Selain meninggalkan PAN sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2020-2025, Hanafi menanggalkan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Dalam suratnya, Hanafi mengatakan PAN hari ini tak lagi menegakkan prinsip keadilan. PAN lebih condong memperjuangkan kepentingan penguasa. Sepatutnya, katanya, pasca Kongres V PAN di Kendari yang berlangsung panas, PAN seharusnya bertaubat.

Kongres V mengukuhkan Zulkifli Hasan kembali memimpin PAN. Dia ketua umum DPP PAN pertama yang menjabat dua periode.

“Saya menilai PAN melewatkan momentum memperbaiki diri agar lebih bijaksana dalam berorganisasi dan bersikap,” ujar Hanafi dalam suratnya.

Menurutnya, kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan, sekalipun didahului kritik-kritik, bukanlah sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan yang menaruh harapan PAN menjadi antitesis pemegang kekuasaan.

“Hanya ridha Allah yang saya tuju. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan saya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya dan kita semua,” sebut Hanafi.

Politikus PAN Muhammad Asri Anas mengonfirmasi surat yang beredar di kalangan pers benar berasal dari Hanafi. Dia menulisnya sendiri.

“Saya sudah konfirmasi sama Hanafi. Benar beliau mundur, seperti di surat,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Barat itu.

Asri menambahkan ia pun mengikuti jejak Hanafi, mundur dari kepengurusan PAN pada hari yang sama.

Diutarakan pula bahwa Amien Rais meminta sejumlah kader PAN menggelar rapat lewat video conference pada hari ini.

Dua pengurus DPP PAN Saleh Partaonan Daulay dan Yahdil Harahap mengaku belum mengetahui pengunduran diri Hanafi. Saleh meminta agar informasi dimaksud dicek langsung ke Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno.

“Tolong dicek ke Ketum atau Sekjen, ya. Saya belum dapat info,” kata Saleh.

Rakernas Bahas Perppu

DPP PAN hari ini tengah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I secara daring (online). Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menyatakan forum rakernas membahas pelbagai soal nasional yang strategis.

Hal itu di antaranya terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. []GOOD INDONESIA-RMK

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Hanafi Rais Undur Diri, Nilai PAN Cuma Perjuangkan Kepentingan Penguasa appeared first on GOOD INDONESIA.

Saat Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Zulkifli Hasan bersiap menuju podium guna menyampaikan sambutan pembukaan rakernas, terdengar teriakan “dua periode” dan “lanjutkan” di antara peserta rapat. Maksudnya tiada lain bentuk dukungan kepada Zulhas, sapaan Zulkifli, agar kembali memimpin PAN.

Mendengar suara lantang dari beberapa kader yang mengikuti acara, Zulhas bergeming. Dia tetap melangkah santai menuju panggung, sambil menyapa beberapa elite partai yang duduk di barisan terdepan.

Dalam sambutannya, Ketum Zulhas memaparkan agenda rakernas. Di antaranya menentukan agenda dan jadwal Kongres V PAN. Ia juga menekankan perlunya semua elemen partai tetap kompak hingga menuju kongres.

“Mudah-mudahan kongres ke depan bisa dilewati dengan sejuk, akur, dan musyawarah Kalau itu terjadi, PAN kita akan menjadi partai besar,” katanya.

Amien Rais Desak Zulhas

Di tengah suasana rakernas, beredar video Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais. Inti isinya meminta Zulkifli Hasan tak lagi bermanuver untuk menduduki jabatan ketua umum. Ia berharap agar kepemimpinan PAN periode berikut diserahkan kepada kader lain.

[Baca juga: PAN Konsisten Bersama Koalisi Adil Makmur, Jangan Percaya Rumor]

Amien dalam video berbicara di hadapan beberapa politikus PAN. Termasuk di dalamnya Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Hanafi Rais dan Mulfachri Harahap, salah seorang yang disebut-sebut calon ketua umum.

Tampak pula pendiri PAN Putra Jaya Husin yang mengkritik tajam Zulhas telah mengintervensi Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN, untuk kepentingan diri dan kelompoknya menjelang rakernas.

Amien dalam video secara vulgar menyampaikan desakan agar Ketum Zulhas tak lagi mengikuti kontestasi calon nakhoda DPP PAN.

Amien menyebut sebaiknya ketum PAN hanya satu periode, yakni lima tahun saja. Dengan begitu ada giliran bagi kader lain menjadi pemimpin partai berlambang matahari putih ini.

“Nanti ini rekaman diberikan ke Pak Zul, ya,” tegas Amien dalam potongan video yang beredar.

Putra yang dimintai konfirmasinya soal video dimaksud menjelaskan Amien mengucapkan desakannya itu pada Jumat malam (7/12/2019). Tepatnya saat Amien memberikan nasihat atau tausiyah kepada peserta rakernas di Hotel Sultan, Jakarta, tempat mereka menginap. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Zulkifli Diteriak ‘Dua Periode’, Amien Desak Jangan Ikut Kontestasi appeared first on GOOD INDONESIA.

“Masak mau ubah aturan? Nggak masuk akal,” tandas Eva menjawab wartawan, Senin, 12 Agustus 2019.

Pernyataan itu terkait usul yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan alasan untuk meredakan polemik perebutan kursi oleh partai politik (parpol).

Eva menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut dia, usulan tersebut justru menimbulkan kegaduhan. “Itu usulan akomodatif, semua parpol ingin jadi pimpinan, termasuk yang nggak berprestasi,” ujarnya.

Komposisi pimpinan MPR saat ini mengacu Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yakni satu ketua dan tujuh wakil. Komposisi pimpinan MPR periode 2019-2024 juga harus mengacu kepada UU dimaksud.

Alasan Rekonsiliasi

PAN melemparkan usulan pimpinan menjadi 10 orang untuk meredakan perebutan kursi petinggi MPR. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, dengan syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945.

“Awal periode ini pimpinan MPR lima orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi delapan orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang. Rinciannya sembilan mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat,” papar Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay kepada awak pers, Minggu (11/8/2019).

Menurut Saleh, rekonsiliasi kebangsaan yang dicita-citakan bisa teraktualisasi lewat penambahan kursi pimpinan MPR. Ia pun berharap penetapan paket pimpinan MPR terpilih lewat musyawarah mufakat.

“Musyawarah mufakat adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Itu yang perlu diaktualisasikan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa terealisasi,” kata Saleh.[]GOOD INDONESIA-RMK/HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PDIP Nilai Usul Pimpinan MPR Menjadi 10 Orang Tidak Logis appeared first on GOOD INDONESIA.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN A. Muhajir Sodruddin mengemukakan perolehan suara PAN tersebut menunjukkan masyarakat Jawa Barat (Jabar) menghendaki perubahan.

“Artinya masyarakat menghendaki kesejahteraan yang lebih baik dibanding tahun-tahun kemarin,” kata Muhajir kepada PemiluUpdate.com di Garut, Jabar, Senin, 29 April 2019.

Jatah dapil Jabar XI di DPR RI sebanyak 10 kursi. Walaupun pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan akan digelar Selasa besok (30/4/2019), dan diperkirakan rampung dua-tiga hari ke depan, PAN dipastikan memperoleh minimal satu kursi.

Data yang dihimpun PemiluUpdate.com, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menempati posisi puncak dengan meraih tiga kursi. Tujuh kursi sisanya dimiliki Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat yang masing-masing memperoleh satu kursi.

Muhajir menyatakan jika akhirnya PAN mendapatkan satu kursi maka capaian ini sama dengan Pileg 2014. “Namun, dipastikan perolehan suara pileg tahun ini lebih banyak dibanding pileg sebelumnya. Pencapaian ini patut kami syukuri,” ucapnya. Disebutkan, terdapat penambahan suara minimal sekitar 45 ribu.

Ditanya siapa calon legislator (caleg) PAN Dapil Jabar XI yang bakal lolos ke Senayan, Muhajir mengungkapkan terdapat dua kandidatnya: Haerudin yang berada di nomor urut 1 dan dirinya yang menempati nomor urut 2.

“Saya tidak mau berandai-andai. Kita tunggu saja hasil pleno KPU. Siapapun yang ditetapkan sebagai anggota DPR RI nantinya, bagi saya hal ini bukanlah kemenangan pribadi. Apapun hasil pemilu, rakyatlah sebagai pemenangnya,” papar Muhajir, yang juga pengurus teras PP Muhammadiyah.

Mengenai penghitungan suara Pemilu 2019, Muhajir mengungkapkan prosesnya jauh lebih lambat dibanding pesta demokrasi lima tahunan lalu. Soal penilaian banyak pihak terjadi kecurangan, dia mengatakan dirinya percaya segenap petugas KPU bekerja profesional.

Data lain Dapil Jabar XI, PAN dipastikan memperoleh satu kursi di antara enam di DPRD Jabar. Begitu pula satu kursi di antara lima di DPRD Kabupaten Garut. []ACC

[Diperbarui: 30/4/2019, pukul 11.45 WIB]

[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: [email protected]]

The post Perolehan Suara PAN di Dapil Jawa Barat XI Naik appeared first on GOOD INDONESIA.

Desakan itu termaktub melalui petisi yang beredar melalui aplikasi WhatsApp. Salah satu petinggi yang namanya tercantum, yakni Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Soni Sumarsono. Hingga Minggu siang terdapat seratus lebih kader yang menyetujui petisi.

“Petisi ini tentu terkait sikap Saudaraku Bara Hasibuan, yang berbeda dengan apa yang telah menjadi keputusan Rakernas PAN,” kata Soni mengonfirmasi adanya gerakan agar Bara ditendang keluar PAN, Minggu, 28 April 2019.

Jabatan dan keanggotaan Bara digugat karena gerakannya yang hendak membawa PAN bergabung Koalisi Indonesia Maju atau Pasangan Calon (Paslon) Presiden Joko Widodo atau Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Langkah Bara kian mencuat menjelang dan pasca pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April.

“Siapapun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang telah memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai capres dan cawapres 2019 maka partai harus memberikan sanksi yang tegas,” tandas Soni lagi.

Ditambahkan, Bara sebagai elit PAN seharusnya memberikan contoh yang baik. Dalam hal ini sikap tunduk-patuh atas keputusan partai soal arah koalisi PAN pada Pemilu 2019.

Selain Bara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto juga secara terbuka menghendaki PAN merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Wali Kota Bogor ini mengatakan sikapnya sesuai dengan cita-cita awal reformasi.

Bara Pertanyakan Kesalahannya

Atas petisi tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Bara Hasibuan mempertanyakan kesalahannya sehingga hendak dipecat. Menurutnya, upayanya membalik arah dukungan PAN demi kepentingan partai.

“Saya tidak merasa ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Saya adalah Waketum DPP. Saya juga ikut mendirikan partai ini. Saya cinta pada PAN. Apa yang saya lakukan demi kepentingan PAN. Jadi, buktikan apa salah saya dalam hal ini,” tantang Bara di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Bara membela Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan Muhidin yang menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf.

Bara menyatakan dirinya tidak setuju jika partai asal memecat kader yang memiliki sikap berbeda. []GOOD INDONESIA-RMK/HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pengurus Pusat dan Daerah PAN Tanda Tangani Petisi Bara Hasibuan Dipecat appeared first on GOOD INDONESIA.

Kabar seputar PAN meninggalkan koalisi Indonesia Adil Makmur semakin mengemuka setelah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang juga calon presiden nomor urut 01. Pertemuan berlangsung di Istana Presiden.

Zulhas mengatakan kehadiran dirinya di Istana Presiden selaku Ketua MPR RI. Dia menghadiri acara pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail dan wakilnya, Barnabas Orno.

“Saya hadir di Istana sebagai Ketua MPR dalam Pelantikan Gubernur Maluku, sama seperti pelantikan gubernur-gubernur lainnya. Apalagi Murad Ismail adalah sahabat saya dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku lalu,” ujar Zulhas kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 April 2019.

Zulhas menambahkan tidak mungkin PAN tiba-tiba menyeberang ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Saat ini seluruh lapisan dan simpul partainya tengah fokus mengawal perolehan suara Pemilu 2019, pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg).

PAN juga aktif memberikan masukan untuk perbaikan kinerja KPU, khususnya dalam proses perampungan penghitungan suara.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas mengajak seluruh komponen anak bangsa kembali mempererat persaudaraan yang sedikit-banyak terganggu akibat dinamika politik pemilu.

“Saudaraku dan sahabat semua, di masa-masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah-Putih kita tetap sama,” tandas Ketua Umum PAN.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno menegaskan hal serupa soal upaya berbagai pihak yang mengembuskan isu maupun gerakan riil menggiring partai berbasis Muhammadiyah ini ke kubu 01.

“PAN tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor. Pak Zulkifli bertemu dengan Presiden di Istana dalam pelantikan Gubernur Maluku yang diusung oleh PAN, antara lain,” papar Eddy lagi. []GOOD INDONESIA-BISMA RIZAL

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PAN Konsisten Bersama Koalisi Adil Makmur, Jangan Percaya Rumor appeared first on GOOD INDONESIA.

Namun, PAN sejauh ini masih berada di barisan pendukung Pasangan Calon (Paslon) Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno. Partai berlambang matahari ini sama sekali belum memutuskan pindah haluan ke Paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin, walaupun ada kader yang mendorongnya.

“Baru di grup WhatsApp. Ada yang memilih tetap di 02, ada juga wacana untuk yang membuka segala kemungkinan,” kata Bima kepada wartawan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 26 April 2019.

Menurut Bima, yang juga wali kota Bogor, diskusi di grup WhatsApp tentu tidak dapat menjadi dasar keputusan partai. Pengambilan keputusan partai, apalagi mengenai arah dukungan, harus melalui mekanisme partai. Salah satunya, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN.

Kabar mengenai merapatnya PAN ke kubu paslon nomor urut 01 –ketika pemenang pemilu belum diketahui– mengemuka beberapa hari ini. Beberapa kadar PAN menyampaikan kepada media soal berpalingnya PAN dari koalisi Indonesia Adil Makmur.

Isu tersebut semakin kuat menyusul pertemuan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden RI Joko Widodo, sekaligus calon presiden, di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang (24/4/2019). Pertemuan berlangsung usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno menegaskan pertemuan Zulkifli Hasan dan Joko Widodo adalah kegiatan biasa. PAN, tegas Eddy, konsisten berada di kubu paslon nomor urut 02. []GOOD INDONESIA-RMK/ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bima Arya Sebut Ada Kader Dorong PAN Merapat ke Kubu Jokowi-Ma’ruf appeared first on GOOD INDONESIA.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan politikus berlatar belakang profesi advokat itu pada Jumat siang, 26 April 2019.

“Sesuai surat panggilan, dipanggil Kamneg (Keamanan Negara) Krimum, pada pukul 14.00 WIB,” kata Argo Yuwono kepada pers, Jumat, 26 April 2019.

Eggi dilaporkan Dewi Tanjung ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Rabu (24/4/2019). Dewi menuduh Eggi melakukan makar dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Saat melaporkan, Dewi membawa barang bukti berupa video Eggi Sudjana yang dinilainya berisi seruan people power.

“Setelah diteliti, people power itu sama dengan makar atau merebut kekuasaan yang sah. Saya sebagai warga negara merasa terganggu terhadap pernyataan itu,” ujar Dewi saat berada markas Polda Metro Jaya. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Eggi Sudjana Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Seruan ‘People Power’ appeared first on GOOD INDONESIA.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) FPI Munarman, pihaknya membuat komitmen tertulis dengan caleg yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau pengusung Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto-Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno, nomor urut 02.

“Kami membuat komitmen secara tertulis. Bukan tidak percaya, tetapi komitmen tertulis berupa pakta integritas diharapkan sebagai catatan sejarah bahwa kita serius bekerja memperjuangkan Islam melalui mekanisme konstitusional,” Munarman menjelaskan kepada PemiluUpdate.com di Jakarta, Rabu, 3 April 2019.

Salah seorang yang ikut menandatangani pakta integritas, yakni Ariroh Rezeki Matanari, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Jawa Barat XI yang melingkupi Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya.

[Baca juga: Ariroh: Prabowo-Sandiaga Berkomitmen Lindungi Perempuan Pedagang di Pasar Tradisional]

Munarman menginstruksikan kepada seluruh umat Islam di daerah pemilihan Ariroh untuk memilih perempuan kelahiran Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, 16 December 1987, ini.

“FPI serukan kepada pemilih untuk mendukung pemenangan caleg dari PAN, yaitu Ibu Doktor Ariroh. Mudah-mudahan nanti bisa memperjuangkan syariat Islam di parlemen,” ujar Munarman lagi.

Hal senada diungkapkan Direktur Pemilu DPP FPI Ali Alatas yang menyerukan agar warga Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya memilih Ariroh. “Mudah-mudahan Ibu Ariroh dapat istikamah memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia,” tandas Ali. []GOOD INDONESIA-BISMA RIZAL

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Tanda Tangan Pakta Integritas, FPI Dukung Caleg PAN appeared first on GOOD INDONESIA.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno menyatakan terlalu dini membicarakan kedua posisi Taufik tersebut. PAN sejauh ini fokus pada persoalan hukum yang menjerat politikusnya itu.

“Kita fokus dahulu ke kasusnya. Kita lihat dahulu perkembangannya seperti apa,” kata Eddy pada Selasa, 30 Oktober 2018.

Pada beberapa kasus korupsi serupa yang menimpa elit, pengurus pusat partai politik (parpol) langsung memecat kadernya yang menjadi tersangka maling uang rakyat.

Namun, Eddy mengatakan Taufik kini belum pasti bersalah seperti yang disangkakan KPK. “Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi sampai dengan ada ketetapan hukum yang tetap baru kami mengambil sikap terhadap posisi dan kedudukan kader di organisasi,” kata Eddy.

KPK mengumumkan status hukum Taufik Kurniawan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen pada 2015-2016.

Pimpinan DPR Temui Taufik

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan pihaknya menunggu pemberitahuan resmi KPK terkait status tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Mengenai statusnya sebagai bagian pimpinan Dewan, menurut Fahri, Taufik masih tetap menjabat sebagai pimpinan DPR.

“Apapun statusnya dia tetap sebagai pimpinan DPR dan tidak gugur oleh status tersangka,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

Walaupun begitu, Fahri mengatakan pimpinan DPR akan segera melaksanakan rapat atas soal dimaksud. Bersama pimpinan DPR lainnya, Fahri mencoba bertemu terlebih dahulu dengan Taufik. Mereka ingin mendengarkan hal yang disangkakan KPK kepada Taufik.

“Kebetulan beberapa pimpinan sedang bertugas di luar. Pak Fadli sedang acara Parlemen G20 di Argentina. Pak Bambang lagi kunjungan di Lombok, Pak Agus dan Utut tadi katanya ada tetapi belum sempat berkomunikasi,” kata Fahri. []GOOD INDONESIA-RMK/HDN/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Tersangka Koruptor, Sekjen PAN: Jabatan Taufik di Partai dan DPR Tak Segera Dicopot appeared first on GOOD INDONESIA.

Ari, panggilannya, caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1. Daerah pemilihan (dapil)-nya Palembang II: Kecamatan Sukarame, Kemuning, dan Alang-Alang Lebar.

Berbekal tekad dan dukungan keluarga, Ari yakin mampu berkontribusi memajukan kota Palembang melalui parlemen. Karenanya ia berjuang ikut perhelatan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

“Semua berawal dari mimpi. Lingkungan keluarga lalu memberikan dukungan. Sayapun memiliki kepercayaan diri untuk maju ke kancah politik,” Ari menceritakan proses perjalanan kiprahnya.

Keputusan bulat setelah mempertimbangkan sangat matang. Ari benar-benar mantap melangkah di arena politik.

Pria kelahiran Palembang, 1 September 1991, ini sehari-hari sebagai dosen di Stisipol Palembang. Politik merupakan panggilan nurani. Ia sejak bocah memang telah menancapkan cita-cita menjadi politikus. Menjalankan ikhtiar untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Palembang periode 2019-2024, Ari tengah berjuang mewujudkan kenyataan.

Ari bercerita, saat masih duduk di Sekolah Dasar (SD), dirinya pernah melontarkan pertanyaan ke sang guru. Bagaimana cara menjadi politikus yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Pertanyaan itu tentu rada aneh dilontarkan murid SD, yang mungkin belum sepenuhnya memahami muatan Pembukaan UUD 1945. Namun bagi bocah satu ini, ia telah membayangkan dunia politik.

“Pertanyaan itu terlontar karena saya melihat betapa gagahnya anggota dewan di Senayan (DPR RI). Gagah karena menjadi seseorang yang berpengaruh dalam menentukan arah perjalanan bangsa,” tutur anak muda yang masih berstatus single, yang bermukim di Jalan Pipa, RT 11 RW 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Palembang.

Ari lalu mengenang. Suatu hari di layar televisi, ramai ditayangkan sidang paripurna DPR. Sejumlah tokoh pemuda berdemonstrasi. Tepatnya pada 1998, saat Presiden Ke-2 Soeharto dilengserkan, awal Orde Reformasi. Saat itu ia masih duduk di bangku kelas 3 SD.

“Seiring waktu, mimpi itu sebenarnya sudah banyak terlupakan. Sampai saat saya mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di Jawa. Saya mulai teringat kembali akan mimpi kecil itu,” ucap putra pasangan Hj. Cik Nona dan Haris Tohir, yang dikenal peduli atas berbagai persoalan sosial di sekitarnya.

Lalu, apa yang hendak disumbangkan untuk kota kelahirannya? Perubahan apa? Diakuinya, berbagai sektor mengalami kemajuan di ibukota Sumatera Selatan. Namun, beberapa bidang perlu mendapat perhatian serius pemerintah kota.

“Dahulu pemikiran saya kolot dan konservatif. Dulu saya lihat pariwisata kita kurang menarik. Mungkin karena tingkat kejahatan yang masih tinggi, dan lain-lain. Sekarang relatif lebih baik,” ujarnya.

Lebih jauh, Ari menyorot orang Palembang yang sukses di luar kota. Banyak anak muda Palembang bekerja di industri kreatif. Banyak wong muda kota ini menjadi ekonom andal. Tak sedikit pula yang menjadi entrepreneur di kota lain, termasuk di Jawa.

“Beberapa hal yang sangat saya sesalkan sebagai anak muda pada saat itu. Mereka maju tetapi tidak memajukan kota kelahirannya. Saya tidak mau begitu. Saya harus berkontribusi untuk kota Palembang tercinta,” tegas Caleg Azhari Harris. []GOOD INDONESIA-SUBHAN HARDI

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post AZHARI HARRIS; Semangat Perubahan Palembang appeared first on GOOD INDONESIA.

Ia menilai deklarasi itu merupakan hak buruh sebagai bagian dari gerakan politik. “Buruh itu gerakan politik. Apa yang dipolitisasi? Gerakan politik kan buruh,” ujar Zulhas, sapaan Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Meski tidak mempermasalahkan, Zulkifli enggan berkomentar lebih jauh atas deklarasi Prabowo sebagai capres.

Terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Zulkifli menyampaikan PAN belum menentukan sikap. Sejauh ini, PAN diklaim masih terus membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Salah satunya bertemu Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno.

Dalam waktu dekat, Zulkifli juga akan bertemu mantan Panglima TNI Gatot Nurmatyo dan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Namun ia menyatakan pertemuan dengan sejumlah tokoh tidak selalu terkait dengan politik, tapi juga bagian dari silaturahmi.

“Pilpres itu biasa saja. Sesuatu yang biasa dalam demokrasi. Saya ingin memelopori agar pilpres itu jangan membuat kita bermusuhan,” ujarnya. []

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bela KSPI Dukung Prabowo tapi PAN Belum Pasti Merapat Gerindra appeared first on GOOD INDONESIA.

Opsi pertama, pihak KPU mengusulkan bahwa formasi dapil di Kota Sukabumi tetap sama dengan Pemilu 2014 yakni Dapil 1 Kecamatn Cikole dan Citamiang, Dapil II Kecamatan Baros, Cibeureum dan Lembursitu serta Dapil III Kecamatan Warudoyong dan Gunungpuyuh.

Lalu opsi kedua, mencoba mengusulkan penggabungan dapil yakni Kecamatan Cikole dengan Gunungpuyuh. Opsi ketiga penggabungan Kecamatan Citamiang dengan Lembursitu dan opsi terakhir Kecamatan Warudoyong dengan Lembursitu.

“Ada dua atau tiga usulan, walaupun hasil uji publik idealnya formasi dapil tetap sama formasi dapil seperti 2014 lalu yang disetujui semua parpol. Namun kita hanya menambah beberapa usulan saja, tinggal KPU RI yang akan menetapkannya nanti,” ujar Komisioner Divisi Teknis Pemilu KPU Kota Sukabumi Agung Dugaswara kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Uji Publik penataan dapil dan alokasi kursi DPRD pada Pemilu 2019, di salah satu hotel bilangan jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, Sabtu, 10 Februari 2018.

Agung menegaskan rakor uji publik dapil ini melibatkan unsur akademisi dan dihadiri parpol serta anggota dewan. “Intinya jumlah kursi DPRD Kota Sukabumi di Pileg 2019 tetap sama 35 kursi berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan,” katanya.

Khusus di Dapil 1 Kecamatan Cikole-Citamiang mendapat 12 alokasi kursi di Pileg 2019, lalu Dapil II Baros, Cibeureum dan Lembursitu sebanyak 12 kursi. Sedangkan Dapil III Kecamatan Warudoyong-Gunungpuyuh 11 kursi.

Tetap Tiga Dapil

Menanggapi usulan pihak KPU, Sekretaris DPC Partai Demnokrat Kota Sukabumi Henry Slamet mengatakan harus melihat sesuai atauran yang ada saja. Di mana alokasi kursi dewan mengikuti jumlah penduduk yang banyak. Terjadinya perubahan komposisi kursi di Dapil II Bacile dengan 12 kursi dinilai wajar, karena penduduknya lebih banyak dibandingkan Dapil III Waridoyong-Gunungpuyuh.

Perihal usulan KPU akan mengubah dapil, Henry menilai tidak bisa semudah itu karena ada aturannya dan agak sulit dilakukan. Kalaupun terjadi tentu akan membuat kacau partai politik, pasalnya orang mau mencalonkan sebagai wakil rakyat karena meyakini ada pemilih di wilayahnya.

“Dapil yang sekarang sudah ideal, hanya memang jumlah kursi saja yang berubah. Kalaupun ingin dapil diubah, harus jauh-jauh hari dua atau tiga tahun sebelmumnya karena parpol sudah melakukan penjaringan bakal calon legislatif (Bacaleg),” tandasnya.

Bermain Politik

Sementara itu Ketua DPD PAN Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo menegaskan jika rakor uji publik penataan dapil dan alokasi kursi DPRD pada Pemilu 2019 seperti KPU sedang bermain politik terlepas merugikan atau tidak partai yang dipimpinnya.

“Kalau memang sudah kewenangan KPU untuk apa ada uji publik, sudah saja sosialisasi kalau KPU akan menerapkan aturannya,” tegasnya.

Meski demikian, Faisal mengaku jika PAN sudah menghitung apakah tiga atau empat dapil tidak masalah dan sudah siap. Begitu juga dengan perubahan kuota kursi, pihaknya sudah menyiapkan strateginya dan tidak takut kehilangan kursi.

“Saya setuju kembali ke konsep awal jumlah dapil seperti di Pemilu 2014. Justru saya khawatir, uji publik yang dilakukan KPU agak terlambat namun mau gimana lagi mereka pun juga mengikuti aturan main yang ada di pusat,” katanya.

Jika pihak KPU sampai meubah dapil, Faisal menilai menjadi sebuah kerugian bagi parpol dan bisa menimbulkan masalah baru. “Semua partai nyaris sudah melakukan rekruitmen bacaleg, kemudian dapilnya berubah akan menjadi masalah baru dan kerugian bagi kita akan kehilangan calon. Apalagi kita sudah merekrut bacaleg dari dua bulan yang lalu,” ungkapnya. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Uji Publik Penataan Dapil, PAN: KPU Seperti Bermain Politik appeared first on GOOD INDONESIA.

Asrun-Hugua sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) DPP PDIP. SK bernomor 3478/IN/DPP/XI/2017 diserahkan Bendahara DPP PDIP Juliari P. Batubara kepada keduanya di Kantor PDIP DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin sore, 5 November 2017.

Hugua mengonfirmasi tiket resmi dari PDIP buat dirinya dan pasangan, masing-masing sebagai calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Sultra. SK ditandatangani Ketua Desk Pilkada DPP PDIP Bambang DH dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

“SK rekomendasi ini bersifat final. DPP menetapkan Pak Asrun sebagai cagub dan saya sebagai cawagub. Berikutnya, seperti cagub dan cawagub Jatim dan Sulsel, nanti akan diumumkan langsung Ketua Umum DPP PDIP,” kata Hugua saat dihubungi malamnya.

[Baca juga: PDIP-PKB Jalin Koalisi di Pilkada Kota Sukabumi, Golkar?]

Ketua DPD PDIP Sultra itu menambahkan SK dimaksud sudah melalui mekanisme sebagaimana seharusnya. SK nantinya dikeluarkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto hanya untuk proses administrasi di KPU Sultra saja.

“Tapi, ini sudah final. Tidak akan berubah lagi. Ketua Umum sudah merestui,” dia kembali menegaskan.

Lebih jauh, mantan Bupati Wakatobi dua periode itu menjelaskan dalam SK rekomendasi tertuang beberapa hal. Di antaranya, DPP PDIP merekomendasi Asrun sebagai cagub dan Hugua sebagai cawagub periode 2018-2023. Berikut, menginstruksikan jajaran DPD PDIP Sultra untuk menjalankan perintah tersebut dengan menindaklanjutinya.

Asrun adalah mantan wali kota Kendari []DRI

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pilgub Sultra, PDIP Merapat ke Koalisi PKS dan PAN appeared first on GOOD INDONESIA.

Pantuan GOOD INDONESIA, Selasa malam, 24 Oktober 2017, elit tiga parpol yakni Ketua DPD Partai Nasdem Mulyono, Ketua DPD PAN Faisal Anwar Bagindo dan Ketua DPD PPP Ima Slamet beserta jajaran pengurus berkumpul di salah satu hotel di Kota Sukabumi.

Informasi yang beredar pertemuan tersebut untuk menandatangani kesepakatan membangun kerangka koalisi PPP, PAN dan NasDem di pemilihan wali kota-wakil wali kota Sukabumi. Kecenderungannya sepakat mengusung Mulyono sebagai calon wali kota.

Setelah menunggu 1,5 jam dari waktu yang ditentukan pukul 20.00 WIB, pertemuan pun dimulai. Namun bukannya langsung pada agenda pokok penandatanganan MoU, ketiga parpol sepakat pertemuan tersebut untuk menjalin silaturahmi dan menyolidkan pengurus serta kader terlebih dahulu.

“Hari ini pembahasannya adalah koalisi partai antara PAN, PPP dan Nasdem untuk memenuhi persyaratan formal di Pilkada. Namun secara administrasi tidak hari ini, karena harus dibicarakan lebih mendalam,” ujar Ketua DPD Partai Nasdem Kota Sukabumi Mulyono.

Menurutnya, ketiga parpol memiliki warna yang berbeda meski keinginannya sama untuk berkoalisi. Tinggal bagaimana caranya perbedaan warna ke depannya bisa dipadukan.

“Secara teknis penandatanganan deklarasi koalisi bisa kapan dan di mana saja, karena sifatnya seremonial. Paling terpenting, terbangunnya komitmen dan kita sudah ke arah situ,” jelas Mulyono.

Soal siapapun yang akan menjadi calon wali kota dan wakil wali kota, nantinya dibicarakan lebih lanjut dengan ketiga parpol.

“Sah-sah saja kecenderungan mendukung saya, tapi yang terpenting sekali lagi membangun kerangka koalisi tiga partai ini ke depannya. Ketika sudah sepakat, harus berupaya untuk memenangkan siapapun calon yang diusung nantinya,” tandas Mulyono.

Kurang Sempurna

Di tempat yang sama, Ketua DPD PAN Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo mengatakan draft awal MoU berisi 13 poin yang disodorkan dianggap kurang sempurna. Sehingga ada penambahan tujuh poin kesepakatan yang membuat penandatanganan kesepakatan koalisi menjadi tertunda.

“Tadi sudah dibuatkan drafnya, tetapi kemudian ada beberapa klausul yang belum disepakati. Nasdem punyai ini, PPP ingin ini dan PAN juga sama. Namun sekarang sudah sepakat, tinggal dituangkan secara hitam putih,” katanya.

Faisal menegaskan, sebelum akhir Oktober sudah selesai penandatanganan MoU koalisi. Soal calon yang akan diusung sudah pasti, kecenderungannya terlihat yaitu Mulyono. Tinggal nanti mencari siapa pendampingnya yang juga diberikan peluang untuk posisi F1 dan F2. Syaratnya untuk posisi F1, surveinya harus bagus secara elektabilitas dan popularitas.

“Awalnya Masagi hanya PAN dan PPP, sekarang masuk Nasdem. Tentu harus ada beberapa poin kesepakatan yang direvisi, lantaran buru-buru dan semua sudah pada kumpul kita sepakat pertemuan kali ini tidak usah tanda tangan MoU,” tegasnya.

Tidak Ingin Salah Langkah

Sementara itu Ketua DPD PPP Kota Sukabumi, Ima Slamet mengungkapkan tidak ingin salah langkah dalam menentukan teman koalisi di Pilkada Kota Sukabumi 2018.

Ima menceritakan, pertemuan PPP, PAN dan Nasdem kali ini bukan tidak ada catatan dan sejarah serta tujuan. Karena sudah kedua kalinya ketiga parpol bertemu pasca deklarasi koalisi Masagi beberapa waktu lalu.

“Meski berbeda warna, kami memiliki tujuan dan semangat yang sama untuk melahirkan pemimpin yang bagus,” katanya.

Niatan berkoalisi menurut Ima, intinya harus melepaskan kepentingan pribadi, golongan dan melangkah bersama-sama.

“Tanda tangan gampang, koar-koar mudah. Tetapi mampu tidak untuk berikrar solid. Biarkan orang lain lieur (pusing), tapi kita jangan ikut lieur. Jangan juga kita ngalilieur sorangan (bikin pusing sendiri). Intinya, Masagi akan selalu ikut dan solid,” ungkap Ima. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Hasrat Mulyono ‘Nyalon’ Wali Kota Sukabumi Tertunda MoU appeared first on GOOD INDONESIA.

Langkah Masagi akan mengusung mantan wakil wali kota Sukabumi periode 2008-2013 tersebut, juga dipicu sikap kandidat lain yang terkesan tidak serius menjalin komunikasi lanjutan. Sehingga muncul kesan hanya sekedar icip-icip seperti istilah makanan.

“Sejauh ini dari 13 kandidat dalam bidikan kita, yang lebih sering komunikasi itu pak Mulyono. Kalau yang lain mah hanya sekadar icip-icip istilah dalam makanan. Mereka datang lalu pergi tapi beda dengan pak Mulyono, lebih intensif membuka komunikasi dengan kita,” ujar Ketua DPD PAN Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo kepada PemiluUpdate.com di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jumat, 20 Oktober 2017.

Faisal tak memungkiri figur Mulyono masih memiliki popularitas dan elektabilitas cukup tinggi. Artinya, Mulyono masih mendapatkan tempat di hati masyarakat Kota Sukabumi. “Pada prinsipnya, kami cenderung akan mengusung pak Mulyono kalau nanti hasil survei di lapangan memadai. Hasil survei yang kami intip, Pak Mulyono selalu menempati urutan kedua jika disandingkan dengan incumbent Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mohamad Muraz-Achmad Fahmi,” katanya.

Dirinya tidak menampik memiliki hubungan emosional yang baik antara Mulyono dengan PAN dan PPP. Merujuk pada Pilwalkot Sukabumi 2008 dan 2013 lalu Mulyono sempat diusung PAN serta PPP.

“Jadi hal wajar jika kemudian timbul chemistry. Apalagi kan Nasdem hanya memiliki satu kursi. Tentunya butuh enam kursi lagi. Bisa saja ketika NasDem bergabung dengan kita, pak Mulyono bisa diusung pada pilkada nanti,” tandas Faisal.

Berkaca dari konstelasi politik yang terjadi di Kota Sukabumi, Koalisi Masagi memang sejak awal sudah lebih dahulu melakukan deklarasi. Namun jumlah enam kursi yang mereka miliki, mengharuskan untuk mencari parpol lain sebagai teman koalisi agar bisa mengusung pasangan calon.

Jika Masagi benar berkoalisi dengan NasDem, maka konstalasi peta politik menjelang Pilwalkot Sukabumi 2018 semakin ramai. Hingga kini partai yang sudah bermitra koalisi di antaranya PDIP-PKB, Partai Demokrat-PKS dan Partai Gerindra-Hanura.

“Semuanya sudah cukup untuk mengusung pasangan calon. Makanya, saat ini kami di PAN maupun PPP akan menggelar rapat internal. Kami lapor dulu ke masing-masing pengurus di Jawa Barat dan DPP yang nanti memutuskannya. Insya Allah pekan depan sudah deklarasi koalisi parpol berikut pasangan calon,” jelas Faisal.

Posisi Mulyono nantinya, ungkap Faisal, ditempatkan sebagai calon wali kota. Sedangkan untuk pendampingnya sudah disiapkan tiga nama dari eksternal partai. “Sudah ada tiga calon pendamping Mulyono, tapi masih rahasia,” pungkasnya. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Siap Usung Mulyono, ‘Masagi’: Kandidat Lain Hanya Icip-Icip appeared first on GOOD INDONESIA.

Primus yang berlatar belakang dunia hiburan itu menyangkal ada tawaran DPP atau DPW PAN Jawa Barat untuk menjadi salah seorang kandidat kontestan pilkada.

“Tidak ada tawaran. Saya tidak berniat maju di Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jawa Barat,” ujarnya kepada GOOD INDONESIA, di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PAN di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Senin, 21 Agustus 2017.

Primus menegaskan dirinya bukanlah kader terbaik bagi kepentingan pencalonan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat. “Masih ada yang lebih baik yaitu Bima Arya (Wali Kota Bogor) dan Desy Ratnasari (Anggota DPR RI),” katanya.

Sehari sebelumnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengutarakan bahwa PAN akan menawarkan tiga kadernya di Pilkada Jawa Barat 2018. Mereka yakni Desi Ratnasari, Bima Arya, dan Primus Yustisio.

“Kita memperkenalkan Desy, Bima, dan Primus. Kita nggak kekurangan kaderlah. Ini kita sosialisasikan juga kepada masyarakat,” kata Zulkifli, juga di Kota Bandung, Minggu (20/8/2017).

PAN di DPRD Jawa Barat hanya memiliki empat kursi. Paling sedikit yakni Partai Hanura, tiga kursi. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Primus Tiba-tiba Bantah Didorong jadi Calon Gubernur Jawa Barat appeared first on GOOD INDONESIA.

Rakernas digelar 21-23 Agustus 2017 di Hotel Grand Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).

“Terkait pilgub (pemilihan gubernur) sudah mengerucut calon-calonnya, ada Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, dan Kang Emil.  Dari arus bawah akan kita tampung juga masukan dari tim Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Jabar. Mudah-mudahan kita putuskan di akhir Rakernas ini,” kata Eddy di Kota Bandung, Minggu, 20 Agustus 2017.

Ketiga figur yang disebutkan di atas masing-masing adalah Wakil Gubernur Jawa Barat dan juga kader Partai Gerindra, Bupati Purwakarta plus pun Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, serta Wali Kota Bandung.

Mengenai agenda rakernas, Eddy menambahkan para peserta akan membahas berbagai isu strategis Pilkada serentak 2018. Selain itu kemungkinan pun membahas soal Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

“Terkait Pilpres jika nanti ada masukan dan desakan dari arus bawah untuk kami agendakan, tentu akan melakukan pebahasan terkait hal ini,” tandasnya.

Menjual Keartisan

Secara terpisah pada hari yang sama di Kota Bandung, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan peserta rakernas pasti membahas soal Pilpres 2019.

“Agendanya macam-macam. Ada soal pilpres. Pilgub (pemilihan umum gubernur-wakil gubernur) dan pileg (pemilihan umum legislatif) akan dibahas. Nanti akan ada perdebatan hangat di sana,” kata Zulkifli Hasan yang didampingi Ketua Operating Committee Rakernas III PAN Yandri Susanto di area Car Free Day (CFD) Buahbatu, Kota Bandung.

Ditambahkan, PAN pada Pilkada Jawa Barat 2018 memajukan tiga kader mudanya. Mereka adalah Desi Ratnasari (anggota DPR RI), Bima Arya (Wali Kota Bogor), dan Primus Yustisio (anggota DPR RI). Partai berlambang matahari kembali “menjual” keartisan kadernya menghadapi pemilu.

[Baca juga: Utamakan Regenerasi, PAN Dorong Tiga Kader Muda di Pilkada Jawa Barat]

“Kita memperkenalkan Desy, Bima, dan Primus. Kita nggak kekurangan kaderlah. Ini kita sosialisasikan juga kepada masyarakat,” Zulkifli berargumen. 

Di acara CFD Buahbatu, Zulkifli bersama Desy, Bima, dan Primus menjadi incaran masyarakat. Warga berebut untuk berfoto bersama. []BIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Keputusan Cagub-Cawagub Jabar PAN Diputuskan di Rakernas Bandung appeared first on GOOD INDONESIA.

Dua anggota DPR RI yakni Desy Ratnasari dan Primus Yustisio, serta Wali Kota Bogor Bima Arya merupakan kader muda yang disiapkan bersaing memperebutkan rekomendasi calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat. 

“PAN harus membiasakan regenerasi kader. Pilkada Jawa Barat sekarang menjadi peluang bagi mereka untuk mengabdi pada wilayah yang lebih besar,” ungkap Ketua DPW PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmad kepada PemiluUpdate.com di Kota Bandung, Senin, 14 Agustus 2017.

Selain kader, menurut Hasbullah, pemilihan gubernur-wakil gubernur harus menjadi sebuah proses pendidikan politik bagi masyarakat. Para pemilih perlu dibentuk agar tidak lagi memilih pemimpin karena diiming-imingi sembilan bahan pokok (sembako) atau sekadar populer, yang akhirnya merugikan rakyat selama lima tahun ke depan.

“Bagaimana masyarakat memilih pemimpin yang visioner dan parpol menjadi sarana transformasi,” tandas Hasbullah.

PAN sendiri, ungkap Hasbullah, intens melakukan komunikasi politik dengan partai dan kandidat calon lainnya. Partai berlambang matahari ini memang hanya memiliki empat kursi di parlemen atau DPRD Jawa Barat. 

“Semua calon gubernur sudah berkomunikasi dengan kita. Siapa yang ditetapkan nantinya tergantung mekanisme internal DPP,” katanya. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Utamakan Regenerasi, PAN Dorong Tiga Kader Muda di Pilkada Jawa Barat appeared first on GOOD INDONESIA.

“Oh iya pasti (signifikan). Karena di situlah tempat adanya konstituen yang betul-betul secara loyal mendukung PAN, secara kontribusi memberikan harapan kepada wakil rakyat yang dipilih dari dapil itu,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2017).

Taufik mengatakan daerah-daerah yang menjadi prioritas adalah daerah-daerah dengan jumlah anggota legislatif yang banyak dari PAN. Misalnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur, kata dia, PAN memiliki masing-masing delapan kader yang mewakili daerah pemilihan tersebut.

PAN tak hanya memerhatikan jumlah perwakilan di DPR RI namun juga di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Taufik menyebutkan, suara PAN hampir merata di Pulau Jawa.

“Ini jadi basis bahwa PAN juga memiliki dukungan suara yang masif di akar rumput. Tentunya kami kembalikan kepada kerja anggota-anggota legislatif di PAN untuk bisa menjadi penyambung lidah,” tuturnya.

Meski begitu, PAN tetap memetakan daerah-daerah lainnya meski bukan masuk ke dalam daerah prioritas.

“Daerah-daerah yang masih merupakan potensi lumbung suara PAN itu kami garap tentunya tetap berkoalisi dengan partai lain,” tutur Wakil Ketua DPR RI itu. []

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PAN Anggap Hasil Pilkada Signifikan untuk Pileg 2019 appeared first on GOOD INDONESIA.