Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Cakra Buana, organisasi sayap PDIP, bertandang ke rumah Rizal Ramli.

Publik tahu, Rizal Ramli salah seorang di antara sembilan tokoh oposisi, yang bersama-sama menggalang gerakan bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Ada hal ganjil ketika Satgassus PDIP ini audiensi ke rumah tokoh oposisi yang selama ini dikenal sangat kritis kepada pemerintah.

Pertama, oposisi sudah mulai menguat, terutama ketika tokoh-tokoh oposisi melahirkan KAMI. Kedua, PDIP sedang dalam posisi terhakimi oleh umat Islam dalam kasus RUU HIP. Ketiga, keadaan ekonomi ke depan membuka peluang terjadinya situasi politik yang tak terprediksi.

Tentu, kedatangan Satgassus PDIP ini bukan silaturahmi biasa. Hajat ini langkah politik yang cukup cerdas. Apakah langkah ini sepengetahuan atau seizin Megawati? Di PDIP, hampir tak ada langkah penting yang dilakukan oleh kader yang tak terkoordinasi dengan Sang Ketua Umum; Megawati.

Silaturahmi politisi itu langkah politik. Jika silaturahmi itu ke kubu yang berseberangan maka publik menyebutnya dengan istilah manuver politik.

PDIP itu pengusung Joko Widodo (Jokowi), presiden Republik Indonesia (RI) sekarang. Bahkan Jokowi adalah kader PDIP. Sementara Rizal Ramli adalah tokoh yang sangat aktif dan masif melakukan kritik kepada Jokowi. Berseberangan! Maka, silaturahmi Satgas PDIP ke Rizal Ramli itu tak salah jika dianggap manuver politik.

Lalu, apa targetnya? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, sebagai alat bergaining terhadap Jokowi. Silaturahmi ini mengirim pesan ke istana bahwa PDIP bersama oposisi bisa saja melakukan langkah politik yang tak bisa dikendalikan oleh istana.

Pesan ini terbaca dari ungkapan Kadiman Sutedy, ketua Satgassus Cakra Buana, yang merasa kecewa terhadap Jokowi. Jokowi dianggapnya sudah tidak jujur dan tak punya hati memimpin rakyat. Kadiman seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini adalah pemimpin bermasalah.

Ungkapan ini sekaligus digunakan untuk memancing reaksi Rizal Ramli terkait Jokowi. Dari reaksi Rizal Ramli, Satgassus akan mendapat bahan bacaan untuk menganalisis respon dan pandangan oposisi terhadap situasi sekarang.

Kedua, PDIP berupaya membuka komunikasi dengan para tokoh oposisi. Rizal Ramli bisa dianggap sebagai representasi para tokoh oposisi yang tergabung dalam KAMI. Manuver ini juga bisa dijadikan sebagai upaya untuk membaca ke mana langkah gerakan oposisi, dan jika diperlukan sekaligus bisa untuk melunakkan para tokohnya.

Ketiga, silaturahmi Satgas PDIP bisa dimaknai sebagai langkah pro-aktif dalam menghadapi situasi bangsa ke depan yang tak menentu. Ancaman resesi ekonomi membuka peluang terjadinya perubahan politik. Jika kekhawatiran ini terjadi, PDIP setidaknya telah menjajaki kebersamaannya di gerbong oposisi.

Jadi, upaya PDIP cari selamatkah? []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah pengamat politik dan pemerhati bangsa

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Temui Tokoh Oposisi, PDIP Cari Selamat? appeared first on GOOD INDONESIA.

“Fraksi PKS menolak tegas Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” kata Netty, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dalam keterangan persnya, Rabu, 6 Mei 2020.

Karena itu, pemerintah harus mengganti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Perppu yang baru. Hal ini bertujuan agar tidak ada lembaga, orang, atau pejabat yang kebal hukum.

Netty mengungkapkan, misalnya, Pasal 27 Ayat 2 dan 3 yang menyebutkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) –dalam hal ini Menteri Keuangan dan pegawainya, sekretariat KSSK dan anggotanya, termasuk Bank Indonesia (BI), OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)– tidak bisa dijerat hukum dalam melaksanakan Perppu.

“Ini menunjukkan pemerintah sedang mempersiapkan upaya abuse of power, melindungi diri bila terjadi kebijakan yang merugikan keuangan negara. Hal ini jelas potensi melanggar konstitusi dan moral hazard, serta adverse selection,” tandas Netty.

Pemerintah sudah mengumumkan pandemi covid-19 sebagai bencana kesehatan masyarakat. Dengan anggaran yang besar, prioritas yang digunakan pemerintah seharusnya menyelamatkan manusia dan kesehatan.

“Insentif pemerintah terhadap kesehatan dan jaminan sosial sangat mendesak dan harus lebih besar daripada program pemulihan ekonomi. Saving human lives first, than the economy,” tandas Netty.

Kenyataannya, ungkapnya lagi, pemerintah tidak menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Di lapangan ditemukan banyak masalah, seperti perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), ketidakjelasan kebijakan tes, APD (Alat Pelindung Diri) dalam negeri tidak terserap, distribusi APD, dan alat kesehatan terhambat hingga pencairan dana yang lambat ke daerah.

Selain itu, kebijakan anggaran penanganan covid-19 tidak memprioritaskan sektor UMKM. Pemerintah justru lebih berfokus pada insentif kepada dunia industri atau pengusaha besar.

UMKM termasuk sektor paling terdampak covid-19. Padahal UMKM memberi kontribusi ekonomi yang besar saat normal. Sektor ini menyerap hingga sekitar 90 persen total tenaga kerja, hingga menyumbang 60,34 persen total PDB nasional.

“Kami mendesak pemerintah berubah, harus lebih berpihak kepada UMKM,” tegas Netty. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Fraksi PKS Tolak Perppu 1, Tetapkan Pejabat Pemerintah Kebal Hukum appeared first on GOOD INDONESIA.

Selain meninggalkan PAN sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2020-2025, Hanafi menanggalkan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Dalam suratnya, Hanafi mengatakan PAN hari ini tak lagi menegakkan prinsip keadilan. PAN lebih condong memperjuangkan kepentingan penguasa. Sepatutnya, katanya, pasca Kongres V PAN di Kendari yang berlangsung panas, PAN seharusnya bertaubat.

Kongres V mengukuhkan Zulkifli Hasan kembali memimpin PAN. Dia ketua umum DPP PAN pertama yang menjabat dua periode.

“Saya menilai PAN melewatkan momentum memperbaiki diri agar lebih bijaksana dalam berorganisasi dan bersikap,” ujar Hanafi dalam suratnya.

Menurutnya, kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan, sekalipun didahului kritik-kritik, bukanlah sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan yang menaruh harapan PAN menjadi antitesis pemegang kekuasaan.

“Hanya ridha Allah yang saya tuju. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan saya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya dan kita semua,” sebut Hanafi.

Politikus PAN Muhammad Asri Anas mengonfirmasi surat yang beredar di kalangan pers benar berasal dari Hanafi. Dia menulisnya sendiri.

“Saya sudah konfirmasi sama Hanafi. Benar beliau mundur, seperti di surat,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Barat itu.

Asri menambahkan ia pun mengikuti jejak Hanafi, mundur dari kepengurusan PAN pada hari yang sama.

Diutarakan pula bahwa Amien Rais meminta sejumlah kader PAN menggelar rapat lewat video conference pada hari ini.

Dua pengurus DPP PAN Saleh Partaonan Daulay dan Yahdil Harahap mengaku belum mengetahui pengunduran diri Hanafi. Saleh meminta agar informasi dimaksud dicek langsung ke Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno.

“Tolong dicek ke Ketum atau Sekjen, ya. Saya belum dapat info,” kata Saleh.

Rakernas Bahas Perppu

DPP PAN hari ini tengah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I secara daring (online). Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menyatakan forum rakernas membahas pelbagai soal nasional yang strategis.

Hal itu di antaranya terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. []GOOD INDONESIA-RMK

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Hanafi Rais Undur Diri, Nilai PAN Cuma Perjuangkan Kepentingan Penguasa appeared first on GOOD INDONESIA.

Usulan itu diutarakan pasca Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sikapnya atas RUU Ciptaker pada Jumat (24/4/2020). Presiden meminta DPR RI menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut.

Penundaan dimaksudkan agar pemerintah bisa mendalami pasai-pasal terkait, antara lain dengan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan tiga serikat pekerja di Istana.

Sikap pemerintah dimaksud sejalan pernyataan Ketua DPR RI sehari sebelumnya, yang meminta Badan Legislasi menunda pembahasan klaster yang dimaksud sampai pandemi covid-19 berakhir.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan usulan pihaknya tersebut sebagai respons atas pernyataan Presiden RI dan Ketua DPR RI. “Fraksi Partai Nasdem mengapresiasinya,” kata Ali melalui rilis persnya yang diterima GOOD INDONESIA, Sabtu, 25 April 2020.

Dijabarkan, terhadap kedua pernyataan dimaksud, Nasdem berpendapat adanya potensi resistensi kalangan pekerja terhadap RUU Ciptaker. Mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker akan lebih konklusif. Klaster ini tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin memangkas tumpangtindih regulasi dan menyederhanakan peraturan.

“Klaster ini juga membuat proses pembahasan salah satu omnibus law ini menjadi tidak kondusif bagi tercapainya maksud utama pembentukan RUU, yakni debirokratisasi perizinan dan keleluasaan berinvestasi,” tukas Ali.

Kerap disampaikan, menurut Ali lagi, Fraksi Partai Nasdem memandang lebih tepat jika klaster ketenagakerjaan dibahas terpisah di kanal yang lebih relevan terkait ketenagakerjaan. Meski ada keterkaitan antara soal ketenagakerjaan dengan RUU Ciptaker, namun pembahasannya akan melenceng dan tidak fokus pada tujuan utama dicetuskannya RUU tersebut.

[Baca juga: Guru Besar ITS Pertanyakan Tata Kelola Migas Diserahkan ke BUMN Khusus]

Ditambahkan, Fraksi Partai Nasdem tetap berpandangan bahwa semangat RUU Ciptaker relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini. Terdapat tiga faktor yang menjadi alasannya.

Pertama, alam birokrasi yang ruwet sekaligus kerap menjadi parasit, dan tumpang tindihnya regulasi. Kedua, krisis ekonomi global sudah di depan mata. Ketiga, kesiapan lapangan kerja terkait bonus demografi yang sudah mulai kita rasakan mulai 2020 ini, yang puncaknya pada 2030-2040.

“Oleh karena itu, Fraksi Partai Nasdem membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kalangan, utamanya kalangan serikat pekerja, memberikan pandangan, diskursus, kontradiskursus, dan berbagai masukan lainnya dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut,” urai Ali. []GOOD INDONESIA-HDN

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post Nasdem Dukung Usul Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Ciptaker appeared first on GOOD INDONESIA.

JK baru-baru ini melontarkan kritik kerasnya atas upaya pemerintah penghambat penularan virus korona, khususnya kebijakan melarang warga mudik ke kampung halaman.

Wakil Presiden pada era pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai pemerintah bertindak lamban dan tidak konsisten.

Menurut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Barat tersebut, penilaian JK itu sesuai fakta di lapangan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak hanya membuat bingung masyarakat, namun sebagian unsur pemerintahan di daerah juga gagap bertindak.

“Saya sependapat bahwa pemerintah sebagai institusi jangan bertindak tidak konsisten. Dari perintah larangan mudik hingga tetap boleh mudik, ini menimbulkan pertanyaan saya dan masyarakat lainnya, padahal kita tahu, penyebaran paparan virus korona semakin parah akibat ketidakjelasan aturan tentang mobilisasi manusia. Terutama dari episentrum covid-19 (Jabodetabek),” papar Netty kepada GOOD INDONESIA, Kamis, 23 April 2020.

Perhitungan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), lanjut Netty, setidaknya 900 ribu orang sudah curi start mudik. Akhirnya pemerintah daerah diberikan beban tambahan untuk menghalau dan memantau para pemudik yang mungkin tidak sakit atau tidak (OTG), tetapi mereka sangat berpotensi menjadi carrier yang menularkan virus kepada warga di kampung halaman.

“Saya berharap pemerintah menjelang Ramahan dan Idul Fitri mengeluarkan instruksi tegas jangan mudik bagi warga di Jabodebek dan kota zona merah lainnya tanpa terkecuali,” tegas Ketua Tim Tanggap Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

Pemerintah, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, sejauh ini baru menginstruksikan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pegawai BUMN tidak boleh mudik. Sementara yang berpotensi menjadi korban covid-19 tidak pandang status pekerjaannya, siapapun bisa membawa dan menjadi pengidap covid-19.

“Bagi yang sudah di kampung halaman, pemerintah harus berkoordinasi sampai tingkat desa untuk membuat tempat karantina mandiri bersama selama 14 hari bagi perantau yang pulang. Biayanya dari dana desa dan gotong royong masyarakat. Saya yakin pasti dapat dilakukan,” tutut Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini. []GOOD INDONESIA-ALY

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: [email protected]]

The post JK Kritik Pusat Tidak Konsisten Tangani Covid-19, Netty: Sesuai Fakta appeared first on GOOD INDONESIA.

Bagaimana kekuatan mesin politik parpol (partai politik) dalam upaya memenangkan pasangan calon yang diusung?

Salah satu data yang perlu dicermati tentu hasil pemilu legislator (pileg) 2019. Komposisi perolehan suara masing-masing parpol di NTT mencerminkan kekuatan mesin politik dalam merebut simpati rakyat.

Berikut data yang dihimpun GOOD INDONESIA berdasar hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT.

Persentase perolehan tertinggi diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 15,38%. Menyusul Partai Golkar (15,36%), Partai Nasional Demokrat atau Nasdem (13,48%), Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (10,76%), Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra (9,23%), Partai Amanat Nasional atau PAN (9,23%).

Selanjutnya Partai Persatuan Indonesia atau Perindo (9,23%), Partai Demokrat (6,15%), Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura (7,69%), Partai Persatuan Pembangunan atau PPP (1,53%), dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (1,53%).

Atas perolehan tersebut, komposisi penguasaan kursi di DPRD NTT periode 2019-2024, yakni PDIP 10, Golkar 10, Nasdem 9, PKB 7, Gerindra 6, PAN 6, Perindo 6, Demokrat 4, Hanura 5, PPP 1, dan PSI 1 kursi.

Perlu pula dicermati bahwa lembaga legislatif di NTT masih dikuasai politisi laki-laki. Persentase laki-laki 53%, sedangkan perempuan 12%.

Sementara berdasar status anggota dewan sebagai “pemain” lama atau baru, masyarakat NTT cenderung memilih politisi yang belum pernah duduk di dewan, ketimbang petahana. Boleh jadi hal ini menunjukkan rakyat kurang puas terhadap kinerja politisi periode sebelumnya.

Apakah urutan kekuatan parpol di NTT berdasar Pileg 2019 tak bergeser pada Pilkada 2020? Tidak mudah memastikannya hanya berdasar data di atas. Beberapa faktor lain tentu berpengaruh. []GOOD INDONESIA-TON

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post Menakar Kekuatan Mesin Parpol pada Pilkada Serentak NTT 2020 appeared first on GOOD INDONESIA.

Surat mosi dikirim ke Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta tertanggal 30 Januari 2020.

Dalam surat yang ditandatangani 12 pengurus DPC tersebut, yang fotokopinya diterima GOOD INDONESIA, Kamis, 13 Februari 2020, dijelaskan beberapa ketimpangan kepemimpinan Fabianus yang dinilai melanggar peraturan partai. Ketimpangan meliputi aspek keorganisasian dan keuangan. Dia dinilai bobrok.

Ketidakbecusan aspek keorganisasian, antara lain, 21 pengurus DPC Hanura Sikka tidak pernah dilantik. Surat keputusan (SK) pengurus tidak pernah diberikan kepada para pengurus. Fabianus juga dinilai gagal membentuk kepengurusan 21 Pengurus Anak Cabang (PAC) dan 160 tingkat ranting.

Ketua DPC Hanura Sikka pun bertindak sepihak dan melampaui kewenangannya memberhentikan 10 orang badan pengurus harian DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka tanpa dasar yang jelas. Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Hanura Sikka 2020, Fabianus secara sepihak menunjuk beberapa “PAC” mendukung pencalonannya sebagai Ketua DPC untuk periode berikutnya, tanpa mencabut SK Kepengurusan PAC yang diganti.

Soal yang tak kalah parahnya, masih dalam surat mosi tidak percaya, disebutkan sang ketua mengambil alih urusan keuangan yang seharusnya ditangani bendahara DPC.

“Dana kontribusi anggota DPRD Fraksi Partai Hanura Sikka periode 2014-2019 yang seyogyanya untuk operasional partai, tidak pernah disetor melalui bendahara dan tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya,” papar pengurus DPC dalam surat mosinya.

Ditambahkan, kontribusi pembekalan calon legislator (caleg) periode 2019-2024 dari enam kabupaten juga tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Fabianus.

Atas berbagai kebobrokan dimaksud, segenap pengurus DPC Hanura Sikka meminta DPP Hanura memberhentikan Ketua DPC Hanura Sikka Fabinus Boli. Selanjutnya, menunjuk pelaksana tugas (plt.) Ketua DPC Hanura Sikka sambil menunggu muscab dan audit keuangan internal.

DPP Hanura Perlu Tegas

Menanggapi gejolak DPC Hanura Sikka tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik (L-API) Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan DPP Hanura harus segara mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kegaduhan di internal partai.

Kegaduhan, kata pengamat politik kelahiran NTT itu, dapat merusak upaya konsolidasi partai. Sementara pengurus DPP Hanura kini mengusung semangat kebangkitan yang tercermin dari tagline “From Zero to Hero“.

“Kalau ketimpangan benar adanya maka sebaiknya DPP Partai Hanura sebaiknya mengambil sikap dan keputusan tegas,” kata Ramses saat dihubungi GOOD INDONESIA di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Lebih lanjut dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta itu mengatakan mosi tidak percaya menunjukkan adanya permasalahan serius di DPC Hanura Sikka. Kesimpulan ini diambil berdasar isi surat mosi dimaksud.

Ramses menyarankan DPP Hanura segera merespon desakan para pengurus DPC demi menjaga kekompakan Hanura di Kabupaten Sikka, sejalan dengan semangat baru yang diusung pengurus baru di pusat. []GOOD INDONESIA-HDN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post Ketua Hanura Sikka Dinilai Bobrok, Pengurus DPC Layangkan Mosi Tidak Percaya appeared first on GOOD INDONESIA.

“Itu, kan, hak politik bagi PKS, juga menjadi harapan kader,” tutur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

Hidayat menjelaskan pihak terus memperjuangkan agar kadernya mengisi kursi DKI 2 lantaran mengacu komitmen antara Gerindra-PKS.

“Ya. kami masih mengajukan kader karena, kan, ada komitmen-komitmen yang sudah berjalan. Dengan demikian komitmen lainnya juga harus berjalan. Komitmen harus bisa dipegang, ya,” katanya.

[Baca juga: Diancam ‘Matikan Mesin Politik’, Gerindra Pastikan Kursi Wagub DKI Milik PKS]

Hidayat mengingatkan partainya sudah lama mengajukan dua nama. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS.

“Kalau setahu saya belum ada. Belum ada kesepakatan,” ungkap Hidayat lagi.

Wakil Ketua MPR itu membantah jika ada batas waktu yang ditentukan dalam memilih wagub DKI Jakarta, pendamping Anies Baswedan.

“Siapa yang membuat batas waktu itu?” Hidayat bertanya balik.

Pejabat wagub di ibu kota negara kosong sejak Sandi membacakan surat pengunduran dirinya dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 Agustus 2018.

Sandi mundur karena mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon presiden (capres). Dia juga mundur sebagai kader Partai Gerindra.

Hadir dalam rapat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung. Hadir pula Gubernur Anies dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

[Baca juga: Setahun Tanpa Wakil, Anies Kritik Pansus DPRD DKI Jakarta]

“Sesuai undang-undang maka dengan ini saya, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan berhenti dari jabatan saya wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Banyak yang senyum ini, kebanyakannya,” kata Sandi, sambil bercanda.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 dimenangi pasangan Anies-Sandi. Pengusung utama pasangan ini, yakni Gerindra dan PKS. Awalnya pasangan yang diusung berasal dari kedua partai.

Belakangan Anies yang bukan kader partai politik (parpol) ditetapkan sebagai calon gubernur, “menggusur” kader PKS. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post PKS Kembali Tagih Komitmen Gerindra Soal Jabatan Wagub DKI appeared first on GOOD INDONESIA.

Rapat kerja nasional (rakernas) PAN yang digelar akhir pekan lalu belum menyepakati waktu pelaksanaan kongres, yang agenda utamanya, antara lain, pemilihan ketua umum (ketum).

Meski demikian, bakal calon ketum mulai menjalankan strateginya untuk meraih simpati pemilik suara –khususnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Adu klaim dukungan dan pernyataan menyerang bakal kompetitor sudah berlangsung.

Dua bakal calon ketum yang mencuat, yakni petahana Zulkifli Hasan dan Mulfachri Harahap, wakil ketua Komisi III DPR.

Zulkifli, yang kerap disapa Zulhas, sendiri telah didesak secara terbuka oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais agar tidak mengikuti kontestasi di kongres. Partai berbasis warga Muhammadiyah ini tidak memiliki tradisi ketum dua periode.

Politikus PAN asal Kota Depok Hasbullah Rahmad membenarkan belum seorangpun ketum partai ini yang menjabat dua periode. “Di PAN belum ada tradisi dua periode. Semuanya satu kali,” ungkap Hasbullah kepada GOOD INDONESIA.

Meski demikian, Zulhas –mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut, bergeming. Manuver pentolan PAN Amien Rais dianggap angin lalu olehnya.

Bahkan, Viva Yoga selaku loyalis Zulhas, menegaskan jagoannya di atas angin. Mayoritas pemilik suara menghendaki Zulhas kembali memimpin partai berlambang matahari putih. Mulfachri tertinggal soal dukungan.

Viva menggarisbawahi pernyataan dukungan kepada Zulhas sama sekali bukan klaim. Tak kurang 30 DPW telah memutuskan dukungan Zulhas maju sebagai calon ketum (caketum).

“Tim Zulhas tidak asal klaim. Hal itu ditunjukkan, satu, dengan video, yang kedua, surat dukungan resmi yang ditandatangani basah dan stampel dukungan DPW-DPW dan dukungan DPD-DPD secara resmi. Ada tanda tangan ketua DPW, DPD, dan stempel basah,” tandas Viva kepada pers di Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Sementara kubu Mulfachri mengaku sudah mengantongi dukungan 10 DPW. Sokongan agar Mulfachri turun ke arena perebutan kursi ketum ini valid.

Persoalannya, jumlah DPW PAN di seluruh Indonesia cuma 34. Sedangkan total DPW berdasar pernyataan kedua kubu menjadi 40.

“Prinsipnya dari tim Zulhas itu tidak mau mengklaim, sekadar memberitakan apa yang terjadi. Kalau kemudian ada pihak lain menganggap bahwa itu klaim, ya, kami tidak menanggapi itu, biarkan saja,” tutur Viva.

Ditanya apakah ia memiliki bukti kuat atas dukungan 10 DPW kepada dirinya, Mulfachri tak ingin berpanjang lebar. Dia beralasan masih terlalu dini membahas kontestasi caketum sebab hingga kini jadwal Kongres PAN belum diputuskan.

“Saya kira kongresnya masih lama, tanggalnya belum diputus. Jadi saya kira terlalu pagi untuk mengklaim dukungan-dukungan itu,” tegas Mulfachri. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Dukungan Caketum PAN: Zulhas di Atas Angin, Mulfachri Melempem? appeared first on GOOD INDONESIA.

Saat Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Zulkifli Hasan bersiap menuju podium guna menyampaikan sambutan pembukaan rakernas, terdengar teriakan “dua periode” dan “lanjutkan” di antara peserta rapat. Maksudnya tiada lain bentuk dukungan kepada Zulhas, sapaan Zulkifli, agar kembali memimpin PAN.

Mendengar suara lantang dari beberapa kader yang mengikuti acara, Zulhas bergeming. Dia tetap melangkah santai menuju panggung, sambil menyapa beberapa elite partai yang duduk di barisan terdepan.

Dalam sambutannya, Ketum Zulhas memaparkan agenda rakernas. Di antaranya menentukan agenda dan jadwal Kongres V PAN. Ia juga menekankan perlunya semua elemen partai tetap kompak hingga menuju kongres.

“Mudah-mudahan kongres ke depan bisa dilewati dengan sejuk, akur, dan musyawarah Kalau itu terjadi, PAN kita akan menjadi partai besar,” katanya.

Amien Rais Desak Zulhas

Di tengah suasana rakernas, beredar video Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais. Inti isinya meminta Zulkifli Hasan tak lagi bermanuver untuk menduduki jabatan ketua umum. Ia berharap agar kepemimpinan PAN periode berikut diserahkan kepada kader lain.

[Baca juga: PAN Konsisten Bersama Koalisi Adil Makmur, Jangan Percaya Rumor]

Amien dalam video berbicara di hadapan beberapa politikus PAN. Termasuk di dalamnya Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Hanafi Rais dan Mulfachri Harahap, salah seorang yang disebut-sebut calon ketua umum.

Tampak pula pendiri PAN Putra Jaya Husin yang mengkritik tajam Zulhas telah mengintervensi Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN, untuk kepentingan diri dan kelompoknya menjelang rakernas.

Amien dalam video secara vulgar menyampaikan desakan agar Ketum Zulhas tak lagi mengikuti kontestasi calon nakhoda DPP PAN.

Amien menyebut sebaiknya ketum PAN hanya satu periode, yakni lima tahun saja. Dengan begitu ada giliran bagi kader lain menjadi pemimpin partai berlambang matahari putih ini.

“Nanti ini rekaman diberikan ke Pak Zul, ya,” tegas Amien dalam potongan video yang beredar.

Putra yang dimintai konfirmasinya soal video dimaksud menjelaskan Amien mengucapkan desakannya itu pada Jumat malam (7/12/2019). Tepatnya saat Amien memberikan nasihat atau tausiyah kepada peserta rakernas di Hotel Sultan, Jakarta, tempat mereka menginap. []GOOD INDONESIA-HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Zulkifli Diteriak ‘Dua Periode’, Amien Desak Jangan Ikut Kontestasi appeared first on GOOD INDONESIA.