Kelompok petani itu justru mulai mengekspor hasil budidaya sayuran mereka ke Singapura. Keberhasilan yang diperoleh berkat kegigihan dan inovasi dalam situasi serba sulit.

Ekspor Kelompok Tani Macakal dimaksud berupa sayuran impor yang ditanam di kawasan Lembang. Tepatnya french bean atau baby buncis.

Baby buncis dikembangkan dengan pengelolaan holtikultura berbasis competitive advantage. Berbeda dengan pola menanam konvensional kebanyakan petani di tanah air, yang diterapkan untuk cabe, tomat, atau sayuran lokal lainnya.

Terobosan menanam sayuran inilah yang kemudian meyakinkan buyer dan market, sehingga produk baby buncis menembus pangsa Singapura serta etalase sejumlah pasar modern (supermarket) di Jakarta dan Bandung. Harga rata-rata Rp18.000 per kilogram.

Sebanyak 1,2 ton baby buncis yang dihasilkan selama sepekan rutin terbang ke ke Singapura. Hasil ini berasal dari olahan seluas 22 hektar oleh tak kurang 140 petani.

Berkat kegigihan, Kelompok Tani Macakal meraup omzet hingga Rp300 juta per bulannya.

Ketua Kelompok Tani Macakal Triana Andri mengungkapkan dalam waktu dekat mereka siap memenuhi permintaan ekspor ke Jeddah Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Guna memanfaatkan permintaan pasar luar negeri, kelompok tani lainnya bakal bergabung membudidayakan baby buncis.

“Mayoritas petani di Macakal merupakan anak milenial. Kami memang ingin anak-anak muda di Lembang ekspansi ke sektor pertanian, sehingga bisa lebih sejahtera,” tandas Triana dalam keterangannya yang diterima GOOD INDONESIA, Senin, 1 Juni 2020.

Semakin menyempitnya lahan pertanian di Desa Cibodas akibat pembangunan vila dan resor di kawasan pariwisata ini tak menyurutkan semangat petani-petani milenial terus menekuni bidang pertanian.

Mereka justru mencatatkan prestasi karena mampu berkreasi menjadikan lahan minim tetap produktif maksimal.

Setidaknya, Kelompok Tani Macakal mampu membuktikan diri tampil sebagai pahlawan devisa, justru di masa sulit.

“Ini tantangan buat kami. Saat semakin banyak lahan beralih fungsi menjadi bangunan, kami tetap berusaha hasil panen terus meningkat. Selain itu, kami juga mulai melakukan pengembangan di luar Lembang,” ungkap Triana.

Selain menanam baby buncis, Kelompok Tani Macakal juga menggarap tanaman impor lainnya, seperti tomat cery dan bayam kenzo yang juga diminati pasar-pasar modern. []GOOD INDONESIA-BIH

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Petani Milenial Lembang Sejahtera Berkat Budidaya Sayuran Impor appeared first on GOOD INDONESIA.

“Pupuk Indonesia hadir untuk membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan. Jadi setiap ada instruksi atau apapun pasti kami siap membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan,” kata Wijaya di Jakarta, Senin, 27 April 2020.

Dalam upaya menjaga produktivitas pangan terus berjalan, Pupuk Indonesia sebagai BUMN ditugaskan menyalurkan pupuk subsidi nasional, menyiapkan stok pupuk, di tingkat distributor hingga kios.

Wijaya menjelaskan aturan pendistribusian pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai lini I sampai IV. Juga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

Dalam ketentuan tersebut, Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok hingga kebutuhan dua minggu ke depan.

“Pada masa puncak musim tanam, kami bahkan mengeluarkan stok hingga tiga minggu kebutuhan sampai bulan berikutnya. Selama ini, melihat kondisi penyerapan pupuk selalu tinggi, kami menyiapkan lebih dari ketentuan,” ungkap Wijaya.

[Baca juga: PT Pupuk Kujang Ditinggal Nakhodanya, Sang Motivator]

Berdasarkan situs resmi Pupuk Indonesia per 24 April 2020, jumlah pupuk bersubsidi yang tersedia di lini III dan IV sebanyak 1.020.026 ton. Stok ini terdiri atas pupuk Urea 588.350 ton, NPK 204.179 ton, SP-36 74.995 ton, ZA 105.173 ton, dan organik 47.329 ton.

Hingga 19 April 2020, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebesar mencapai 2,9 juta ton atau 37 persen dari total alokasi pupuk 2020 sebesar 7,9 juta ton. Berdasarkan target penyaluran per bulan, realisasi pupuk bersubsidi tersebut mencapai 97 persen.

Kementerian Pertanian sendiri menetapkan alokasi pupuk bersubsidi pada 2020 sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp26,3 triliun. Penyaluran pupuk bersubsidi ini dilakukan melalui Pupuk Indonesia Holding Company, sebagai BUMN yang mendapat penugasan distribusi pupuk nasional.

Rinciannya: pupuk Urea 3,27 juta ton senilai Rp11,34 triliun, NPK 2,7 juta ton senilai Rp11,12 triliun, SP36 500 ribu ton senilai Rp1,65 triliun, ZA 750 ribu ton senilai Rp1,34 triliun, dan organik 720 ribu ton senilai Rp1,14 triliun. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Pupuk Indonesia Siap Kawal Target Produksi Beras dan Jagung appeared first on GOOD INDONESIA.

Informasi yang dihimpun GOOD INDONESIA menyebutkan petani mengkhawatirkan kelangkaan pupuk subsidi menyebabkan gagal panen. Dampak minimalnya mengurangi volume hasil panen nantinya.

Petani padi Madiun selama ini mengandalkan pupuk bersubsidi sebab harganya terjangkau. Mereka tak memiliki kemampuan membeli pupuk nonsubsidi.

“Pupuk subsidi yang diterima kelompok tani sangat terbatas. Langka jadinya. Kelangkaan pupuk subsidi baru terjadi pada musim tanam sekarang, sejak Desember lalu,” kata Irkam Kalang (51 tahun) saat ditemui GOOD INDONESIA di rumahnya, Desa Sugeh Waras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Minggu, 26 Januari 2020.

Irkam memaparkan pupuk yang dipakai petani di desanya jenis nitrogen (urea), phonska, amonium sulfate (ZA), atau SP36. Perbedaan harga jenis subsidi dengan nonsubsidi cukup jauh.

Harga pupuk urea subsidi di Kabupaten Madiun sekitar Rp100 ribu/karung, sementara yang nonsubsidi sekitar Rp250 ribu/karung. Pupuk phonska subsidi Rp110 ribu/karung, jenis nonsubsidinya Rp250 ribu/karung.

Sedangkan pupuk ZA dan SP36 subsidi seharga Rp115 ribu/karung. Jenis nonsubsidinya sekitar Rp250 ribu/karung.

Terpisah, Suwarno, ketua Kelompok Tani Margo Kaloko di Desa Sugeh Waras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, memberikan keterangan serupa.

“Kami tidak tahu pasukan pupuk subsidi sangat terbatas tahun ini. Kebanyakan anggota tidak dapat jatah pupuk subsidi,” ungkap Suwarno.

[Baca juga: Petani Bambu Jatiluhur Tersingkir di Kampung Sendiri]

Menurut Suwarno, pemerintah perlu turun tangan cepat memasok pupuk subsidi dalam jumlah yang cukup. “Kasihan petani,” tuturnya.

Dijelaskan, seorang anggotanya yang memiliki satu hektar lahan padi membutuhkan sedikitnya dua kuintal pupuk per sekali pemupukan. Dalam sekali musim tanam, petani melakukan dua hingga tiga kali pemupukan.

Petani di Kabupaten Madiun selama ini memperoleh pasokan pupuk subsidi dari PT Petrokimia Gresik.

Kebijakan Pemerintah

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis.

Salah satu kebijakan pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan melalui pengadaan pupuk bersubsidi. Pelaksanaannya melalui kebijakan pengadaan pupuk, distribusi pupuk, dan pengawasan pupuk bersubsidi.

Menurut Litbang Pertanian, pelaksanaannya kebijakan subsidi pupuk belum optimal sejauh ini. Masih sering ditemukan penyimpangan di sana-sini.

Karena itu, diperlukan langkah perbaikan: (i) pengalokasian pupuk (kuota) ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun; (ii) titik bagi terakhir berada di kelompok tani (lini v); (iii) penentuan kios pengecer sesuai dengan aturan yang semestinya; dan (iv) pengalokasian dana yang cukup untuk petugas operasional di lapangan. []GOOD INDONESIA-RKA

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Petani Madiun Harap Pemerintah Atasi Kelangkaan Pupuk Subsidi appeared first on GOOD INDONESIA.

Hutan bambu terletak di Sukasari, salah satu kecamatan yang beberapa tahun lalu terisolir. Tak pelak karena sebelum akses jalan darat dirintis, Sukasari hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi waduk Jatiluhur berjam-jam.

Kini, tantangan bagi Pemkab Purwakarta guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Sukasari, tak lain dengan mengoptimalkan potensi tak kurang 20 ribu hektar hutan bambu sebagai katrol ekonomi. Warga setempat memang selama ini hanya menekuni budidaya bambu di lahan Perhutani. Mereka minim lahan sendiri dan tak terbiasa dengan komoditas lain.

Salah satu desa yang masyarakat nyaris total bergantung budidaya bambu yakni Kutamanah, pusat Kecamatan Sukasari. “Kutamanah dulu hanya ada belukar. Kami pindahan beberapa kampung sekitar dua kilometer dari sini. Kami pindah 1971 karena desa ditenggelamkan waduk,” ungkap Omo, 65 tahun, sesepuh kampung Ciputat, Sukamanah, kepada GOOD INDONESIA.

Di Sukamah terdapat tiga blok hutan bambu yang totalnya 385 hektar. Data Resort Pemangkuan Hutan Parang Gombong yang membawahi kawasan hutan setempat menyebutkan, di sini hidup 118 kepala keluarga petani bambu. “Masyarakat memang diizinkan menanam bambu di lahan milik Perhutani,” jelas Kepala Resort Pemangkuan Hutan Parang Gombong Andi Kusnadi.

Omo dan Dudung, ketua RT 12/05 Desa Sukamanah, menceritakan, warga mengembangkan budidaya bambu bukan tanpa alasan. Awalnya, warga menanam tumbuhan menjulang ini untuk kebutuhan pembuatan rumah sendiri, walaupun pihak Perhutani melarang.

Belakangan masyarakat serius berbudidaya bambu karena penanganannya mudah, nyaris tanpa biaya operasional khusus, dan cepat menghasilkan dibanding tanaman kayu –mulai dipanen setelah lima tahun.

“Dahulu warga menanam bambu sembunyi-sembunyi. Hasilnya sekarang ada 40 ribu lebih rumpun bambu, sebagian besar di Ciputat Wetan, yakni sekitar 22 ribu rumpun,” tandas Dudung yang juga pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bambu Jaya, Sukamanah.

Menggambarkan manfaat ekonomi hutan bambu, Dudung mengatakan satu keluarga yang memiliki 100 rumpun bambu siap panen dapat mengantongi sekitar Rp200 ribu per bulan. Hasil ini dari penjualan sebatang setiap rumpun dengan harga Rp2.000/batang.

Tak besar memang, namun warga masih mengantongi pendapatan tambahan dengan menjadi pekerja saat pemanenan dan pengangkutan bambu. Dari sini seorang kuli dapat penghasilan hingga Rp100 ribu setiap hari.

Angka kecil hasil penjualan bambu di atas bukan sama sekali tidak menarik. Bagi pelaku usaha skala menengah ke atas, budidaya tanaman yang kebanyakan untuk bahan bangunan di Jabodetabek ini tetap menggiurkan. Betapa tidak, aliran pemasukan pengusaha tersebut mudah dihitung dengan kepemilikan ribuan rumpun bambu.

Inilah salah satu ironi masyarakat kampung bambu di Jatiluhur. Kini, ratusan ribu rumpun bambu tak lagi dimiliki warga setempat. Dengan kata lain, pengusaha berduit dari kota, telah menjadi penguasa baru di kawasan hutan bambu. Sementara warga desa satu demi satu menjadi penonton.

“Ada keluarga miskin yang cuma punya 20 rumpun, sementara yang kaya miliki lima ribu rumpun. Bahkan ada yang puluhan ribu rumpun,” ujar Dudung.

Pekerjaan rumah bagi dinas terkait Pemkab Purwakarta –sebelum petani bambu benar-benar tergusur dari kampung halamannya– yakni mengintensifkan pelaksanaan rencana program pariwisata kampung bambu Jatiluhur. Toh, ini memperkuat kepariwisataan waduk Ir. H. Juanda.

Dan, satu lagi, terkait dengan program pariwisata dimaksud, pemerintahan setempat wajib serius membuka akses pasar bagi kerajinan bambu warga Sukasari dan sekitarnya. Jangan hanya di tataran upacara.

“Bukan tidak butuh pelatihan pembuatan kerajinan bambu namun lebih penting dibukakan pasarnya. Ini yang dilupakan pemerintah Purwakarta,” Dudung prihatin. []GOOD INDONESIA-RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Petani Bambu Jatiluhur Tersingkir di Kampung Sendiri appeared first on GOOD INDONESIA.

Sebagian pandangan Prabowo terungkap saat diwawancarai Peter F. Gontha di QTV pada 2008. Prabowo hadir selaku Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Menurut Capres nomor urut 02 itu, elit politik seharusnya berpihak dan peduli kepada petani. Tanpa keberpihakan dan komitmen yang kuat, berbagai konsep indah tidak akan mengubah nasib petani menjadi sejahtera. Begitu pula mengenai kemandirian pangan. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Prabowo: Elit Wajib Berpihak kepada Petani appeared first on GOOD INDONESIA.