Pendakwah yang populer berkat programnya di beberapa stasiun televisi swasta itu menyatakan imbauannya dalam format video. Dia menyarankan kepada warga Jawa Barat (Jabar) agar memilih kontestan nomor urut 3: Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) pada pemungutan suara Rabu, 27 Juni 2018.

Dalam video berdurasi hanya 54 detik itu, Mamah Dedeh memberi alasan bahwa pasangan Asyik merupakan pilihan para ulama. Karenanya, duet Asyik menjadi pilihan terbaik masyarakat Jabar.

Video ini dipergunakan tim sukses Asyik guna memikat hati para pemilih untuk mencoblos pasangan nomor pilih 3. Video disebar melalui beragam platform media sosial. []BIH/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Mamah Dedeh Sarankan Warga Jabar Memilih Duet ‘Asyik’ appeared first on GOOD INDONESIA.

Bagi Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, TB Hasanuddin, atmosfer reformasi yang dulu dirasakan tidak terlepas dari sosok yang dikenal jenius di bidang penerbangan, yakni Habibie.

Hasanuddin yang menjadi ajudan Presiden ke-3 RI BJ Habibie kala itu menyebut bahwa Habibie sebagai sosok reformis sejati. Di tengah gejolak disintegrasi bangsa, Menristek dua periode di era orde baru itu berhasil meletakan pondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis.

“Pak Habibie, langsung mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis,” kata Kang Hasan, sapaan akrabnya usai bertemu Relawan Hasanah di Paguyuban Pasundan, Bandung, Senin 21 Mei 2018.

Kang Hasan menilai salah satu kebijakan BJ Habibie terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan Pers, merupakan langkah tepat untuk membongkar aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di masa orde baru.

Menurut dia, kedudukan Pers sangat penting sebagai pilar dari demokrasi. “Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu pak Habibie, mengapa? Berani membuka dan mengubah orde baru menjadi situasi yang lebih demokratis,” ungkapnya.

Adapun langkah lain yang perlu diapresiasi dari Habibie untuk memberantas KKN, adalah dengan dibentuknya Kejaksaan Agung untuk memburu korupsi.

“Walaupun secara praktis hasilnya kurang, namun secara politis niat baik itu sudah ada,” ungkap pria yang pernah menjabat Sekretaris Militer itu.

Tidak hanya itu, BJ Habibie juga dinilai sebagai sosok pendobrak yang berani mengatasi masalah ketatanegaraan dan pemerintah yang penuh nepotisme. Terlebih, banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR yang menjadi pemicu terjadinya kolusi.

“Saya berharap reformasi dikembalikan kepada khitahnya yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin,” pungkasnya. []BBI/BDG

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post 20 tahun Reformasi, TB Hasanuddin Sebut Habibie Sosok Reformis Sejati appeared first on GOOD INDONESIA.

Jumlah tersebut kemungkinan bertambah beberapa pasang sebab terdapat 13 daerah yang berpotensi pilkadanya diikuti pasangan calon (paslon) tunggal. Sesuai peraturan di daerah tersebut, KPU setempat akan kembali membuka kesempatan pendaftaran.

KPU melalui situs webnya kpu.go.id merilis di antara 569 paslon, sebanyak 57 pasangan gubernur-wakil gubernur yang bertarung di 17 provisi. Sebanyak 373 merupakan pasangan bupati-wakil bupati di 113 kabupaten, dan sisanya 139 duet pada pilwalkot di 39 kota.

Tidak semua pendaftarannya diterima KPU. Tercatat tiga pasangan ditolak pendaftarannya.

Mereka adalah Chairil Syah dan Mualimin (pendaftar calon wali kota-wakil wali kota Palembang melalui jalur perseorangan), Siswandi dan Euis Fety Fatayati (pendaftar calon wali kota-wakil wali kota Cirebon yang diusung PAN dan Gerindra), dan Ones Pahabol dan Petrus Yoram Mambai (pendaftar calon gubernur-wakil gubernur Papua yang didukung PKPI).

Terdapat pula sembilan paslon diminta memperbaiki berkas pendaftarannya. Mereka Ya’qud Ananda Gubran dan Wanedi (Kota Malang), Nichodemus Ronsumbre dan Akmal Bachri HI Kalabe (Biak Numfor), Hengky Kayame dan Yeheskiel Tenouye (Paniai), Esebius Gobai dan Fransiscus Zonggonau (Paniai).

Juga Martinus Nawipe dan Semuel Bunai (Paniai), Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai (Paniai), Naftali Yogi dan Marten Mote (Paniai), Yehuda Gobai dan Yan Tebai (Paniai), dan Yunus Gobai dan Markus Boma (Paniai).

ASN Terbanyak

Masih menurut data KPU, di antara 569 paslon kepala daerah terdapat 521 laki-laki yang berebut kursi gubernur, bupati dan wali kota. Sedangkan 48 perempuan. Untuk kursi wakil kepala daerah, sebanyak 518 calon laki-laki, dan 51 calon berjenis kelamin perempuan.

Totalnya yakni terdapat 1.039 calon laki-laki dan 99 calon perempuan yang terjun ke arena Pilkada Serentak 2018.

Berdasar kategori jenis pekerjaan, sebanyak lima calon gubernur petahana maju kembali dalam Pilgub 2018. Sedangkan untuk kursi wakil gubernur terdapat lima calon wakil gubernur petahana, dan empat wakil gubernur ikut kontestasi kursi Gubernur.

Wali kota yang maju memperebutkan kursi gubernur tercatat delapan calon. Yang mengincar wakil dubernur satu orang. Sedangkan yang maju sebagai bupati satu orang, dan yang mencalonkan kembali sebagai wali kota tercatat 25 orang.

Sedangkan bupati yang mencalonkan diri sebagai gubernur sebanyak 11 orang. Menjadi wakil gubernur 10 orang. Maju kembali sebagai calon bupati 65 orang. Tidak ada bupati yang maju sebagai calon wakil bupati.

Wakil wali kota yang maju sebagai calon wakil gubernur dua orang, bupati satu orang, dan wali kota sebanyak 16 orang. Wakil bupati yang maju sebagai bupati 28 orang, dan tetap sebagai wakil bupati sebanyak 23 orang.

TNI dan Polri

Anggota DPR yang mencalonkan diri sebagai gubernur tercatat enam orang, wakil gubernur dua orang; bupati 12 orang; wakil bupati satu orang, wali kota tiga orang; dan wakil wali kota satu orang.

Calon yang berlatar belakang Aparatur Sipiul Negara ASN) tercatat paling banyak mengikuti ajang pilkada. Sebanyak 156 orang. Menyusul anggota DPRD kabupaten/kota 147 orang, bupati 86 orang; dan wakil bupati 52 orang.

Sementara anggota TNI yang meninggalkan statusnya sebagai militer guna berburu jabatan kepala daerah tercatat delapan orang, dan polri sembilan orang. []HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post 569 Pasangan Calon Kepala Daerah Berebut Kursi Kekuasaan, ASN Terbanyak appeared first on GOOD INDONESIA.

SUMATERA UTARA
Cagub: Dr. JR Saragih (Bupati Simalungun, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut)
Cawagub: Ance Selian (Ketua DPD PKB Sumut)
Pengusung: Demokrat, PKB, PKPI. Total 20 kursi

Cagub: Edy Rahmayadi (mantan Pangkostrad)
Cawagub: Musa Rajeckshah (pengusaha muda)
Pengusung: PKS, PAN, Gerindra, Golkar, Nasdem. Total 60 kursi

Cagub: Djarot Saiful Hidayat (Ketua DPP PDIP, mantan Gubernur DKI Jakarta)
Cawagub: Sihar Sitorus (Doktor Manchester Business School, tim ahli ekonomi Jokowi-JK, pengurus PSMS Medan)
Pengusung: PDIP, PPP. Total 20 kursi

RIAU
Cagub: Arsyadjuliandi Rachman (Gubernur Riau)
Cawagub: Suyatno (Bupati Rokan Hilir
Pengusung: PDIP, Golkar, Hanura

Cagub: Syamsuar (Bupati Siak periode kedua)
Cawagub: Brigjen TNI Edy Natar Nasution (Komandan Korem Wira Bima 031 Riau)
Pengusung: Nasdem, PKS, PAN

Cagub: Firdaus (Wali Kota Pekanbaru periode kedua)
Cawagub: Rusli Efendi (Ketua DPP PPP)
Pengusung: Demokrat, PPP

SUMATERA SELATAN
Cagub: Dodi Reza Alex Nurdin (putra sulung Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022)
Cawagub: Giri Ramanda Kiemas (Ketua DPRD Sumsel, PDIP, keponakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri)
Pendukung: PDIP, Golkar

Cagub: Herman Deru (Bupati Ogan Komering Ulu periode 2005-2010 dan 2010-2015)
Cawagub: Mawadi Yahya (Bupati Ogan Komering Ilir periode 2005-2010 dan 2010-2015)
Pendukung: PAN (6 kursi), Nasdem (5), Hanura (5)

Cagub: Ishak Mekki (Wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018)
Cawagub: Yudha Pratomo Mahyuddin (akademisi, konsultan, pegiat teknologi informasi, putra kedua mantan Gubernur Sumsel Mahyuddin)
Pendukung: Demokrat, PPP, PKB

Cagub: Aswari Rivai (Bupati Lahat dua periode, Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel)
Cawagub: Muhammad Irwansyah (Wali Kota Pangkal Pinang)
Pendukung: Gerindra, PKS

LAMPUNG
Cagub: Arinal Djunaidi (mantan Sekretaris Daerah Lampung)
Cawagub: Chusnunia Chalim
Pengusung: Golkar, PKB

Cagub: Mustafa
Cawagub: Ahmad Jajuli (anggota DPD RI)
Pengusung: Nasdem, PKS, Hanura

Cagub: Herman HN
Cawagub: Sutono (mantan Sekretaris Daerah Lampung)
Pengusung: PDIP

Cagub: Ridho Ficardo (Gubernur Lampung periode 2014-2019)
Cawagub: Helmi Hasan (Wali Kota Bengkulu)
Pengusung: Demokrat, PPP, PAN, Gerindra

JAWA BARAT
Cagub: Deddy Mizwar (Wakil Gubernur Jawa Barat)
Cawagub: Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta)
Pengusung: Demokrat, Golkar

Cagub: Mayjen TNI (Purn.) Sudrajat (mantan Kapuspen TNI, Dubes Indonesia untuk China)
Cawagub: Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi, mantan Ketua DPW PKS Jawa Barat)
Pengusung: Gerindra, PKS, PAN

Cagub: Ridwan Kamil alias Emil (Wali Kota Bandung, arsitek)
Cawagub: Uu Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya dua periode)
Pengusung: Nasdem, PPP, PKB, Hanura

Cagub: Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin (anggota Fraksi PDIP DPR RI)
Cawagub: Irjen Pol. Anton Charliyan (mantan Kapolda Jawa Barat)
Pengusung: PDIP

JAWA TENGAH
Cagub: Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)
Cawagub: Taj Yasin Maemun Zubair alis Gus Yasin
Pengusung: PDIP, PPP, Nasdem, Demokrat

Cagub: Sudirman Said (mantan Menteri ESDM)
Cawagub: Fauziah (anggota Fraksi PKB DPR RI)
Pengusung: Gerindra, PKS, PAN, PKB

JAWA TIMUR
Cagub: Saifullah Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Timur)
Cawagub: Puti Guntur Soekarno
Pengusung: PKB (20), PDIP (19), PKS (6), Gerindra (13). Total 58 kursi

Cagub: Khofifah Indar Parawansa (mantan Menteri Sosial)
Cawagub: Emil Elestianto Dardak (Bupati Trenggalek)
Pengusung: Demokrat (13 kursi), Golkar (11), Nasdem (4), PPP (5), Hanura (2), PAN (7), PKPI. Total 42 kursi

BALI
Cagub: Ida Bagus Rai Dharmawijaya (Wali Kota Denpasar)
Cawagub: I Ketut Sudikerta
Pengusung: Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PBB, Perindo

Cagub: I Wayan Koster
Cawagub: Cokorda Artha Ardhana Sukawati
Pengusung: PDIP, Hanura, PAN, PKPI

NUSA TENGGARA BARAT
Cagub: Suhaili FT (Bupati Lombok Tengah)
Cawagub: Muhammad Amin (Wakil Gubernur NTB)
Pengusung: PKB (5 kursi), Nasdem (3), Golkar (11). Total 19 kursi

Cagub: Ali Bin Dahlan (Bupati Lombok Timur, Rektor Universitas Nahdlatul Wathan)
Cawagub: TGH Gde Wiresakti Amir Murni
Pengusung: Perorangan/independen

Cagub: Ahyar Abduh (Wali Kota Mataram)
Cawagub: Mori Hanafi (Wakil Ketua DPRD NTB)
Pengusung: Gerindra (8 kursi), PAN (5), PPP (6), PDIP (5), PBB (3), Hanura (5). Total 32 kursi

Cagub: Zulkiflimansyah (anggota DPR RI)
Cawagub: Siti Rohmi Jalilah
Pengusung: Demokrat (8 kursi), PKS (6). Total 14 kursi

NUSA TENGGARA TIMUR
Cagub: Viktor Bungtilu Laiskodat
Cawagub: Joseph Nae Soi
Pengusung: Golkar (11 kursi), Nasdem (8), Hanura (5). Total 24 kursi

Cagub: Marianus Sae
Cawagub: Emmilia J. Nomleni
Pengusung: PDIP (10 kursi), PKB (5). Total 15 kursi

Cagub: Esthon L. Foenay
Cawagub: Christian Rotok
Pengusung: Gerindra (8 kursi), PAN (5). Total 13 kursi

Cagub: Benny K. Harman
Cawagub: Benny A. Litelnoni
Pengusung: (Demokrat (8 kursi), PKPI (3), PKS (2). Total 13 kursi

KALIMANTAN BARAT
Cagub: Sutarmidji (Wali Kota Pontianak periode 2008-2013 dan 2013-2018)
Cawagub: Ria Norsan (Bupati Mempawah periode 2009-2013 dan 2013-2018)
Pengusung: PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKS, Golkar

Cagub: Karolin Margret Natasa (Bupati Landak periode 2017-2022, mantan anggota DPR RI)
Cawagub: Suryadman Gidot (Bupati Bengkayang periode 2010-2015 dan 2016-2021)
Pengusung: PDIP, Demokrat, PKPI

Cagub: Kartius (Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemprov Kalbar, Pejabat Bupati Kepatang 30 Agustus 2015-17 Februari 2016)
Cawagub: Pensong (anggota DPR RI 2009 dan 2014)
Pengusung: Perseorangan/independen

Cagub: Milton Crosby (Bupati Sintang periode 2005-2010 dan 2010-2015)
Cawagub: Boyman Harun (Ketua DPW PAN Kalbar, Wakil Bupati Ketapang periode 2010-2015)
Pengusung: Gerindra, PAN

KALIMANTAN TIMUR
Cagub: Rusmadi Wongso
Cawagub: Irjen Pol. Safaruddin (mantan Kapolda Kalimantan Timur)
Pengusung: PDIP, Hanura

Cagub: Andi Sofyan Hasdam
Cawagub: Nusyirwan Ismail
Pengusung: Golkar, Nasdem

Cagub: Isran Noor
Cawagub: Hadi Mulyadi
Pengusung: Gerindra, PKS, PAN

Cagub: Syaharie Jaang
Cawagub: Awang Ferdian Hidayat
Pengusung: Demokrat, PPP, PKB

SULAWESI SELATAN
Cagub: Nurdin Halid (Ketua Harian DPP Partai Golkar)
Cawagub: Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (Anggota Dewan Perwakilan Daerah)
Pengusung: Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI

Cagub: Ichsan Yasin Limpo (adik Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mantan Bupati Gowa)
Cawagub: Andi Mudzakkar (putra Abdul Kahar Muzakkar, Bupati Luwu dua periode)
Pengusung: Jalur independen, Demokrat

Cagub: Nurdin Abdullah
Cawagub: Andi Sudirman Sulaiman
Pengusung: PAN, PKS, dan PDIP

Cagub: Agus Arifin Nu’mang
Cawagub: Tanribali Lamo
Pengusung: Gerindra, PBB, PPP. Total 19 kursi

SULAWESI TENGGARA
Cagub: Ali Mazi
Cawagub: Lukman Abunawas
Pengusung: Golkar (7 kursi), Nasdem (3). Total 10 kursi

Cagub: Asrun
Cawagub: Hugua
Pengusung: PAN (9 kursi), PDIP (5), PKS (5), Hanura (3), Gerindra (4). Total 26 kursi

Cagub: Rusda Mahmud
Cawagub: Sjafie Kahar
Pengusung: Demokrat (6 kursi), PPP (2), PKB (1). Total sembilan kursi

MALUKU
Cagub: Said Assagaff
Cawagub: Anderias Rentanubu
Pengusung: Demokrat, Golkar, PKS

Cagub: Irjen Pol. Murad Ismail (mantan Komandan Korps Brimob Polri)
Cawagub: Barnabas Orno
Pengusung: PDIP, PAN, PKB, Nasdem, Hanura, PPP, PKPI

MALUKU UTARA
Cagub: Ahmad Hidayat
Cawagub: Rivai Umar
Pengusung: PPP, Golkar

Cagub: Muhammad Kasuba
Cawagub: Madjid Husen
Pengusung: PKS, Gerindra, PAN

Cagub: Burhan Abdurahman
Cawagub: Ishak Jamaludin
Pengusung: Demokrat, PKB, PBB, PKPI

PAPUA
Cagub: Lukas Enembe (Gubernur Papua)
Cawagub: Klemen Tinal (Wakil Gubernur Papua)
Pengusung: Demokrat (16 kursi), Golkar (6), Hanura (5), PKB (5), Nasdem (3), PKS (3), PAN (2), PKPI (2), PPP (1), PBB. Total 42 kursi

Cagub: John Wempi
Cawagub: Habel Melkias Suwae
Pengusung: PDIP, Gerindra, Perindo, PBB. Total 13 kursi. []ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Rinci Pasangan Cagub-Cawagub Pilkada 2018 di 17 Provinsi appeared first on GOOD INDONESIA.

Duet calon gubernur-wakil gubernur dimaksud:

SUMATERA UTARA
Cagub: Djarot Saiful Hidayat (mantan Bupati Blitar, mantan Gub DKI)
Cawagub: Sihar Sitorus (Doktor Manchester Business School, tim ahli ekonomi Jokowi-JK)

SUMATERA SELATAN
Cagub: Doddy Alex Noerdin (Bupati Musi Banyuasin)
Cawagub: Muhammad Giri Ramandha Kiemas (Ketua DPD PDIP Sumsel)

JAWA BARAT
Cagub: Tubagus Hasanuddin (Sekmil Habibie-Megawati, Anggota DPR Dapil Jabar, Ketua DPD PDIP Jabar)
Cawagub: Anton Charliyan (mantan Kapolda Jabar)

JAWA TENGAH
Cagub: Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng)
Cawagub: Taj Yasin Maimoen (putra KH Maimoen Zubair)

KALIMANTAN BARAT
Cagub: Karolin Margret Natasa (Bupati Landak)
Cawagub: Suryatman Gidot (Bupati Bengkayang)

KALIMANTAN TIMUR
Cagub: Safarudin (Kapolda Kaltim). []Madi Cakra

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Lima Duet Calon Gubernur-Wakil Gubernur Usungan PDIP appeared first on GOOD INDONESIA.

Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan mengatakan duet kepala daerah itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan mendalam. “PKB memastikan calon yang didukung sesuai kriteria partai, yang berasaskan Islam rahmatanlilalamin,” kata Daniel di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018.

Daniel, yang juga wakil ketua Komisi II DPR RI, menambahkan para kandidat kepala daerah diinstruksikan segera menggelar konsolidasi pemenangan di daerah masing-masing. Visi-misi pembangunan sebagai modal politik perlu disosialisasi secara maksimal agar mendapat dukungan penuh masyarakat.

Berikut sepuluh pasangan cagub-cawagub PKB:

Riau: Lukman Edy-Asri
Lampung: Arinal Djunaidi-Chusnunia
Jawa Timur: Saifullah Yusuf
Bali: I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha
NTT: Marianus Sae-Emelia Julia Nomleni
NTB: Moh. Suhaili-Muh. Amin
Sulawesi Selatan: Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar
Maluku: Murad Ismail-Barnabas Omo
Maluku Utara: Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin
Papua: Lukas Enembe-Klemen Tinal. []Madi Cakra

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PKB Umumkan 10 Pasang Cagub-Cawagub Pilkada 2018 appeared first on GOOD INDONESIA.

Koalisi Reuni telah mendeklarasikan persekutuan nasional menghadapi Pilkada 2018, khususnya di provinsi tambun pemilih. Kesepakatan kebersamaan dimaksud, antara lain, pada Pilgub Jawa Barat (Jabar), Pilgub Jawa Tengah (Jateng), dan Pilgub Jawa Timur (Jatim), dan Pilgub Sumatera Utara (Sumut).

Lima hari menjelang jadwal hari pertama pendaftaran pasangan calon di KPU, pertemuan tertutup itu belum menyepakati duet kandidat untuk Pilgub Jateng dan Pilgub Jatim. Pembahasan deadlock, sehingga akan dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan pada satu-dua hari ke depan.

“Kami pimpinan tiga partai tadi membahas dan menyempurnakan seleksi calon-calon gubernur-wakil gubernur. Terdapat banyak kesepakatan, tetapi masih ada hal-hal yang terus kami sempurnakan hingga detik terakhir,” kata Prabowo usai pertemuan itu di kediamannya, Jakarta, Rabu malam, 3 Januari 2018.

Presiden DPP PKS Sohibul Iman mengungkapkan hal yang sama. Dia menjelaskan ketiga partai masih belum menemui kesepahaman tentang siapa yang akan diusung pada Pilgub Jatim.

“Soal Jatim merupakan kelanjutan pertemuan kami kemarin. Hari ini kami bahas kembali. Belum juga sampai kesimpulan bersama. Karena itu, kami akan bahas kembali,” ujar Sohibul.

[Baca juga: Koalisi Pilgub Jatim: Pertarungan Barisan Pendukung Jokowi versus Poros Oposisi]

Khusus Pilgub Jateng, Sohibul menambahkan ketiga partai sudah bulat mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai calon gubernur (cagub). Namun mereka belum menyepakati siapa pendamping (calon wakil gubernur, cawagub) tokoh yang disodorkan Gerindra itu.

“Karena Pak Dirman (Sudirman Said) hadir tadi juga dibahas soal wakilnya di Jateng. Masih ada beberapa kandidat yang kita saring. Insya Allah kami akan segera menginformasikan perkembangannya,” tutur Sohibul.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan ketiga pimpinan parpol sepakat tidak terburu-buru memutuskan siapa kandidat yang akan diusung pada Pilgub Jatim dan Jateng.

“Ini masih lama. Enam hari (penutupan pendaftaran) ini masih panjang. Jadi terus akan disempurnakan sama-sama. Pilkada perlu kesabaran untuk mendapat yang terbaik,” kata Ketua MPR ini.

Jadwal pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU pada 8-10 Januari 2018. Biasanya, koalisi parpol menggelar acara deklarasi pasangan jagoannya sebelum mendaftar resmi di KPU, atau minimal hari yang sama dengan saat ke KPU. []Madi Cakra

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Di Rumah Prabowo, Rapat Cagub-Cawagub Jatim Koalisi Reuni ‘Deadlock’ appeared first on GOOD INDONESIA.

Pengumuman rekomendasi PKS kepada Sudirman disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subiyanto, Rachmawati Soekarnoputri, dan sejumlah petinggi PKS dan Gerindra hadir dalam penyampaian usungan tersebut.

Dengan dukungan resmi PKS berarti terdapat tiga partai yang mengusung Sudirman –yang kali pertama disodorkan Partai Gerindra. Total kursinya di DPRD Jawa Tengah (Jateng) 29, yakni Gerindra 11, PAN delapan, dan PKS 10. Kursi yang dibutuhkan untuk ikut kontestasi Pilgub Jateng 2018 minimal 20.

Pengumuman keputusan koalisi Gerindra, PKS, dan PAN tersebut bersamaan dengan penyampaian cagub-calon wakil gubernur (cawagub) yang diusung PKS di empat provinsi lain. Cagub-Cawagub Kalimantan Timur yakni Isran Noor-Hadi Mulyadi, Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Jawa Barat), Edy Rahmayadi-Rajeksyah (Sumatera Utara), dan Muhammad Kasuba-Majid Husen (Maluku Utara).

Semua cagub yang diumumkan sudah memiliki pasangan, kecuali Sudirman. Diapun diminta bergerilya untuk mencari calon pendampingnya.

“Pak Dirman (Sudirman) sekarang masih sendiri. Nanti segera mencari wakilnya,” kata Sohibul.

Cari Pendamping

Usai acara pengumuman pasangan kandidat cagub-cawagub di beberapa provinsi itu, Sudirman kepada pers menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak guna menjajaki sosok pendampingnya. Dengan usungan resmi tiga parpol, mantan menteri ini mengaku komunikasi makin intensif digelarnya.

“Saya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kandidat. Ada nama Gus Yusuf, Bu Rustri, Gus Yasin, dan sejumlah nama lainnya. Insya Allah minggu pertama Januari 2018, nama cawagub akan diumumkan,” kata Sudirman.

Terkait dukungan PKS, Sudirman mengatakan dirinya mendapatkan suntikan kekuatan dalam menghadapi Pilgub Jateng.

“Apa yang diperintah DPP akan diikuti oleh kader-kader di bawah tanpa banyak protes dan tanya. Hari ini saya mendapat tambahan modal yang sangat besar untuk memenangkan hati masyarakat Jateng, sehingga cita-cita ‘Mbangun Jateng, Mukti Bareng’ bisa diwujudkan,” kata Sudirman. []Madi Cakra

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Sudirman Said Resmi Jadi Cagub Jateng, Diusung Tiga Parpol appeared first on GOOD INDONESIA.

Asrun-Hugua sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) DPP PDIP. SK bernomor 3478/IN/DPP/XI/2017 diserahkan Bendahara DPP PDIP Juliari P. Batubara kepada keduanya di Kantor PDIP DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin sore, 5 November 2017.

Hugua mengonfirmasi tiket resmi dari PDIP buat dirinya dan pasangan, masing-masing sebagai calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Sultra. SK ditandatangani Ketua Desk Pilkada DPP PDIP Bambang DH dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

“SK rekomendasi ini bersifat final. DPP menetapkan Pak Asrun sebagai cagub dan saya sebagai cawagub. Berikutnya, seperti cagub dan cawagub Jatim dan Sulsel, nanti akan diumumkan langsung Ketua Umum DPP PDIP,” kata Hugua saat dihubungi malamnya.

[Baca juga: PDIP-PKB Jalin Koalisi di Pilkada Kota Sukabumi, Golkar?]

Ketua DPD PDIP Sultra itu menambahkan SK dimaksud sudah melalui mekanisme sebagaimana seharusnya. SK nantinya dikeluarkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto hanya untuk proses administrasi di KPU Sultra saja.

“Tapi, ini sudah final. Tidak akan berubah lagi. Ketua Umum sudah merestui,” dia kembali menegaskan.

Lebih jauh, mantan Bupati Wakatobi dua periode itu menjelaskan dalam SK rekomendasi tertuang beberapa hal. Di antaranya, DPP PDIP merekomendasi Asrun sebagai cagub dan Hugua sebagai cawagub periode 2018-2023. Berikut, menginstruksikan jajaran DPD PDIP Sultra untuk menjalankan perintah tersebut dengan menindaklanjutinya.

Asrun adalah mantan wali kota Kendari []DRI

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pilgub Sultra, PDIP Merapat ke Koalisi PKS dan PAN appeared first on GOOD INDONESIA.

Harris sejak awal didampingi Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto, selaku calon wakil gubernur Riau.

“Kalau semua dukungan sudah dapat baru buat deklarasi. Pada saat deklarasi itu akan ada seremoni penyerahan surat keputusan (SK) dukungan dari partai-partai pendukung,” kata Harris kepada pers di Pelalawan, Riau, Sabtu, 28 Oktober 2017.

Deklarasi, sebut Harris lagi, dilaksanakan sebelum pendaftaran paket kandidat di KPU Riau pada Januari 2018.

Walau sama sekali belum ancang-ancang menggelar deklarasi, duet Harris dan Yopi telah menyiapkan singkatan nama pasangan mereka. Nama Harris dan Yopi disingkat menjadi duet “HAYO”.

Berawal Usungan PDIP

Pada kesempatan yang sama, Harris mengklaim telah mengantongi tanda kepastian PDIP mengusungnya untuk bertarung pada Pemilu Gubernur (Pilgub) Riau 2018. Surat rekomendasi disebutkan sudah diterbitkan DPP PDIP.

[Baca juga: Muscablub Hanura Kampar Usai, Ketua Baru Targetkan Tujuh Kursi Pileg 2019]

Hanya memiliki sembilan kursi di DPRD Riau, duet HAYO harus bergerilya guna memperoleh tambahan minimal empat kursi lagi. Dibutuhkan 13 kursi bagi parpol atau gabungan parpol guna mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Riau pada pilkada mendatang.

“Memang PDIP menyuruh saya mencari empat kursi lagi dari partai lain. Ada dua partai yang sedang saya dekati,” ungkap Harris lagi.

Parpol yang dimaksud yakni Nasdem dan Hanura. Beruntung bagi HAYO, Partai Golkar pada saat yang sama tengah membangun komunikasi dengan kedua parpol tersebut. Jika jumlah kursi ketiga parpol ini digabung dengan milik PDIP, totalnya melebihi syarat dukungan minimal. []GOOD INDONESIA-MUK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Optimistis Perahu Cukup, Duet HAYO Belum Berani Bicara Deklarasi appeared first on GOOD INDONESIA.

“Setelah mendapat tambahan rekomendasi dari parpol nantinya, kami akan agendakan konsolidasi sekaligus syukuran. IYL-Cakka resmi masuk arena pilgub,” tegas Ichsan di Makassar, Senin, 23 Oktober 2017.

Dikatakan, kecukupan dukungan parpol diperoleh berkat perjuangan keras. Upaya sejumlah pihak dan kelompok menjegalnya agar gagal maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan, menurut Ichsan, dilawannya.

“Atas izin Allah, IYL-Cakka masuk ke arena pilgub melalui dukungan parpol. Mereka lupa bahwa kami adalah petarung sejati,” tuturnya.

Keteguhan juga ditunjukkan saat mempertahankan Cakka sebagai calon wakil gubernur. Ichsan mengungkapkan beberapa parpol memintanya agar mengganti Bupati Luwu dua periode itu. Namun, sebutnya, ia mempertahankannya.

[Baca juga: Dua Kubu Berebut Rekomendasi PAN, Nurdin-Aziz Berpotensi Koalisi Gemuk]

Menurut Ichsan yang juga kerap disapa Punggawa menyatakan dirinya pantang mencabut pernyataannya jika sudah keluar ke publik. Cakka dijadikannya wakil melalui berbagai proses. Bukan dipaksakan atau ditetapkan berdasar tekanan. Murni atas berbagai pertimbangan, sekaligus kesamaan pandangan membangun Sulsel.

“Sebelum saya menetapkan Opu Cakka, kami sudah ukur kemampuan beliau, terutama kelemahannya. Tidak mungkin saya mencabut pernyataan dan komitmen. Itu bukan kebiasaan saya, lain di mulut lain di perbuatan,” tandas Ichsan.

Baru PPP

IYL-Cakka sejauh ini sudah mendapat restu PPP dan PAN. Namun PAN belakangan juga menerbitkan rekomendasi ke kandidat lain. Praktis baru PPP yang dipastikan di belakang duet IYL-Cakka. IYL yakin memperoleh dukungan parpol lain tetapi tak disebutkan partai dimaksud.

[Baca juga: PAN Tinggalkan Adik Gubernur Sulsel, Beralih Dukung Pak Prof]

Pasangan IYL-Cakka juga menggalang dukungan partai non-parlemen. Pengalaman panjang keduanya memimpin pemerintahan kabupaten menjadi modal menggalang dukungan parpol.

Dalam beberapa kesempatan, Ichsan Yasin Limpo mengutarakan bahwa dirinya bersama Cakka bukanlah pasangan instan, yang dibentuk beberapa gelintir kekuatan saja. Duet ini telah melalui proses musyawarah-mufakat dengan melibatkan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Sulawesi Selatan. []MIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Ichsan Yasin Limpo-Cakka Yakin Kantongi Dukungan Cukup Parpol appeared first on GOOD INDONESIA.

Kunjungan ini diperkirakan kuat, antara lain, berkaitan dengan kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Khofifah kini mencari calon pendamping dirinya sebagai kandidat kontestan pilgub. Kalaupun akhirnya tidak menjadi calon wakil gubernur, komunikasi ini diduga berhubungan dengan dukungan pemenangan.

Sebelumnya, calon wakil gubernur (cawagub) dari PDI Perjuangan Abdullah Azwar Annas (bupati Banyuwangi) menemui Ipong.

“Bu Khofifah memang ke Ponorogo pagi ini,” kata Ipong di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Mengonfirmasi agenda Sang Mensos yang belakangan ini lebih banyak menggelar safari di Jawa Timur dibanding provinsi lasin, Ipong enggan menjelaskan misi politik Khofifah sebagai calon gubernur (cagub).

Ipong mengungkapkan Khofifah ke Ponorogo karena ingin meresmikan gedung milik Pondok Pesantren Al Mawaddah di Kecamatan Jetis Ponorogo. Mensos Khofifah sudah lama diagendakan untuk meresmikan gedung dimaksud namun baru sekarang memiliki kesempatan.

“Siangnya memang saya ajak ke Pringgitan, rumah dinas untuk makan siang. Bukan untuk membicarakan tentang cawagub,” akunya.

Ditanya apakah dirinya dilamar untuk dijadikan calon wakil gubernur, Bupati Ipong tak memberi jawaban. “Sudah saya katakan berulang kali jika yang tanya itu ketua partai saya baru jawab. Kalau wartawan, saya juga nggak mau,” tutur Ipong.

Tim Sembilan

Penjaringan calon wakil gubernur Jawa Timur pendamping Khofifah kini ditangani Tim Sembilan. Setidaknya delapan jagoan yang kini dielusnya. Pertengahan November 2017, nama-nama calon pendamping akan diserahkan ke Khofifah.

[Baca juga: Parpol Pengusung Khofifah Cukup, Segera Menghadap Presiden Jokowi]

“Kami membutuhkan waktu satu sampai dua minggu untuk menentukan delapan kandidat tersebut. Kemudian pertengahan November atau sebelum 15 November kami sudah menyodorkan delapan tokoh itu kepada bu Khofifah,” kata juru bicara Tim Sembilan KH Asep Saifuddin Chalim di Surabaya, Kamis malam, 19 Oktober 2017.

Hari itu, rapat tertutup digelar tiga jam di kediaman KH Asep Saifuddin di Jalan Siwalankerto Utara I, Surabaya.

“Kami akan menyodorkan delapan kandidat pendamping kepada Bu Khofifah. Selanjutnya beliau yang akan menentukan siapa calon yang pas dijadikan calon Wakil Gubernur Jatim,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Umah itu.

Kinerja Ipong

Februari lalu, Ipong baru setahun memimpin Kota Reog, julukan Ponorogo. Meski demikian, kinerjanya cukup kinclong di mata masyarakat. Salah satu hasil program kerjanya yang menonjol adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Bukan cuma fasilitas umum dimaksud, Ipong juga memberi perhatian serius terhadap sektor pertanian. Infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi, digenjotnya. Hal ini memungkinkan produksi pertanian pangan Ponorogo meningkat cukup signifikan.

[Baca juga: Santri Berencana Temui Jokowi agar Izinkan Khofifah Maju Pilgub Jatim]

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendapatkan penghargaan World Bank atas kinerja penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa.

Bupati Ipong lalu diundang menjadi narasumber pengenalan program Siskuedes di India pada 22 Januari 2016. []SJT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Hari Ini, Khofifah dan Bupati Ponorogo Bahas Calon Wakil Gubernur appeared first on GOOD INDONESIA.

Sebelumnya, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mendekati mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri, Tanri Bali Lamo sebagai calon wakil gubernur.

Menjelaskan alasannya, Nurdin mengatakan Sudirman dipilihnya berdasar pertimbangan sosok anak muda yang berpengalaman mengelola perusahaan internasional. Ia juga berasal dari keluarga bugis Bone. Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki jumlah pemilih terbesar kedua, setelah Makassar.

“Andi Sudirman berpengalaman bekerja di perusahaan internasional. Beliau pasti terbiasa bekerja secara profesional, disiplin dan berintegritas. Kami nantinya bisa bersinergi bersama-sama membangun Sulsel,” kata Nurdin di Makassar, Jumat, 6 Oktober 2017.

Sudirman kini berusia 34 tahun. Alumnus Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar, yang adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini berkarir di perusahaan pertambangan nasional dan Australia. Hal ini memunculkan spekulasi kemungkinan “dukungan Istana” kepada duet Nurdin-Sudirman.

Deklarasi 20 Oktober

Sejauh ini, Pak Prof sudah mengantongi usungan dan dukungan PKS, PAN, dan PDIP. Total kursinya di DPRD Sulawesi Selatan 20. Syarat minimal untuk pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur 17 kursi.

Nurdin mengatakan dirinya kemungkinan masih mendapat dukungan parpol sebelum pendaftaran resmi ke KPU pada Januari 2018.

[Baca juga: PAN Tinggalkan Adik Gubernur Sulsel, Beralih Dukung Pak Prof]

“Jika tidak ada aral melintang, deklarasi kami gelar di atas tanggal 20 Oktober nanti,” tandas Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin tersebut.

Surat Tugas PDIP

PDIP memastikan dukungannya kepada Nurdin Abdullah sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan akhir September lalu. Walaupun belum mengantongi rekomendasi final, surat tugas partai berlambang banteng kepada Pak Prof telah memastikan dukungan dari parpol pemilik lima kursi dimaksud.

Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan Andi Ridwan Wittiri menjelaskan surat tugas dari DPP PDIP meminta sang calon memperkuat koalisi parpolnya. Nurdin juga ditugasi mencari calon wakil gubernurnya.

“Kami beri waktu 14 hari pada Nurdin Abdullah untuk mencari partai koalisi dan calon wakilnya,” ungkap Ridwan pada hari yang sama secara terpisah.

Tarik-Menarik Kuat

Proses penguatan koalisi pada kontestasi Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan berlangsung sangat ketat. Terjadi tarik-menarik kuat antara calon kepala daerah. Beberapa kali terjadi satu parpol menyatakan usungan dan dukungan kepada calon tertentu, lalu akhirnya ke kandidat lain.

[Baca juga: Prof. Asep Warlan: Insyaflah Parpol, Jangan Berburu Tokoh Populer Semata]

Pasangan calon lain, Nurdin Halid-Aziz Qahar Mudzakkar, sempat dikalkulasi bakal mampu membentuk koalisi besar. Kenyataannya sejauh ini baru merangkul Partai Golkar dan Nasdem. Meski baru dua parpol, koalisi ini sudah memiliki 25 kursi di DPRD Sulawesi Selatan.

Pasangan kandidat mana yang bakal berhasil meraih dukungan Partai Demokrat dan Gerindra? []MIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pak Prof Didampingi Adik Menteri, Muncul Spekulasi Raih ‘Dukungan Istana’ appeared first on GOOD INDONESIA.

Berbeda dengan provinsi tersebut, jagoan untuk Pilgub Jawa Barat (Jabar) yang penggodokannya paling alot. Diperkirakan, keputusan usungan resmi partai berlambang garuda pada Pilkada Jawa Barat 2018 paling buncit.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengemukakan hal dimaksud ketika diwawancarai GOOD INDONESIA di Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Jumat, 6 Oktober 2017. Mulyadi menjawab pertanyaan seputar alotnya proses Gerindra dalam memutuskan calon gubernur (cagub)-wakil gubernur (cawagub) Jawa Barat.

“Jabar itu provinsi sangat strategis. Selain wilayahnya berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara yakni DKI Jakarta, Jabar merupakan provinsi terpadat penduduknya, sekitar 46 juta jiwa. Karenanya, pemimpin daerah harus yang benar-benar mumpuni demi kesejahteraan rakyat, khususnya di Jabar dan umumnya Indonesia,” papar Mulyadi.

Mantan anggota Fraksi Gerindra DPR RI (2009-2014) ini menambahkan keseriusan Gerindra menggodok calon pemimpin itu sama sekali bukan berarti daerah lain tidak penting. Pada 171 kabupaten, kota, dan provinsi yang menjadi bagian rangkaian Pilkada serentak 2018, Gerindra tentu berupaya maksimal agar mengusung atau mendukung figur kepala daerah yang terbaik.

Namun, kata Mulyadi, Jawa Barat menuntut kualitas kapasitas pemimpin lebih sebab luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kompleksitas persoalannya lebih tinggi ketimbang provinsi lain.

“Penduduk Jabar itu lebih banyak daripada Malaysia, yang sekitar 32 juta jiwa saja. Sangat wajar jika Pak Prabowo selaku ketua umum DPP Partai Gerindra sangat hati-hati dalam menentukan calon gubernur Jabar yang akan diusung,” tukas Mulyono, pengasuh Saung Santri yang mendidik kurang-lebih 100 peserta didik dari berbagai daerah se-Indonesia.

[Baca juga: DPP Gerindra: Kang Mulyadi Pemegang Mandat Calon Gubernur Jabar]

Latar belakang lainnya, masih menurut Mulyadi, pasti berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2019. Semua parpol tentu ingin memenangi pertarungan pilkada di Jawa Barat. Jumlah pemilih di Jawa Barat terbesar dibanding provinsi lain, yang mencapai sekitar 33 juta orang, atau sekitar seperlima pemilik hak suara nasional.

Menambahkan faktor lain, ulas Mulyadi yang mantan Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, DPP Gerindra sangat concern agar tetap putra daerah Jawa Barat-lah yang memimpin Bumi Parahyangan –tanpa bermaksud mengedepankan persoalan suku. Semangat ini, tegasnya, semata-mata memenuhi aspirasi tokoh dan masyarakat Jawa Barat.

“Keinginan beliau menampilkan tokoh asal Jabar dalam rangka kepentingan nasional ke depan, menjadi pertimbangan juga,” tukas Mulyadi.

Masih berkaitan dengan hal itu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo juga sangat berkeinginan agar kader terbaik Gerindra sendiri yang tampil sebagai calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada Jawa Barat tahun depan. Tekad ini sesuai dengan visi-misi dan program Gerindra guna menjadi parpol pengkaderan pemimpin daerah maupun nasional.

Menyangkut konstelasi Pilgub Jawa Barat 2018, Mulyadi yang berlatar pendidikan master manajemen pertanian IPB mengatakan DPP Gerindra juga mencermati seksama keberadaan calon-calon populis yang mencuat pada penjajakan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat.

[Baca juga: Satu lagi Hasil Survei Simpulkan Ferry Juliantono Berpeluang Kalahkan Ganjar]

“Calon populer tentu menguntungkan namun tidak harus menjadi satu-satunya pegangan dalam memilih pemimpin. Soal yang tak kalah penting sesungguhnya adalah si calon benar-benar memiliki kemampuan dalam memimpin rakyat dan mengelola segala sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” papar Mulyadi.

Para Kandidat

Catatan GOOD INDONESIA, calon gubernur dan wakil gubernur yang mencuat sejauh ini dalam beberapa survei yakni Deddy Mizwar (wakil gubernur Jawa Barat), Ridwan Kamil (wali kota Bandung), Dedi Mulyadi (bupati Purwakarta), Uu Ruzhanul Ulum (bupati Tasikmalaya), Dede Yusuf (anggota DPR RI, mantan wakil gubernur Jawa Barat, dan Mulyadi (ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, mantan anggota DPR RI) –antara lain.

Sejauh ini baru Partai Nasdem yang sudah memutuskan resmi usungannya yaitu Ridwan Kamil atau Emil. Nasdem memang tak memiliki cukup kursi di DPRD Jawa Barat untuk mengusung sendiri calonnya. Nasdem cuma memiliki lima kursi, sementara butuh 20 kursi bagi parpol untuk mengusung pasangan calon pada Pilgub Jawa Barat. []EWA

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Cagub Jabar Alot, Mulyadi: Prabowo Berupaya Kandidatnya Terbaik appeared first on GOOD INDONESIA.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut telah memutuskan untuk mengusung kader internalnya sebagai kandidat. Dia adalah Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai, yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan (Sumsel).

“DPP sudah memutuskan, resmi itu. Memang rekomendasi-rekomendasi saat ini sedang dalam proses. Tapi kesepakatan DPP atas petunjuk (Ketua) Dewan Pembina Pak Prabowo, kami bersepakat untuk mengusung kader,” ujar Dasco di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2017.

Dasco mengungkapkan SK terkait pengusungan tersebut memang belum keluar. Prosesnya tengah berjalan, bersamaan dengan penggodokan kandidat kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara serentak lainnya.

Wakil Ketua Umum Dasco menjamin pencalonan Aswari sudah bulat. Aswari dipersilakan mencari calon wakil gubernur pendampingnya. Apa dasar DPP memercayai Asnawi, Dasco tidak menjelaskan secara pasti.

“Sebenarnya itu proses internal. Minggu kemarin sudah diputuskan secara internal. Kesepakatan (diambil) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan itu sudah disetujui Ketua Dewan Pembina (Prabowo Subianto),” ucap Dasco.

Muka Lama

Beberapa sosok yang mencuat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan selama ini masih muka lama. Mereka umumnya birokrat yang masih menjabat sebagai kepala daerah. Ada pula mantan.

Figur dimaksud, antara lain, mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Herman Deru. Herman menduduki posisi puncak sebagai calon terkuat Pilgub Sumatera Selatan 2018.

[Baca juga: Pertarungan Petahana, Mantan Pejabat, dan Trah Kiemas di Sumsel]

Kandidat lain yakni Ketua DPW Nasdem yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman, Ketua DPRD Sumatera Selatan yang juga Ketua DPW PDIP Sumsel Giri Ramandha N. Kiemas, Bupati Lahat Aswari Rivai, dan putra Gubernur Sumatera Selatan sekarang yang juga Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.

Semua Calon Berpeluang

Berikut hasil beberapa lembaga survei terakhir tentang potensi calon gubernur memenangi Pilgub Sumatera Selatan 2018. Besarnya persentase jumlah responden yang belum menentukan pilihannya menunjukkan semua kandidat masih memiliki peluang menjadi jawara Pilkada 2018.

Populi Center:

Herman Deru: 17,88%
Dodi Reza Alex Noerdin: 9,63%
Ishak Mekki: 7,25%
Syahrial Oesman: 5,38%
Alex Noerdin: 3,13%
Saifudin Aswari Riva’i: 2,50%
Edi Santana Putera: 2,13%
Antasari Azhar: 1,38%
Muzakir Sai Sohar: 1,00%
Ridho Yahya: 1,00%
Mawardi Yahya: 0,75%
Heri Amalindo: 0,63%
Susno Duaji: 0,63%
Djazuli Kuris: 0,63%
Muhtadin Sera’i: 0,50%
SN Prana Putra Sohe: 0,50%
Ridwan Effendi: 0,38%
Luri Elza Alex Noerdin: 0,25%
Giri Ramandha Kiemas: 0,25%
Mularis Tjahri: 0,24%
Asmawati: 0,25%
Syarif Hidayat: 0,13%
Arkan: 0,13%
Askolani: 0,13%
Pahri Azhari: 0,13%
Pari Pasi: 0,13%
Tidak tahu/tidak menjawab: 43,13%

Polmark:

Herman Deru: 14,2%
Syahrial Oesman: 6,2%
Dodi Reza Alex: 4,4%
Saifudin Aswari Rivai: 2,8%
Eddy Santana Putra: 2,3%
Ishak Mekki: 2,1%
Susno Duadji: 0,6%
Alex Nurdin: 0,4%
Iskandar M Sahil: 0,3%
Iskandar Hasan: 0,3%
Mawardi Yahya: 0,3%
Riduan Effendi: 0,3%
Giri Ramanda Kiemas: 0,2%
Iqbal Romzi: 0,2%
Ridwan Mukti: 0,2%
Irwansyah Sofyan Rebuin: 0,1%
Muzakir Sai Sohar: 0,1%
Harnojoyo: 0,1%
Rahasia: 4,1%
Tidak tahu/tidak menjawab: 61%‎. []OPJ

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Prabowo Putuskan Ketua DPD Gerindra Sumsel sebagai Calon Gubernur appeared first on GOOD INDONESIA.

“Untuk calon wakil Gubernur Lampung akan ditetapkan kemudian setelah didiskusikan bersama partai koalisi, sekalipun Arinal sangat mengharapkan kesediaan Chusnunia Chalim, kader terbaik PKB yang saat ini menjadi Bupati Lampung Timur. Bu Nunik merasa berat meninggalkan warga Lampung Timur,” papar Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017.

Daniel menambahkan DPP PKB telah menginstruksikan kepada seluruh struktur partai segera memperkenalkan Arinal ke basis PKB. Jaringan PKB mulai dari DPW hingga DPC dan Ranting se-Lampung diperintahkan bergerak door to door. Sosialisasi masif dibutuhkan buat memenangi Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung tahun depan.

[Baca juga: Golkar Lampung ‘Fit and Proper Test’ Sebelas Calon Bupati dan Wakil]

“PKB akhirnya memberikan dukungan kepada Arinal setelah mempertimbangkan seluruh aspek secara mendalam. Arinal dinilai sebagai pilihan terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk kebesaran PKB,” ungkap Daniel.

Rekomendasi resmi PKB dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 23573/DPP-03/VI/A.1/VIII/2017. SK ditandatangani Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jendral Abdul Kadir Karding. Surat ditembuskan kepada DPW PKB Lampung, KPU Provinsi Lampung, DPC, DPAC, dan DPRt PKB se-Lampung. []YKH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PKB Rekomendasi Ketua Golkar Lampung sebagai Calon Gubernur appeared first on GOOD INDONESIA.

Proses pematangan koalisi dan penentuan pasangan calon pemimpin Jawa Barat (Jabar) 2018-2023 masih berlangsung. Namun koalisi awal sejauh ini yakni Partai Demokrat, PAN, PPP, dan Gerindra sejauh ini solid.

Gerindra sendiri belakangan bergabung, setelah PKS ngotot mengusung calon gubernur Deddy Mizwar (wakil Gubernur Jawa Barat) dan calon wakil gubernur Ahmad Syaikhu (wakil Wali Kota Sukabumi/ketua DPW PKS Jawa Barat).

Upaya membentuk koalisi PKS-Gerindra bermasalah karena PKS tak memulai prosesnya bersama DPD Partai Gerindra Jawa Barat, melainkan “lompat pagar” langsung ke Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan R. Sulandjana menjelaskan hal tersebut kepada PemiluUpdate.com di sela kegiatan jalan santai di Kota Sukabumi, Minggu, 1 September 2017.

“Posisi poros baru hari ini sudah kuat. PDIP-Partai Golkar pun sama, yang sedang menunggu sikap poros baru, seperti halnya PKS,” ujar Iwan.

Tahap berikut yang dinamikanya cukup menguras pikiran, ungkap Iwan, seputar kalkulasi dan pematangan paket calon gubernur-wakil gubernur. Selain menjajaki plus-minus kandidat yang namanya ramai diperbincangkan yakni Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, poros ketiga ini pun mempertimbangkan kemungkinan sosok baru.

[Baca juga: Ahmad Syaikhu: Demiz Tidak Tahu Prosedur Urus KTA Gerindra]

“Kalau Nasdem masuk berarti Ridwan Kamil bisa maju. Kami masih bingung, apakah mereka mau gabung ke kami atau ke mana. Sedangkan soal PKS, terserah kalau memang tidak mau bergabung dengan Gerindra,” tandas Iwan.

Kandidat ‘Kuda Hitam’

Ditambahkan, poros baru Demokrat-PPP-PAN-Gerindra belakangan ini juga serius menjajaki potensi mengusung paket alternatif “kuda hitam”. Boleh jadi kandidatnya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan R. Sulandjana atau Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi.

“Kami juga bisa maju sendiri, tinggal kesepakatan pengurus provinsi seperti apa. Acuan DPP yakni target menang pada Pemilu 2019. Kalau cocok kandidatnya diambil (DPP). Kalau nggak, masih ada calon yang lain,” ulas Iwan, yang mantan Pangdam III/Siliwangi (2002-2005).

Target Sapu Bersih

Mengenai target pada pilkada serentak, koalisi poros ketiga pada pilgub berambisi memenangi pertarungan di 16 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Koalisi Demokrat dan kawan-kawan pada pilgub berharap dapat menjalin kerja sama serupa di 16 daerah dimaksud.

[Baca juga: Demi Target Pilpres 2019, Gerindra Bertekad Sapu Bersih Pilkada Jabar]

“Poros baru ada empat partai, termasuk Partai Gerindra. Langkah awal mempersatukan misi untuk kemenangan di 16 kota dan kabupaten bisa diupayakan bersama. Target ini tidak mudah, harus solid kami,” tegas Iwan R. Sulandjana.

Iwan meyakini target sapu bersih bisa diraih selama keempat parpol di poros baru dimaksud sama-sama membangun komitmen yang kuatr.

Komitmen bersama di provinsi kami sampaikan ke tataran pengurus di kota dan kabupaten. “Jangan sampai merekedeweng (keras kepala). Mereka juga harus memiliki kesepahaman dan kesepakatan yang sama.

“Kalau sudah sepakat, nantinya masing-masing ketua DPP membawanya ke tingkat DPP,” tutur Iwan. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Poros Baru Solid, Iwan Sulandjana: Terserah PKS Gabung atau Tidak appeared first on GOOD INDONESIA.

“Alhamdulillah, silaturahmi dan komunikasi yang saya bangun dengan partai dan beberapa tokoh menunjukkan sinyal positif. Sampai saat ini kami terus berkoordinasi dan terus berkomunikasi,” ungkapnya kepada pers ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Sabtu, 30 September 2017.

Khofifah mengatakan kehadirannya di Ponpes Sidogiri sebagai bagian silaturahim yang dibangunnya. Bukan semata-mata karena ia memanfaatkan posisinya sebagai pembantu Presiden RI dalam rangka menghadapi ajang Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun depan.

“Bukan hanya saat menjelang pilgub tetapi jauh hari, bahkan sebelum menjabat Menteri Sosial. Apabila setiap silaturahmi dimaknai politis tentu akan mereduksi makna silaturahmi itu sendiri,” Khofifah membela diri.

Mengenai kecukupan perahunya untuk maju sebagai calon gubernur, Khofifah mengaku kini dirinya masih menunggu kesepakatan bersama sejumlah parpol dimaksud. Iapun masih mengalkulasi jumlah dukungan yang akan didapatkan. “Pokoknya jumlah yang dibutuhkan untuk maju sesuai persyaratan KPUD, insya Allah cukup,” ujarnya.

Selanjutnya deklarasi sebagai calon gubernur segera digelar. Namun, mengenai hal ini, Khofifah belum memastikan.

“Kalau sudah ada kesepakatan dengan partai-partai yang akan mendukung, tentu saya akan menghadap langsung ke Presiden Jokowi (Joko Widodo). Mengingat posisi saya saat ini masih sebagai Menteri Sosial,” ujarnya.

Gerindra ke Khofifah?

Di acara Ponpes Sidogiri, hadir Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Soepriyatno. Kehadiran politikus memunculkan spekulasi Gerindra berada di barisan Khofifah.

[Baca juga: Santri Berencana Temui Jokowi agar Izinkan Khofifah Maju Pilgub Jatim]

Dimintai pers penjelasannya, Soepriyatno mengatakan partainya memang tengah membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh penting di Jawa Timur dalam kerangka menghadapi Pilgub 2018.

Ditambahkan, bukan cuma dengan Menteri Sosial Khofifah tetapi pun Syaifullah Yusuf dan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti. Siapa yang bakal diusung atau didukung? Soepriyatno menyatakan semua masih proses penjajakan.

Tiga Calon Kuat

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menempati papan atas calon terkuat Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

Lembaga riset Alvara Research Center (ARC) menyimpulkan hasil survei terbarunya tersebut. Sementara tiga nama di bawahnya dikelompokkan sebagai calon wakil gubernur terkuat. Mereka adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, dan anggota DPR RI Hasan Aminuddin.

“Masyarakat cenderung terkluster bahwa figur cagub hanya ada tiga yaitu Gus Ipul, Bu Khofifah, dan Bu Risma. Nama-nama lain otomatis langsung terkluster di posisi cawagub (calon wakil gubernur) yang berpotensi memperkuat cagub (calon gubernur),” kata Direktur ARC Hasanuddin saat merilis hasil surveinya di Surabaya, akhir September.

Hasanuddin menjelaskan ketiga sosok calon terkuat gubernur Jawa Timur itu memang memiliki modal popularitas dan elektabilitas paling memadai dibanding penantangnya.

[Baca juga: Muhaimin Lapor ke Jokowi, Khofifah: Dia Mungkin ‘Keselip’]

Gus Ipul mempunyai popularitas 90,2 persen, Khofifah 86,6 persen, dan Risma 73,9 persen. Tokoh lain yang cukup jauh di bawah mereka, seperti Gubernur DKI Djarot Saiful 28,4 persen, mantan Ketua MK Mahfud MD 26,3 persen, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas 22,3 persen.

ARC juga memetakan kandidat yang dinilai paling tepat menjadi calon wakil gubernur. Nama Azwar Anas di posisi teratas sebesar 41,7 persen, disusul Budi Sulistyono 13 persen, dan Hasan Aminuddin 10,8 persen. Nama-nama lain di bawah 10 persen.

Survei digelar 13-25 Agustus 2017. Menggunakan metode multistage random sampling, survei menyasar 1.200 responden di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error 2,8 persen. []SJT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Parpol Pengusung Khofifah Cukup, Segera Menghadap Presiden Jokowi appeared first on GOOD INDONESIA.

Iwa dan Hanafie pun sama-sama menunggu rekomendasi atau Surat Keputusan (SK) dari PDIP guna maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2018. Iwa mengincar calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat (Jabar). Hanafie kandidat wali kota atau wakil wali kota Sukabumi.

Iwa Karniwa termasuk di antara tiga sosok yang direkomendasikan ke DPP PDIP. Ia bersama Puti Pramantha Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarnoputri dan Bupati Majalengka Sutrisno.

Hanafie Zein yang sempat menjadi satu-satunya calon wali kota Sukabumi, belakangan harus bersaing dengan empat kandidat lainnya karena dilakukan penjaringan ulang. Keempatnya masing-masing Nova Andhika, Iwan Adhar Ridwan, Rudy Harsa Tanaya, serta Jhoni Setiawan.  

“Saya terus terang di luar dugaan. Ternyata sebagian besar masyarakat Jawa Barat menginginkan saya maju di Pilkada Jawa Barat,” aku Iwa Karniwa kepada GOOD INDONESIA di lokasi seminar.

Indikatornya, Iwan merujuk hasil survei Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung beberapa waktu lalu. Sempat berada di peringkat kelima pada April, lalu keempat pada Juni. Hasil survei terakhir mendudukkan dirinya di peringkat ketiga.

“Secara verbal dukungan ke saya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), guru madrasah, nelayan, dan teman-teman berbagai profesi lainnya,” katanya.

Sebagai putra daerah, Iwa mengaku tidak bisa menolak dukungan yang datang dari berbagai elemen masyarakat. Iwa mendaftar langsung ke DPP karena di DPD PDIP sudah tutup. Semua persyaratan dan tes secara tertulis maupun wawancara sudah dilakoninya.

[Baca juga: Ikut Pilkada, Sekda Kota Sukabumi Tolak Mentah-mentah Imbauan Mendagri]

Selain karena masih menjabat sebagai sekretaris daerah, Iwa menegaskan alasannya memilih berlabuh di PDIP untuk membantu program Presiden RI Joko Widodo dengan menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Barat.

“Intinya saya siap apabila memang PDIP mengusung saya sebagai calon gubernur Jawa Barat,” tegasnya.

Iwa Dukung Hanafie

Langkah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hanafie Zein mencalonkan pada Pilkada 2018 disambut positif Iwa Karniwa. “Beliau lebih paham Kota Sukabumi,” Iwa berpromosi.

Hanafie yang mendapat dorongan dari seniornya tersebut mengaku memiliki hubungan dekat dari sisi kedinasan. “Saya dan beliau sama-sama birokrat dan dekat karena sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Saya sering minta bantu anggaran untuk Kota Sukabumi,” katanya.

[Baca juga: Sekda Ikut Pilkada, Wali Kota Sukabumi: Sebaiknya Segera Mundur]

Secara pribadi, Hanafie menambahkan dirinya siap dan tinggal menunggu mekanisme serta keputusan DPP PDIP. “Sekarang saya fokus kerja dulu saja sambil menunggu hasil akhir di DPP,” tuturnya.

Tunggu Keputusan DPP

Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Abdy Yuhana saat dikonfirmasi PemiluUpdate.com secara terpisah mengatakan tiga nama calon gubernur Jawa Barat dan lima calon wali kota Sukabumi yang direkomendasikan masih menunggu keputusan DPP.

“Semua calon sesuai peraturan partai sudah mengikuti setiap tahapan dan posisi mereka saat ini masih menunggu,” katanya.

Abdy mengaku belum mengetahui kapan DPP menurunkan SK calon karena sampai sekarang masih digodok. PDIP bekerja dengan target memenangi pilkada. []Herry Febrianto 

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Sekda Jabar dan Kota Sukabumi Menanti Rekomendasi Resmi PDIP appeared first on GOOD INDONESIA.

Prinsip itulah yang menjadi alasan Bupati Tasikmalaya ini serius mencalonkan diri. Uu telah membangun jaringan pemenangan di 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat walaupun belum pasti memperoleh tiket sebagai kandidat kontestan Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Jaringan yang sudah terbentuk yakni Simpatisan Uu Ruzhanul Ulum (Simpul) di sembilan daerah, Forum Ajang Silaturahmi (FAS) beranggota kiai dan santri, serta Baraya Uu (BarU) yang berisi komunitas warga Tasikmalaya. 

“Tiga jaringan sudah saya bangun, di luar jalur partai. Ini sesuai instruksi partai,” ungkap Uu Ruzhanul Ulum usai mengukuhkan relawan Simpul 08 Kota Sukabumi di sebuah hotel bilangan Salabintana, Kabupaten Sukabumi, Minggu, 24 September 2017.

Jaringan yang dibentuk, jelas Uu, bukan hanya sebatas dukungan tetapi bagaimana masyarakat ikut menyukseskan dirinya menjadi calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat.

[Baca juga: Demokrat dan PAN Ingin Buat Poros Baru, PPP Ambil Langkah Kuda]

Memang secara de jure belum ada surat keputusan untuk Uu menjadi calon kepala daerah dari PPP. Namun de facto, dengan hadirnya seluruh pengurus DPC PPP di setiap kegiatan merupakan bentuk dukungan bagi Uu.

“Saya merasa bahagia dan menjadi sinyal menguatkan saya akan diusung di Pilgub Jawa Barat,” tandas Uu.

Sejak awal PPP, jelas Uu, sudah memberikan tugas tambahan bagi dirinya untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Juga menjalin komunikasi dengan parpol dan kandidat lainnya. Bahkan partainya, menurut Uu, juga meminta agar melakukan survei internal yang hasilnya diumumkan awal Oktober mendatang.   

“Keinginan saya tetap menjadi Jabar Satu tetapi saya tidak bisa melawan apa yang diputuskan partai nantinya. Sudah diusung oleh partai saja sudah untung,” tegas Uu.

Komunikasi dengan Emil

Konstelasi politik Pilgub Jawa Barat 2018 terus berubah, bagi Uu secara pribadi menguntungkan. Namanya yang sempat disandingkan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) menaikkan tingkat popularitas dirinya. 

“Justru sangat menguntungkan. Popularitas Kang Emil yang lebih tinggi pastinya akan meningkatkan popularitas saya juga,” katanya.

[Baca juga: Golkar tak Usung Emil, Nasdem: Tidak Apa-apa, PPP di Depan Mata]

Uu sendiri tidak menampik kedekatan yang sudah terjalin dengan Emil. Beberapa kali dirinya menggelar pertemuan di Pendopo Balai Kota Bandung dan hal serupa dilakukan Emil yang dua kali mendatangi pondok pesantren miliknya. 

“Memang ada kedekatan tetapi namanya politik, berbicara jika sudah jadi. Intinya saya hanya diinstruksikan partai untuk membangun komunikasi dengan parpol dan calon, nggak mungkin DPP ke yang lain selain saya,” kata Bupati Tasikmalaya dua periode tersebut. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Gerilya Meski Belum Terima SK, Uu: Tak Mungkin PPP Rekomendasi Calon Lain appeared first on GOOD INDONESIA.

Langkah awal, Simpul 08 akan merapikan barisan tim di tingkat kecamatan dan kelurahan, yang ujungnya sampai ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). 

“Kami tetap menggunakan pola lama yaitu membuat jaringan sampai ke tingkat RT dan RW. Kami bergerak dari pintu ke pintu sehingga bukan lagi bermain di permukaan,” kata Ketua Simpul 08 Kota Sukabumi Syamsul Hidayat usai dikukuhkan Calon Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di sebuah hotel kawasan Selabintana, Kabupaten Sukabumi, Minggu, 24 September 2017.

Di tengah akar rumput masyarakat, jelas Syamsul, pihaknya menyosialisasikan figur yang kerap disapa Kang Uu itu. Termasuk visi-misinya membangun Jawa Barat bila terpilih. Tema besar visi-misi Uu yakni membangun desa dan menata kota.

“Secara umum Kang Uu memiliki visi Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) tetapi untuk di kota fokus kepada penataannya,” katanya.

[Baca juga: Cagub Jabar Ini Janji Berenang di Samudera Hindia Jika Menang]

Hadirnya Kang Uu di Sukabumi, ungkap Syamsul, sangat tepat sebab di kota ini akan menggelar Pemilu Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) juga pada 2018. Kehadiran Uu diharapkan pas guna membagi pemikirannya tentang bagaimana menata Kota Sukabumi ke depan, jika terpilih sebagai gubernur Jawa Barat.

Syamsul juga memastikan seluruh elemen yang tergabung dalam Simpul 08 terdiri atas berbagai komunitas dan masyarakat umum di Kota Sukabumi. “Simpul banyak diisi masyarakat dari berbagai komunitas, bukan orang partai,” tukasnya. []Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Simpul 08 Kota Sukabumi Panaskan Mesin buat Pencalonan Uu appeared first on GOOD INDONESIA.

Hal itu setidaknya tercermin berdasar pernyataan Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan di Surabaya, Sabtu, 23 September 2017.

“Dari beberapa nama yang mencuat, baru Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang sudah berkomunikasi (dengan PKS). Yang lainnya belum,” ungkap Irwan, seperti dilansir antaranews.com pada hari yang sama.

Tak cuma menginformasikan komunikasinya dengan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut, Irwan pun menegaskan potensi besar partainya memilih merapat ke kubu PKB, motor pencalonan Gus Ipul.

[Baca juga: Didekati Gus Ipul, PKS Belum Putuskan Tolak atau Bergabung Calon Lain]

Dijelaskan, mekanisme PKS dalam mengusung atau mendukung calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 tak harus melalui mekanisme penjaringan. Cukup melalui tahapan komunikasi politikpun dapat menjadi acuan.

“Figur mana yang telah melakukan komunikasi politik, itu yang menurut kami paling serius,” Irwan menambahkan.

Walaupun demikian, sela Irwan, PKS belum bulat memutuskan dukungan ke Gus Ipul. PKS kini masih mempertimbangkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain, antara lain, dengan Gerindra maupun parpol lain.

Pada Pilgub Jawa Timur 2018, PKS mau tidak mau berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung pasangan calon. Parpol yang dipimpin Sohibul Iman ini hanya memiliki enam kursi dari 20 kursi yang dipersyaratkan buat mengusung pasangan kandidat.

Usungan Gerindra

DPD Partai Gerindra Jawa Timur sejauh ini mempertimbangkan empat sosok calon gubernur provinsi kedua terbesar penduduknya. Mereka adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattaliti, dan mantan Mendikbud Muhammad Nuh.

[Baca juga: Hari Ini, Gerindra Jabar Cabut Keterangan Usung Duet Demiz-Syaikhu]

“Tiga orang sudah kita komunikasikan secara intens. Satu belum yaitu Pak Nuh,” kata Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad beberapa hari lalu.

Anwar secara khusus mengungkapkan nilai lebih Muhammad Nuh dari sisi latar belakangnya. Dia seorang yang berasal dari kalangan pendidik, sekaligus mantan Mendikbud pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pak Nuh memang saat ini belum kelihatan. Saya pikir hal itu bagus bagi Gerindra karena mendukung tokoh dari kalangan pendidik yang juga mantan Mendikbud,” kata Anwar, yang anggota Gerindra DPRD Jawa Timur. []SJT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Ada Gejala PKS-Gerindra juga Beda Perahu pada Pilgub Jawa Timur appeared first on GOOD INDONESIA.

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan hal tersebut saat ditanya pers di Kota Bandung, Jumat, 22 September 2017, tentang kebijakannya soal usungan partainya pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.

“Cagub (calon gubernur) itu urusan Aceng Fikri. Wali kota urusan DPC kota. Saya cuma mampir ke sini. Saya ke sini bertemu kader dan saya tidak akan intervensi soal ini kepada kader-kader yang sudah diatur ketua DPD-nya,” ujar Oesman.

Oesman merinci bahwa DPP Partai Hanura hanya menerima laporan setiap tahapan pilkada yang dilakukan DPD. DPP yakin kepercayaan yang diberikan DPP kepada Aceng Fikri akan dibayar dengan kemenangan.

“Beliau (Aceng Fikri), kan, sudah kasih masukan. Saya nggak akan potong itu. Saya akan ikuti DPD. Yang bisa memenangkan itu daerah, bukan pusat,” tegas Oesman.

[Baca juga: Kesepakatan Gerindra-Hanura tidak Mengunci, Koalisi Besar Tetap Terbuka]

Mengenai figur calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat, Hanura sudah mengkaji beberapa tokoh potensial. Hingga kini memang belum ada keputusan pihaknya siapa yang akan diusung atau didukung.

“Hanura banyak pilihan tetapi banyak yang gugur. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan,” tegas Oesman lagi.

Wakil untuk Aceng?

Sementara itu, Hanura telah merapat poros PDIP dan Golkar. Koalisi ini akhirnya menguasai 40 kursi di DPRD Jawa Barat. Hanura diresmikan sebagai mitra koalisi PDIP-Golkar di Kantor DPD PDIP di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa, 12 September 2017.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin saat itu menyatakan jajarannya dengan Hanura bukan baru kali ini saja bekerja sama. Saat Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014, PDIP dan Hanura Jawa Barat telah blusukan bersama di tengah masyarakat.

“Kalau disebut pra atau awal koalisi silakan. Disebut koalisi silakan. Yang penting hati dengan hati sudah menyatu,” ujar Hasanudin saat konferensi pers usai resmi merangkul Hanura untuk Pilkada 2018.

[Baca juga: Muscablub Hanura Kampar Usai, Ketua Baru Targetkan Tujuh Kursi Pileg 2019]

Sejauh ini, poros parpol pengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini menjagokan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang juga bupati Purwakarta. PDIP, meski pemilik kursi terbanyak di DPRD Jawa Barat, seolah “melepas” haknya.

Kursi calon wakil gubernurpun, bahkan belum pasti buat kader PDIP. Nama Aceng Fikri, mantan bupati Garut, disebut-sebut sebagai salah satu kandidat. Namun, hingga kini belum ada keputusan final calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat poros koalisi ini. []GOOD INDONESIA-BIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post DPP Hanura Percayakan Penuh Soal Kandidat Pilgub kepada DPD Jabar appeared first on GOOD INDONESIA.

Ichsan Yasin Limpo adalah adik Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang sebelumnya memimpin DPD Partai Golkar setempat.

Ketua Pengorganisasian dan Keanggotaan (POK) DPP PAN Yandri Susanto menegaskan keputusan partainya tersebut. Duet yang akhirnya diusung yakni Pak Prof alias Nurdin Abdullah (NA)-Tanribali Lamo (TBL).

Walaupun berpindah ke lain hati, Yandri menyatakan keputusan dimaksud bukan sepenuhnya langkah PAN meninggalkan IYL-Cakka. Penyebabnya adalah IYL-Cakka gagal menggalang koalisi yang mencukupi syarat minimal kepemilikan kursi di DPRD Sulawesi Selayan, yakni 17. Berbeda halnya dengan NA-TBL.

“PAN hanya memiliki sembilan kursi. Faktanya Pak Ichsan tidak cukup untuk melengkapi koalisi. Sampai hari ini belum dapat. Jadi PAN juga melakukan komunikasi. PAN tidak mau tersandera,” kata Yandri, Rabu, 20 September 2017.

Makin Kuat

NA sebelumnya telah dielus PKS, pemilik enam kursi, dan Partai Gerindra yang memiliki 11 kursi di DPRD Sulawesi Selatan. Popularitas dan prestasi bupati Bantaeng dua periode ini membuat kedua partai sulit berpaling dari Pak Prof. PKS sendiri pengusung utama NA pada dua kali Pilkada Bantaeng.

“PKS sudah 90 persen ke kami,” kata Nurdin Abdullah seusai mengembalikan formulir pendaftaran di DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Selasa, 19 September 2017. Persekutuan PKS dengan Gerindra di level pengurus pusat mendasari koalisi kedua partai menghadapi Pilgub Sulawesi Selatan 2018.

[Baca juga: Dua Kubu Berebut Rekomendasi PAN, Nurdin-Aziz Berpotensi Koalisi Gemuk]

“Kalau tidak salah sudah ada di tangan (PKS). Kalau kami masuk (Gerindra) sudah lengkap (17 kursi),” tutur Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan Idris Manggabarani.

Bila PAN resmi mengetuk palu mengusung NA-TBL, maka koalisi Gerindra-PKS-PAN benar-benar menjadi poros yang sangat patut diperhitungkan pada Pilkada Sulawesi Selatan 2018.

Menggerus Posisi Jagoan Golkar

Poros baru yang sedang dibangun Pak Prof bersama Gerindra, PKS, dan menyusul PAN jelas ancaman serius bagi koalisi yang sudah lebih awal terbentuk. Partai Golkar dan Partai Nasdem menjagokan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz). Sedangkan IYL-Cakka masih berupaya menggalang parpol.

[Baca juga: Nurdin Abdullah Optimistis Raih Tiket Cagub Sulsel dari Demokrat]

NH-Aziz disebut-sebut berpotensi membentuk koalisi gemuk. Namun, popularitas Pak Prof benar-benar bakal menggerus posisi nyaman NH-Aziz, yang disokong partai kuning yang selama ini mendominasi pemilu di Sulawesi Selatan.

Pasangan calon Agus Arifin Nu’mang-Aliyah Mustika Ilham dan Abdul Rivai Ras hampir pasti kehilangan kesempatan mengantongi dukungan Gerindra. Mereka lebih dahulu mendekati partai berlambang garuda namun NA yang lebih menarik bagi partai besutan Prabowo Subianto. []ALY/MIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PAN Tinggalkan Adik Gubernur Sulsel, Beralih Dukung Pak Prof appeared first on GOOD INDONESIA.

Tidak Mudah Mencabut Paku Sang Calon

Susah Payah Personel Satpol

‘Merakyat Peduli’ tetapi Memaku Pohon

[td_smart_list_end]

The post Senyum Emil, Pohon Dipaku appeared first on GOOD INDONESIA.

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tertarik mengusung Buwas guna menghadapi kemungkinan besar calon petahana Ganjar Pranowo (PDIP). “Golkar masih mengkaji ada nama Pak Buwas,” ungkap Ace kepada pers, Sabtu, 16 September 2017.

Meski demikian, anggota Komisi II DPR ini menyatakan Golkar juga mempertimbangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kandidat pada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Jika pilihan ini diambil maka hampir dipastikan Gilkar berkoalisi dengan PDIP. “Ada juga nama Pak Ganjar,” tutur Ace lagi.

Golkar hingga kini belum memutuskan siapapun yang akan menerima rekomendasi calon gubernur Jawa Tengah. Ace menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil survei internal tentang elektabilitas Budi Waseso dan Ganjar Pranowo.

[Baca juga: Elektabilitas Calon Gubernur Jateng: Ganjar Teratas, Ferry Juliantono Kedua]

Beberapa nama calon petarung Pilgub Jawa Tengah 2018 yang mencuat belakangan ini yakni Ganjar Pranowo, politikus PKB Marwan Jafar, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan fungsionaris DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono.

Lempar Handuk

Menanggapi namanya masuk dalam radar parpol sebagai calon gubernur Jawa Tengah, Buwas kepada pers menegaskan tidak tertarik terjun ke dunia politik sebagai kepala daerah. Dia belum bersedia meninggal lingkungan bhayangkara.

“Nggak-lah. Pengabdian saya belum selesai, kok. Nggak boleh lempar handuk,” tukas Buwas beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tugas sebagai kepala BNN harus dilakukan dengan sepenuh hati. Sebagai anggota Polri, kata Buwas, dirinya harus memegang teguh amanat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Saya masih dikontrak sama negara-bangsa ini untuk pemberantasan narkoba,” tegas mantan Kabareskrim Polri ini.

Apakah Buwas bergeming ketika hasil survei menunjukkan peluangnya memenangi Pilgub Jawa Tengah tinggi? “Kita akan lihat dulu. Sekarang yang penting pengabdian saya untuk negara dan bangsa belum selesai,” ujar Buwas lagi.

Pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Partai Gerindra juga membidik Kepala BNN Komjen Budi Waseso sebagai calon gubernur. Saat itu dia menyatakan tak tertarik. []ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Golkar Bidik jadi Calon Gubernur Jateng, Buwas tak Mau Lempar Handuk appeared first on GOOD INDONESIA.

Partai-partai politik mulai memanaskan mesin politiknya. Para kandidat sejak beberapa bulan terakhir mulai memperkenalkan diri melalui baliho, stiker, kalender dan lainnya. Baliho raksasa di pinggir jalan utama menjadi pemandangan yang lumrah.

Calon-calon gubernur NTB 2018 juga mulai konsolidasi massa dan mencari dukungan ke partai. Di tengah masyarakat, si calon bercanda, mendengarkan keluhan. Mau tidak mau dan suka tidak suka, para calon kontestan memang harus mencari simpati masyarakat.

Salah seorang calon yang masif mempromosikan diri sebagai calon gubernur NTB Zulkieflimansyah. Doktor ini sangat serius terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mendulang simpati pemilih. Zul, sapaan akrabnya, menyatakan siap menghajatkan dirinya dengan segala kemampuannya demi membangun NTB.

Zul menyebutkan menjadi calon gubernur NTB 2018 bukan ambisi pribadi namun dorongan para alim ulama, tokoh masyarakat, dan akar rumput. Hal inilah yang menjadi pertimbangannya untuk bertarung pada Pilkada NTB tahun depan.

[Baca juga: Hindari Dagang Sapi, Gerindra-Demokrat Pastikan Pasangan Calon Sejak Awal]

Sambutan parpol dan organisasi masyarakat (ormas) telah diterimanya. Petinggi PPP, misalnya, baru-baru baru menemuinya untuk konsolidasi. Ormas terbesar di NTB yakni Nahdatul Wathan (NW) juga memberikan sinyal akan mendukung Zul. Setiap acara besar NW, Zul tidak pernah absen dan panggung diberikan kepadanya.

Zul disebut-sebut sebagai pemimpin muda cerdas yang sudah berkancah di level nasional. Lima belas tahun menjadi anggota DPR RI. Dia juga dosen Universitas Indonesia-Depok. Pakar ekonomi lulusan Harvard University, Amerika, ini putra asli NTB kelahiran. Dia kelahiran Sumbawa pada 18 Mei 1972.

Zul digadang-gadang sebagai pewaris pemimpin intelektual yang akan menggantikan TGB. Dr. Zainul Majdi, ke depannya.

Zulkieflimansyah berjanji membawa NTB menjadi provinsi gemilang, sejahtera, religius, dan IPM NTB naik level. []

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Zulkieflimansyah, Siap Bawa NTB jadi Provinsi Gemilang appeared first on GOOD INDONESIA.

“Sampai saat ini final. Mungkin ada maksud tertentu atas pernyataan itu,” tegas Haris saat dihubungi PemiluUpdate.com di Kota Bandung, Selasa, 12 September 2017.

Ia menanggapi pernyataan Ketua DPD Partai Gerindra Mulyadi yang menegaskan bahwa pihaknya mencabut dukungan atas paket Deddy Mizwar (Demiz)-Syaikhu. Dukungan disampaikan setelah Demiz dan Syaikhu menemui Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Duet itu diterima Gerindra dengan syarat Demiz menjadi kader partai berlambang garuda. Ternyata, Demiz hingga Senin kemarin (11/9/2017) belum juga memenuhi syarat.

Menurut Haris, yang sempat digadang-gadang maju sebagai calon gubernur Jawa Barat, PKS sejauh ini yakin dengan duet Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wakil Wali Kota Bekasi tersebut.

PKS hingga kini tidak pernah membahas alternatif lain, khususnya posisi Syaikhu sebagai calon wakil gubernur mendampingi Demiz. DPP maupun DPW PKS solid mendukung ketua DPW PKS Jawa Barat ini walaupun saat penggodokan calon gubernur atau wakil gubernur muncul beberapa nama.

Ditegaskan, Syaikhu adalah salah seorang kader terbaik PKS. Ia dinilai pas dan memiliki kemampuan mengemban tugas sebagai wakil gubernur Jawa Barat bila nantinya dipercaya rakyat.

“Yang punya alasan jelas adalah DPP. Tetapi, menurut saya, Ustaz Syaikhu komplit. Beliau ini ahlul Quran, berlatar belakang akuntan dan auditor, serta legislator. Sekarang eksekutif,” ungkap Haris.

[Baca juga: Koalisi Gerindra-PKS Target Menangi 11 Pilkada se-Jawa Barat]

Terhadap statement Mulyadi, politikus yang pernah menjabat sebagai salah seorang wakil ketua DPP PKS, menyatakan hubungan partainya dengan Gerindra baik-baik saja. Dalam kaitan Pilkada Jawa Barat 2018 pun tidak ada masalah berarti. “Insya Allah tidak akan pisah ranjang. Belum ada tanda-tanda,” ujar Haris.

Gerindra dan Poros Baru

Juga menanggapi pernyataan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi tentang rencananya membangun komunikasi lanjut dengan poros baru Pilkada Jawa Barat, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Ridwan Sulandjana menyambutnya. Poros baru ini digagas intensif Demokrat, PAN, dan PPP.

“Tentunya buat kami makin bagus, ya. Koalisi makin besar. Peluang tokoh-tokoh Jabar yang lain maju makin banyak,” kata Iwan kepada PemiluUpdate.com, Selasa, 12 September 2017.

Iwan mengungkapkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Mulyadi perihal keinginan Gerindra bergabung dengan poros koalisi baru. Upaya membangun koalisi yang semakin kuat bersama Gerindra akan dilaksanakan beberapa hari ke depan.

“Sebetulnya secara chemistry kita sudah nyambung. Tinggal minta kepastian saja,” kata Iwan, yang mantan Panglima Kodam III Siliwangi.

Keberadaan Gerindra di poros koalisi baru ini, sambung Iwan, tidak akan mengubah formasi kerja sama yang sudah terjalin. Hal ini dimungkinkan karena kerja sama lintas parpol ini tidak mengangkat pemimpin alias semua setara.

[Baca juga: Gelar Rapat Tertutup, Lima Ketua DPD Tolak Calon Gubernur Dikte Parpol]

Penjelasan serupa disampaikan Ketua DPW PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmad yang dihubungi terpisah. Dalam pertemuan mereka dalam waktu dekat, mereka belum akan membahas figur calon gubernur-wakil gubernur yang bakal diusung koalisi ini.

“Masalah calon belum dibicarakan. Bersama Gerindra, dan partai lainnya yang mau bergabung, kami membahas langkah-langkah agar Pilkada Jabar aman, kondusif, dan luber,” kata Hasbullah.

Di DPRD Jawa Barat, Demokrat memiliki 12 kursi, Gerindra (11), PPP (9), dan PAN (4). Totalnya 36 kursi. Sedangkan syarat jumlah kursi minimal bagi parpol untuk mengusung kontestan pilkada yakni 20 kursi. []EWA/Herry Febrianto

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Gerindra Cabut Dukungan, Politikus PKS Jabar: Demiz-Syaikhu Final! appeared first on GOOD INDONESIA.

Ujungnya, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mencabut pernyataan usungan terhadap paket Demiz-Syaikhu pada 17 Agustus 2017. Hal yang sama dilakukan terhadap instruksinya kepada seluruh pengurus DPD, DPC, sayap Partai Gerindra, dan kader Partai Gerindra di Jawa Barat guna memenangkan pasangan tersebut

“Hari ini, saya cabut pernyataan bahwa Gerindra sudah setuju dengan pasangan Demiz Saikhu,” tegas Mulyadi menjawab GOOD INDONESIA, Senin, 11 September 2017.

Keputusan Gerindra dan Syaiku mengusung Deddy-Syaikhu dilansir pasca pertemuan di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada Kamis dini hari (17/8/2017). Hadir dalam pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Deddy Mizwar, Ahmad Syaikhu, serta tuan rumah.

Paket itu disepakti karena Demiz menyatakan bersedia menjadi kader Gerindra. Jika terlaksana maka Demiz-Syaikhu menjadi pasangan Gerindra-PKS. Syaikhu adalah ketua DPW PKS Jawa Barat.

Ternyata hingga kini Demiz belum juga bertandang ke Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Barat di Jl. PHH Mustofa, Kota Bandung, guna mengurus KTA (Kartu Tanda Anggota) –sebagai syarat pengusungan.

“Soal Pilgub Jabar, sampai hari ini belum ada progres yang menggembirakan, terkait kandidat maupun menyangkut kerja sama dengan PKS sebagai partai yang berencana berkoalisi dengan Gerindra,” ungkap Mulyadi.

[Baca juga: Jadi Kader, Gerindra Tetapkan Deddy Mizwar sebagai Cagub Jawa Barat]

Mulyadi menjelaskan paket Demiz-Syaikhu sebagaimana dibicarakan di rumah Salim Segaf Al Jufri sejauh ini sulit direalisasikan. Penyebabnya, kata nakhoda Gerindra Jawa Barat, ketidaksiapan kandidat dan PKS.

Ditambahkan pula, Wakil Wali Kota Bekasi Akhmad Syaikhu hari ini menyatakan dirinya jika diberi pilihan maka lebih suka tetap memimpin Kota Bekasi daripada menjadi pembesar Jawa Barat. Syaikhu juga mengatakan sosoknya belum terlalu dikenal di Bumi Parahyangan.

Mulyadi mengungkapkan selama sebulan terakhir tidak ada pembahasan berarti antara Gerindra dan PKS di Jawa Barat menyangkut sinergi kedua parpol. Padahal, katanya, banyak hal yang harus dipersiapkan jika koalisi ini hendak mencapai target memenangi pertarungan Pilgub 2018.

“Maka, hari ini, saya harus tegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan pada 17 Agustus lalu terkait paket Demiz-Saikhu menjadi pasangan yang diusung Gerindra-PKS, belum final. Artinya kembali cair,” tegas Mulyadi.

Kaji Kandidat Lain

Apa langkah Gerindra Jawa Barat selanjutnya? Menjawab hal ini, ungkap Mulyadi, pihaknya segera menemui Iwan R. Sulandjana selaku ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Gerindra kembali akan membahas kemungkinan kerja sama dengan Demokrat di Pilgub 2018.

[Baca juga: Bukan cuma Demiz belum Ber-KTA, Gerindra memang sedang Godok Duet Lain]

Selain Demokrat, Mulyadi menambahkan, pihak Gerindra pun segera menemui Ketua DPW PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmad dan Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Munawaroh Yasin. Pertemuan pimpinan daerah Gerindra, Demokrat, PAN, dan PPP Jawa Barat telah dilakukan beberapa kali.

Mulyadi juga mengutarakan bahwa Gerindra pun segera mengkaji kemungkinan munculnya sosok lain sebagai kandidat gubernur-wakil gubernur Jawa Barat, di luar figur yang selama ini mencuat.

“Saya berharap PKS bisa memahami sikap Gerindra. Kami tidak mau gagal dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Parameter Gerindra maju dengan syarat harus menang,” ujar Mulyadi. []EWA

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Hari Ini, Gerindra Jabar Cabut Keterangan Usung Duet Demiz-Syaikhu appeared first on GOOD INDONESIA.

Di musala, pantauan PemiluUpdate.com, tampak jemaah menunaikan salat sunat. Yang usai salat sunat, terlihat berzikir. Semuanya khusyuk.

Tak lama kemudian, anggota Polsek Jonggol masuk ke musala. Terdepan Kepala Polsek Jonggol Kompol Agus Supriyanto. Di belakang, anak buahnya 10 orang. Mereka sebagian di antara personel Polsek yang berjumlah 38 orang.

Bukan seluruhnya polisi. Di tengah mereka ada KH Jajang Gozali, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Jonggol.

Apa gerangan yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Saung Santri yang terletak di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu? Terjadi tindak pidana kriminal?

Sama sekali bukan. Rombongan polisi tengah menggelar program polisi salat subuh berjemaah di masjid. Program yang dimulai Polsek Jonggol sejak Agustus 2017 lalu ini keliling dari masjid atau musala milik warga.

Masuk waktu salat subuh, salah seorang santri berdiri lalu mengumandangkan azan. Tajwid dan suara bagus sang muadzin menambah suasana khikmad dalam musala subuh hari itu.

“Assalatu khairum minan naum; lebih baik salat daripada tidur…,” seru muadzin. Seiring seruan ini, seorang pria dari dalam rumah di samping musala bergegas bergabung dengan jemaah salat subuh.

Ia, perintis Ponpes Saung Santri yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi, mengenakan gamis dan peci putih, serta sorban berwarna sama. Sama dengan lainnya, ia langsung mendirikan salat sunat rawatib sesaat mengambil saf.

Tiba waktu salat, salah seorang pembina pondok maju ke mihrab. Dia mengimami salat. Usai salat, sang imam memimpin doa. Jemaah mengamini khusyuk, penuh harap doa dikabulkan Sang Khalik.

Produk Gagal

Usai seluruh prosesi salat subuh, saatnya kegiatan silaturahim. Mulyadi yang berada di saf paling belakang maju lalu mengambil tempat terdepan, menghadap ke jemaah. Di sampingnya Kepala Polsek Jonggol.

Menyinggung latar belakang berdirinya Saung Santri yang kini berusia 12 tahun, Mulyadi bercerita niat dasarnya.

“Saya ingin berada dalam suasana yang baik setiap saat. Berada di tengah santri sedikit-banyak membawa saya tetap on the track. Saya tidak mau menjadi produk gagal,” tutur politikus berlatar belakang pebisnis ini.

Menjelaskan maksud produk gagal yang disebutkan, Mulyadi mengatakan sesuatu yang berfungsi tidak sesuai peruntukannya.

Contoh, rincinya, sebuah ponsel yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi jarak jauh maka alat ini bukan termasuk produk gagal. Si ponsel dipakai sesuai tujuan pembuatannya. Berbeda bila dimanfaatkan buat memukul orang lain, ia menjadi produk gagal.

“Saya jika tidak dalam jalur senantiasa beribadah maka Mulyadi adalah produk gagal. Tujuan penciptaan Mulyadi jelas hanya untuk beribadah kepada Allah SWT,” tutur sosok pemimpin Gerindra Jawa Barat, yang dijebloskan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto ke dunia politik.

[Baca juga: Mulyadi, Politikus Gerindra Jabar Berjargon ‘Aneh’]

Begitu cara mantan anggota DPR RI itu menjaga imannya. Menciptakan lingkungan yang kondusif, yang otomatis dirinya turut pula menyumbangkan peran memajukan pendidikan Islam. Santrinya terus bertambah hingga hampir mencapai 100 orang kini.

Oleh karena dasar itu pula, Saung Santri tidak memungut biaya apapun kepada anak didik. Berasal dari berbagai provinsi, seluruh santri yang ditampung berasal dari keluarga tidak mampu.

Di Saung Santri yang berada dalam komplek Bumi Sultan tersebut, anak didik dari berbagai kelompok usia juga diberi keilmuan usaha, selain ilmu agama.

“Umat harus berdaya dari sisi ekonomi. Misalnya, perlu punya toko, tetapi yang ketika waktu salat ditutup sehingga mau tidak mau karyawan dan pelanggan pun ikut ke masjid. Kira-kira begitu konsep kami mengajak umat ke masjid,” papar Mulyadi.

Giliran Kepala Polsek Jonggol menyampaikan sambutan, Kompol Agus menyatakan keberadaan Saung Santri dengan berbagai kegiatannya sejalan dengan salah satu target kepolisian. Personel Polri yang sangat sedikit dibanding jumlah warga yang harus diayomi mengharuskan kepolisian menggelar Program Perpolisian Masyarakat (Polmas).

Agus mengatakan jika suasana relijius seperti di Saung Santri ada di mana-mana, maka angka kriminalitas pasti minim. Keberadaan dai dan para santri yang mengajarkan nilai-nilai positif, katanya, pada dasarnya bagian bentuk polmas.

“Kita yang ada di sini telah menjadi polisi bagi diri sendiri dan polisi bagi warga lain. Dai dan santri di sini pasti mengajak siapapun untuk mencegah kriminalitas, kemungkaran,” ujar Kepala Polsek.

Keramahan Nasi Kuning

Usai gelaran silaturahim dimaksud, Mulyadi –yang berpeluang menjadi salah seorang calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018– mengajak rombongan tamunya sarapan bersama. Termasuk Ketua MUI Kecamatan Jonggol.

[Baca juga: DPP Gerindra: Kang Mulyadi Pemegang Mandat Calon Gubernur Jabar]

Diskusi tentang berbagai soal kemasyarakatan di Jonggol berlangsung antara politikus, tokoh agama, dan aparat hukum sambil menikmati menu nasi kuning. Suasana akrab terlihat. Tidak ada sekat. Obrolan sesekali diselingi canda. Mulyadi sendiri adalah putra Jonggol karena lahir dan besar di sini.

Sekitar sejam setelah melepas tamu, Mulyadi menuju Jakarta. Tugas sebagai bos Gerindra Jawa Barat dan selaku pebisnis yang memimpin sederet perusahaan nasional dan multinasional menanti di Ibu Kota. []GOOD INDONESIA-EWA

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Suatu Pagi di Jonggol, Sisi Lain Bos Gerindra Jawa Barat appeared first on GOOD INDONESIA.

Keduanya bukanlah orang baru di PDIP. Mereka politikus senior di DPP dan DPR RI. Namun, pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2018, Maruarar dan Effendi bersaing memperebutkan tiket rekomendasi.

Keduanya adalah putra Sumatera Utara. Maruarar lahir di Medan namun menjadi anggota DPR RI di Senayan, Jakarta, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX. Pada Pilgub Sumatera Utara 2018, Maruarar ekspansi ke Medan.

Sementara Effendi Simbolon telah lebih dahulu mengincar kursi gubernur Sumatera Utara. Pada pilkada lalu, ia sudah turun gunung tetapi menderita kalah.

Effendi akhir pekan ini mengantongi dukungan mantan Gubernur Sumatera Utara Datuk Syamsul Arifin. Saya mengucapkan rasa syukur atas pernyataan tokoh Sumut yang bersedia mendampingi sebagai calon wakil gubernur.

Syamsul adalah mantan narapidana kasus korupsi. Ia menjadi pesakitan sebab terbukti melakukan korupsi saat menjabat bupati Langkat pada 2008. Terhadap status ini Effendi Simbolon tidak memasalahkannya.

Pada kesempatan yang sama, Syamsul mengungkapkan dirinya memiliki ratusan ribu pendukung fanatik. Ia akan memanfaatkan mereka sebagai modal awal menggalang suara nantinya.

Siapa yang akan dipilih di antara Maruarar dan Effendi? Sepenuhnya wewenang Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. []MSM

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Dua Politikus Senior PDIP Bersaing Perebutkan Rekomendasi Pilgub Sumut appeared first on GOOD INDONESIA.

Berdasar hasil survei terakhir itu, ungkap Idrus, jajaran pengurus Golkar di Jawa Barat maupun di Jakarta terus mengintensifkan komunikasi lintas partai politik (parpol).

“Kita tetap melakukan komunikasi. Yang paling penting lagi bagi kami tetap memonitor perkembangan bagaimana keinginan dan aspirasi rakyat terkait elektabilitas calon,” ujar Idrus di sela Pendidikan dan latihan Komunikasi Politik Partai Golkar di Jakarta, Jumat, 8 September 2017.

Idrus menyatakan satu lembaga survei direncanakan melakukan survei komprehensif minggu depan. Survei ini akan mengecek kembali populatritas dan elektabilitas calon-calon gubernur-wakil gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018.

“Kalau nggak salah, Emil (Ridwan Kamil) tetap nomor satu tetapi turun (elektabilitasnya). Kemudian Dedi Mulyadi menjadi nomor dua dan Deddy Mizwar nomor tiga. Dedi Mulyadi juga turun. Dengan perubahan posisi dan elektabilitas, saya kira kita akan menunggu dari hasil survei yang akan dilakukan minggu depan. Tentu kita akan lihat dari situ,” papar Sekjen DPP Golkar.

Atas dasar itu, menurut Idrus, Dedi Mulyadi yang ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat belum tentu akan disandingkan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

“Itulah sebabnya kita masih tetap melakukan survei karena dua bulan ini posisi elektabilitas calon yang ada di Jawa Barat itu betul-betul dinamis dan fluktuatif. Kami ingin mengecek kembali meskipun dua minggu terakhir ada perubahan dan posisi Dedi Mulyadi semakin naik,” ujarnya.

Putra Pantura

Idrus mengakui saat ini di internal Golkar juga telah muncul nama-nama kader lain yang didorong untuk maju pada Pilkada Jawa Barat. Sepanjang belum final dan belum ditandatangani ketua umum dan sekjen maka selama itu juga sangat dinamis. Bebas bagi seluruh kader Golkar mewacanakan aspirasi.

“Seperti, misalkan, Saudara Nusron Wahid yang mewacanakan Emil dengan Daniel Muttaqien. Tentu juga ada juga wacana-wacana lain. Itu sah-sah saja tetapi itu bukan keputusan,” tegas Idrus lagi.

Daniel Muttaqien sendiri saat ini menjabat anggota Komisi V DPR RI. Politikus muda Golkar ini berasal dari daerah pemilihan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.  

Idrus menegaskan partainya belum mengeluarkan rekomendasi pada siapapun untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat hingga hari ini. Kabar yang beredar saat ini mengenai kandidat hanya klaim sepihak.

“Saya secara konsisten menyampaikan September. September ada 30 hari, dan sekarang ini tanggal 8, berarti kita tunggu dan dalam jangka waktu itu. Kita tunggu hasil lembaga survei,” ujar Sekjen DPP Partai Golkar. []Madi Cakra

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Dedi Mulyadi Jeblok, Golkar Sodorkan Putra Pantura jadi Wakil Emil appeared first on GOOD INDONESIA.

Sepekan lebih lalu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya akan memperkuat kubu PKS dan Gerindra. Meskipun persekutuan kedua partai ini belum final untuk Pilkada Jawa Barat 2018, Zulkifli menyatakan pihaknya akan merapat.

Kubu dimaksud mengusung Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sebagai calon gubernur baru di Bumi Parahyangan. PKS memaketkan Jenderal Nagabonar –julukan Wakil Gubernur ini– dengan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, yang juga ketua DPW PKS Jawa Barat.

Sumber GOOD INDONESIA menyatakan posisi Syaikhu belum kokoh. PKS sendiri belum bulat mengusung Syaikhu karena ada tiga kelompok yang masing-masing memiliki jagoan untuk pendamping Demiz atau Deddy Mizwar.

Sementara Gerindra tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pemaketan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat. Akar rumput partai Gerindra menghendaki Ketua DPD Partai Gerindra Mulyadi menjadi calon gubernur atau wakil gubernur.

Terlepas dari kurang mulusnya koalisi awal Gerindra dan PKS, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Suparno hari ini melansir pernyataan bahwa PAN justru akan membangun poros baru. Parpol yang diajak bergabung yakni Demokrat dan PPP.

“Saya sudah berbicara dengan Sekjen Demokrat mempertimbangkan poros baru di luar (koalisi) calon Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, dan Ridwan Kamil,” katanya.

Bukan cuma berambisi membangun koalisi baru, PAN disebutkan akan memperjuangkan Desi Ratnasari sebagai calon yang bakal diusung poros dimaksud. Eddy tak menyangkal kemungkinan kemungkinan besar Demokrat dan PPP juga memiliki kader yang diajukan.

“Tentunya Demokrat dan PPP kita ajak bicara karena mereka pasti punya calon masing-masing. Mudah-mudahan dalam dua-tiga hari ke depan ada pembicaraan yang lebih mengerucut,” ujar Sekjen DPP PAN, yang juga menyebutkan kemungkinan terdapat empat pasangan kontestan Pilgub Jawa Barat 2018.

Kursi Cukup

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Ridwan Sulandjana mengemukakan hal serupa pada kesempatan terpisah. “Harapannya ada calon baru. Selama ini seperti ada penggiringan kalau calon hanya itu-itu saja. Saya dengan PPP dan PAN ingin membuat poros baru dan menunjukkan kepada masyarakat kalau calon itu banyak,” ungkapnya.

Menurutnya, terdapat tiga nama yang berpotensi mewakili Demokrat, seperti Dede Yusuf, Herman Khairun, dan Iwan Ridwan Sulandjana. Keputusan akhirnya ditentukan oleh masing-masing pengurus pusat parpol.

[Baca juga: Di Rakernas, Zulkifli Hasan Lempar Isyarat Koalisi ke Poros Gerindra-PKS]

Demokrat memiliki 12 kursi di DPRD Jawa Barat. Sedangkan PPP sembilan kursi, dan PAN empat kursi. Dengan total 25 kursi, ketiga parpol bila bergabung dapat mengusung pasangan calon, yang syaratnya minimal 20 kursi.

Langkah Kuda PPP

Apakah potensi Demokrat, PPP, dan PAN bersatu benar-benar kuat? Tampaknya belum. Sehari sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menemui Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) di rumah dinasnya, Kota Bandung. Uu adalah politisi PPP.

“Kedatangan saya ke sini disuruh oleh salah seorang pengurus DPP PPP untuk bersilahturahmi membangun komunikasi,” ungkap terbuka Uu, sebelum meninggal Pendopo Kota Bandung.

Uu menjelaskan dirinya dan Emil menjajaki kesamaan visi-misi mengenai strategi membangun Jawa Barat. Dikatakan, warga Jawa Barat seharusnya lebih sejahtera dibanding kondisi sekarang karena memiliki potensi besar.

Ditanya pers tentang kemungkinan dirinya berpasangan dengan Emil dalam Pilkada 2018, Uu tak menjawab secara tegas. “Silakan bapak-bapak (wartawan) semua yang terjemahkan,” kilah Uu.

Sementara Emil pada kesempatan yang sama lebih gamblang mengatakan dirinya yang telah diusung Partai Nasdem dan PKB, kemungkinan akan merangkul PPP. Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi beberapa hari sebelumnya menyatakan dua kader PPP yakni Uu dan anggota DPR RI Asep Maosul Ulum sedang digadang-dagang menjadi pendamping Emil. []BIH/EWA

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Demokrat dan PAN Ingin Buat Poros Baru, PPP Ambil Langkah Kuda appeared first on GOOD INDONESIA.

Masif diberitakan berbagai media massa, khususnya daring (online) lokal, Lukas yang juga menjabat ketua DPD Partai Demokrat Papua mengaku telah mengantongi rekomendasi dari 10 partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD setempat.

Parpol selain Demokrat dimaksud, antara lain PAN, PKPI, Nasdem, Golkar, Hanura, PKS, PKB, PPP, dan Gerindra.

Kenyataannya belum satupun parpol dimaksud yang menunjukkan rekomendasi resminya kepada publik. Bahkan oleh Demokrat sendiri. DPP Partai Golkar hanya mengumumkan telah menyerahkan surat tugas kepada Lukas selaku ketua DPD. Isinya: DPP menugasi Lukas melakukan komunikasi politik guna menggalang koalisi.

Kondisi itulah yang mendorong Lenis Kogoya, staf khusus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Bidang Papua, memutuskan untuk menjajak kekuatan calon gubernur petahana. Lenis, mantan ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, mengaku berniat ikut pilkada karena ingin memimpin kampung halamannya.

“Saya memang salah satu calon Gubernur Papua, sudah izin presiden,” ujar Lenis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 4 September 2017.

Lenis menyampaikan dirinya siap bersaing dengan Gubernur Lukas yang sudah pasti diusung Demokrat. Penegasan Lenin boleh jadi menjadi salah satu bukti bahwa Lukas sama sekali tak bakal melawan kotak kosong pada Pilgub Papua 2018.

Ditambahkan, dukungan parpol yang diincarnya yakni PDIP, Partai Hanura, dan PKB. “Saya maju supaya Papua merdeka dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi,” ujar Lenis.

Polisi Penantang

Selain Lenis, Irjen Paulus Waterpauw lebih dahulu menjalani proses upaya menjadi calon gubernur. Mantan Kepala Polda Papua, yang kini menjabat wakil kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), Mabes Polri, mendaftar ke parpol yang membuka pendaftaran.

[Baca juga: Tiga Jenderal Aktif Kepincut Kursi Empuk Gubernur]

Paulus telah mendaftar di DPD Partai Golkar Papua. “Kehadiran Paulus Waterpouw semakin banyak memberikan ruang demokrasi yang sehat bagi tokoh Papua untuk merebut posisi 01 Papua. Dengan begitu masyarakat ada pilihan dalam memilih calon pemimpinnya,” kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua Paskalis Kosai.

Usai di Golkar, Paulus mendaftar via DPD Partai Gerindra. “Ini menjawab keraguan dan tanda tanya masyarakat apakah saya maju atau tidak. Dengan kehadiran saya di sini menunjukkan bahwa saya serius,” tegas Paulus. []ALY/JPT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Demokrat Bangun Opini Lukas Calon Tunggal, Staf Jokowi Turun Gunung appeared first on GOOD INDONESIA.

Terakhir, fungsionaris DPP Partai Golkar itu mendulang dukungan saat menyambangi pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Mokhtar Noer Jaya di kediamannya, Jalan Prof. Abdurrahman A. Basalamah, Makassar, Sabtu malam, 2 September 2017.

Mochtar adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) berpengaruh di provinsi termaju di Indonesia bagian Timur. Ia ketua DPW PKB Sulawesi Selatan pertama.

Pertemuan NH –sapaan populer Nurdin– dengan Mokhtar berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Di tempat yang sama hadir elite Universitas Muslim Indonesia (UMI) lainnya. Di antaranya Rektor UMI Prof. Masrurah, juga istri Mokhtar, Dekan Fakultas Sastra Muli Umiaty Noer, dan Kepala Rumah Sakit Ibnu Sina Dr. Joko.

Muli kepada pers menjelaskan tidak ada pembicaraan bertopik berat dalam pertemuan tersebut. NH dan Mokhtar sebatas bernostalgia. Mereka bertukar cerita sembari mengenang masa lalunya tatkala masih berstatus anggota DPR RI, mewakili Sulawesi Selatan pada 2000-an.

NH dan Mokhtar memang status sebagai wakil rakyat dari dua partai berbeda. NH menjadi anggota DPR RI melalui Golkar, sementara Mokhtar memakai kendaraan PKB.

“Pertemuan itu mengungkit cerita masa lalu. Ya, sekaitan dengan dinamika politik pusat,” ungkap Muli.

Pada kesempatan tersebut, NH yang Ketua Harian DPP Partai Golkar menyampaikan niatnya menyejahterakan masyarakat. Untuk itu Nurdin terjun ke arena Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan tahun depan.

Sokongan Raja Gowa

Sebelumnya, Nurdin berhasil mengantungi restu Raja Gowa Ke-37 Andi Maddusila. Atas dukungan ini, Maddusila menyampaikan permintaan khusus kepada NH benar-benar serius melestarikan budaya dan adat istiadat daerah, bila terpilih nantinya.

“Jika terpilih menjadi gubernur nanti, NH harus bisa melahirkan kebijakan yang melestarikan adat istiadat, bukan malah merusaknya,” kata Andi Maddusila di Makassar, Minggu, 3 September 2017.

Maddusila juga menyinggung permasalahan teranyar yang dialami kelembagaan adat dan budaya yang dipimpinnya. Persoalan muncul ketika pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Gowa, mengangkat dirinya sebagai Raja Gowa. Kelancangan ini, menurut Maddusila, mengakibatkan kesejarahan Gowa kehilangan identitas.

Dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan 2018, Nurdin berpasangan dengan Aziz Qahhar Mudzakkar. Paket ini mengusung visi-misi Program Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal. Maddusila kepada NH meminta agar program ini benar-benar dijalankan nantinya. []MIH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Manfaatkan Kurban, Nurdin Halid Dulang Dukungan NU dan Raja Gowa appeared first on GOOD INDONESIA.

Hal tersebut berarti paket Demiz-Syaikhu yang didorong PKS sebagai duet koalisi dengan partai lain, khususnya Gerindra, masih mentah. Gerindra mensyaratkan sosok yang diusungnya sebagai calon gubernur Jawa Barat wajib memegang KTA (Kartu Tanda Anggota) partai.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sejauh ini masih sosok nonparpol. Sedangkan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu juga menjabat ketua DPW PKS Jawa Barat.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengemukakan hal tersebut kepada PemiluUpdate.com, Minggu sore, 3 September 2017.

“Sampai sore ini, Pak Demiz belum memiliki KTA Partai Gerindra. Jadi beliau tidak mungkin diusung oleh Gerindra sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat,” tegas Mulyadi.

Sejak komunikasi langsung terakhir antara Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Wakil Gubernur Jawa Barat itu, yang juga dikenal sebagai Jenderal Nagabonar melalui perannya di film, hingga kini belum ada progres tanda-tanda Demiz memenuhi syarat yang diajukan kepadanya.

“Sejauh ini belum ada progres terkait informasi beliau (Demiz) akan jadi kader Gerindra,” tandas Mulyadi lagi.

Namun, bukan cuma masalah dimaksud yang menyebabkan nasib pasangan Demiz-Syaikhu masih menggantung bagi Gerindra. Begitu pula bagi PKS yang harus berkoalisi untuk mengusung duet yang digadang-gadangnya.

Ditanya apakah Gerindra sedang menggodok pasangan alternatif selain Demiz-Syaiku, Mulyadi menegaskan pihaknya memang tengah memformulasi paket calon lain untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

DPD Partai Gerindra Jawa Barat, menurut Mulyadi, sedang mempertimbangkan beberapa pilihan calon gubernur-wakil gubernur. Proses ini, tandas Mulyadi lagi, bergulir bukan semata-mata karena Demiz belum juga resmi memiliki KTA Gerindra.

Mulyadi, mantan anggota DPR RI yang berlatar belakang pebisnis, menambahkan sosok lain yang tengah dipersiapkan Gerindra pasti tercatat sebagai kader partainya. Syarat ini wajib dipenuhi alias tidak boleh ditolerir.

“Jadi kader syarat mutlak. Mengapa? Gerindra berpengalaman mengusung nonkader tetapi dalam perjalanan keluar dari garis perjuangan. Dengan resmi menjadi kader, yang bersangkutan akan memiliki loyalitas, paham visi-misi, dan program aksi partai,” Mulyadi merinci. []EWA

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bukan cuma Demiz belum Ber-KTA, Gerindra memang sedang Godok Duet Lain appeared first on GOOD INDONESIA.

Berdasar nama-nama yang beredar di partai politik (parpol), pertarungan memperebutkan kursi nomor satu Bumi Sriwijaya paling sengit. Komposisi nama-nama dimaksud menunjukkan Pilkada Sumatera Selatan 2018 bakal menjadi pertempuran petahana dan “mantan petahana” –jika boleh menyebutnya demikian.

Mantan petahana atau bekas pejabat dimaksud adalah sosok kepala daerah di Sumatera Selatan. Ada bekas gubernur, bupati, dan mantan wali kota.

Mereka tiada lain Syahrial Oesman (mantan Gubernur Sumsel), H.M. Giri Ramanda N. Kiemas (ketua DPRD Sumsel), Aswari Rivai (Bupati Lahat), Herman Deru (mantan Bupati OKU Timur), Eddy Santana Putra (mantan Wali Kota Palembang), dan Ishak Mekki (Wakil Gubernur Sumsel/Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel).

Selain itu, tersebut pula mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan bekas Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji.

Pada Pilgub Sumatera Selatan 2018, tak satupun parpol yang dapat mengusung sendiri pasangan calon gubernur-wakil gubernur. Dibutuhkan 15 kursi di DPRD Sumatera Selatan bagi parpol dan koalisi parpol untuk mengusung kontestan pilkada tingkat provinsi.

PDIP mempunyai 13 kursi. Partai Demokrat (11 kursi), Golkar (10 kursi), dan Gerindra (10 kursi). Partai lain memiliki kursi antara dua hingga enam kursi.

Bukan Cuma Pembangunan Fisik

Pengamat Sosial Bagindo Togar belum puas atas sosok yang dielus parpol buat memimpin Sumatera Selatan periode 2018-2023. Walau bukan berdasarkan riset, dia mengatakan para pembesar tersebut bukan pilihan terbaik bagi masyarakat.

“Masyarakat sekarang sedang rindu dengan calon yang punya integritas, fenomenal, berani, kreatif, dan cerdas,” Bagindo menyebut alasannya.

Ditambahkan, keliru jika pembangunan megah di Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Alex Noerdin sebagai indikator keberhasilan. Indikasi keberhasilan pembangunan sepenuhnya berdasar grafik peningkatan Indeks Pendapatan Masyarakat (IPM), tingkat kesehatan dan pendidikan membaik, serta angka pengangguran yang menurun.

Standar ukuran pembangunan yang paling mendasar, Bagindo merinci terdiri atas empat hal. Pertama, sistem dan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik. Kedua, sistem pendidikan yang baik. Ketiga, kepastian hukum dan keamanan. Keempat, kebersihan dan kerapian lingkungan kota maupun perkampungan yang terjaga baik.

Jika keempat sektor terpenuhi, menurutnya, aspek yang lain secara otomatis menyusul.

“Saat ini masyarakat membutuhkan pembangunan yang bisa menyentuh per individu. Perlu diingat bahwa APBD disusun berdasarkan per individu warga. Sangat sayang jika masyarakat menggadaikan haknya selama lima tahun dengan menerima uang dari intrik money politics kontestan pilkada,” papar Bagindo.

Tokoh Alternatif

Pandangan lentur dikemukakan pengamat politik Joko Siswanto. Syarat pemimpin Sumatera Selatan, menurutnya, memiliki integritas, komitmen, dan silaturahmi (IKS). “Jika ketiga hal tersebut dimiliki maka masyarakat akan memilih dan mengikuti,” tuturnya.

Di mata Joko, figur yang mencuat belakangan ini telah memiliki IKS, terlepas kualitas masing-masing.

Walau demikian Joko juga berharap ke depan muncul tokoh-tokoh alternatif. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan muncul bakal calon yang lain,” harapnya.

Trah Kiemas

PDIP mengandalkan Giri Ramanda Kiemas, ketua DPRD Sumatera Selatan, pada pilkada tahun depan. Sosialisasinya, antara lain melalui media luar ruang telah memenuhi jalan utama di Palembang dan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan. “Giri Ramanda, Bakal Calon Gubernur Sumsel 2018,” bunyinya.

Sekertaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan Ilyas Panji Alam menjelaskan konstituen partainya menginginkan trah Kiemas ikut bertarung. Hal ini mengacu pada sosok Taufik Kiemas (alm.), suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. “Ini akan kami teruskan ke DPP di Jakarta melalui mekanisme partai,” kata Ilyas, yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ogan Ilir.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDIP Sumatera Selatan Robby B. Puruhita mengutarakan partainya memajukan Giri sesuai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Sumatera Selatan beberapa bulan lalu di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Sesuai hasil rakerda lalu. Partai membuka diri bagi kader-kader yang berkompeten dan terbaik untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu, nanti ditentukan DPP,” kata Robby seolah-olah menegaskan kesempatan buat figur lain tidak tertutup.

Ditambahkan, PDIP tidak patokan sosok muda dan tua dalam menentukan calon gubernur Sumatera Selatan. Koridornya adalah yang bersangkutan kader terbaik partai.

“Kami tidak ingin nantinya calon yang diusung tidak ada apa-apanya (kualitas), Sosok Giri, selain muda juga memiliki kompetensi serta pengalaman yang banyak di legislatif. Ia sudah tiga periode,” ungkap Robby. []OPJ

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pertarungan Petahana, Mantan Pejabat, dan Trah Kiemas di Sumsel appeared first on GOOD INDONESIA.

DPP Partai Golkar tetap meneruskan langkah untuk mengusung Bupati Purwakarta tersebut pada Pilkada Jawa Barat 2018. Pimpinan pusat bahkan kini tengah menggodok calon pendamping Dedi.

Ketua Bidang Pemenangan Pilkada DPP Partai Golkar Yahya Zaini menegaskan hal tersebut di Jakarta, Jumat, 1 September 2017. Rekomendasi untuk calon gubernur Jawa Barat tidak berubah yakni kepada Dedi.

Menurut Yahya, petisi PUP merupakan manuver politik yang tidak mempengaruhi konstelasi apapun terkait sikap DPP Partai Golkar.

Ditambahkan, DPP kini mempertimbangkan beberapa figur yang dinilai cocok menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat, mendampingi Dedi. “Sampai saat ini belum ada perkembangan baru. DPP Partai Golkar terus melakukan survei,” kata Yahya, yang juga ketua Bidang Eksekutif, Legislatif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar.

Dedi sendiri, lanjut Yahya, diberi kewenangan untuk mencari pendampingnya yang cocok. Ia diminta untuk menjalin komunikasi politik dengan partai politik (parpol) lain. Langkah ini harus dilakukan karena Golkar tidak memiliki cukup kursi di DPRD Jawa Barat untuk mengusung pasangan calon sendiri. []LMC

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Golkar Abaikan Petisi Ulama Purwakarta Minta Dedi Mulyadi tak Diusung appeared first on GOOD INDONESIA.

Tidak seperti lembaga-lembaga survei sebelumnya, responden yang dibidik Polltrend tidak biasa alias bukan masyarakat kebanyakan. Polltrend mencari tahu bagaimana suara kalangan kiai di Jawa Timur mengenai figur calon-calon gubernur pada pilkada tahun depan.

Direktur Eksekutif Polltrend Choirul Yahya mengungkapkan beberapa kesimpulan survei yang ditariknya. Pertama, di mata para kiai, kandidat gubernur yang paling populer yakni Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Di bawahnya ada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

“Untuk popularitas, Gus Ipul meraih 100 persen, sedangkan Khofifah 93,4 persen,” kata Choirul di Surabaya.

Di urutan ketiga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Dia mengantongi angka 88,5 persen, disusul Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 85,2 persen.

Sosok yang juga muncul di kalangan kiai, lanjut Choirul, Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar sebesar 77 persen, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas 72 persen, anggota DPR RI dari Partai Nasdem Hasan Aminuddin 68,8 persen, dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur 22,9 persen.

Kedua, pada soal elektabilitas, posisi tertinggi masih ditempati Gus Ipul. Urutan kedua ditempati Khofifah, dengan selisih sangat jauh.

“Elektabilitas Gus Ipul 72,1 persen, Khofifah 16,4 persen, dan Bu Risma 3,3 persen. Nama-nama yang lain, semua mendapat elektabilitas yang relatif sama yakni 1,6 persen,” ungkap Choirul lagi.

Survei dilakukan pada 17 Juni hingga 17 Juli 2017 di empat wilayah di Jatim, yakni Madura, wilayah Arek, Mataraman, dan Pendalungan.

Jumlah responden sebanyak 61 orang kiai. Survei menggunakan pendekatan multistage random sampling, face to face interview (FTF) dengan kuisioner, dan margin of error 3,5 sampai lima persen.

Kesulitan Survei

Tidak mudah menyelesaikan survei ini. Direktur Eksekutif PollTrend Choirul Yahya menceritakan pengalamannya. Tidak gampang menemukan responden yang dibidik. “Sulit banget menemui responden kiai. Kalaupun ketemu, yang dibahas bukan survei, malah dikasih jimat atau ijazah, doa,” ujarnya.

Choirul menyatakan terdapat empat tipologi responden yakni kiai politik, kiai panggung, kiai pesantren, dan kiai tarekat. Responden yang paling sulit diajak komunikasi soal politik adalah kiai tarekat. Mereka memang tak bersentuhan dengan dunia politik.

Lain halnya dengan kiai politik, kiai panggung, dan kiai pesantren yang sedikit lebih mengetahui soal politik. “Lebih gampang masyarakat umum daripada kiai,” ujar Choirul. []SJT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Polltrend: Gus Ipul, Popularitas dan Elektabilitas Tertinggi di Mata Kiai appeared first on GOOD INDONESIA.

Selama tiga hari pria yang akrab disapa Emil itu melakukan safari politik se-Jawa Barat di Palabuhanratu dan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, serta Rancabuaya Kabupaten Garut. 

Informasi yang dihimpun PemiluUpdate.com, Emil berencana melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Agung Palabuhanratu, Jumat, 1 September 2017. Kandidat yang diusung Partai Nasdem dan PKB ini juga akan menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Pondok Pesantren Asy-syatibiah. Selanjutnya ia akan menikmati suasana pantai dan keindahan Geopark Ciletuh. 

Keesokannya, Sabtu, 2 September 2017, di Ujunggenteng, Kabupaten Sukabumi, Emil usai sarapan di Villa Ujang akan melakukan serangkaian pertemuan. Komunitas yang dikumpulkannya adalah relawan, petani-nelayan, dan pelaku UMKM. Selesai di sini, arsitek ini dijadwalkan mengunjungi objek wisata Curug Cikaso. 

Terakhir, Minggu, 3 September 2017. Emil akan berkunjung ke Rancabuaya, Kabupaten Garut. Di sini, Wali Kota Bandung yang banyak membuat taman ini berencana menikmati suasana pantai. Selanjutnya kembali ke Kota Bandung.   

“Selama tiga hari saya akan mengunjungi daerah Jabar Selatan. Hari ini ke Palabuhanratu dan besok paginya salat Idul Adha bersama masyarakat,” ujar Emil kepada GOOD INDONESIA usai berkunjung ke Balai Kota Sukabumi, Kamis, 31 Agustus 2017.

Selain menikmati keindahan alam pesisir selatan Jawa Barat, ungkap Emil, dirinya akan mengamati dan menyerap permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Jajaki Desy Ratnasari

Pasca Wali Kota Bogor Bima Arya menolak pinangan untuk bersanding di Pilkada Jawa Barat, Ridwan Kamil terus membuka ruang komunikasi menjajaki kandidat lain. Salah satunya dengan Anggota Fraksi FAN DPR RI Desy Ratnasari.     

“Saya ingin ada beauty contest untuk calon pendamping di Pilgub (Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur) Jabar. Kalau ternyata Desy Ratnasari tertinggi, tidak ada masalah,” katanya datar.  

Emil mengsyaratkan siapapun calon yang ingin menjadi wakilnya harus satu visi memajukan Jawa Barat lebih baik ke depan. 

“Semua kandidat juga baik. Kembali lagi soal perjodohan antara cocok tidak cocok,” tandasnya.

Temui Jurnalis

Pada Kamis, 31 Agustus 2017, Emil juga mengunjungi simpatisannya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya ia menemui kalangan jurnalis di salah satu rumah makan di Jalan Dr. Muwardi, Kabupaten Cianjur.

Sekitar pukul 12.30 WIB, orang nomor satu di Kota Bandung ini tiba di tempat acara dan langsung menyalami awak media yang sudah menunggu.

“Wilayah Jabar Selatan cukup unik dipelajari dan dipahami. Di daerah ini banyak potensi yang harus dikembangkan,” ujar Emil.

Dalam kunjungannya ke daerah tatar santri, Emil mengikuti sejumlah kegiatan sosialisasi dirinya sebagai calon gubernur Jawa Barat. Di antaranya peresmian Posko MAJU dan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Itihad di Karangtengah, Cianjur. []Herry Febrianto/RSO

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Sosialisasi Pencalonan, Emil Safari Pesisir Jabar Bagian Selatan appeared first on GOOD INDONESIA.