar berkibar. Juga HAM lebih dihargai. Demi menghadirkan keadilan dan perikemanusiaan untuk Indonesia yang sejahtera dan maju.

“Ini poin utama saya atas topik penegakan hukum dan HAM selama setahun terakhir. Masih gelap,” ujar Syahrul yang lebih sering disapa Alon saat jadi pembicara pada webinar “Catatan KAHMI Satu Tahun Terakhir Perjalanan Bangsa” yang digelar Majelis Nasional KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), Rabu malam, 23 Desember 2020.

Bersama Alon yang juga managing partner TSA Advocates, tampil tiga anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI masing-masing Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. (juga Peneliti Senior LIPI), Dr. Hamdan Zoelva, M.H., dan Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, M.T.

Juga Ketua Umum DPP KNPI Haris Pratama, S.H. dan Pj. Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Arya Kharisma Hardy.

[Baca juga: Sorot Business Judgement Rule di BUMN, Teuku Syahrul Raih Doktor dengan Predikat Cum Laude]

Memberikan contoh aktual kasus penegakan hukum sekaligus HAM yang buruk dimaksud, Alon menyebutkan kebiadaban pembunuhan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Peristiwa ini patut dikelompokkan sebagai extrajudicial killing.

Kapolda Metro Jaya Inpektur Jenderal Polisi Fadil Imran dalam keterangan pers pertama mengaku penembakan keenam anak muda itu dilakukan oleh polisi.

“Demikian banyak kasus menunjukkan secara terang-benderang bahwa hukum pidana telah dijadikan paku politik oleh penguasa, khususnya. Hukum dimanfaatkan untuk membungkam lawan-lawan politiknya,” ujar Alon, yang berbicara dari kampung halamannya di Aceh.

Brosur webinar Majelis Nasional KAHMI [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Dia lalu menggarisbawahi salah satu dasar pandangannya tersebut, yakni rekonstruksi kasus pembunuhan enam personel laskar FPI –yang sedang mengawal pemimpinnya, Habib Rizieq Shihab (HRS), dan keluarganya– tanpa menghadirkan tersangka. Rekonstruksi demikian tidak sah.

Tim Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menangani peristiwa berdarah di ruas Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar) itu memang belum menetapkan seorangpun tersangka. Pimpinan Polri sejauh ini menyebutkan bahwa polisi menembak tewas anggota FPI sesuai standar operasi kepolisian.

[Baca juga: Alon: Rakyat Bakal Melawan Guna Merebut Hak Konstitusionalnya]

Sorotan kritis penegakan hukum dan HAM juga diutarakan pembicara Ketua Umum DPP KNPI Haris Pratama. Dia menegaskan kelompok elite di jajaran institusi penegakan hukum dan pemerintahan harus bertanggung jawab atas kondisi buruk ini.

Menurut Haris, praktik penegakan hukum dan HAM dirusak oleh mereka yang rakus jabatan dan harta. Mereka tak segan-segan menjilat atasan dan penguasa demi menduduki jabatan tertentu.

Pandangan Haris dimaksud merujuk penanganan kasus FPI dan HRS belakangan ini. “Contoh terbaru soal demonstrasi 1812 di depan Istana Negara. Polisi mengatakan membubarkan karena tidak memiliki izin. Kan, aturannya tidak perlu izin, cukup memberi tahu polisi,” papar Haris dengan nada tinggi.

Tampil sebagai moderator webinar refleksi akhir tahun Majelis Nasional KAHMI adalah Tatang Badrutaman. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here