Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Bertekad Kawal UU Cipta Kerja

Webinar ADHI membahas UU Cipta Kerja [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020. Diundangkan pada 2 November 2020.

Namun, belum juga disahkan hingga kini, silang pendapat dan protes berbagai pihak terhadap UU ini masih deras. Bahkan UU ini diplesetkan sebagai “UU Cilaka”.

Di tengah kontroversi UU tersebut, Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) menyatakan tekadnya untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut.

ADHI Jakarta bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Untar) menggelar webinar tentang UU Cipta Kerja karena masih ada pekerjaan rumah lanjutan yang harus dilakukan pemerintah untuk melengkapi dan menyempurnakan konsep Omnibus Law.

“Puluhan peraturan pelaksana undang-undang ini harus segera direalisasikan, baik berupa peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan presiden (perpres). Ini bagian kelengkapan,” ujar Ketua DPD ADHI Jakarta Prof. Dr. H. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. dalam acara webinar dengan Tema Menakar Peraturan Pelaksana Omnimbus Law, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jumat, 18 Desember 2020.

[Baca juga: Penjelasan Lima Pekerjaan Paling ‘Hot’ Versi Nadiem Makarim]

Menurut Sudiro, Untar dan ADHI melalui webinar akan memberikan pandangan tentang bagaimana peraturan pelaksana yang akan melengkapi UU Cipta Kerja bisa lebih komprehensif dalam pelaksanaannya.

Dekan Fakultas Hukum Untar itu mengakatan UU Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat 11 klaster dan 186 pasal membutuhkan setidaknya 42 peraturan pelaksana. Itu terdiri atas 38 PP dan empat perpres, yang harus segera diselesaikan.

“Ini harus menjadi prioritas karena banyak pasal dalam UU yang membutuhkan peraturan pelaksana, tetapi setelah beberapa tahun, peraturan pelaksananya tidak pernah keluar,” tambahnya.

Di tengah keraguan banyak pihak terkait target waktu pembuatan peraturan pelaksana, Sudiro mengatakan jika mengikuti jalur regular pembuatan peraturan pelaksana memakan waktu sekitar satu tahun.

“Ini tugas berat. Mudah-mudahan dengan strategi yang tepat, peraturan pelaksana bisa diselesaikan sesuai waktu yang ditargetkan, yaitu Februari 2021,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Hakim Agung Agama Dr. Drs. HA. Mukti Arto, S.H., M.Hum. mengatakan melalui webinar ada tiga hal keilmuan yang akan dibahas. Di antaranya kelembagaan perguruan tinggi, kehidupan ketatanegaraan setelah diberlakukannya UU Cipta kerja, dan bagaimana wawasan pasca UU, apakah tujuannya sudah sesuai dengan yang dicita-citakan.

“Meski baru beberapa hari diberlakukan, kami melihat sudah menuju arah yang dicita-citakan. Mumpung masih awal, kita akan kawal jangan sampai terjadi kesalahan arah, kekurangan, dan kelambatan. ADHI ingin mendorong bagaimana UU bisa segera mencapai sasaran yang diinginkan,” ujar Mukti.

[Baca juga: Atasi Pengangguran di Sumsel, Aswari-Irwansyah Keluarkan Jurus OKE OCE]

Menurutnya, terlepas adanya kelemahan dalam proses pembuatan UU dimaksud, Mukti mengatakan ADHI akan terus mengawal pejalanan dengan memberikan masukan terhadap UU dan peraturan pelaksananya.
“Langkah nyata lebih diperlukan daripada polemik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Sementara itu, President ADHI Dr. Yetti Suciaty, S.H., M.B.A. menjelaskan tujuan dilakukannya webinar adalah berkumpul dan mengabdikan diri kepada negara, masyarakat, dan keilmuan.

“ADHI melalui ilmu hukumnya akan disumbangkan pada bangsa agar ke depan lebih baik lagi, maju, dan dapat sejahterakan masyarakat. Juga menjalin silaturahmi di antara sesama anggota dalam rangka peningkatan keilmuan,” ujar Yetti.

ADHI, lanjut Yetti, merupakan asosiasi keilmuan yang heterogen dengan asal-usul universitas. Asosiasi ini tidak membicarakan politik yang mendalam, beretika, serta segala sesuatu masalah diselesaikan secara elegan. []GOOD INDONESIA-RMK

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here