Pengalihan itu resmi berlaku pada 23 April 2020 hingga 23 April 2040. Hal ini berdasar kontrak Gross Split WK Salawati Kepala Burung yang ditandatangani wakil pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan RH Petrogas Ltd. pada 11 Juli 2018.

Seremoni alih kelola dilaksanakan melalui video conference, sesuai protokol penanggulangan pandemi covid-19, Rabu, 22 April 2020. Acara diikuti Gubernur Papua Barat, Bupati Kabupaten Sorong, Bupati Kabupaten Raja Ampat, Deputi Operasi SKK Migas, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, OPCOM Pertamina Hulu Energi, dan OPCOM PetroChina International.

Alih kelola ditandai penandatanganan Berita Acara Alih Kelola oleh General Manager JOB P-PS dan General Manager Petrogas (Island) Ltd., serta pemakaian seragam kerja operator baru kepada pekerja.

“Pengalihkelolaan Blok Salawati merupakan satu langkah besar bagi RH Petrogas Ltd., melalui Petrogas (Island) Ltd., dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi yang 100% diperuntukan bagi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Papua Barat,” papar Presiden Petrogas Companies in Indonesia Syafri Syafar dalam rilis pers yang diterima GOOD INDONESIA pada Kamis, 23 April 2020.

Sementara General Manager JOB P-PS Budi Prabowo mengatakan akhir kontrak bukan semata pelaksanaan exit strategy terkait aspek teknis, namun juga sisi non-teknis.

Menurut Budi, komunikasi yang efektif, transparan, dan jujur antara pemangku kepentingan di level nasional maupun lokal terjalin dalam proses peralihan kontrak kerja sama. Kondisi ini memungkinkan pelaksanaan peralihan pengelola WK Salawati Kepala Burung berlangsung mulus sesuai rencana.

“Atas nama seluruh pekerja JOB P-PS, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah dengan tekun dan gigih melakukan berbagai usaha dan kerja sama yang baik guna mendukung operasi WK Salawati,” lanjut Budi.

Atas nama pemerintahan Papua Barat, Gubernur Domminggus Mandacan menyampaikan terima kasih kepada Menteri ESDM, dan Kepala SKK Migas atas dukungannya terhadap pembangunan sektor industri hulu migas di daerahnya. Termasuk di dalamnya keberlangsungan pengelolaan WK Salawati.

Gubernur juga menegaskan agar pihak KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang baru –RH Petrogas Ltd./Petrogas (Island) Ltd.– menjalin koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Koordinasi yang baik, menurutnya, agar operasi di lapangan berjalan lancar.

Pemerintah daerah juga berharap pihak KKKS memperhatikan hak-hak masyarakat adat, aspek lingkungan, dan rekrutmen tenaga kerja dengan mengutamakan putra Papua, sesuai keahliannya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengungkapkan pihaknya berharap Petrogas mempercepat kegiatan pengembangan lapangan sehingga usaha peningkatan produksi dari WK tersebut dapat segera dilakukan.

“Saya berharap Petrogas dapat melaksanakannya dengan lebih efisien karena kegiatan operasinya akan diintegrasikan dengan WK lain yang juga dikelola oleh Petrogas juga,” kata Julius.

Selanjutnya Julius berpesan agar Pertamina sebagai operator lama Blok Salawati dan Petrogas sebagai pengelola baru juga menyelesaikan masalah administrasi, agar semua terdokumentasi dengan baik.

“Pada proses alih kelola seperti ini, masalah administrasi harus diperhatikan. Operator lama harus mengantongi status clear and clean atas outstanding yang dimilikinya agar tidak ada kewajiban yang ditagihkan di kemudian hari,” tambah Julius.

Untuk mendukung percepatan produksi dimaksud, Plt. Deputi Pengendalian Pengadaan sekaligus menjabat sebagai Deputi Dukungan Bisnis Sulistya Hastuti Wahyu mengharapkan agar instansi-instansi pemberi izin mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan.

Profil WK Salawati

Blok Salawati berada di area sekitar 1.136,82 km2. Kali pertama berproduksi pada 1991. Blok Salawati saat ini memiliki beberapa area produksi, antara lain Lapangan Matoa, Lapangan SWO, Lapangan NEO, Lapangan ANAK, Lapangan ARGO, Lapangan NE AJA, dan Lapangan BAGONG.

Lapangan Matoa merupakan fasilitas produksi utama Blok Salawati. Terdapat 19 sumur minyak yang berada di tujuh lapangan yang menghasilkan lebih 750 barrels of oil per day (BOPD) dan gas sebesar 2,5 million standard cubic feet per day (MMSCFD).

“Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi Blok Salawati, Petrogas (Island) Ltd. mengharapkan dukungan, kerja sama yang baik, dan partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar General Manager Petrogas (Island) Ltd. Afar Z. Mbai.

Pihak yang dimaksud, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kementerian ESDM, SKK Migas Pusat, SKK Migas Perwakilan Papua Maluku, dan tokoh masyarakat di sekitar wilayah operasi kerja Blok Salawati. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Petrogas Resmi Kelola Migas Salawati Kepala Burung hingga 2040 appeared first on GOOD INDONESIA.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan dengan capaian itu berarti lembaga yang dipimpinnya berhasil mempertahankan performa laporan keuangan dibanding 2018.

“Opini ini menunjukkan keberhasilan SKK Migas mempertahankan predikat tertinggi sesuai standar audit Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI),” ujar Dwi di Jakarta, Rabu, 22 April 2020.

Opini laporan keuangan SKK Migas 2019 dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Mawar dan Rekan (afiliasi RSM). Penyerahan laporan Auditor Independen diberikan langsung Kantor Akuntan Publik kepada Manajemen SKK Migas pada 13 Maret 2020.

Dwi menjelaskan dalam laporan Kantor Akuntan Publik tersebut menetapkan laporan keuangan SKK Migas per 31 Desember 2019 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan SKK Migas dan aktivitas keuangan, serta arus kasnya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

“Manajemen SKK Migas memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan ini karena membuktikan seluruh unsur yang terlibat telah bekerja secara akuntabel dan benar,” tukas Kepala SKK Migas.

SKK migas berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Modifikasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) selama empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2016, 2017, 2018, dan 2019. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post SKK Migas Empat Tahun Berturut Raih Predikat Audit Tertinggi appeared first on GOOD INDONESIA.

Sebagai wujud kepedulian atas pandemi covid-19, mereka membagikan hand sanitizer kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan kemanusiaan yang diberi tajuk Gerakan Satu Juta Sanitizer ini dilaksanakan sebagai jawaban atas kelangkaan sarana pembersih tangan.

Didik S Setyadi, penggagas gerakan, menjelaskan kegiatan sosial dimaksud bertujuan menggalang kepedulian semua pihak terlibat dalam aksi nyata penanggulangan penyebaran virus korona yang telah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia di Indonesia.

“Siapapun boleh ikut gerakan ini. Tidak terbatas pada SKK Migas dan KKKS,” tegas Didik kepada GOOD INDONESIA di Jakarta, 26 Maret 2020.

Pada tahap awal, menurut Didik, SKK Migas-KKKS-JAKA pada tahap awal telah mendistribusikan secara gratis 1.200 botol hand sanitizer ke masyarakat miskin.

Berbagai organisasi dirangkul menjadi motor gerakan; DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, alumni Korps HMI Wati, komunitas Penyanyi Jalanan Bogor, dan kelompok Gerakan Milenial Independen.

Sementara KKKS yang sudah bergabung, yakni ConocoPhillips, Kangean Energy Indonesia, ENI Indonesia, dan BOB PHE-Bumi Siak Pusako.

“Kita bagikan langsung secara gratis ke masyarakat lapisan bawah, seperti pengemudi ojek, sopir bus pedagang kaki lima,” ujar Didik lagi.

Ditambahkan, Gerakan Satu Juta Hand Sanitizer juga berkomitmen memproduksi cairan antiseptik ini sesuai standar BPOM.

Gerakan dimaksud juga menggandeng artis pelantun lagu ‘Rindu’, Fryda Lucyana. []GOOD INDONESIA-RUT

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Perusahaan Hulu Migas Gelar Aksi Kemanusiaan Lawan Virus Korona appeared first on GOOD INDONESIA.

Peningkatan produksi tersebut terkait dengan target produksi minyak bumi satu juta barel per hari pada 2030.

Berbagai optimalisasi di Lapangan Banyu Urip belakangan ini terbukti mampu memberikan kontribusi lebih bagi Indonesia.

Salah sumbangan dimaksud memastikan besaran cadangan Banyu Urip meningkat dua kali lipat lebih besar dibandingkan Rencana Pengembangan Lapangan atau Plan of Development (POD) pertama, dari 375 juta barel menjadi 940 juta barel.

Selain itu, produksi minyak berhasil ditingkatkan 33% dari sebelumnya 165 ribu barel per hari (barrel oil per day, bopd) menjadi 220 ribu bopd. Saat ini dilakukan upaya peningkatan produksi hingga 235 ribu bopd.

Saat bertemu Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada Rabu, 11 Maret 2020, Presiden EMCL Louise McKenzie mengatakan potensi Banyu Urip masih bisa ditingkatkan melalui tiga strategi mengurangi laju penurunan produksi alami.

Pertama, memonetisasi gas ikutan untuk menghilangkan bottleneck produksi minyak di Banyu Urip.

Kedua, menambah sumur sisipan untuk memproduksi minyak dari daerah reservoir karbonat yang belum terproduksikan.

Strategi yang ketiga sejalan dengan transformasi SKK Migas dalam strategi percepatan Resource to Production (R to P), yaitu pembuktian upside potential di Banyu Urip.

Terdapat potensi cadangan tambahan yang berada lebih dangkal dari reservoir yang diproduksikan saat ini. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) EMCL akan melakukan evaluasi untuk melakukan pengeboran sumur kajian (appraisal wells) guna menambah data karakteristik batuan dan produktivitas reservoir.

Menanggapi strategi yang dipaparkan McKenzie, Kepala SKK Migas menyatakan pihaknya optimis penambahan produksi dapat dihasilkan oleh Lapangan Banyu Urip. Produksi puncak pada 2024 sebesar 30 ribu bopd.

“Kami harapkan tambahan proyek ini selesai tepat waktu, sehingga tambahan produksi Lapangan Banyu Urip dapat terealisasi pada tahun 2022,” kata Dwi. []GOOD INDONESIA-HDN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post ExxonMobil Siapkan Strategi Genjot Produksi Minyak Lapangan Banyu Urip appeared first on GOOD INDONESIA.

Salah satu upaya yang dilakukan agar penyelesaiannya sesuai rencana, yakni memonitor langsung kegiatan Management Work Through (MWT) di proyek strategis nasional di Bojonegoro, Jawa Timur, tersebut.

Pada kunjungan Sabtu, 7 Maret 2020, Kepala SKK Migas didampingi Deputi Operasi Julius Wiratno, Penasihat Ahli Satya W Yudha, Kepala Unit Percepatan Proyek JTB Waras Budi Santosa, dan Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi.

JTB adalah salah satu dari empat proyek strategis nasional sektor migas yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Keppres Nomor 56 Tahun 2018. Proyek ini ditaksir memberikan kontribusi signifikan bagi penambahan produksi migas nasional.

Proyek JTB bernilai US$1,53 miliar dan diperkirakan onstream pada Agustus 2021.

Pada kesempatan kunjungan, Kepala SKK Migas menyampaikan realisasi proyek-proyek hulu migas yang akan mendukung peningkatan produksi, mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi.

“Pada Rapat Terbatas 4 Maret 2020 dengan salah satu agenda peningkatan produksi migas nasional, Presiden Joko Widodo meminta proyek strategis nasional dapat segera diselesaikan. Untuk itu, SKK Migas akan meningkatkan pengawasan agar proyek strategis nasional sektor migas dapat selesai pada waktu yang ditetapkan, bahkan kalau bisa dipercepat,” papar Dwi.

Dwi menambahkan peningkatan pengawasan akan ditunjukkan SKK Migas melalui kunjungan lapangan oleh manajemen setiap akhir pekan. Langkah ini untuk memastikan proyek selesai sesuai jadwal dan biayanya efisien.

Proyek JTB dioperasikan oleh Pertamina EP Cepu (PEPC). JTB selain memberikan kontribusi yang besar pada tambahan gas nasional, selama pelaksanaannya telah memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

Berdasarkan data SKK Migas, per Februari 2020, jumlah tenaga kerja yang terserap di proyek JTB sekitar 4.470 orang.

Sementara dalam rangka mendukung ekonomi daerah dan peningkatan kapasitas pengusaha lokal, SKK Migas mewajibkan pengadaan barang dan jasa bernilai sampai Rp10 miliar dilaksanakan oleh pengusaha daerah, sehingga pengusaha lokal memiliki kesempatan berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

Direktur Utama PEPC Jamsaton Nababan saat presentasi menyampaikan bahwa proyek JTB memiliki tantangan sangat besar karena kontraktor sebelumnya yang membangun EPC mengundurkan diri. Akibatnya aktivitas proyek sempat terhenti beberapa bulan.

“Terima kasih kepada SKK Migas yang telah membantu melewati masa sulit, sehingga pada akhirnya pembangunan EPC JTB dapat dilanjutkan oleh kontraktor baru, yaitu Rekayasa Industri,” katanya.

Pertamina mengintensifkan koordinasi dengan kontraktor EPC dan menempatkan inspektur pengawas di workshop yang dimiliki vendor, guna mengawal proyek berjalan lancar. Mekanisme ini untuk mengejar ketertinggalan target, dan proyek tetap dapat dibangun dengan kualitas terbaik dan mendukung keandalan operasi kilang JTB saat berproduksi.

Direktur Utama REKIN Jakub Tarigan pada laporannya menyampaikan sejak ditunjuk sebagai kontraktor pembangun EPC, pihaknya bekerja keras dan koordinasi intensif dengan SKK Migas dan Pertamina. Langkah ini dilakukan agar keterlambatan proyek per Februari 2020 bisa diperpendek hanya 0,66%, atau percepatan sebesar 19,3%.

“Capaian ini luar biasa, di tengah tantangan hujan cukup ekstrem saat ini. Kami sudah siapkan sembilan pompa untuk memastikan maksimal dua jam lokasi proyek sudah kering sehingga aktivitas pekerjaan menjadi normal,” tutur Jakub.

Pada kunjungan ke lokasi proyek, hujan mengguyur deras, seluruh kontraktor dan sub kontraktor menunjukkan kesigapannya melakukan perubahan sistem sehingga pekerjaan dapat terus dilakukan. Juga seluruh SDM proyek dapat diutilisasi.

Menutup kunjungan kerja, Kepala SKK Migas menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran PEPC dan REKIN.

Di antara empat proyek strategis nasional hulu migas, proyek JTB satu-satunya yang dilaksanakan oleh perusahaan Indonesia, yaitu KKKS Pertamina EP Cepu dan Kontraktor EPC REKIN. Keduanya adalah perusahaan Merah Putih.

“Keberhasilan proyek JTB turut memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Anak bangsa mampu mengemban tugas besar dan siap pula untuk menorehkan prestasi tingkat dunia,” tandas Dwi Soetjipto. []GOOD INFONESIA-IST

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post Proyek Gas Jimbaran Wajib Rampung Sesuai Target, SKK Migas Kawal Ketat appeared first on GOOD INDONESIA.

Pemerintah disebut-sebut akan menggantikan posisi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK).

Menanggapi rencana pembentukan BUMNK, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof. Ir. Mukhtasor, M.Eng., Ph.D. mengingat pemerintah agar berhati-hati.

“Pemerintah harus berhati-hati. Jangan sampai bukan perbaikan tata kelola hulu migas. Sangat penting diperhatikan adalah mitigasi risiko yang berbahaya,” ujar Mukhtasor, yang anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2009-2014, kepada pers di Surabaya.

Pakar energi kelautan itu menjelaskan risiko tersebut terletak pada lembaga yang akan ditunjuk oleh undang-undang dalam menangani tata kelola hulu migas. Dalam hal ini BUMNK.

Alumnus Memorial University of Newfoundland, Kanada, itu mewanti-wanti jangan sampai memindahkan kewenangan urusan hulu migas kepada BUMN yang tata kelolanya biasa-biasa saja. Praktik pergantian direksi BUMN selama ini, yang kerap dilatarbelakangi faktor “nonprofesional”, dapat menjadi persoalan besar.

“Kita ingat, ya, tata kelola hulu migas menangani aset cadangan migas milik negara yang jumlahnya sangat besar. Menangani kontrak-kontrak bernilai bisnis skala raksasa, banyak pihak memberi perhatian. Bahkan mafia migas juga. Jangan sampai mengambil risiko menyerahkannya kepada BUMN yang punya catatan blunder-blunder tata kelola.” urai Profesor itu.

Ketika diminta tanggapannya mengenai kesiapan Pertamina dalam hal ini, Mukhtasor tidak memberi jawaban khusus. Tetapi dia memberikan penekanan perlunya kecermatan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan rencana pemindahan kewenangan SKK Migas ke BUMNK.

“Saya kira banyak perusahaan kalau ditawari kewenangan mengelola monetisasi cadangan migas nasional, akan tertarik. Tetapi marilah kita berpikir dalam konteks besar Indonesia. Rekam jejak BUMN-BUMN itu tidak sulit diakses. Baik jejak digital ataupun jejak legal. Jadi tidak sulit mencari tahu apakah suatu BUMN itu tata kelolanya amburadul, apakah menjadi sasaran operasi mafia dan sebagainya,” ungkapnya lagi.

Mukhtasor kembali mengingat selama ini sejumlah direksi BUMN yang nyata-nyata berprestasi, namun tiba-tiba diganti. Bukan cuma direksi mudah “digonta-ganti”, bahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pun demikian.

Bila praktik tersebut juga terjadi dalam urusan hulu migas, menurut Mukhtasor, sungguh berbahaya. Capaian positif SKK Migas dalam upaya memenuhi target produksi migas nasional selama ini terancam.

“Dalam investasi itu ada pesan bijak; janganlah engkau menaruh telur hanya satu keranjang, Apalagi kalau keranjang itu sering bergoyang, bisa tumpah. Telur kita bisa pecah semua. Buatlah beberapa keranjang.” ujar Prof Mukhtasor memberi tamsil.

Peran BUMNK

Dalam omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja, pemerintah berencana mengubah dan menambah beberapa UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Contohnya, Pasal 4 dan Pasal 5 yang disisipkan satu pasal, yakni Pasal 4A. Poin penting Pasal 4A terdapat pada ayat 2; pemerintah pusat dapat membentuk atau menugaskan BUMNK sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas.

BUMNK disebutkan melakukan kegiatan usaha hulu migas melalui kontrak kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Kedua badan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat.

RUU Cipta Kerja juga menambahkan pasal baru, yakni 64A yang berada di antara Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut peran BUMNK di sektor hulu migas.

Pada Pasal 64 Ayat 1 tertera bahwa sebelum terbentuknya BUMNK, kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara SKK Migas dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan bahwa setelah terbentuknya BUMNK, semua hak dan kewajiban yang timbul atas SKK Migas yang berasal dari kontrak kerja sama akan alihkan ke BUMNK. Kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak kerja sama juga beralih ke BUMNK.

Adapun hak, kewajiban, dan akibat yang timbul atas kontrak atau perjanjian tetap dilaksanakan oleh SKK Migas sampai terbentuknya BUMNK. []GOOD INDONESIA-SJT

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post Guru Besar ITS Pertanyakan Tata Kelola Migas Diserahkan ke BUMN Khusus appeared first on GOOD INDONESIA.

Bertempat di Kafe GGR Wisma Mulia, Jakarta, Senin, 10 Februari 2020, naskah kesepahaman kerja sama dukungan SKK Migas kepada BPMA ditandatangani.

Lingkup kerja sama dimaksud tiada lain guna meningkatkan investasi hulu migas di Aceh, sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga.

SKK Migas dan BPMA merupakan entitas yang berbeda sesuai peraturan perundangan yang menjadi landasan berdirinya. BPMA memiliki wilayah kewenangan di Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015. Wilayah kewenangannya di Aceh.

Sedangkan SKK Migas dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 9 Tahun 2013 jo Perpres Nomor 36 Tahun 2018. Wilayah kewenangannya di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Aceh.

Dalam konteks hulu migas nasional, kedua institusi memiliki tujuan yang sama; membangun iklim investasi untuk mendorong peningkatan produksi migas agar target produksi secara nasional dapat dicapai.

Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal usai penandatanganan kesepakatan menyampaikan pembangunan hulu migas di Aceh membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk SKK Migas. Kapasitas SDM BPMA diharap semakin profesional sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang semakin baik dan menarik bagi investor.

Faisal juga menyatakan apresiasi pihaknya atas dukungan yang terus diberikan SKK Migas.

Pada penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan lima hal yang harus dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik secara nasional.

Pertama, investasi di Indonesia akan dihitung secara keseluruhan, sehingga SKK Migas dan BPMA perlu bersama-sama menyederhanakan proses kewenangan masing-masing.

Kedua, sektor hulu migas memiliki karakteristik high risk dan high capital maka penting memiliki persepsi awal bahwa alur proses investasi disederhanakan. Jangan sampai muncul persepsi negatif terkait izin dan pembebasan lahan, misalnya.

Ketiga, perencanaan hulu migas di Aceh sebagai bagian perencanaan nasional harus mendukung visi bersama 1 juta BOPD pada 2030. Melalui kerja sama ini diharapkan pertukaran data dan informasi akan semakin baik dan mampu meningkatkan kinerja hulu migas secara nasional.

Keempat, SKK Migas akan mendukung pengembangan SDM BPMA sebagai bagian cita-cita mencapai 1 juta barel pada 2030.

Kelima, sinergi pemanfaatan Integrated Operation Center (IOC) yang dimiliki SKK Migas membantu pengembangan hulu migas di Aceh. Dengan demikian Aceh mampu meningkatkan kontribusinya pada capaian hulu migas secara nasional.

Indonesia memiliki 128 cekungan yang menyebar dari Aceh sampai Papua. Telah berproduksi 20 cekungan. []GOOD INDONESIA-HDN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post SKK Migas-BPMA Tingkatkan Sinergi Capai Target 1 Juta BOPD 2030 appeared first on GOOD INDONESIA.

Dwi mengutarakan hal itu saat menerima Bupati Petrus dan Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni dan jajarannya di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari 2020.

Menurut mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) itu, jajaran Pemerintah Daerah Teluk Bintuni selama ini membuka jalinan sinergitas yang baik dengan pihak SKK Migas. Karenanya, operasional KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) di kabupaten ini berjalan baik.

BP Tangguh, salah satu KKKS, dapat berproduksi optimal. Pada akhir 2019, memproduksi gas 1.034 MMSCFD, lebih tinggi dibandingkan capaian semester I tahun 2019, yakni sebesar 971 MMSCFD.

“Iklim usaha yang kondusif dan dapat diatasinya berbagai permasalahan, termasuk kondusifnya keamanan, salah satu faktor yang mendukung capaian yang excellent tersebut. Tentu saja atas bantuan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) Teluk Bintuni dan unsur terkait lainnya,” kata Dwi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Teluk Bintuni menyampaikan hal-hal terkait operasi KKKS di daerahnya. Juga mengenai pemanfaatan pekerja lokal dan potensi daerah lainnya dalam operasi KKKS.

Singkatnya, kata Petrus, keberadaan perusahaan hulu migas diharap turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Teluk Bintuni.

Harapan yang serupa juga diutarakan pihak DPRD Teluk Bintuni. Perusahaan KKKS jangan sampai menjadi menara gading di kabupaten ini.

Menanggapi soal itu, Dwi mengatakan SKK Migas memiliki komitmen kuat meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah. Salah satu di antaranya membuka dan menampung tenaga kerja lokal.

Teluk Bintuni kini memiliki Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas terbesar di Indonesia bagian Timur yang didirikan BP Tangguh, atas koordinasi SKK Migas.

Melalui pusat pelatihan, putra daerah memiliki kesempatan belajar dan meningkatkan keahlian di bidang yang dibutuhkan industri migas.

“SKK Migas mendorong KKKS memberikan kesempatan dan meningkatkan kompetensi masyarakat lokal agar bisa berkiprah di daerahnya,” ujar Dwi.

Ditambahkan, pihaknya mengunjungi fasilitas pendidikan vokasi BP Tangguh sebagai operator di blok Tangguh pada Juli lalu. Pusat pelatihan ini berada di Ciloto, Jawa Barat.

Mengenai harapan keterserapan konten lokal, Kepala SKK Migas menjelaskan pihaknya mendukung sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Dalam Negeri.

Hal itu terbukti dari pembelanjaan barang/jasa industri dalam negeri yang mencapai rata-rata 60 persen. Pada 2019, nilainya mencapai US$2,964 miliar.

Berdasarkan data SKK Migas, untuk pemenuhan kebutuhan kapal di BP Tangguh, KKKS setempat mewajibkan penyedia jasa menyerap potensi daerah setempat. Kerja sama dengan galangan kapal setempat telah dilaksanakan.

Industri migas dalam 10 tahun terakhir memberikan rata-rata pemasukan bagi daerah sekitar 25 persen dan berkontribusi besar bagi pembangunan di Teluk Bintuni.

Sementara upaya bersama SKK Migas dan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni meningkatkan kemampuan masyarakat dan badan usaha setempat jelas menghadirkan dampak positif besar.

Dwi menegaskan industri hulu migas akan terus menopang perekonomian Teluk Bintuni secara berkelanjutan. Manfaat operasi hulu migas harus dinikmati pula oleh generasi mendatang. []GOOD INDONESIA-HDN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Sinergitas SKK Migas dan Pemda Topang Perekonomian Teluk Bintuni appeared first on GOOD INDONESIA.

SKK Migas pada awal 2020 ini meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders guna mencapai target realisasi rencana kerja sektor hulu migas. Khususnya target produksi dan penerimaan negara yang ditetapkan pemerintah.

Pada kunjungan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dwi didampingi para deputinya, penasihat ahli, dan tenaga ahli Pengawas SKK Migas.

Sementara Idham ditemani Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabahakam), Kepala Divisi (Kadiv) Propam, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas), dan jajaran terkait lainnya.

Dalam pertemuan, Kepala SKK Migas menyampaikan pencapaian operasional hulu migas 2019 serta rencana 2020. Potensi hulu migas di Indonesia yang besar karena di antara 128 cekungan, yang berproduksi baru 20 cekungan. Dalam status eksplorasi di 35 cekungan dan 73 cekungan baru direncanakan untuk dieksplorasi.

Sektor hulu migas adalah salah satu andalan sumber pemasukan negara dan berperan besar sebagai penggerak perekonomian nasional.

Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar, Dwi menjelaskan sektor ini ditargetkan kembali mampu menghasilkan produksi 1 juta BOPD pada 2030. Untuk mencapainya, SKK Migas sedang melakukan lima transformasi dan menerapkan empat strategi pencapaian.

Untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan yang lebih efektif, pada 31 Desember 2019 diluncurkan Integrated Operation Center (IOC). Sementara pada pekan lalu peluncuran One Door Service Policy (ODSP).

Salah satu penyebab tidak optimalnya operasi hulu migas adalah adanya gangguan illegal drilling dan illegal tapping. Aktivitas ilegal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan dan merusak lingkungan.

“Kegiatan ilegal menyebabkan gangguan investasi dan menyebabkan tidak optimalnya produksi migas nasional. Kegiatan ilegal juga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara.” kata Dwi lagi.

[Baca juga: OJK Tidak Mengawasi Asabri, Tanggung Jawab Kemenhan dan Polri]

Ditambahkan, kunjungan jajaran SKK Migas sekaligus merupakan laporan kepada Kapolri yang merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas SKK Migas. Unsur komisi pengawas lainnya, yakni Menteri ESDM sebagai Ketua Pengawas, dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolri, dan Kepala BKPM.

Kapolri Idham menyampaikan bahwa sektor migas menjadi perhatian khusus Presiden RI. Terjadi kebocoran dan menyebabkan kerugian bagi negara. Polri akan memberikan dukungan yang terbaik dalam menjalankan program pemerintah dan sudah menugaskan Kabareskrim untuk membuat satgas (satuan tugas).

“Agar efektif, dibentuk liaison officer (LO) di SKK Migas dan Kabareskrim. Dalam catatan kepolisian, daerah yang menonjol adanya kegiatan illegal drilling dan illegal tapping adalah Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, harus ada tindakan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku ilegal agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pihaknya telah dilakukan koordinasi dengan perusahaan di sektor hulu dan hilir migas. Upaya meningkatkan pengamanan yang dilakukan oleh Polri telah memberikan dampak positif, antara lain, operasi hulu migas mampu meningkatkan lifting sebesar 500 barrel.

Sejak ditandatangani pada September 2018, pelaksanaan kerja sama antara SKK Migas dengan Polri tentang penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum kegiatan usaha hulu migas telah diimplementasikan di wilayah Polda Aceh, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua Barat yang melibatkan 17 KKKS di Aceh sampai Papua Barat. []GOOD INDONESIA-RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Polri Siap Atasi Gangguan Keamanan Operasi Hulu Migas appeared first on GOOD INDONESIA.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menegaskan pencapaian kinerja sektor hulu migas selama 2019 itu dalam konferensi pers rutin pertama pada 2020 di kantornya, Gedung City Plaza, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2019.

Dwi menjelaskan kinerja segenap industri hulu migas Indonesia pada tahun lalu membukukan sejumlah torehan positif. Padahal berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi tidaklah ringan.

Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, misalnya, dipatok tinggi yang jauh di atas usulan segenap perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Juga di atas perhitungan kemampuan teknis yang tertuang dalam Work, Program & Budget (WP&B).

Namun, menurut Dwi yang mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), tuntutan pemerintah kepada sektor hulu migas tersebut dijadikan pelecut semangat. Seluruh insan hulu migas lalu melakukan kerja terbaik untuk mencapai target yang ditetapkan.

Dwi merinci koordinasi yang intens dalam melaksanakan semua program kerja menjadi faktor utama yang menunjang tercapaikan target yang disasar. Jajaran SKK Migas sendiri senantiasa mendorong KKKS melakukan continual improvement dan best practice.

Berbagai forum yang digelar, menurut Dwi lagi, menjadi ajang meningkatkan kompetensi dan sharing knowledge. Hasilnya produksi maksimum dapat dilaksanakan.

“Patut disyukuri, di tengah tantangan hulu migas pada tahun 2019 dan semakin kompetitifnya sektor hulu migas, kita mampu mencatatkan kinerja yang membanggakan pada aspek lifting, realisasi cost recovery, pencapaian investasi hulu migas, Reserve Replacement Ratio (RRR), dan penguatan kapasitas industri nasional melalui TKDN,” papar Dwi, yang ketika menjabat Direktur Utama PT Semen Indonesia digelari julukan “bapak pemersatu industri semen Indonesia”.

Ditambahkan, jika proposal awal KKKS untuk lifting minyak sebesar 699,8 ribu BOPD maka kesepakatan bersama antara SKK Migas dan KKKS pada dokumen WP&B dapat ditingkatkan menjadi 729,5 ribu BOPD.

Pada tataran pelaksanaannya, kata Dwi, pihaknya mendorong penerapan beberapa langkah guna mencapai operational excellence. Antara lain Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Technology (PET), Management Work Through (MWT), Optimasi Planned Shutdown. Lifting minyak akhirnya ditingkatkan pada angka 752.2 ribu BOPD.

Faktor Kendala

Menjelaskan faktor kendala yang dihadapi sepanjang 2019, Kepala SKK Migas menyatakan kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena curtailment gas, revisi amdal EMCL, kecelakaan di lapangan YY menjadikan lifting minyak pada akhir 2019 bertengger di angka 746 ribu BOPD. Capaian ini masih di atas target WP& B sebesar 729,5 ribu BOPD atau sebesar 102,3%.

Jika dibandingkan dengan target lifting minyak pada APBN 2019 yang sebesar 775 ribu BOPD maka target lifting 2019 tercapai 96,3%.

[Baca juga: Pastikan Lifting Akhir Tahun, Wakil Kepala SKK Migas ‘Sidak’ Chevron Dumai]

“SKK Migas dan KKKS telah bekerja keras, di tengah tantangan decline rate yang secara alamiah mencapai 20% per tahun, serta capaian lifting minyak 2019 yang 102,3% di atas target WP&B menunjukkan effort maksimal seluruh pelaku usaha hulu migas,” tandas Dwi.

Bila dibandingkan dengan RUEN yang pada 2019 diprediksi lifting minyak berada di angka 590 ribu BOPD maka capaian 746 ribu BOPD menunjukkan hasil yang membanggakan.

Kinerja Gas Kurang Maksimal

Untuk gas, realisasi lifting 2019 mencapai 5,934 MMSCFD atau 99,9% dibandingkan target WP&B yang sebesar 5,937 MMSCFD. Sementara target APBN 2019 ditetapkan sebesar 7.000 MMSCFD.

Menurut Dwi, kinerja lifting gas di 2019 pada awalnya sempat mencapai angka 6,002 MMSCD. Capaian ini diperoleh setelah SKK Migas dan KKKS melakukan berbagai terobosan dan inovasi.

“Adanya curtailment gas 60,8 MMSCFD, seperti yang terjadi di JOB PMTS, Pertamina EP dan ENI. Juga kejadian H2S Spike EMCL dan accident di lapangan YY memberikan penurunan sebesar 7,2 MMSCFD,” ungkap doktor Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Stratejik dari Universitas Indonesia (UI) itu.

Meskipun kinerja gas kurang menggembirakan, secara keseluruhan lifting migas 2019 mencapai 1,806 MBOEPD atau 101,1% di atas target WP&B yang sebesar 1,790 MBOEPD. Memang masih di bawah target APBN yang sebesar 2,025 MBOEPD.

Penurunan ‘Cost Recovery’

Untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara, SKK Migas melakukan efisiensi dan mendorong KKKS menerapkan praktik operasional terbaik.

Mengacu pada proposal cost recovery KKKS pada 2019 yang sebesar US$ 13,736 miliar, pada WP&B SKK Migas berhasil menurunkan target biaya cost recovery menjadi US$ 12,5 miliar dan realisasi cost recovery 2019 sebesar US$ 10,9. Pada APBN 2019, cost recovery ditetapkan sebesar US$ 10,1 miliar.

Jika dibandingkan dengan 2018 yang realisasi cost recovery mencapai US$ 12,1 miliar maka capaian di pada 2019 menurun secara signifikan.

“Penurunan realisasi cost recovery ini memberikan dampak positif berupa semakin besarnya pendapatan yang diterima oleh negara,” tutur Dwi.

Hal ini juga menunjukkan pengawasan yang dilakukan SKK Migas dapat dilaksanakan secara efektif dengan tetap menghasilkan target lifting yang optimal di atas WP&B. SKK Migas akan terus bekerja keras menerapkan corporate governance dalam menjalankan tugas.

Dalam upaya menciptakan tata kelola organisasi yang baik, SKK Migas menerapkan berbagai sistem manajemen berstandar internasional, semisal ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu dan ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan.

“Beroperasinya Integrated Operation Center (IOC) per 1 Januari 2020 semakin menambah optimisme, kinerja excellent di tahun 2019 dapat ditingkatkan di tahun 2020,” tandas Kepala SKK Migas.

Rekor RRR

Pada bagian lain, Dwi menjelaskan dalam rangka menjaga cadangan migas terus berkelanjutan sebagaimana ditetapkan pemerintah dalam RUEN, SKK Migas telah menetapkan salah satu target KPI yang harus dipenuhi, yakni RRR mencapai 100%.

Target RRR 100% dapat dipenuhi pada 2010 dan 2011, kemudian sepanjang 2012-2017 target tidak dapat dipenuhi. Pada 2018 target RRR dapat dipenuhi 106%.

Mencapai 100% RRR membutuhkan perjuangan ekstra. Selama satu dekade terakhir, realisasi RRR sebesar 354% dicapai pada 2019. Hal ini capaian terbesar.

“Kerja cepat, cermat, dan produktif yang dilakukan insan SKK Migas mampu mengubah pesimisme pengelolaan blok Abadi Masela menjadi optimisme,” ujar Dwi.

Sejak ditemukan pada 1999, lanjutnya, atau hampir 20 tahun maka pada Juli 2019 POD Revisi Masela telah disetujui. Mengingat cadangan gas yang luar biasa di blok Masela yang saat ini mencapai 18,5 TCF gas dan 225 juta barel kondensat maka dengan disetujuinya POD Revisi Masela telah mendongkrak capaian target RRR secara signifikan.

Capaian Investasi

Sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan investasi di Indonesia, SKK Migas terus mempromosikan investasi di sektor hulu migas. Realisasi investasi hulu migas pada 2019 mencapai US$11,49 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi setahun sebelumnya, yang sebesar US$11 miliar maupun pada 2017 yang sebesar US$10,27 miliar.

Potensi hulu migas di Indonesia masih menjanjikan, menurut Dwi, karena dari 128 cekungan, yang telah berproduksi baru 20 cekungan. Bahkan di wilayah kerja lama yang telah bertahun-tahun di eksploitasi masih memberikan potensi yang signifikan.

Keberhasilan Repsol menemukan cadangan gas di blok Saka Kemang di KBD-2X sebesar 2 TCF adalah salah satu penemuan besar (giant discovery) di dunia pada semester pertama 2019.

Selain kontribusi dalam pendapatan negara, melalui pajak maupun pendapatan negara langsung, sektor hulu migas masih salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Terlebih sektor ini telah mampu menerapkan TKDN pada angka yang signifikan, konsisten dalam beberapa tahun di kisaran 60%.

Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memaparkan pula nilai pengadaan barang dan jasa sampai November 2019 KKKS mencapai US$ 5,256 miliar dengan persentase TKDN sebesar 60,54% (cost basis). Dengan kata lain kontribusi sektor hulu migas dalam menggerakkan industri nasional mencapai US$3,182 miliar atau setara Rp44,55 triliun.

Pada 2020, SKK Migas terus melakukan upaya terbaik dalam menjalankan peran dan fungsi agar sektor hulu migas dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi negara.

Untuk mencapai hal tersebut, SKK Migas konsisten menerapkan lima pilar transformasi yang telah ditetapkan untuk meraih visi bersama, yaitu second golden era, 1 million BOPD pada 2030.

Peningkatan Produksi

Upaya yang dilakukan SKK Migas untuk meningkatkan produksi pada 2020, antara lain:

1. Mempertahankan Tingkat Produksi Eksisting yang tinggi melalui Pengeboran pengembangan. Naik 20-25% dengan rincian rencana kerja mencapai 407 sumur pengembangan, 812 WO, 24,843 WS.
2. Transformasi Sumber Daya ke Produksi dilakukan dengan Pengeboran Deliniasi Struktur Parang, Re-Entry Lofin-2, Onstream POD Lapangan Sidayu
3. Mempercepat Chemical EOR melalui kegiatan Field Trial Lapangan Sago, Gemah, Jatibarang, Studi EOR Lapangan Pedada, Kaji-Semoga, Belida
4. Eksplorasi untuk Penemuan Besar dilakukan, antara lain dengan Seismik 2D Jambi Merang (open area) tahun kedua dengan investasi US$ 75 juta.

Target 2020

Juga disebutkan, pada APBN 2020 telah ditetapkan target yang tinggi untuk minyak pada angka 755 MBOPD dengan angka teknis pada 705 MBOPD.

Sedangkan untuk gas target ditetapkan 6.670 MMSCFD dengan angka teknis pada 5.685 MMSCFD. Adapun expenditure pada 2020 sebesar US$13,8 miliar, dengan porsi terbesar untuk produksi sebesar US$9,2 miliar, development US$2,5 miliar, dan eksplorasi US$1,2 miliar, serta sisanya administrasi.

Dalam rangka mencapai target RRR 100% pada 2020, SKK Migas akan memenuhinya dari 28 persetujuan POD/POFD/POP yang akan menambah cadangan sebesar 198 MMBO Minyak & 3,693 BSCF Gas atau setara 857 MMBOE.

“Untuk mencapai target 2020 dan meneruskan operational excellence secara berkelanjutan maka SKK Migas akan mengoptimalkan pemanfaatan IOC dan akan terus menambah fitur baru yang dapat mendukung pelaksanaan operasional hulu migas,” tegas Dwi.

[Baca juga: SKK Migas Optimistis Capai Target Produksi 1 Juta BOPD 2030]

Data real time yang ada di IOC, menurutnya, diharapkan dapat mendorong SKK Migas lebih aktif melakukan koordinasi dan memberikan masukan atau referensi kepada KKKS. Dengan demikian dapat meminimalkan dampak kejadian negatif yang terjadi pada 2019.

Dwi menyatakan pula usaha memangkas prosedur perizinan dan waktu penyelesaiannya menjadi salah satu target SKK Migas sebagai bagian menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Setelah melakukan persiapan di kuartal keempat tahun 2019, termasuk melakukan beberapa kali workshop dengan KKKS, dalam waktu dekat pada Januari 2020, SKK Migas akan me-launching layanan One Door Stop Policy,” ungkap Kepala SKK Dwi Soetjipto.

Mendampingi Dwi dalam konferensi pers di lantai 9 Gedung City Plaza, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, Sekretaris Murdo Gantoro, Deputi Perencanaan Jaffee Arizon Suardin, Deputi Operasi Julius Wiratno, Deputi Keuangan dan Monetisasi Arief Setiawan Handoko, Deputi Dukungan Bisnis Muhammad Atok Urrahman, dan Deputi Pengendalian Pengadaan Tunggal. []GOOD INDONESIA-RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kinerja Positif Hulu Migas atas Target Tinggi 2019 dan Optimisme 2020 appeared first on GOOD INDONESIA.

Area Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut meliputi wilayah Riau, Aceh, dan Sumatera Utara.

Rilis pers SKK Migas Sumbagut yang diterima GOOD INDONESIA pada Selasa, 31 Desember 2019, menyebutkan angka rekonsiliasi rata-rata lifting minyak Sumbagut hingga akhir November 2019 sebesar 214,751 ribu barel per hari. Pencapaian ini di atas target APBN 2019 yang sebesar 213,690 ribu barel per hari.

Upaya optimalisasi lifting terus dilakukan melalui pengurasan stok dan pengapalan serentak dari lima terminal titik serah minyak di penghujung 2019, khususnya di Terminal Dumai. Total estimasi hingga 31 Desember 2019 diperkirakan meningkat menjadi 215,100 ribu barel per hari, atau 1.410 barel per hari di atas target.

Selain Terminal Dumai, empat titik serah lainnya adalah Terminal Buatan (Riau), FSO Gandini (Riau), Terminal Pangkalan Susu (Sumut), dan Terminal Arun (Aceh).

[Baca juga: SKK Migas Optimistis Capai Target Produksi 1 Juta BOPD 2030]

Atas upaya tersebut, masih menurut SKK Migas Sumbagut, tambahan volume lifting selama bulan Desember diperkirakan mencapai 6,78 juta barel.

Sementara total angka operasional lifting selama 2019 di area Sumbagut diperkirakan mencapai angka 78,5 juta barrel.

PT Chevron Pacific Indonesia memiliki kontribusi terbesar dari lifting area Blok Rokan dengan estimasi capaian sebesar 88,5% atau rata-rata lifting sebesar 190,494 ribu barel per hari. Diikuti BOB PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu, Pertamina EP Asset 1 Field Rantau dan Field Lirik , Energi Mega Persada Malaca Strait S.A., dan Medco E&P Malaka.

Kepala SKK Migas Sumbagut Avicenia Darwis mengatakan pencapaian lifting tersebut berkat kerja sama SKK Migas dan KKKS yang bahu-membahu memenuhi target lifting tetap terjaga dan memenuhi target yang diembankan pemerintah.

“Syukur, lifting wilayah Sumbagut tercapai. Hal ini berkat kolaborasi antara pekerja teknis dan nonteknis,” ujar Avi, sapaan singkatnya.

Permasalahan yang muncul untuk memenuhi target APBN, menurut Avi lagi, di antaranya seputar keamanan, cuaca, dan illegal taping. Persoalan ini dapat ditekan dan teratasi secara baik berkat kerja kompak antara SKK Migas Sumbagut, KKKS, dan stakeholders lainnya.

“Dari awal tahun kita sudah mulai concern terhadap permasalahan yang muncul, dan mengatasinya agar tidak berpengaruh dengan penurunan produksi minyak,” kata Avi, alumnus Geologi ITB.

Pada 2020, SKK Migas Sumbagut dan KKKS berharap lifting dapat kembali melampaui target yang ditetapkan perintah. Upaya yang dilakukan adalah dengan mempertahankan produksi lapangan eksisting dan melakukan pengembangan sumur baru eksplorasi di wilayah offshore, yaitu wilayah Andaman, Aceh. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post SKK Migas Sumbagut Optimis Lampaui Target Produksi Minyak appeared first on GOOD INDONESIA.

Fatar, yang didampingi Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Avicenia Darwis, antara lain menggelar kunjungan kerja dan pengawasan lifting ke PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Wakil Kepala SKK Migas, melalui rilis pers yang GOOD INDONESIA terima pada Sabtu, 28 Desember 2019, menjelaskan kunjungan akhir tahun manajemen SKK Migas berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pimpinan SKK Migas, menurutnya, turun langsung dalam rangka memberikan motivasi kepada jajaran SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Mereka bertugas di garis depan untuk memastikan lifting berlangsung optimal sesuai target. Juga sekaligus meninjau kesiapan fasilitas KKKS serta memberikan arahan dalam mendukung pelaksanaan lifting.

“Saya bangga tahun ini pencapaian lifting tahun ini lebih bagus dan tahun depan diharapkan lebih bagus lagi, sehingga target APBN dapat terpenuhi, bahkan terlampaui,” kata Fatar, bersemangat.

Saat ini, menurut Fatar lagi, CPI mengelola lapangan yang cukup besar dan menjadikan blok rokan sebagai selebritas blok migas, dengan akumulasi produksi hingga kini mencapai 12 miliar barel. CPI adalah KKKS terbesar urutan kedua untuk minyak dan diyakini masih memiliki potensi cekungan migas yang signifikan dan menjadi penopang produksi migas nasional dalam waktu yang panjang.

“Untuk itu SKK Migas memberikan perhatian khusus agar operasional CPI, termasuk pelaksanaan lifting berjalan dengan baik,” ujar Wakil Kepala SKK Migas.

Hingga 20 Desember 2019, Terminal Dumai telah melakukan frekuensi lifting 203 kali pengapalan, untuk domestik 181 pengapalan, dan ekspor 22 pengapalan.

Sementara lifting menggunakan pipa sebanyak 571 kali. Pada sisa Desember 2019, lifting akan dilaksanakan pada 26-31 Desember menggunakan lima kapal dengan total kapasitas mencapai 1,128 ribu barel dan melalui pipa mencapai 634 ribu barrel.

Berdasarkan estimasi SKK Migas, rata-rata lifting per hari yang telah dilakukan oleh CPI Januari-November 2019 mencapai sekitar 190,2 ribu barrel per hari atau 100,12 % di atas target APBN sebesar 190,0 barel per hari.

Sepanjang 2019, sampai 30 November 2019, CPI telah melaksanakan manajemen tangki dalam rangka reduksi deadstock dengan baik yang ditandai dengan penurunan deadstock pada 2019 sebesar 13,3 ribu barel atau turun dibanding 2018, sebesar 790,6 ribu barel menjadi 777,3 ribu barel yang tentunya menambah volume lifting 2019.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher menambahkan keberhasilan pengurangan deadstock memberikan manfaat penambahan volume lifting, yang meningkatkan pencapaian target lifting minyak mentah dan kondensat.

Pada 2020, diyakini pelaksanaan lifting di Terminal Dumai akan semakin baik dengan terintegrasinya proses operasi Integrated Operation Center (IOC) yang dikembangkan SKK Migas. Saat ini sudah mencakup empat module, yakni production/lifting, PIMS, Vessel Tracking System, Realtime Drilling & Maintenance.

Sementara itu, VP Operation PT Chevron Pacific Indonesia Nurhasan menjelaskan pihaknya mendukung penuh pencapaian lifting nasional 2019 secara aman, selamat dan andal.

CPI, menurut Nurhasan, terus melanjutkan upaya maksimal demi peningkatan produksi dan lifting pada 2020, antara lain dengan program Comprehensive Pipeline Maintenance (CPM). Tujuannya memitigasi risiko kebocoran pipa air dan menghindari potensi penghentian produksi, serta mengurangi potensi kehilangan produksi disebabkan peristiwa abnormal seperti congeal, asap dan banjir di sejumlah lokasi di wilayah operasi dengan monitoring dan pencegahan.

“Selain itu, PT CPI bekerja sama dengan aparat keamanan RI dengan giat menjalankan program bersama demi mengurangi potensi kehilangan produksi karena pencurian minyak mentah (illegal tapping) dan pencurian di fasilitas lainnya,” lanjut Nurhasan.

Pada kesempatan ini manajemen SKK Migas mengecek langsung fasilitas Terminal Minyak Dumai, Tank Farm, Central Pump Station dan Dumai Oil Terminal Control System (DOTCS).

Fasilitas tersebut menggunakan sistem otomatisasi komputer yang mengontrol aliran minyak mentah ke dalam tangki penyimpan dan memompa minyak ke kilang Pertamina atau tanker di dermaga melalui sistem meteran tercatat.

Tangki penyimpan yang dikelola PT CPI berjumlah 16 unit dan memiliki kapasitas total 5,1 juta barel. Selain minyak PT CPI, tangki ini juga menyimpan minyak dari KKKS Riau lainnya yaitu BOB PT BSP-Pertamina Hulu, SPR Langgak & Pertamina Hulu Energi Siak.

Manajer Senior Operasi Pengangkutan dan Penyimpanan SKK Migas Bambang Prayoga dan Kepala Departemen humas SKK Migas Sumbagut Evy Yanti turut mendampingi pimpinan SKK Migas di Jakarta tersebut. []GOOD INDONESIA-RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pastikan Lifting Akhir Tahun, Wakil Kepala SKK Migas ‘Sidak’ Chevron Dumai appeared first on GOOD INDONESIA.

Syaratnya, menurut Dwi, pelaku bisnis migas harus secara konsisten menemukan cara terbaik eksplorasi. Dalam hal melalui pemanfaatan teknologi yang memungkinkan dicapainya efisiensi. SKK Migas sendiri akan mendorong dan mendukung pelaku migas dalam operasionalnya.

Kepala SKK Migas mengemukakan hal tersebut saat tampil sebagai pembicara kunci pada acara Join Convention Yogyakarta 2019 (JCY 2019). JCY diselenggarakan IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), HAGI (Himpunan Ahli Geofisika Indonesia), IATMI (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia), dan IAFMI (Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia) di Hotel Tentrem Yogyakarta, Selasa, 26 November 2019.

JCY 2019 bertema “Toward Massive Exploration and Maximizing Undeveloped Resources” dihadiri sekitar 1.000 peserta dan menampilkan 650 makalah dalam berbentuk presentasi dan poster penggiat migas dan akademisi. Tingginya jumlah presentasi dan poster menunjukkan inovasi dan room of improvement dalam rangka meningkatkan kinerja industri hulu migas nasional.

Lebih lanjut Dwi, Indonesia saat ini memproduksikan minyak kurang-lebih 748.000 barel minyak per hari dan gas 7.200 mmscfd (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari) –data per-30 Oktober 2019. Tergambar penurunan secara total sekitar 5 persen dibandingkan dengan produksi tahun lalu.

Pencapaian itu menunjukkan berbagai upaya dan kerja keras jajaran SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berhasil mencegah penurunan produksi secara alamiah sebesar 20%.

Sisi lain, peluang industri migas nasional masih besar karena di antara total 128 cekungan sedimen yang ada di Indonesia, baru 54 cekungan yang telah dieksplorasi, dan yang berproduksi sebanyak 19 cekungan.

Dengan demikian, papar Kepala SKK Migas, masih terdapat 74 cekungan yang menunggu dieksplorasi, serta 35 cekungan yang telah dieksplorasi diharapkan dapat ditemukan cadangan migas melalui eksplorasi dan investasi yang terus-menerus di cekungan tersebut.

Untuk itu, SKK Migas menyiapkan empat pilar strategi jangka panjang: 1) Menjaga produksi yang ada sekarang; 2) Transformasi resource menjadi produksi; 3) Implementasi EOR; 4) Eksplorasi yang masif.

Optimisme Kepala SKK Migas didasari saat harga minyak dunia masih rendah, sektor migas Indonesia mampu membukukan capaian positif. Sebut saja, dengan adanya investasi di Blok Masela yang mencapai USD 19,8 miliar dan akan menambah produksi 9,5 juta ton per tahun untuk LNG dan 150 mmcfd melalui gas pipa. Hal ini menunjukkan investasi migas di Indonesia masih menarik bagi investor.

Terlebih di Blok Masela, investasi dilakukan di laut dalam dengan berbagai tantangan. Fakta ini menunjukkan tingkat risiko investasi sebanding dengan potensi yang akan didapatkan, sehingga konsorsium Inpex tidak ragu-ragu menanamkan investasi.

Dua tahun ini, SKK Migas sudah mengumpulkan para ahli migas dunia untuk berkumpul bersama mendiskusikan berbagai macam subsurface dan teknologi yang ada saat ini dalam acara G&G Days 2019 dan Technology Days 2019.

Salah satu hasil yang diperoleh, masih paparan Dwi, SKK Migas berkeyakinan ada potensi giant discoveries di 10 titik utama di Indonesia yang membentang dari Barat ke Timur.

Di antara 10 titik tersebut, saat ini, SKK Migas mencatat penambahan fokus eksplorasi di daerah Timur, yaitu potensi area laut dalam (deep water). Fokus area ini memang menantang, tidak hanya membutuhkan ilmu yang tepat untuk dapat melakukan operasional secara efektif dan efisien, tetapi juga membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. []GOOD INDONESIA-ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post SKK Migas Optimistis Capai Target Produksi 1 Juta BOPD 2030 appeared first on GOOD INDONESIA.

“Harapannya, Indonesia mampu mewujudkan ketahanan energi Nasional,” tegas Abdullah Nurhasan, ketua Panitia Joint Convention Yogyakarta 2019 (JCY 2019), dalam sambutan pembukaan, Selasa, 26 November 2019.

JCY 2019 melibatkan gabungan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI), dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI).

Hadir dalam pembukaan konferensi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Kepala SKK Migas) Dwi Soetjipto, Asisten Sekretaris Daerah DIY bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, dan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rudy Suhendar.

Dwi menjelaskan capaian produksi dan lifting di Indonesia relatif menurun. Eksplorasi masif mau tidak mau menjadi salah satu pekerjaan jangka panjang untuk menjaga atau bahkan meningkatkan produksi migas di masa mendatang.

Undeveloped resources tidak kalah pentingnya. Terhadap sumber daya yang ada, tetapi tidak bisa diproduksikan, oleh pemerintah dan pihak terkait perlu bersama-sama mencari cara agar potensi segera dimanfaatkan.

Data per 30 Oktober 2019, Indonesia memproduksi minyak kurang-lebih 748 ribu barel minyak per hari dan 7,2 miliar standar kaki kubik gas per hari. Jumlah ini menggambarkan penurunan kurang-lebih lima persen dibandingkan dengan tahun lalu. “SKK Migas berkomitmen menjaga tingkat penurunan di bawah lima persen,” katanya.

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan rencana jangka panjang, yakni menjaga produksi yang ada sekarang, mengubah resources menjadi reserves, enhanced oil recovery (EOR), dan eksplorasi yang masif.

Dari seluruh wilayah kerja aktif berjumlah lebih dari 200 titik di Indonesia, masih banyak titik potensi migas yang belum dapat diproduksikan. Penyebabnya, antara lain, daerahnya terlalu frontier atau terluar. Fasilitasnya kurang memadai dengan potensi yang tidak terlalu besar, sehingga keekonomiannya tidak memadai untuk investor melakukan pengembangan.

“Saya berharap acara ini dapat membantu mencari solusi untuk mengembangkan daerah berpotensi dengan lebih efektif dan efisien,” kata Dwi.

Rudy mengatakan Indonesia memiliki 128 cekungan migas. Dari jumlah tersebut baru 54 cekungan yang berproduksi. Sisanya, 74 cekungan belum dieksplorasi. Tantangan yang dihadapi, antara lain, eksplorasi di wilayah Timur yang tergolong frontier dan area laut dalam (deep water).

Fokus area ini menantang, karena tidak hanya membutuhkan ilmu yang tepat untuk dapat melakukan operasional secara efektif dan efisien, tetapi juga membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. “Risiko yang dihadapi juga tinggi,” katanya.

Dia mengatakan eksplorasi masif menjadi keharusan mengingat konsumsi minyak bumi di Indonesia semakin meningkat. Saat ini jumlahnya berkisar1,4-1,6 juta barel per hari. “Ratusan ribu barel minyak harus dipenuhi dari impor setiap harinya,” kata dia.

Kondisi tersebut berdampak pada ketahanan energi nasional. Apalagi, mengingat 80 persen produksi migas Indonesia berasal dari lapangan mature yang sudah puluhan tahun berproduksi. “Eksplorasi jadi kunci jika tidak ingin produksi migas terus turun,” kembali ditegaskan.

Kementerian ESDM, kata dia, berharap JCY 2019 dapat menjadi wadah yang membuka wawasan untuk dapat menghadapi yang menjadi tantangan eksplorasi ke depannya.

Konferensi Asosiasi Terbesar

JCY 2019 yang berlangsung selama empat hari di Yogyakarta mengangkat tema “Toward Massive Exploration and Maximizing Undeveloped Resources”. Hadir setidaknya 1.000 ahli geologi, geofisika, teknik pertambangan dan perminyakan, pertambangan dan infrastruktur dari Indonesia dan berbagai negara.

JCY 2019 adalah acara terbesar di Indonesia yang ditujukan untuk para ahli geosains dan insinyur untuk bertemu dengan para ahli seprofesi, bertukar ide, menemukan peluang baru, dan memperluas pengetahuan.

Dalam JCY 2019 ini akan dipresentasikan 650 makalah teknis yang terdiri atas presentasional dan posteriori, yang terbagi di dalam sembilan paralel session.

Selain itu, diselenggarakan panel diskusi mengenai perkembangan terkini mengenai energi dan sumber daya alam Indonesia –sisi strategi bisnis maupun kebijakan pemerintah, serta pameran berbagai perusahaan di industri pertambangan, perminyakan dan industri geosains, fasilitas produksi, serta perminyakan lain. []GOOD INDONESIA-YPT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Ketahanan Energi Terancam, Asosiasi Energi Dorong Eksplorasi Masif appeared first on GOOD INDONESIA.