Polri Siap Atasi Gangguan Keamanan Operasi Hulu Migas

Dwi Soetjipto dan Idham Aziz (Foto: Dok. GOOD INDONESIA)

Jakarta – Kepala SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) Dwi Soetjipto menemui Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis, dalam rangka meningkatkan pengamanan operasi dan aset hulu migas.

SKK Migas pada awal 2020 ini meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders guna mencapai target realisasi rencana kerja sektor hulu migas. Khususnya target produksi dan penerimaan negara yang ditetapkan pemerintah.

Pada kunjungan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dwi didampingi para deputinya, penasihat ahli, dan tenaga ahli Pengawas SKK Migas.

Sementara Idham ditemani Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabahakam), Kepala Divisi (Kadiv) Propam, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas), dan jajaran terkait lainnya.

Dalam pertemuan, Kepala SKK Migas menyampaikan pencapaian operasional hulu migas 2019 serta rencana 2020. Potensi hulu migas di Indonesia yang besar karena di antara 128 cekungan, yang berproduksi baru 20 cekungan. Dalam status eksplorasi di 35 cekungan dan 73 cekungan baru direncanakan untuk dieksplorasi.

Sektor hulu migas adalah salah satu andalan sumber pemasukan negara dan berperan besar sebagai penggerak perekonomian nasional.

Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar, Dwi menjelaskan sektor ini ditargetkan kembali mampu menghasilkan produksi 1 juta BOPD pada 2030. Untuk mencapainya, SKK Migas sedang melakukan lima transformasi dan menerapkan empat strategi pencapaian.

Untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan yang lebih efektif, pada 31 Desember 2019 diluncurkan Integrated Operation Center (IOC). Sementara pada pekan lalu peluncuran One Door Service Policy (ODSP).

Salah satu penyebab tidak optimalnya operasi hulu migas adalah adanya gangguan illegal drilling dan illegal tapping. Aktivitas ilegal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan dan merusak lingkungan.

“Kegiatan ilegal menyebabkan gangguan investasi dan menyebabkan tidak optimalnya produksi migas nasional. Kegiatan ilegal juga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara.” kata Dwi lagi.

[Baca juga: OJK Tidak Mengawasi Asabri, Tanggung Jawab Kemenhan dan Polri]

Ditambahkan, kunjungan jajaran SKK Migas sekaligus merupakan laporan kepada Kapolri yang merupakan salah satu anggota Komisi Pengawas SKK Migas. Unsur komisi pengawas lainnya, yakni Menteri ESDM sebagai Ketua Pengawas, dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolri, dan Kepala BKPM.

Kapolri Idham menyampaikan bahwa sektor migas menjadi perhatian khusus Presiden RI. Terjadi kebocoran dan menyebabkan kerugian bagi negara. Polri akan memberikan dukungan yang terbaik dalam menjalankan program pemerintah dan sudah menugaskan Kabareskrim untuk membuat satgas (satuan tugas).

“Agar efektif, dibentuk liaison officer (LO) di SKK Migas dan Kabareskrim. Dalam catatan kepolisian, daerah yang menonjol adanya kegiatan illegal drilling dan illegal tapping adalah Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, harus ada tindakan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku ilegal agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pihaknya telah dilakukan koordinasi dengan perusahaan di sektor hulu dan hilir migas. Upaya meningkatkan pengamanan yang dilakukan oleh Polri telah memberikan dampak positif, antara lain, operasi hulu migas mampu meningkatkan lifting sebesar 500 barrel.

Sejak ditandatangani pada September 2018, pelaksanaan kerja sama antara SKK Migas dengan Polri tentang penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum kegiatan usaha hulu migas telah diimplementasikan di wilayah Polda Aceh, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua Barat yang melibatkan 17 KKKS di Aceh sampai Papua Barat. []GOOD INDONESIA-RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here