Pejabat Cina disanksi, antara lain Sekretaris Partai Komunis wilayah Barat Xinjiang yang bermasalah. Bentuknya berupa pembekuan asetnya di AS, perjalanan masuk AS, dan pelarangan warga AS menjalin bisnis dengan yang bersangkutan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengungkapkan pembalasan Beijing ditujukan kepada Senator AS Ted Cruz dan Marco Rubio, perwakilan AS Chris Smith, dan Duta Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional Sam Brownback.

Hukuman serupa dijatuhkan kepada Komisi Eksekutif Kongres untuk Cina.

Komisi tersebut mengawasi HAM dan perkembangan aturan hukum di Cina. Lembaga ini telah menyerahkan laporan tahunan kepada Presiden AS Donald Trump dan Kongres.

“Sanksi AS itu bentuk campur tangan serius urusan internal Cina. Mereka melanggar norma dasar hubungan internasional yang serius merusak hubungan Cina-AS,” kata Chunying dalam konferensi pers harian di Beijing, Selasa, 14 Juli 2020.

Dikatakan, Cina akan merespons lebih yang keras. Tidak dirinci detail bentuk pembalasan yang dimaksud.

Pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan pegiat HAM melansir sedikitnya satu juta orang etnik Uihgur dan Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di Xinjinang.

Namun Beijing mengklaim tempat itu sebagai pusat pelatihan dalam rangka memberantas terorisme dan ektremisme, serta memberikan keahlian baru bagi masyarakat.

RUU Pro-Muslim Uighur

Presiden AS Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang memberikan kewenangan kepada Washington menghukum Cina atas penindasan terhadap minoritas muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Langkah ini pada medio Juni lalu.

RUU sebelumnya telah disetujui oleh hampir seluruh anggota Kongres.

Perkembangan ini langsung direspons negatif Beijing. Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan tak lama setelah RUU itu diteken.

Isi pernyataan tersebut di antaranya meminta AS berhenti ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Beijing juga menegaskan bahwa semua tindakan yang diambil pihaknya di masa mendatang adalah tanggung jawab AS.

Washington memprediksi lebih setengah juta orang Muslim Uighur tinggal di kamp-kamp yang dibangun penguasa Cina. []GOOD INDONESIA-RUT

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Cina Balas Sanksi Pasca AS Bela Nasib Muslim Uighur appeared first on GOOD INDONESIA.

Saat itu, ribuan demonstran bentrok dengan pasukan pengawal presiden di halaman Gedung Putih. Trump sama sekali tidak sedang menyelamatkan diri.

Trump mengutarakan hal itu dalam wawancara dengan Brian Kilmeade, pembawa acara Fox News, Rabu, 3 Juni 2020.

“Saya ada di sana dalam waktu yang sangat singkat, singkat, dan singkat. Saya telah mengunjungi bunker dua atau tiga kali. Semuanya untuk pemeriksaan,” ujarnya.

Dia juga mengaku menuju bungker pada siang hari, bukan saat gelap atau malam ketika bentrok massa pendemo dengan petugas keamanan memuncak. Pengunjuk rasa tidak menghiraukan pemberlakuan jam malam.

The New York Times kali pertama melaporkan Trump dibawa ke Pusat Operasi Darurat Presiden –bungker dimaksud– pada Jumat malam (29/5/2020). Presiden yang berulang tahun ke-74 pada 14 Juni mendatang ini berlindung sekitar satu jam.

Jurnalis yang melaporkan kejadian dimaksud memperoleh konfirmasi dari sumber internal Gedung Putih.

Bungker keamanan darurat Gedung Putih kali terakhir digunakan Wakil Presiden Dick Cheney pada 11 September 2001. Saat itu, pengawal presiden mengkhawatirkan serangan serupa terhadap World Trade Center, New York, AS. Bungker diperkuat setelah itu.

“Kamu pergi ke sana. Suatu hari nanti kamu mungkin membutuhkannya. Saat kamu pergi ke sana, saya melihat Anda, itu siang hari, itu tidak masalah. Tidak pernah ada masalah, tidak ada yang bisa memberi kami masalah,” tukas Presiden kelahiran New York itu.

Protes di Washington dan kota-kota di seantero Paman Sam atas tewasnya George Floyd merupakan kerusuhan sipil terburuk sejak pembunuhan Martin Luther King Jr pada 1968.

Floyd, pria Afrika-Amerika berusia 46 tahun, meregang nyawa di Minneapolis, pekan lalu. Polisi yang menekan lehernya dengan lutut selama sembilan menit menyebabkan korban meninggal dunia.

Atas gelombang solidaritas warga terhadap nasib naas Floyd yang luar biasa, Trump pada Senin (1/6) mendesak Gubernur Washington agar segera mengendalikan demonstrasi. Untuk itu pasukan garda nasional perlu segera diterjunkan.

Keesokan hari, tentara tempur dari pasukan reguler AS telah disiagakan di Washington. []GOOD INDONESIA-RUT

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Trump Bantah Berlindung ke Bungker Darurat, Cuma Inspeksi Rutin appeared first on GOOD INDONESIA.

Kebijakan jam malam diterapkan mulai di Kalifornia, Beverly Hills, Los Angeles, Kolorado, Denver, Florida, dan Miami.

Selanjutnya di Georgia, Atlanta, Illinois, Chicago, Kentucky, Louisville, Minnesota, Minneapolis, St. Paul, New York, dan Rochester,

Kemudian di Ohio, Cincinnati, Cleveland, Kolumbus, Dayton, Toledo, Oregon, Eugene, Portland, Pennsylvania, dan Philadephia.

Selanjutnya, di Pittsburgh, South Carolina, Charleston, Kolumbia, Tennessee, Nashville, Utah, Salt Lake City, Washington, Seattle, Wisconsin, dan Milwaukee.

Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti mengatakan kebijakan jam malam memang mulanya diberlakukan di pusat kota. Mencermati perkembangan tindakan anarkis yang meluas, pemerintah setempat memperluas ke seluruh bagian kota.

Pemerintah Los Angeles mewajibkan masyarakat untuk berada di dalam rumah, setidaknya mulai pukul 20.00 hingga 05.30 waktu setempat. Kebijakan ini mulai berlaku pada Minggu, 31 Mei 2020.

“Jam malam untuk melindungi keselamatan semua orang yang tinggal dan bekerja di kota kami,” ungkap Garcetti, lansir CNN.

Kendati memberlakukan kebijakan jam malam, Garcetti memastikan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat menggelar aksi solidaritas antirasisme.

Wali Kota Philadelphia Jim Kenney juga menandatangani memo instruksi kepada aparat keamanan memperpanjang kebijakan jam malam.

Rencananya, kebijakan jam malam akan dilangsungkan di seluruh bagian kota mulai malam ini sampai Senin pagi (1/6/2020). Jam malam diberlakukan mulai pukul 20.00 sampai 06.00 waktu setempat.

“Warga dapat meninggalkan rumah hanya untuk bekerja atau keperluan medis atau bantuan polisi,” kata Kenney.

Polisi Terdakwa Pembunuh

Demonstrasi antirasisme yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan perusakan fasilitas umum berawal kematian George Floyd, saat ditangkap polisi di Minneapolis, Negara Bagian Minnesota.

Gubernur Negara Bagian Minnesota mengatakan peristiwa kematian Floyd terjadi dalam penangkapan oleh polisi, Sabtu (30/5/2020).

Media BBC memberitakan seorang polisi telah didakwa sebagai pembunuh Floyd. Dia bernama Derek Chauvin, polisi berkulit putih, menginjak leher korban.

Polisi berusia 44 tahun itu dijadwalkan hadir di depan meja hijau pada Senin besok (1/6/2020).

Trump Sebut Demonstran Preman

Kematian Floyd memicu kemarahan warga AS. Floyd menjadi sosok korban setelah sebelumnya terjadi kasus serupa terhadap Michael Brown, Eric Garner, dan lainnya.

Rangkaian peristiwa rasisme sebelumnya memunculkan Gerakan Black Lives Matter. Tepatnya setelah kematian Trayvon Martin pada 2012.

Presiden AS Donald Trump mengatakan mempertimbangkan untuk mengirim pasukan Garda Nasional untuk mengatasi kerusuhan di sejumlah kota dan negara bagian.

Trump menyebut para pengunjuk rasa dengan sebutan “preman”. Mereka seharusnya ditembak.

“Kesulitan apapun, kami akan mengambil alih kendali ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai. Terima kasih!” kicaunya di Twitter.

Twitter kemudian menandai kicauan tersebut dan menyembunyikan teksnya. Kicauan Presiden AS itu dinilai melanggar aturan platform media sosial, yakni bernada mendukung tindakan kekerasan. []GOOD INDONESIA-RUT

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Kerusuhan Buntut Tewas Floyd Makin Parah, Polisi Disidang Senin appeared first on GOOD INDONESIA.

Penegasan itu kembali digaungkan seiring pemungutan suara di parlemen Irak soal bertahan atau keluarnya tentara AS dari Irak. Hasilnya voting; keberadaan militer AS tidak dikehendaki lagi di Irak.

Parlemen menggelar sidang tersebut pekan lalu pasca pembunuhan Jenderal Iran Qassem Suleimani oleh pasukan AS, melalui serangan pesawat tak berawak (drone) di Baghdad.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS hanya mau membahas rekonfigurasi Irak. Mereka cuma akan bicara menyangkut kontribusi pasukan NATO yang lebih besar di Irak.

Pompeo menegaskan pembunuhan Suleimani bukan “tak berdasar”, bukan pula bentuk pelanggaran kedaulatan Irak. AS, menurutnya, memiliki bukti kuat Suleimani “telah merencanakan serangan besar-besaran dalam waktu dekat terhadap fasilitas AS di seluruh wilayah, termasuk Kedutaan Besar AS”.

Demonstrasi Besar-besaran

Puluhan ribu warga Irak melakukan demonstrasi di Baghdad dan kota-kota lainnya di Irak bagian Selatan pada Jumat (10/1/2020).

Aspirasi yang diusung demonstran, yakni protes atas maraknya korupsi kalangan birokrat dan penentangan segala upaya menyeret Irak ke dalam arena perang regional.

“Kami mengutuk ayatollah Iran dan Amerika,” teriak pengunjuk rasa di alun-alun Baghdad.

Seorang pengunjuk rasa meneriakkan protesnya kepada politisi Irak. “Partai-partai ini semuanya adalah ekor tuan mereka di Iran,” kata seorang pengunjuk rasa wanita yang menutupi wajahnya dengan bendera Irak.

Demonstrasi kali ini sungguh dramatis. Massa pada siang tumpah-ruah hingga hanya beberapa ratus meter saja dari Tahrir Square di pusat kota.

Unjuk rasa berlangsung hingga malam hari. Kaum ibu bersama anak-anak mereka serta remaja perempuan dan laki-laki menyatu dengan demonstran dewasa menyesaki alun-alun hingga tumpah ke jalan-jalan sekitarnya.

Sementara di pinggiran kota, warga yang terdiri atas lelaki dewasa bersama kaum ibu dan anak-anak melempari konvoi tentara AS. Aksi ini sebagai bentuk dukungan atas desakan penarikan militer AS dari negaranya.

Sanksi Ekonomi Baru

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Irak menolak klaim bahwa AS sedang berdiskusi dengan Perdana Menteri sementara Irak Adel Abdul Mahdi, tentang syarat-syarat penarikan AS.

Sang Juru Bicara mengatakan, “Setiap delegasi AS yang dikirim ke Irak akan berkomitmen khusus membahas kemitraan strategis dengan Irak. Bukan untuk membahas penarikan pasukan.”

Awal pekan ini, Presiden AS Donald J. Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Irak jika menolak mengusir pasukan AS. Irak dipastikan “membayar mahal” jika terjadi penarikan tentara AS.

Memang ada pertanyaan besar tentang dasar hukum pasukan AS berada di Irak, yang sejauh ini tak sepenuhnya dapat dijawab pihak AS.

Uni Eropa Bahas Nuklir Iran

Sebanyak 5.500 tentara AS berada di Irak. AS terus mempengaruhi para pejabat NATO agar peningkatan kontribusi non-AS NATO di Irak. Kekuatan multinasional sebagian besar selama ini diarahkan untuk melatih tentara Irak dalam perang melawan ISIS.

AS berpendapat keputusan parlemen Irak tidak mengikat. Legitimasinya cacat karena faksi Kurdi atau Sunni tidak berpartisipasi.

Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa bertemu di Brussels untuk membahas keputusan Iran membatalkan semua komitmennya terhadap perjanjian kesepakatan nuklir.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan kesepakatan itu “masuk akal” karena mengikat Iran tidak mengembangkan senjata nuklir: []GOOD INDONESIA-RUT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Warga Irak Usir Tentara AS Pakai Batu, Pemerintah Tak Berdaya appeared first on GOOD INDONESIA.

Langkah ini didasari pertimbangan keamanan sebab sebagian perangkat yang dipakai merupakan buatan Cina

Mengutip Financial Times, Senin, 13 Januari 2020, Reuters melaporkan AS mengkhawatirkan dron dipakai Cina memata-matai Paman Sam –julukan AS,

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) AS menjelaskan program tersebut telah mengembangkan 1.000 unit drone. Mengutip dua sumber di departemen ini, pesawat tanpa awak yang dikembangkan khusus untuk warga sipil memiliki tingkat risiko tinggi dimanfaatkan Cina.

Dilaporkan, masih menurut sumber, Sekretaris Depdagri AS David Bernhardt sejauh ini belum menandatangani kebijakan tersebut. Namun ditegaskan bahwa rencana penghentian pengembangan itu tidak termasuk bagi pemanfaatan drone untuk pemadaman kebakaran hutan.

Depdagri AS belum memberikan komentar atas informasi ini. []GOOD INDONESIA-RUT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post AS Hentikan Program ‘Drone’ Sipil Khawatir Dimata-matai Cina appeared first on GOOD INDONESIA.