Soalnya, selama ini kontribusi perusahaan plat merah dari sektor tambang tersebut terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih jauh dari harapan atau sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi badan usaha milik swasta.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Mulyanto di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/2) siang mengatakan, kebijakan penguatan BUMN pertambangan sangat penting dan dicantumkan secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba yang mau di bahas di DPR RI.

Mulyanto yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyayangkan rendahnya kontribusi BUMN Pertambangan itu pada pendapatan negara. Karena itulah perlunya dilakukan pembinaan dari Pemerintah dan juga mendorong peran serta kinerja BUMN Pertambangan tersebut agar memiliki kinerja yang baik. “Jangan malah termarjinalisasi seperti sekarang ini.”

[Baca Juga: Tak Ingin Kritik Terbuka, Erick Semprot Direksi BUMN ‘Nyinyir’ via Media]

Bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara Satu, Kelompok Parlemen Senayan, Jakarta hari sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, rendahnya kontribusi perusahaan pertambangan negara itu disebabkan kurang baiknya kinerja investasi yang dialokasikan.

Dalam RDP itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM melaporkan, anggaran investasi BUMN sektor minerba hanya 194 juta dolar AS atau sekitar 2 persen dari total anggaran investasi minerba nasional. Realisasi dari alokasi anggaran itu pun terbilang rendah yaitu hanya 23 persen dari target.

Angkanya masih sangat kecil. Karena itu, Pemerintah harus lebih intensif memberi perhatian kepada BUMN pertambangan ini jika ingin diandalkan sebagai operator pengelolaan minerba nasional. “Pemerintah harus membuat kebijakan yang memungkinkan perusahaan pertambangan milik negara ini berkembang. Jika tidak maka kondisinya akan begini saja. Terus termarjinalkan,” demikian Mulyanto. []GOOD INDONESIA-HDN

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Diminta Perkuat BUMN Pertambangan appeared first on GOOD INDONESIA.

Menurut Jansen, jabatan Yasonna Laoly selaku Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) yang harus diberhentikan sehubungan polemik buronan Harun Masiku. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini disangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat kasus rasuah suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan –kini sudah diberhentikan.

“Di persoalan Masiku ini saya lebih percaya pak Sompie. Kalau Presiden mau nunjukkan wibawanya, setelah ini harusnya copot Menkumham,” kata Jansen melalui akun Twitter-nya, Rabu, 29 Januari 2020.

Jansen berargumentasi merujuk dugaan konflik kepentingan atau conflict of interest maka Yasonna yang juga alite PDIP-lah berpotensi kuat “bermain” dalam kasus buronan Harun.

“Jika dasarnya ‘conflict of interest‘, Menkumham yg out bkn pak Ronny. Atau sekalian semua mundur krn tak mampu memberi info yg valid. Ini baru fair!” tandas Jansen.

Kasus Harun Masiku, menurut Jansen lagi, Ronny hanya korban. Eks Kapolda Bali itu dikenalnya sebagai sosok yang baik. Dia menjabat Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menkumham Yasonna mencopot Ronny sebagai Dirjen Imigrasi pada Selasa, 28 Januari 2020. Penggantinya Jhoni Ginting yang menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham, selaku Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen imigrasi.

Ronny selanjutnya diparkir di jabatan fungsional dalam rangka pembentukan tim gabungan independen pencarian tersangka Harun Masiku.

“Supaya tim independen ini jangan ada conflict of interest, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi,” kata Yasonna.

Pihak Ditjen Imigrasi pernah menyebut Harun, calon legislator caleg 2019 PDIP, berada di Singapura sejak 6 Januari 2020.

Seiring ramainya sorotan kasus korupsi Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg PDIP dari Sumatera Selatan I, Ditjen Imigrasi yang disuarakan Ronny Sompie menyampaikan Masiku sudah berada di tanah air sejak 7 Januari 2020.

Akpol 1984

Ronny merupakan anggota Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) yang alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak 10 Agustus 2015, menjabat Dirjen Imigrasi.

Ronny tercatat pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali pengganti Irjen Pol. Benny Mokalu. Juga pernah menjabat Kadiv Humas Polri. Dia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984 yang berpengalaman dalam bidang reserse.

Ronny Buka Suara

Pasca pengumuman pencopotan dirinya, Ronny membantah keras bahwa pihak Ditjen Imigrasi berbohong soal keberadaan Harun Masiku.

“Nggak ada bohong, nggak ada bohong,” tandas Ronny.

Ronny juga menegaskan dirinya sama sekali tidak menghalang-halangi penyelidikan KPK.

“Bagaimana kami dibilang merintangi penyidikan? Kawan-kawan (jurnalis) tanya, kami kasih informasi,” kata Ronny.

Informasi Telat

Plh. Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting mengatakan data keimigrasian tersangka Harun Masiku terekam pihaknya, namun tidak terkirim ke bagian pusat data.

Akibatnya, menurut Jhoni, Menkumham Yasonna tidak tahu kalau Harun sudah berada di Indonesia pada 7 Januari 2020 atau sehari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK.

“Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem, termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soeta, bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020,” ungkap Jhoni. []GOOD INDONESIA-HDN/ALY

[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Berwibawa Jika Copot Menkumham Yasonna Laoly appeared first on GOOD INDONESIA.

Mohamed menyebutkan sapaan istimewa itu saat pertemuan resmi Presiden RI dan delegasi di Istana Qasr Al-Watan, Abu Dhabi, Minggu malam, 12 Januari 2020.

Putra Mahkota Mohamed menerima Presiden Jokowi dalam suasana santai, meskipun status agenda merupakan pertemuan kenegaraan atau sangat resmi.

Tak hanya menyapa akrab Jokowi, Mohamed menyatakan harapannya agar Presiden RI dan rakyat Indonesia menjadikan UEA sebagai rumah kedua.

“Selamat datang di rumah kedua,” kata Mohamed mengawali sambutannya kepada Jokowi dan rombongan.

Ia bahkan mengatur posisi kursi untuk Presiden Jokowi saat akan duduk untuk menandatangani buku tamu kepresidenan.

Mohamed juga terlihat beberapa kali memegang dan menjabat tangan Jokowi dengan erat seraya tersenyum penuh keakraban.

Putra Mahkota UEA menyatakan saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu, ia terkesan dengan sambutan ala Indonesia.

“Kami meniru apa yang dilakukan di Indonesia. Di sini juga kita bertemu dengan anak-anak yang membawa bendera UEA dan Indonesia,” kata Mohamed.

Tuan rumah juga beberapa kali mengatakan Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbanyak di dunia. Karenanya, UEA sangat ingin untuk terus meningkatkan hubungan persahabatan dan kontribusinya dalam pembangunan Indonesia.

16 Poin Kerja Sama

Pertemuan Presiden Jokowi dan delegasi dengan Putra Mahkota Mohamed bin Zayed bersama jajarannya menghasilkan 16 kesepakatan.

Kesepakatan tersebut terdiri atas lima perjanjian kerja sama pemerintah dan 11 lainnya antara pelaku usaha kedua negara.

Lima poin perjanjian kerja sama antar pemerintah mencakup bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.

Sementara 11 kesepakatan bisnis meliputi sektor energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Estimasi total nilai investasi sebesar 22,89 miliar dolar AS atau sekitar Rp314,9 triliun.

Lima kerja sama antara pemerintah atau G to G, yakni Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Agama RI dengan General Authority of Islamic Affairs and Endowments of the United Arab Emirates terkait kerja sama di bidang urusan agama Islam dan wakaf.

Kedua, MoU antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Menteri Pendidikan UEA terkait kerja sama di bidang pendidikan.

Ketiga, MoU antara Menteri Pertanian RI dan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan UEA terkait kerja sama di bidang pertanian dan diversifikasi pangan.

Keempat, MoU antara Menteri Kesehatan RI dengan Menteri Kesehatan dan Pencegahan UEA terkait kerja sama kesehatan.

Kelima, MoU antara BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan National Intelligence Service of United Arab Emirates terkait kerja sama konter terorisme.

Sementara kerja sama antara pelaku usaha atau B to B, kedua negara sepakat bekerja sama dalam proyek senilai 22,89 miliar dolar AS. UEA akan berpartisipasi berkisar 30 persen di antaranya atau sekitar 6,8 miliar dolar AS.

Pertama, Power Purchase Agreement (PPA) antara konsorsium PT PJB Investasi (PT PJBi dan Masdar) dan PT PLN (Persero) dalam “Floating Solar PV PP 145 MWAC” di Danau Cirata, Jawa Barat, senilai 129 juta dolar AS.

Kedua, Refinery Investment Principle Agreement (RIPA) antara Mubadala Investment Company dan PT Pertamina (Persero) untuk melanjutkan negosiasi dalam seleksi kemitraan setara untuk PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) – RDMP RU V. senilai 5,5 miliar dolar AS.

Ketiga, kontrak penyediaan LPG antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and PT Pertamina senilai 270 juta dolar AS.

Keempat, Project Execution Agreement – Gresik Container Terminal antara DP World dan PT. Pelabuhan Indonesia Maspion senilai 1,2 miliar dolar AS.

Kelima, amandemen Memorandum of Understanding (MoU) antara Emirates Global Aluminium (EGA) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) senilai 71 juta dolar AS.

Keenam, Memorandum of Understanding (MoU) terkait “Evaluate a Potential Crude to Petrochemical Complex Project at Balongan” antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan PT Pertamina (Persero) dalam hal proyek Balongan di Jawa Barat senilai 12,6 miliar dolar AS.

Ketujuh, Long Term Naphta Supply Contract antara ADNOC dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. senilai 3 miliar dolar AS.

Kedelapan, Memorandum of Understanding (MoU) antara SAAL Operating System – Sole Proprietorship LLC (Saal.ai) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) dalam hal implementasi pendidikan digital untuk K-12 di Indonesia senilai 23,5 juta dolar.

Kesembilan, Memorandum of Understanding (MoU) & Non-Disclosure Agreement (NDA) antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) dan TW Container Services Ltd. (TWCS) bertajuk “Development of a Custom Bounded Third Party Logistics Park, Dry Port and Inland Container Depot” di Subang, Jawa Barat, senilai 100 juta dolar AS.

Kesepuluh, Memorandum of Understanding (MoU) antara Elite Agro LLC, UAE dan Indonesian Agency for Agricultural Research And Development (IAARD), Kementerian Pertanian RI terkait “Research and Development Collaboration for Agricultural Crops Commercialization” di Lembang, Jawa Barat.

Kesebelas, Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Lulu Group International terkait optimalisasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat melalui empowerment dan program capacity building. []GOOD INDONESIA-RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Putra Mahkota UEA Sebut ‘Bro’ Saat Menyapa Presiden Jokowi appeared first on GOOD INDONESIA.

Berlokasi di gerbang Tol Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jokowi meresmikan beroperasinya jalan jalur cepat yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda.

Ruas tol Balikpapan-Samarinda yang telah rampung pengerjaannya, yakni Seksi 2, 3, dan 4 sepanjang 58,7 kilometer. Seksi 1 dan 5 yang belum selesai ditargetkan rampung pada 2020. Total panjang jalan tol ini 99,3 kilometer.

Presiden Jokowi dalam sambutan peresmian mengatakan dirinya telah menanyakan tenggat penyelesaian pengerjaan Seksi 1 dan 5 kepada Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani. Pihak Jasa Marga menargetkan pada April 2020.

Pembangunan tol tersebut, menurut Presiden, diharapkan menghasilkan kecepatan dan efisiensi dalam perjalanan warga dan distribusi barang. Jika rampung, perjalanan Balikpapan-Samarinda atau sebaliknya dapat ditempuh antara satu hingga 1,5 jam. Selama ini, melalui jalan biasa, jarak tempuh kedua kota mencapai tiga jam.

Ditegaskan, jalan tol akan memperlancar konektivitas Balikpapan-Samarinda. Ketersambungan dipastikan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan produksi, seperti industri kelapa sawit, batu bara, gas, dan pertanian.

Jokowi juga menegaskan jalan tol ini akan mempercepat akses ke wilayah kawasan ibu kota negara nantinya. Jokowi telah menginstruksikan agar jalan menuju ibu kota negara yang baru, dari Balikpapan dan Samarinda, tersambung pada 2020. []GOOD INDONESIA-ZOL

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Resmikan Tol Pertama di Kalimantan, Ruas Balikpapan-Samarinda appeared first on GOOD INDONESIA.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan hal itu berdasar perintah Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo alias Jokowi agar segera kasus yang bertahun tersebut diungkap. Presiden sendiri telah menerima laporan penanganan polisi sudah sampai tahap kesimpulan.

“Kami tidak menunggu, melainkan mendesak, agar segera disampaikan perkembangan kasus NB (Novel Baswedan) ke publik,” tandas Peneliti ICW Wana Alamsyah kepada pers, Selasa, 17 Desember 2019.

Disebutkan, Jokowi telah memerintahkan Kapolri Idham pada Selasa (10/12/2019) untuk mengumumkan perkembangan kasus tersebut ke publik.

ICW perlu mendesak Kapolri melaksanakan segera perintah Presiden. Seminggu sejak Jokowi memberikan perintah, kepolisian belum juga mengumumkan hasil perkembangan kasus Novel ke publik hingga kini.

“Kepolisian telah menyampaikan bahwa ada hasil yang signifikan. Kalau memang benar, segera saja disampaikan ke publik. Jangan sampai Kapolri tidak mematuhi perintah Presiden. Sudah lama NB (Novel Baswedan) menunggu keadilan dari negara untuk segera menyelesaikan kasusnya. Hingga hari ini seperti tidak ada keseriusan dari pemerintah,” Wana berpendapat.

Sutradara Seorang ‘Jenderal’

Bukan cuma kasusnya lama tak kunjung dibongkar kepolisian, Novel justru dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan merekayasa kasusnya.

Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melaporkan Novel pada 6 November 2019. Dewi menuding Novel melakukan pembohongan publik.

Novel disiram air keras usai salat subuh di Masjid Al Ikhsan dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 17 April 2017. Pelaku diduga dua pria dewasa yang berboncengan sepeda motor.

Dalam wawancara dengan Majalah Time pada 15 Juni 2017, Novel mengatakan serangan terhadapnya terkait sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya di KPK. “Saya memang mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat,” kata Novel.

Masyarakat umum dan berbagai pengamat menilai keterlibatan jenderal itulah yang membuat kasus Novel tak pernah diungkap tuntas.

Polri memang tampak bekerja. Pada 29 Juni 2017, polisi merilis sketsa wajah terduga pelaku teror ke Novel. Aparat berwajib menangkap beberapa orang, namun belakangan dilepas dengan alasan tak terbukti terlibat.

Polri juga pernah memeriksa Novel. Dia menolak mengungkap sosok yang disebutkan “jenderal” sebagai sutradara tindak kekerasan yang menderanya hingga mata sebelah kirinya cacat permanen. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Kapolri Seharusnya Laksanakan Perintah Jokowi Ungkap Kasus Novel appeared first on GOOD INDONESIA.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan Presiden yang lebih sering disapa Jokowi itu lebih baik memperbaiki sarana penjara daripada memberi potongan hukuman kepada para koruptor.

“Cara itu lebih elegan, yaitu memperbaiki sarana penjara,” kata Saut dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu, 8 Desember 2019.

Menurutnya, perbaikan sarana penjara dapat berupa menyediakan fasilitas kesehatan, olahraga, hingga komunikasi khusus dengan keluarga untuk para narapidana, khususnya yang sudah uzur. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikologis terpidana bisa tetap terpenuhi, tanpa harus dibebaskan.

“Fisiknya yang dikurung. Tetapi di situ tetap ada sarana kesehatan, sarana olahraga, bisa komunikasi dengan keluarga kapan saja,” Saut menambahkan.

Pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Masalahnya sekarang, menurut Saut, adakah komitmen Jokowi menegakkan hukum pemberantasan korupsi? Memberi grasi kepada koruptor menunjukkan ketiadaan komitmen.

“Kita tidak punya uang? Ada, kok. Uang ada. Tinggal bagaimana, kita mau buat seperti itu atau tidak?” Saut, yang bernama lengkap Thony Saut Situmorang, mempertanyakan.

Sebelumnya, keputusan Jokowi memberi grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun menuai kontroversi. Jokowi mengatakan bahwa grasi adalah hak yang diberikan oleh UUD kepada Presiden. Jokowi menggunakannya untuk memberikan grasi berupa potongan masa tahanan Annas selama satu tahun.

“Grasi itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Itu jelas sekali dalam UUD kita. Jelas sekali,” kata Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu (27/11/2019)

Annas terjadwal bebas pada 2021. Dengan grasi Jokowi, dia sudah bisa menghirup udara bebas pada 2020.

Menurut Presiden Jokowi, keputusan yang ia ambil bukan semata-mata pertimbangan sendiri. Ada MA yang memberi pertimbangan, termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Selain itu, faktor yang membuat Jokowi memutuskan memberi grasi ke Annas terkait rasa kemanusiaan. Annas, menurut Jokowi, sudah berumur dan sakit-sakitan. []GOOD INDONESIA-RMK

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPK Kembali Kritik Jokowi Beri Grasi pada Koruptor appeared first on GOOD INDONESIA.

Mendikbud

Mentan

Menpar

Menko Perekonomian

Mendagri

Menko Polhukam

Mensos

Sumpah

Skuat

[td_smart_list_end]

The post Skuat Kabinet Indonesia Maju appeared first on GOOD INDONESIA.

Santer beredar informasi bahwa rival Jokowi pada Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 itu diberi kursi Menteri Pertahanan.

“Kami bangga jika benar Pak Prabowo mendapat kepercayaan menjadi Menteri Pertahanan. Kami memahaminya sebagai tugas kebangsaan yang mulia,” tukas Habiburokhman kepada pers di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.

Seolah memberi dasar Prabowo menerima jabatan itu, Habiburokhman menyatakan pembesut Gerindra tersebut sudah lama menyerahkan konsep pertahanan kuat kepada Presiden Jokowi. Jika duduk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo semakin mudah mewujudkan gagasannya tentang pertahanan negara dan bangsa.

“Kalau beliau dipercaya jadi Menhan, ya, akan lebih mudah konsep itu dilaksanakan,” kata dia.

Menjawab apakah jabatan sebagai orang nomor satu di Gerindra mengganggu atau tidak, Habiburokhman menjelaskan Prabowo mampu menjalankan tugas di dua posisi. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini sosok profesional yang piawai mengatur beban pekerjaan secara baik.

“Posisi sebagai ketua umum kami pikir tidak melanggar aturan apapun, baik konstitusi, UU, ataupun etika. Sebelumnya Pak Airlangga juga merangkap jadi Ketua Umum Golkar. Soal beban kerja ketua umum kami akan rumuskan mekanisme agar tidak memberatkan beliau,” sebut Habiburokhman.

Pada kesempatan berbeda, Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, menegaskan alasan nakhoda Gerindra ini menerima jabatan pos Menteri Pertahanan karena sesuai dengan kompetensinya.

“Memang itu, kan, kompetensi Pak Prabowo,” ungkap Dahnil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2019.

Ditambahkan, Prabowo mau menerima tawaran Menteri Pertahanan lantaran posisi ini sesuai dengan kapasitas Gerindra. Menurutnya, Prabowo akan menerima porsi menteri dimaksud jika Gerindra bisa berkontribusi maksimal kepada negara.

“Beliau selalu menyebutkan kalaupun Gerindra diberikan porsi menteri, tentu porsi yang sesuai kapasitas Gerindra. Kalau Pak Prabowo bisa kontribusi maksimal di situ baru beliau bisa terima,” ungkap Dahnil.[]GOOD INDONESIA-LMC/HDN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Prabowo Jadi Pembantu Jokowi karena Cocok Pos Menteri Pertahanan appeared first on GOOD INDONESIA.

Dalam pidato pelantikan, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal pemberantasan korupsi. Padahal komitmen pemerintah menjalankan agenda pemberantasan korupsi ditunggu rakyat karena keterpurukan ekonomi belakangan ini dipicu, antara lain, oleh maraknya praktik maling uang rakyat.

“Pemberantasan korupsi, kalau tidak, ya, mimpi 2045 bisa geser ke 2500. Kita semua harus sepakat dulu bahwa penegakan hukum butuh lembaga antikorupsi yang credible,” tandas Saut Situmorang di Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2019.

Menurut Saut, dalam mimpi 2045 itu secara implisit terkandung tekad memberantas korupsi. Jika tak ada pemberantasan korupsi maka sulit mencapai mimpi itu.

“Di pidato ada disinggung mimpi NKRI tahun 2045. Jadi secara implisit pasti termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi sebab mimpi Anda tahun 2045 akan sulit tercapai kalau perilaku korupsi masih terus berlanjut,” Saut menegaskan.

Ditambahkan, ada harapan Jokowi Indonesia pada 2045 bisa terbebas korupsi. Salah satu dasarnya, yakni meningkatnya peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi membeberkan mimpi Indonesia sekaligus target kerjanya pada periode kedua pemerintahannya.

“Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama,” papar Presiden Jokowi.

Lanjutnya, “Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai.”[]GOOD INDONESIA-RUT

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post KPK Kritik Mimpi 2045 Jokowi tanpa Agenda Pemberantasan Korupsi appeared first on GOOD INDONESIA.

SALAH satu aspek mendasar pasca Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 adalah tentang iklim demokrasi di Indonesia. Sangat wajar jika rakyat meragukan adanya perbaikan iklim demokrasi setelah empat tahun mengalami kemerosotan.

Terjadi pembungkaman kebebasan berekspresi –penyampaian pikiran, perasaan, dan pendapat, pembubaran organisasi masyarakat, serta pembatasan kekebasan pers.

Semua pilar-pilar penting yang menjaga kebebasan sipil (civilian liberties) mengalami kemunduran sehingga Indonesia mengalami kemerosotan indeks demokrasi, dari negara prominent ke negara berdemokrasi semu (pseudo).

Selama tiga tahun terakhir Indonesia dikategorikan sebagai “negara seolah-olah ada demokrasi”, “seolah-olah ada pemilu”, “seolah-olah ada kebebasan pers”, dan “seolah-olah ada kebebasan sipil” sebagaimana mayoritas negara-negara Afrika.

Ketika Jokowi menyampaikan pidato Visi Indonesia, angin demokrasi mulai dihembuskan. Optimisme untuk memajukan demokrasi terlihat dari kata-katanya.

“Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Kita memiliki norma-norma agama, etika, tata krama, memiliki budaya yang luhur. Saya yakin, semua kita berkomitmen meletakkan demokrasi yang berkeadaban, yang menjunjung tinggi kepribadian Indonesia, yang menunjung tinggi martabat Indonesia, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, adil, dan makmur. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat.”

Esensi dasar lahirnya demokrasi untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman nyata antarindividu (homo homini lupus). Negara tidak boleh dilahirkan sebagai monster leviathan untuk menerkam rakyat (Thomas Hobes).

Itulah sebabnya berbagai instrumen dasar hukum, demokrasi, politik, dan HAM yang dihasilkan PBB pada pembukaan (preambule) selalu menekankan kewajiban negara (state obligation) untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup warga negara. Sebagaimana juga ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara kita ini lahir karena adanya sumpa pemuda, pernyataan kehendak antarindividu melahirkan perjanjian berdirinya sebuah negara bangsa (pactum unionis) maka kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat (John Locke).

Harus disadari bahwa negara ini tidak pernah dilahirkan karena adanya perjanjian antara rakyat dan negara (pactum subjectionis) maka negara tidak bisa serta-merta mengatur sesuai kehendak pribadi. Pemerintah memiliki ruang terbatas yang dibatasi oleh kekuasaan yang bersumber dari konstitusi.

Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu menjadikan institusi negara sebagai alat kekuasaan. Dengan ini mampu mematahkan opini publik bahwa ternyata kekuasaan negara ibarat silet yang menyayat dan menancap tajam ke orang-orang keci, tetapi tumpul pada penguasa di singgasana kekuasaan.

Hal itu bisa dilakukan jika pemerintah memiliki kewenangan untuk merancang bangun negara-bangsa (nation-state), seperti Indonesia yang bangunan tata praja dan pranata hukumnya secara lebih sempurna.

[Baca juga: Memahami Visi Indonesia: Penguatan Pilar Pemberantasan Korupsi (Bagian 1)]

Negara kita menganut sistem meritokrasi termasuk jabatan presiden. Terpilih melalui seleksi dan hasil pemilihan umum (pemilu). Kedaulatan presiden merupakan resultante dari kedaulatan individu melalui kumpulan satu orang, satu suara, satu nilai (summa potestas, sive summum, sive imperium dominium).

Karena itu rakyat diberi hak kedaulatan, apalagi hanya sekadar menyampaikan pikirkan, perasaan, dan pendapat untuk menilai kemajuan (progress) dan kemunduran (regress) kinerja presiden.

Setiap pemangku jabatan publik mutlak untuk dinilai baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun juga cara bertutur, bertindak, mentalitas, serta moralitasnya sebagai panutan seluruh rakyat.

Pemerintah juga harus siap menerima berbagai cacian, makian, dan kritikan yang berorientasi kepada merendahkan harga diri dan martabat sekalipun, sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara jabatan presiden dan pribadi.

Salah satu pekerjaan penting pemerintah pada periode yang mendatang adalah memberi keyakinan kepada rakyat bahwa saat ini pemerintah tidak mempratikkan sistem kadaluwarsa Orde Baru maka reformasi secara substansial berjalan secara maksimal.

Demikian pula meyakinkan bahwa kita negara demokrasi serius, bukan otoritarian dengan pola pikir dan nalar Orde Baru bahwa presiden adalah simbol negara sehingga harus diselamatkan dan dilindungi. Tidak ada satu pasal dalam konstitusi yang menyatakan presiden simbol negara. Jabatan presiden bukan simbol negara bangsa (nation state simbols), seperti Pancasila, UUD 1945, Burung Garuda, adagium unitarian Bhinneka Tunggal Ika.

Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali rakyat mengkultuskan individu presiden, juga apapun yang dikatakannya bisa dianggap sebagai sebuah titah raja yang tidak terbantahkan. Hal ini semacam devine right of the king, seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Jhon di Inggris pada abad ke-15 yang berakhir oleh perlawanan rakyat yang melahirkan magna charta.

Pada saat ini, kita mesti mencari jalan keluar bagaimana negara memberi ruang ekspresi bagi kelompok oposisi dan intelektual atau juga masyarakat untuk menjalankan keseimbangan (check and balances) terhadap kekuasaan.

Hal ini penting untuk antisipasi agar kekuasaan tidak menumpuk pada seorang individu yang cenderung otoriter dan bernafsu menyalahgunakan kewenangan (powers tens to corrupt and will corrupt absolutely).

Dalam menghadapi persoalan hukum, presiden bisa saja menunjuk pengacaranya sendiri tanpa harus menggunakan instrumen negara untuk menekan rakyat atau jaksa sebagai pengacara negara. Pemerintah jangan hadir seperti monster leviathan yang menerkam rakyat karena menyalahi kodratiyah lahirnya sebuah negara, yaitu demi melindungi dan membawa perlindungan dari bahaya saling menerkam (homo homini lupus).

[Baca juga: Memahami Visi Indonesia: Membangun dengan Basis HAM (Bagian 2)]

Bagaimanapun harus diakui bahwa kelemahan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala 2014-2019 adalah ketidakmampuan membangun bangsa dan memantapkan karakter kebangsaan. Kegagalan terbesarnya adalah membiarkan disharmoni sosial/horisontal, juga secara vertikal antara negara dan rakyat yang menimbulkan kerusakan fundamental soal kebangsaan.

Hal tersebut patut diduga karena kontribusi tumpukan pemilik nalar Orde Baru di lingkaran istana negara. Jadi wajar jika nalar progresif dan reformasi stagnan alias tidak berjalan. Cara pandang inilah yang mesti diubah karena bangsa ini ingin Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin 2019-2024 yang demokratis. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah aktivis HAM dan demokrasi.

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Memahami Visi Indonesia: Negara Seolah-olah Demokratis (Bagian 4) appeared first on GOOD INDONESIA.

“Saat Gubernur DKI dibikinkan perumahan khusus buruh, nelayan, dan diteruskan sampai presiden,” ujar Eva menjawab pers, Kamis, 2 April 2019.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), selama memimpin Kabinet Indonesia Kerja, Jokowi melibatkan buruh dalam perumusan kebijakan. Salah satunya, menurut Eva Kusuma Sundari, saat revisi PP UU Perburuhan. Presiden beberapa tokoh serikat buruh ke Istana Negara.

Prestasi lainnya, lanjut Eva, Jokowi juga berhasil melakukan perlindungan terhadap buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

“Pelaksanaan perlindungan buruh migran juga membaik. Pemerintah menyelamatkan 87 TKI dari hukuman mati, never happen before (belum pernah terjadi sebelumnya), lho,” aku Eva. []HDN

[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: [email protected]]

The post TKN: Kebijakan Jokowi Berpihak pada Kaum Buruh appeared first on GOOD INDONESIA.

“Supaya semua tahu, ke depan kita akan ada KIP kuliah. Siapa yang setuju? Jadi anak-anak kita lulus SMA dan SMK akan diberi beasiswa, siapa setuju?” ujar Capres Nomor Urut 01 itu saat berorasi di panggung kampanye di Jalan Kisamaun, Pasar Lama, Kota Tangerang.

Saat memperkenalkan KSM, Capres Petahana tersebut mengatakan program ini bakal membuat ibu-ibu senang. Melalui kartu ini, ibu-ibu dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sementara, masih menurut Jokowi, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hingga pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pemegang KPK akan mendapatkan pelatihan dengan insentif honor.

“Pelatihan skill meningkat sehingga cepat mendapatkan pekerjaan, tetapi kalau belum dapat kerja ada insentif honor. Yang nggak setuju, silakan maju saya kasih sepeda. Awas kalau maju,” tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan ketiga kartu saktinya akan diterbitkan tahun depan. Mendengar hal itu, para pendukungnya bersorak. “Kartu ini akan keluar tahun depan karena program capres tiga kartu, ya,” tukasnya.

Hadir dalam kampanye ini, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, politikus PDIP Rano Karno, serta Juru Bicara TKN Arya Sinulingga dan Deddy Mizwar.

Jurus Mabuk

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyindir program kartu sakti sebagai jurus mabuk saat elektabilitas Pasangan Calon (paslon) Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin tak kunjung naik menjelang hari penyaluran hak suara pada 17 April 2019.

“Menurut saya adalah jurus mabuk gitu, ya. Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini (program kartu-kartu),” ujar Fadli di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Fadli menilai program kartu-kartu Jokowi sebelumnya mengalami kegagalan, meskipun diberi embel-embel “sakti”. Namun, program kartu-kartu kembali dijadikan janji dalam Pemilu 2019. “Sudahlah, jangan menghina akal sehat rakyat,” katanya. []GOOD INDONESIA-SUA/LMC

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Pamer Program Tiga Kartu Sakti di Acara Karnaval Bersatu appeared first on GOOD INDONESIA.

Melantai

Berkaos

Menyemut

Ini Papua

Becak

Bertopi

[td_smart_list_end]

The post Panggung Kampanye Dua Capres appeared first on GOOD INDONESIA.

Jurnalis koran yang berdiri pada 1821 ini, Kate Lamb, menyebut Jokowi sebagai “Obama Indonesia”. Namun, pujian ini tak berlanjut sebab ia melaporkan bahwa sang petahana gagal digandrungi dalam ambisinya melanjutkan kekuasaannya di periode kedua.

Jokowi sangat berbeda dengan Barack Obama, yang tetap perkasa pada babak kedua pemilu Amerika Serikat yang diikutinya. Kepopulerannya sama sekali tak berkurang pada pemilu keduanya dibanding saat kali pertama mengikuti pemilu presiden.

Inti laporan Lamb digambarkan melalui judul yang mempertanyakan mengapa “Sang Obama” gagal mendapat simpati rakyat Indonesia menjelang puncak pemilu. Elektabilitas Jokowi terjun bebas secara kontras dibanding saat kontestasi Pemilu 2014.

Saat itu, perjalanan karier politiknya usai meninggalkan usahanya furniturnya dengan menjadi Gubernur Solo, kemudian tampil memimpin Ibu Kota Negara, DKI Jakarta, sebelum menjadi Presiden RI disebutkan sebagai dongeng politik demokrasi muda Indonesia.

Namun, semakin mendekati hari pemungutan suara pada 17 April 2019, The Guardian menyebutkan elektabilitas Jokowi justru terus memburuk. Pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 antiklimaks. Bertolak belakang dengan kondisi tingkat keterpilihannya pada 2014, yang terus memuncak menjelang hari pencoblosan.

Lamb lalu mengurai beberapa kasus yang menjadi biang antiklimaks level keterpilihan Capres yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin, ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU).

Kasus eksekusi mati terhadap terpidana narkoba, penangkapan terhadap lawan-lawan politik, dan pemberangusan kebebasan berekspresi dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menguat di negara berpenduduk hampir 270 juta jiwa ini –pasca reformasi.

Tindakan penguasa lain yang juga dipandang negatif, yakni netralitas polisi yang dipertanyakan masyarakat luas dan rencana perambahan militer di ruang sipil. Jokowi telah merusak demokrasi yang tengah menguat.

Meski demikian, masih dalam laporan dimaksud, berdasar serangkaian survei diklaim bahwa tingkat elektabilitas Jokowi masih 15 poin di atas penantangnya, Prabowo Subianto –capres nomor urut 02. Media yang berpusat di Kings Place, York Way, London, ini kemudian mengutip hasil wawancaranya dengan beberapa warga biasa yang memuji Jokowi.

“Jokowi telah membangun jalan dan sekolah. Ada buktinya,” kata Achmad, 28 tahun, pedagang sup ayam di Jakarta Selatan.

Namun, media yang didirikan oleh John Edward Raylor ini pun menurunkan sikap kalangan analis politik yang mengkritik tagline “Indonesia Maju” Jokowi. Maju ke mana?

Tagline kampanye Jokowi tahun ini adalah “Indonesia Maju”, tetapi analis politik bertanya-tanya: maju ke mana? Presiden RI ke-7 ini disimpulkan sebagai sosok kurang visioner secara ideologi. Dia membunuh semangat kebebasan berdemokrasi.

Penguasa membunuh geliat gerakan #2019GantiPresiden memakai tangan kepolisian berdasarkan dalih keamanan atau peraturan formal.

“Saya pikir ada cukup pola perilaku sekarang untuk mengatakan bahwa politisasi penegakan hukum telah dibawa ke tingkat baru di bawah Jokowi,” kata Liam Gammon, kandidat PhD di Australian National University.

Lanjutnya, “Ada beberapa tren mengkhawatirkan dalam cara penegakan hukum tampaknya sedang digunakan. Maksud saya, beberapa investigasi yang sangat dipertanyakan oleh tokoh oposisi terkemuka.”

Pengamat politik juga menunjuk revisi undang-undang tentang organisasi massa (ormas), yang ditandatangani oleh Jokowi pada 2017 untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir.

Sisi lain, Lamb menulis citra keras Prabowo –mantan komandan pasukan khusus dan putra seorang menteri ekonomi era Soeharto– justru melunak akhir-akhir ini. Melalui akun Instagramnya, dia beberapa kali tampil bersama kucingnya, Bobby. Namun, Capres yang berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno ini dikabarkan memiliki hubungan yang kelompok garis keras Islam. []GOOD INDONESIA-LMC

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post ‘The Guardian’ Sebut Jokowi Makin Redup Jelang Pencoblosan appeared first on GOOD INDONESIA.

Rocky menjelaskan usia Calon Presiden (Capres) Jokowi memimpin pemerintahan hanya tinggal 20 hari. Penyebutan rakyat Jokowi merupakan alur berpikir keliru sebab usia rakyat lebih abadi dibandingkan presiden sebagai kepala negara.

Merujuk jadwal pencoblosan Pemilu 2019 pada 17 April maka waktu pemilihan tersisa 20 hari lagi. Pemilihan umum terdiri atas pemilihan calon presiden-wakil presiden (pilpres) dan calon legislatif (pileg), yang dilaksanakan serentak.

Mengemukakan hal tersebut, Rocky menceritakan momen saat dirinya berkeliling di Jawa Timur (Jatim).

“Saya mondar-mandir Jatim selama dua minggu, ada baliho se-gede (Gedung) Nusantara II. Tulisannya ‘kami rakyat Jokowi’. Ini mengancam karena nggak ada perlakuan etis. Rakyat itu lebih abadi daripada presiden. Usia rakyat sepanjang usia republik, usia Jokowi tinggal 20 hari,” tukas Rocky dalam diskusi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Dia mengimbau agar penyebutan dimaksud dihentikan. Dasarnya adalah rakyat tak mungkin kalah, tetapi presiden kalah. Bagi Rocky, Bawaslu semestinya menurunkan baliho itu.

“Rakyat nggak mungkin kalah. Ngaco ini. Kami ‘rakyat Jokowi’, yang lain apa? Tuyul? Baliho itu mestinya diturunkan Bawaslu, ditegur. Bawaslu harus memperhatikan literasi politik pemilu, bukan memperhatikan jari,” kata Rocky.

Ia menilai penyelenggara pemilu ditugaskan secara etis memeriksa kandidat, partai, dan calon legislator (caleg) yang “berakal bulus”. Sayangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini terlalu terlibat soal teknis. Padahal, pemilu juga menyangkut soal etis dan legitimasi.

“Pemilu soal etis, soal legitimasi. Kalau saya percaya pada penyelenggara pemilu, mau kotak suara pakai kardus, saya nggak peduli karena saya percaya,” sebut Rocky.

Sebaliknya bila tidak ada kepercayaan pada KPU. Meskipun KPU menggunakan kotak suara berbahan baja, kepercayaan rakyat sulit didapat. []RMK

[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: [email protected]]

The post Rocky Gerung Sebut ‘Usia’ Jokowi Hanya Tinggal 20 Hari appeared first on GOOD INDONESIA.

Proyek tersebut bukan cuma sebagai infrastruktur telekomunikasi yang menyatukan nusantara, namun juga menunjang kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0

“Jokowi sangat meyakini bahwa kehadiran SKKL Palapa Ring mendukung perkembangan unicorn-unicorn di Indonesia dan dapat menopang revolusi industri 4.0,” ujar Sakti, yang lebih kerap disapa Treng.

Calon Presiden (Capres) Jokowi pada debat pemilu presiden (pilpres) putaran kedua pada Minggu malam (17/2/2019) menyinggung keberhasilan realisasi SKLL Palapa Ring. Capres nomor urut 01 ini menjelaskan secara detail latar belakang dan penuntasan SKLL Palapa Ring.

“Kita telah bangun yang namanya Palapa Ring. Ini adalah tersambungnya backbone broadband dengan kecepatan tinggi,” ujar Jokowi.

Ditambahkan, “Di Indonesia bagian Barat telah 100 persen diselesaikan. Di Indonesia bagian Tengah 100 persen kita selesaikan. Indonesia bagian timur telah selesai 90 persen dan akan kita selesaikan pada tahun ini. Inilah sekali lagi pentingnya infrastruktur selain pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang ke depan ini juga secara besar-besaran kita lakukan.”

Menurut Treng, keberhasilan mega proyek dimaksud menunjukkan Jokowi sebagai Presiden buka cuma peduli pada hard infrastructure tetapi juga soft infrastructure.

“Palapa Ring itu ‘tol langit’. Ini akan memperkuat Tol Laut dan Tol Darat yang beliau bangun. Ini bukti beliau memiliki visi membangun Indonesia secara total dan optimis di era digital” ujar Trenggono.

Keberanian Jokowi dalam menuntaskan proyek Palapa Ring harus diapresiasi, sebut Treng, karena infrastruktur itu maju-mundur pembangunannya selama ini.

“Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) itu inovasi pembiayaan dari Pak Jokowi. Konsep KBPU ini yang bikin swasta mau masuk bangun Palapa Ring. Lihat dengan konsep sebelumnya yang pakai konsorsium, bubar jalan, kan,” ungkap Bendara TKN Jokowi-Ma’ruf.

Palapa Ring versi Kabinet Kerja terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.

PT Palapa Ring Barat merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) bentukan Konsorsium Mora Telematika Indonesia–Ketrosden Triasmitra selaku pemenang lelang Proyek Palapa Ring Paket Barat. Panjang kabel optik yang digelar sekitar 2.000 km.

PT Palapa Ring Paket Tengah dimenangkan konsorsium Pandawa Lima dengan mengerjakan infrastruktur di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud). Total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km. Nilai proyek sekitar US$ 47,08 juta.

PT Palapa Timur Telematika (PTT) mengerjakan proyek Palapa Ring Paket Timur. Proyek Palapa Ring Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 kilometer.

Treng menjelaskan proyek ini dipastikan memperoleh dukungan fasilitasi pendampingan proses transaksi dan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP) dari Menteri Keuangan. Komponen yang dibiayai AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan badan usaha.

Jokowi, kata Treng lagi, sangat menguasai materi industri digital dan bukan tidak mungkin Jokowi mampu menggaet swing voters kaum milenial pada saat pemilihan nanti (17 April 2019).

“Pokoknya kalau bicara ekonomi digital ke depannya. Pak Jokowi top, deh, semalam. Paparan beliau soal unicorn dan revolusi industri 4.0 itu memikat pemilih milenial yang banyak berbisnis digital,” tukas Treng atau Sakti Wahyu Trenggono. []GOOD INDONESIA-LMC

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bendahara TKN: ‘Tol Langit’ Jokowi Pikat Pemilih Milenial appeared first on GOOD INDONESIA.

Setiba di RSCM, Jokowi –yang juga calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019– langsung menuju Paviliun Kencana di lantai 7, tempat Ustaz Arifin menjalani perawatan. Keluarga Ustaz Arifin yang berada di ruang perawatan menyambut.

Jokowi kemudian berbincang akrab dengan Ustaz Arifin. Presiden tidak berlama-lama di ruang perawatan untuk memberi kesempatan Ustaz Arifin menjalani perawatan dan beristirahat. Usai berpamitan, Jokowi meninggalkan RSCM.

“Kita semua, masyarakat, mendoakan agar beliau cepat sembuh dan penyakitnya diangkat Allah SWT, disembuhkan dan bisa berkegiatan kembali, berdakwah, bersyiar, memberikan tausiah kepada kita,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, usai menjenguk.

Doa kesembuhan Ustaz Arifin diutarakan Jokowi seusai acara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara. []GOOD INDONESIA-ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Jenguk dan Doakan Ustaz Arifin Ilham Segera Sembuh appeared first on GOOD INDONESIA.

Resepsi digelar Gedung Serbaguna Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu, 5 Januari 2019. Presiden dan Ibu Negara menuju TMII langsung setiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, usai melakukan serangkaian kegiatan kunjungan kerja ke beberapa kota di Tanah Air.

Kunjungan di luar agenda kepresidenan tersebut dilakukan Jokowi dan Iriana karena menghargai prestasi Pipiet dan Hanifan, yang telah mengharumkan nama bangsa di arena olahraga internasional.

Tiba pada pukul 13.50 WIB, kedatangan Jokowi dan Iriana disambut Bayu Syahjohan, paman Hanifan. Didampingi Bayu, Jokowi dan Iriana langsung menuju pelaminan untuk memberikan ucapan selamat serta berfoto bersama kedua mempelai.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Negara meninggalkan tempat acara untuk melanjutkan perjalanan menuju Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Saat akan meninggalkan tempat acara, Jokowi menyempatkan diri melayani permintaan swafoto para tamu undangan yang hadir.

Pipiet merupakan putri keempat pasangan Tamli Zalaludin (alm.) dan Maryati, sedangkan Hanifan Yudani putra kedua pasangan Dani Wisnu dan Dewi Yanti Kosasih.

Pada Asian Games ke-18 yang lalu, kedua mempelai merupakan atlet pencak silat Indonesia yang berhasil meraih medali emas. Pipiet berhasil meraih medali emas di nomor tarung putri kelas 60-65 kilogram, sedangkan Hanifan berhasil meraih medali emas pada nomor tarung putra 55-60 kilogram. []GOOD INDONESIA-HDN

[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: [email protected]]

The post Jokowi-Iriana Hadiri Pernikahan Dua Peraih Emas Asian Games appeared first on GOOD INDONESIA.

Jokowi mengungkapkan hal itu saat meninjau Pasar Ngemplak, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat, 4 Januari 2019.

Dikatakan, stabilitas harga beras dicapai melalui operasi pasar oleh Perum Bulog. Harga beras yang biasanya melonjak saban Desember dan Januari kini tak terjadi.

Juga berdasar pantauan di Pasar Ngemplak, Jokowi mengatakan ketersediaan beras medium dipasar tercukupi dengan harga yang terjangkau. Ia mengecek harganya Rp8.500 per kilogram.

“Memang yang banyak di pasar, kan, yang kurang beras medium. Kalau tadi melihat stoknya, saya kira nggak ada masalah,” kata Jokowi.

Menurutnya lagi, harga bahan pokok cenderung stabil. Kebutuhan sehari-hari masyarakat yang harganya naik yakni daging ayam, naik Rp1.000 dari Rp31.000.

“Saya kira ini perlu perhatian meskipun naiknya Rp1.000 ini akan kita perhatikan. Ini masalahnya itu kita pastikan karena di suplai pakan ternaknya, suplai jagungnya ke peternak yang kurang sehingga itu mempengaruhi juga harga daging,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan kenaikan harga kebutuhan pokok sekecil apapun harus menjadi perhatian pemerintah. Dengan demikian inflasi dapat ditekan. Ia bersyukur inflasi tahun 2017 sebesar 3,61, sementara pada 2018 turun menjadi 3,13.

“Kalau inflasinya turun artinya harga juga turun, jangan diartikan yang lain-lain. Itu sudah rumus,” tandas Jokowi. []GOOD INDONESIA-RNY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi: Harga Beras Stabil, Daging Ayam Naik Cuma Rp1.000 appeared first on GOOD INDONESIA.

MEMIMPIN organisasi yang tegas terhadap kemungkaran –yang awalnya cenderung dicap “sempalan” ormas-ormas Islam– ketokohannya semakin menguat. Jutaan umat dicerahkan melalui khotbah Jum’at 212 yang menggugah dan menyadarkan.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang di-back up penguasa dan aparat penegak hukum, akhirnya tumbang. Ruang tahanan dirasakan, meski dalam layanan yang istimewa. Maklum saja, dia “anak raja”.

Habib Rizieq, sosok yang dimaksud, lalu diberondong fitnah. Hijrah ke pengasingan dan terus diganggu. Terakhir, kasus bendera “ISIS” di dinding rumah. Serangan balik terjadi, yang diburu aparat Saudi adalah komplotan pembuat fitnah. Intelijen bermain-main di Sarra Sittin, area kediaman Rizieq. Episode berikut masih publik tunggu.

Rezim Jokowi rupanya sangat takut kepada Habib Rizieq. Jaringan kekuasaan mencoba membuat berbagai pola untuk melumpuhkannya. Di dalam dan luar negeri. Namun upaya itu hingga kini rontok. Tak menampakkan hasil. Sementara sang tokoh makin berkibar.

Meski berada di Mekkah, suaranya masih mampu memekakkan telinga pembencinya di tanah air. Dari jarak jauh, silaturahim kekuatan berjalan. Penguasa makin takut dan bingung menghadapi. Mau bilang bukan urusan, nyatanya mesti diurus juga. Mau nyatakan itu tugas instansi, ujungnya tanggung jawab Presiden Jokowi. Rizieq tampaknya menjadi mimpi buruknya, setiap hari.

Ibrahim ditakuti Namrud, ditangkap, dan dibakar. Musa dikejar Firaun karena takut mimpi jadi kenyataan. Kekuasaan yang ditumbangkan. Nabi Muhammad ditakuti rezim Abu Jahal, lalu difitnah, diteror, dan diancam bunuh.

Begitulah sejarah mencatat para penguasa yang ketakutan oleh suara kebenaran. Yang diperjuangkan Habib Rizieq adalah kebenaran dan keadilan. Karenanya ditakuti rezim yang ingin berkuasa dua kali. Tetap saja gelisah walau musuh berada di luar negeri.

Ketakutan sering membuat sikap kekanak-kanakan, hilang akal, nekat, atau keji walau tampilan diri sederhana, lugu, atau baik hati. Teori Casare Lombroso yang menyatakan tampang kriminal biasa menjadi pelaku kriminal, sudah tak berlaku lagi dalam Kriminologi. Wajah apapun bisa menjadi penjahat. Orang penakut biasa menyembunyikan banyak hal. Karenanya suka menutupi dengan kepura-puraan. Pencitraan.

Mimpi buruk bisa jadi kenyataan. Sosok yang ditakuti telah menjadi singa yang mengaum, menerkam, dan mencabik-cabik kekuasaan yang dijaga dengan segala cara. Jika Allah SWT tetapkan waktu untuk tumbang, tak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat. Jabatan kemuliaan, kini berubah jadi kehinaan. Kepura-puraan menjadi ajang penghukuman. Menyedihkan. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute Bandung

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Takut Rizieq appeared first on GOOD INDONESIA.

“Saya tahu sekarang timbul polemik pro dan kontra di masyarakat. Rakyat ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta Tol Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya,” papar SBY seusai acara temu kader Partai Demokrat se-Daerah Istimewa Yogyakarta di Kulon Progo, Jawa Tengah, Minggu, 29 Oktober 2018.

Dikatakan, Jokowi perlu menjelaskan apakah berdasar pertimbangan ekonomi, sosial, atau lainnya. Penjelasan dibutuhkan guna menghindari persepsi yang keliru dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat.

Meski demikian, SBY tidak mengatakan penggratisan biaya Tol Jembatan Suramadu sebagai kebijakan yang keliru.

“Saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada,” tutur SBY, presiden RI dua periode.

SBY lalu menceritakan bahwa pemerintahannya melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setelah sempat terhenti pada era Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Pembangunan terhenti, kata SBY, disebabkan dua hal yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati serta terhentinya kerja sama pembangunan jembatan itu dengan Cina.

“Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya pada tahun 2009 bisa kita resmikan,” ungkap SBY.

Kebijakan Politis Pilpres

Sebelumnya, kebijakan pemerintah menggratiskan Jembatan Tol Suramadu juga mendapat kritik politisi oposisi. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, misalnya, menilai pembebasan tarif Tol Jembatan Suramadu pada dasarnya upaya Jokowi –yang juga Calon Presiden (Capres) pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019– mendulang suara.

“Itu juga salah faktor. Tentu Tim Jokowi punya perhitungan. Dulu Pak Prabowo menang di Madura, sekarang supaya kalah bagaimana caranya,” kata Riza, menegaskan penggratisan tol dimaksud sangat wajar dinilai sebagai kebijakan politik pilpres.

Jembatan Terpanjang

Jembatan Suramadu sepanjang 5,438 kilometer dan lebar 30 meter. Berada di atas laut Jawa (Selat Madura), terbentang dari Surabaya sampai ke Pulau Madura.

Pembangunannya diselesaikan selama 6,5 tahun. Prosesnya dimulai sejak 2002 berupa pembebasan lahan. Pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan dilakukan oleh Presiden Megawati pada 20 Agustus 2003.

Jembatan ini menghabiskan dana Rp4,5 triliun yang dananya bersumber dari APBN, APBD Jawa Timur, serta pinjaman lunak dari pemerintah Cina. []GOOD INDONESIA-RSY/RMK/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post SBY Minta Jokowi Jelaskan Mengapa Hanya Tol Suramadu Digratiskan appeared first on GOOD INDONESIA.

Cap “sontoloyo” itu ditujukan kepada politisi yang mengkritik kebijakan pemerintah menggelontorkan dana kelurahan menjelang pilpres. Ungkapan “sontoloyo” juga dikeluarkan Jokowi sebab merasa kesal atas gempuran kepada dirinya memakai materi yang dianggapnya sebagai hoaks.

“Tapi Partai Demokrat tidak mempermasalahkan (cap ‘sontoloyo’). Sepanjang ‘sontoloyo’ itu bukan kepada rakyat tetapi kepada tokoh politik, silakan,” tutur Arief kepada pers usai acara dialog Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama warga di Ndalem Bawean, Yogyakarta, Sabtu malam, 27 Oktober 2018.

Menurut Wakil Sekjen Arief, komunikasi politik memakai kata “sontoloyo” dimaksud merupakan wajah asli Jokowi. Ia tampaknya mulai meninggalkan politik pencitraan yang selama ini menjadi andalan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

“Saya membacanya sebagai taktik, ya,” tukas Arief. Jokowi, tambahnya, mulai memandang harus bertindak lebih keras kepada lawan politiknya. “Mungkin Pak Jokowi merasa sudah di atas angin.” sambungnya. []GOOD INDONESIA-YPT/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Cap ‘Sontoloyo’ Jokowi, Andi Arief: Tidak Apa-apa ke Politisi, Jangan ke Rakyat appeared first on GOOD INDONESIA.

Jokowi-JK meraih kemenangan 70.997.85 suara (53,15 persen). Jumlah ini berselisih 8.421.389 suara perolehan paslon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara (46,85 persen).

Perolehan suara kedua paslon per provinsi yang ditetapkan KPU pada rapat pleno penghitungan suara di Gedung KPU, Selasa malam (22/7/2014):

Aceh
Prabowo-Hatta: 1.089.290 (54,39 persen)*
Jokowi-JK: 913.309 (45,61 persen)
Total suara sah: 2.002.599

Sumatera Utara
Prabowo-Hatta: 2.831.514 (44,76 persen)
Jokowi-JK: 3.494.835 (55,24 persen)*
Total suara sah: 6.326.349

Sumatera Barat
Prabowo-Hatta: 1.797.505 (76,92 persen)*
Jokowi-JK: 539.308 (23,08 persen)
Total suara sah: 2.336.813

Riau
Prabowo-Hatta: 1.349.338 (50,12 persen)*
Jokowi-JK: 1.342.817 (49,88 persen)
Total suara sah: 2.692.155

Jambi
Prabowo-Hatta: 871.316 (49,25 persen)
Jokowi-JK: 897.787 (50,75 persen)*
Total suara sah: 1.769.103

Sumatera Selatan
Prabowo-Hatta: 2.132.163 (51,26 persen)*
Jokowi-JK: 2.027.049 (48,74 persen)
Total suara sah: 4.159.212

Bengkulu
Prabowo-Hatta: 433.173 (45,27 persen)
Jokowi-JK: 523.669 (54,73 persen)*
Total suara sah: 956.842

Lampung
Prabowo-Hatta: 2.033.924 (46,93 persen)
Jokowi-JK: 2.299.889 (53,07 persen)*
Total suara sah: 4.333.813

Kepulauan Bangka Belitung
Prabowo-Hatta: 200.706 (32,74 persen)
Jokowi-JK: 412.359 (67,26 persen)*
Total suara sah: 613.065

Kepulauan Riau
Prabowo-Hatta: 332.908 (40,37 persen)
Jokowi-JK: 491.819 (59,63 persen)* Total suara sah: 824.727

DKI Jakarta
Prabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen)
Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen)*
Total suara sah: 5.387.958

Jawa Barat
Prabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen)*
Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen)
Total suara sah: 23.697.696

Jawa Tengah
Prabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen)
Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen)*
Total suara sah: 19.445.260

DI Yogyakarta
Prabowo-Hatta: 977.342 (44,19 persen)
Jokowi-JK: 1.234.249 (55,81 persen)*
Total suara sah: 2.211.591

Jawa Timur
Prabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen)
Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen)*
Total suara sah: 21.946.401

Banten
Prabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen)*
Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen)
Total suara sah: 5.591.302

Bali
Prabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen)
Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen)*
Total suara sah: 2.149.351

Nusa Tenggara
Barat Prabowo-Hatta: 1.844.178 (72,45 persen)*
Jokowi-JK: 701.238 (27,55 persen)
Total suara sah: 2.545.416

Nusa Tenggara Timur
Prabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen)
Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen)*
Total suara sah: 2.257.467

Kalimantan Barat
Prabowo-Hatta: 1.032.354 (39,62 persen)
Jokowi-JK: 1.573.046 (60,38 persen)*
Total suara sah: 2.605.400

Kalimantan Tengah
Prabowo-Hatta: 468.277 (40,21 persen)
Jokowi-JK: 696.199 (59,79 persen)*
Total suara sah: 1.164.476

Kalimantan Selatan
Prabowo-Hatta: 941.809 (50,05 persen)*
Jokowi-JK: 939.748 (49,95 persen)
Total suara sah: 1.881.557

Kalimantan Timur
Prabowo-Hatta: 687.734 (36,62 persen)
Jokowi-JK: 1.190.156 (63,38 persen)*
Total suara sah: 1.877.890

Sulawesi Utara
Prabowo-Hatta: 620.095 (46,12 persen)
Jokowi-JK: 724.553 (53,88 persen)*
Total suara sah: 1.344.648

Sulawesi Tengah
Prabowo-Hatta: 632.009 (45,17 persen)
Jokowi-JK: 767.151 (54,83 persen)*
Total suara sah: 1.399.160

Sulawesi Selatan
Prabowo-Hatta: 1.214.857 (28,57 persen)
Jokowi-JK: 3.037.026 (71,43 persen)*
Total suara sah: 4.251.883

Sulawesi Tenggara
Prabowo-Hatta: 511.134 (45,10 persen)
Jokowi-JK: 622.217 (54,90 persen)*
Total suara sah: 1.133.351

Gorontalo
Prabowo-Hatta: 378.735 (63,10 persen)*
Jokowi-JK: 221.497 (36,90 persen)
Total suara sah: 600.232

Sulawesi Barat
Prabowo-Hatta: 165.494 (26,63 persen)
Jokowi-JK: 456.021 (73,37 persen)*
Total suara sah: 621.515

Maluku
Prabowo-Hatta: 433.981 (49,48 persen)
Jokowi-JK: 443.040 (50,52 persen)*
Total suara sah: 877.021

Maluku Utara
Prabowo-Hatta: 306.792 (54,45 persen)*
Jokowi-JK: 256.601 (45,55 persen)
Total suara sah: 563.393

Papua
Prabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen)
Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen)*
Total suara sah: 2.795.867

Papua Barat
Prabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen)
Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen)*
Total suara sah: 532.907

Luar Negeri
Prabowo-Hatta: 313.600 (46,26 persen)
Jokowi-JK: 364.257 (53,74 persen)*
Total suara sah: 677.857

TOTAL JUMLAH SUARA
Prabowo-Hatta: 62.576.444 (46,85 persen)
Jokowi-JK: 70.997.851 (53,15 persen)*
Selisih suara: 8.421.389
Total suara sah: 133.574.277. []GOOD INDONESIA-RMK/RE

*pemenang di masing-masing provinsi

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Data Perolehan Suara per Provinsi Dua Paslon Pilpres 2014 appeared first on GOOD INDONESIA.

Penilaian perubahan pola itu mencuat pasca Capres nomor urut 01 menyebutkan banyak “politikus sontoloyo” yang hendak membentuk opini negatif atas kebijakan pemerintah menggelontorkan dana kelurahan.

“Saya kira tidaklah,” tukas Irma, Kamis, 25 Oktober 2018, dilansir kumparan.com pada hari yang sama.

Menurut politikus Partai Nasional Demkorat (Nasdem) itu, Jokowi merupakan sosok yang santun dan tidak memiliki kecenderungan menyerang lawan politiknya. Capres petahana ini menyatakan ungkapan amarah di depan umum sebab banyak politikus memang harus diberi pelajaran.

“Karena sudah pada keterlaluan makanya beliau mulai muak dengan oknum-oknum (politikus) bermulut besar dan arogan. Oknum-oknum tong kosong nyaring bunyinya itu sekali-sekali memang harus diajari etika dan rasa malu,” tutur Juru Bicara (Jubir) TKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan kebijakan dana kelurahan ditujukan untuk memperbaiki lingkungan warga. Contohnya perbaikan jalan dan selokan, seperti hanya dana desa. Belum diluncurkan, menurut Irman, dana kelurahan menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Itulah kepandaian politisi mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, banyak politikus baik-baik. Banyak juga politikus sontoloyo,” tegas Presiden Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).

‘Testing the Water’

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menjelaskan Presiden RI Jokowi mengeluarkan pernyataan keras untuk sekedar mengetes atas serangan lawan politiknya yang dinilainya sebagai kebohongan. Serangan dimaksud bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang merugikannya di pentas Pemilu 2019.

“Sebenarnya tidak ada yang berubah, itu hanya testing the water. Jokowi hanya sekali bereaksi, tanggapannya sudah seperti itu. Sementara Jokowi diserang isu negatif, SARA, dan hoaks selama ini selalu ada pembiaran,” kata Baidowi kepada jurnalis, Kamis, 25 Oktober 2018.

Baidowi menyebut serangan hoaks itu, antara lain, kasus kebohongan aktivis Ratna Sarumpaet yang kini diproses di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

Ratna adalah mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Prabowo Subianto-Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Sebelumnya, ia adalah pendukung Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

“Faktanya penyebaran hoaks dan SARA tak pernah berubah. Misalnya, hoaks Ratna Sarumpaet yang disebarkan secara massal itu adalah bukti nyata,” tutur Baidowi lagi. []GOOD INDONESIA-RMK/RUT/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Sebut ‘Sontoloyo’ Karena Politisi Pengaruhi Masyarakat Soal Dana Kelurahan appeared first on GOOD INDONESIA.

Jokowi, yang Presiden RI ini, tiba di lokasi pertemuan memakai mobil Toyota Innova hitam sekitar pukul 19.00 WIB. Ia di mobil yang sama dengan Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Erick Thohir.

Petinggi TKN yang hadir yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen DPP PPP Arsul Sani, Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jhonny G Plate, dan Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Pertemuan besar ini digelar tertutup. Peserta rapat hanya anggota TKN kontestan nomor urut 01 pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Awak pers dilarang meliput langsung di ruang pertemuan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi penjelasan singkat kepada beberapa jurnalis di luar ruangan pertemuan, sebelum acara berlangsung. Dia menegaskan pertemuan ini agenda rutin TKN. Namun, pada rapat kali ini, Jokowi sebagai Capres diagendakan menyampaikan arahan khusus terkait skala prioritas program kampanye dan aspek-aspek komunikasi politik.

Ditambahkan, program kampanye komunikasi politik Pilpres 2019 akan memanfaatkan momentum empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). “Tim komunikasi politik berkumpul untuk mendengarkan secara langsung dari Bapak Jokowi,” sebut Hasto. []GOOD INDONESIA-BPH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Beri Arahan Tim Komunikasi TKN Manfaatkan 4 Tahun Kabinet Kerja appeared first on GOOD INDONESIA.

Menurut Ma’ruf, keputusan Joko Widodo (Jokowi) itu menaikkan gengsi dan martabat kalangan santri.

“Pak Jokowi mencintai kiai dan santri. Jangan rendah diri dan berkecil hati,” kata Ma’ruf di sela agendanya di Yogyakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

Ditambahkan, kalangan santri jangan minter atas identitasnya. Walaupun para santri, kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dicitrakan sebagai kalangan tradisional –bahkan kolot, mereka sesungguhnya bisa menjadi apapun. Termasuk petinggi negeri.

Ma’ruf melanjutkan sejumlah santri kini telah menjadi kepala daerah. Bahkan ada yang telah menjadi presiden.

“Saya santri bisa jadi cawapres. Gus Dur juga santri bisa jadi presiden. Siapa tahu, yang nanti jadi presiden dari pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta,” tukas Ma’ruf, mantan Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU).

Ia lalu mengemukakan janji akan berjuang bersama Jokowi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan masa depan butuh sosok untuk memperkuat yang lemah dan mengolaborasikan seluruh potensi sumber daya bangsa, termasuk kelompok santri.

Usai menemui Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ma’ruf menyatakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini berpesan agar persaingan antarpasangan calon capres-cawapres tetap mengutamakan keutuhan bangsa. Sri Sultan, kata Ma’ruf, berharap pesta demokrasi tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. []GOOD INDONESIA-YPT/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Pilih Ma’ruf Amin sebagai Cawapres Naikkan Martabat Kalangan Santri appeared first on GOOD INDONESIA.

Tulisan berikut ini original, ilmiah, dan disajikan dengan bahasa populer agar kita mengerti bagaimana Indonesia keluar sebagai pemenang dalam persaingan global melalui mekanisme liberalisasi GATT & GATS dalam WTO. Bukan mengeluh seakan-akan kita terhalusinasi dan berimajinasi perang dagang zaman baheula.

Dua hari terakhir ini, rakyat Indonesia heboh bercerita tentang pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Forum IMF di Bali. Kita semua terhipnotis demikian hebat oleh pidato Jokowi yang menganalogikan perdagangan dunia ibarat perang dalam film fiksi Game of Thrones.

Presiden tidak memahami bahwa cerita film itu dimulai kematian Jhon Arryn, istri King Robert berzina dengan saudara kandung sendiri, Daenerys jual diri kepada Drogo, King Robert dan Stark bergabung merebut kembali kerajaan di selatan.

Itulah intisari film, hanya mengandung nilai amoralitas: perang, kematian, jual diri, adik dan kakak kandung berhubungan badan. Film ini tidak patut dijadikan analogi pada pidato terhormat. Karena itu, pidato Jokowi pada dasarnya tanpa makna. Ibarat alunan dawai tak bermakna.

Bagaimana mungkin Jokowi menganalogikan peradangan dengan serial Game of Thrones kalau menyitir pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/11/2018).

Kondisi persaingan antarnegara maju dianalogikan dengan Game of Thrones, sungguh tidak tepat. Sangat tidak mengena dalam konteks pentingnya kolaborasi dan memberikan kesadaran menkeu dan gubernur bank sentral seluruh dunia bekerja sama mengarungi perekonomian global, yang tengah mengalami eskalasi dalam perang perdagangan, capital outflow.

Istilah perang dagang itu paradigma lama. Ia telah berubah menjadi kompetitif dan kini resiprokal. Bahkan semua sistem dan mekanisme perdagangan sudah disepakati melalui WTO.

Pidato Jokowi di Bali itu bernuansa politik terkait Pilpres 2019. Hanya untuk menunjukkan dirinya luwes, lincah membawa orang dalam imajinasi seakan-akan berada dalam dunia gaul dan kaum milenial. Padahal secara substansial membuat para pemimpin dunia tertawa terbahak-bahak sebab pemimpin di negara ini kurang memahami persaingan dan kompetisi melalui sebuah mekanisme sistem perdagangan dunia.

Jangan bertanya pada Amerika dan Uni Eropa, justru kita mesti merasa aneh dan banyak orang bertanya bagaimana mungkin negara Cina komunis bisa memainkan mekanisme liberalisasi. Inilah rahasia (inner circle) politik dagang Cina yang tidak banyak diketahui publik, juga oleh pemimpin negeri ini.

***

Saya telah lama diam dan tidak berkomentar mengenai Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Makin lama makin miris. Kelompok oposisi berpolemik politik, barisan penguasa berpanggung sandiwara. Seharusnya pemerintah tidak boleh defensif atas kritikan karena demi kebaikan umum (bonum commune), demi negara (et patria).

Seantero negeri ini kini berpolemik serius tentang hadirnya Perpres 20 Tahun 2018. Kritikan paling menohok dari kelompok oposisi adalah kemudahan dan aksesibilitas pekerja asing mengisi berbagai lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Sementara argumentasi pemerintah terkesan amatir, defensif, dan membela diri.

Inti persoalan utama tidak hanya soal petunjuk teknis perdagangan yang tertuang dalam berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan melalui peraturan menteri terkait yang akan dirumuskan. Masalah paling substansial sebenarnya adalah menabrak bahkan melampaui, jauh lebih liberal, dari prinsip kepentingan bangsa dan negara.

Padahal setiap negara justru memiliki keleluasaan menentukan hambatan (barrier) di dalam perjanjian multilateral melalui General Agreement on Trade and Tariff and Services (GATS), yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round) oleh World Trade Organization (WTO) pada 1994.

Pemerintah perlu pahami bahwa liberalisasi perdagangan bebas bukan berarti sangat liberal dan dunia tanpa batas (borderless nations), seperti yang digambarkan oleh Kunichi Ohmae. Berdasarkan perjanjian GATS dan juga GATT dalam WTO, setiap negara diberi kewenangan untuk menentukan kepentingan nasional, Salah satunya melalui Tes Kebutuhan Ekonomi (Economic Need Test/ENT). Tes untung dan rugi bagi kepentingan negara Indonesia.

Hal ini berlaku bagi seluruh negara di dunia, negara maju maupun negara berkembang, dalam hal ini disebut Free Trade Mechanism (FTM) atau mekanisme liberalisasi perdagangan dunia.

***

Pidato Jokowi di Bali itu menunjukkan seakan-akan kita berada dalam sebuah perang dunia keempat sebagaimana disampaikan Marcon. Menurut saya, Jokowi salah besar karena pemerintah seharusnya melakukan perdagangan barang dan jasa melalui mekanisme permintaan (request) dan penawaran (offer) dari antarnegara sebagai mekanisme baku yang dihormati dalam perjanjian multilateral –dirumuskan dalam penjanjian resiprokal dan saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA).

Meskipun hampir seluruh mitra dagang Indonesia mempermasalahkan adanya barrier karena dianggap diskriminatif dan berpotensi ke arbitrasi, sejak awal mitra dagang asing takut jika pemerintah menerapkan beberapa hambatan nontarif karena untuk kepentingan nasional. Menjadi persoalan sebab Indonesia tidak pernah membuat regulasi yang kuat dan bersifat proteksionisme. Itulah kelemahan terbesar pemerintah saat ini. Ada benarnya jika ditegaskan sumber daya negeri ini bocor, telah dan sedang dirampok.

Kalau pemerintah mengikuti mekanisme perdagangan maka sangat mustahil barang dan jasa, katakanlah dari Cina, bisa masuk ke negara kita. Tes kebutuhan ekonomi atau ENT tersebut sebenarnya ada pembatasan atau barrier untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Persoalan utamanya adalah pemerintah periode 2014-2019 terkesan tidak nasionalis, tak mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya terhadap angkatan kerja yang sudah mencapai 130 juta dan pengangguran tinggi sebanyak 7,04 juta orang, di tengah sumber daya ekonomi yang melimpah.

Memang, kita mesti mengakui bahwa Indonesia adalah negara pengirim dan penerima sebagai mitra dagang (sending and receiving country), namun kebutuhan masing-masing negara tentu berbeda. TKI mengisi jenis pekerjaan yang tidak disukai oleh angkatan kerja Hongkong/Cina sebagai pekerja rumah tangga. Sementara Indonesia membuka kesempatan kerja bagi pekerja Cina justru di sektor formal, industri, dan manufaktur yang tentu membutuhkan kualifikasi standarisasi, sertifikasi profesi, dan kompetensi.

Namun persoalannya, kita semua tidak mengetahui bagaimana menguji kualitas perdagangan jika Indonesia tidak menentukan hambatan (barrier), khususnya melalui tes kebutuhan ekonomi tersebut di atas.

Pemerintah saat ini terkesan mengelola negara ini secara amatiran, kurang profesional. Padahal mekanisme Request & Offer, ENT, maupun MRA dalam liberalisasi perdagangan dunia melalui GATT, GATS di WTO diperbolehkan adanya alat filter. Maksudnya untuk menjaga kepentingan dan kewibawaan negara.

Saya menduga perjanjian bilateral yang dibuat pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cina dan negara lain tidak berdasarkan MRA. Tak ayal Indonesia selalu rugi. Bayangkan TKI di Hongkong hanya bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga. Artinya TKI kualifikasinya diturunkan (down-graded) sehingga perlindungan tidak bisa optimal. Mungkin hal yang sama juga dilakukan pada sektor nonjasa atau sektor perdagangan barang.

Berbagai laporan dan sikap pemerintah cenderung menyetujui negara asing yang justru bertentangan dengan prinsip liberalisasi itu sendiri. Padahal nyata mengganggu prinsip perdagangan pasar yaitu nondiskriminasi (most favourable nations) dan perlakuan yang sama/equal (national treatment).

Pada saat yang sama kita memberi peluang besar kepada negara lain melakukan apa saja asal investasi masuk. TKA, misalnya, dibolehkan bekerja di berbagai posisi dan jabatan, bahkan hampir semua segmen usaha. Oleh karena itu, jangan marah ketika rakyat menuduh pemerintahan Jokowi benar-benar memanjakan Aseng dan Asing.

Presiden jangan pernah berpikir bahwa dunia ini masih tanpa ikatan. Dunia ini telah terikat dalam berbagai peraturan, mulai multilateral hingga regional bilateral yang bersifat mengikat (binding).

Dalam perdagangan dunia oleh WTO, sektor jasa melalui GATS berdasarkan pasal 1:2 pada Putaran Uruguay disebutkan sebagai perdagangan jasa profesi yang masuk modalitas pasokan 1 sampai 3 (mode of supply). Pada Mode 4 yaitu pemasok asing (cross border supply), konsumen ke negara lokasi pemasok (movement of consumers), membuka usaha di negara pemasok (commercial presence), dan profesional jasa asing (movement of natural persons).

Dalam konteks ini, perdagangan masuk ke Indonesia yang tanpa melalui ENT maka harapan GATS agar setiap negara saling menguntungkan dan resiprokal melalui transfer sumber daya (resources transfer), tidak akan terjadi bagi bangsa kita. Hal ini kontras dengan paradigma liberalisasi yang mengalami pergeseran dari kompetitif menjadi resiprokal.

Saat ini, saya amati, jangankan negara-negara liberal, Cina yang komunis saja sedang memainkan mekanisme liberalisasi untuk menekan dan menyandera Indonesia. Lihat saja dalam Mode 4 sistem perdagangan jasa berdasarkan GATS terdapat 4 kategori terkait penempatan tenaga kerja (temporary labour migration) TKA Cina di Indonesia, yaitu:
1) Intera Corporate Transfer yaitu perusahaan Cina yang menanam modal di Indonesia membawa tenaga kerjanya.
2) Contractual Service Suppliers yaitu tenaga kerja berdasarkan order.
3) Business visitors yaitu pengusaha asing yang sebagai pekerja perusahaannya.
4) Individual profesional yaitu tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

Wajar jika negara komunis Cina dengan investasi yang besar justru melakukan penetrasi dengan memainkan dan menekan negara-negara miskin, termasuk Indonesia, melalui mekanisme liberalisasi.

***

Catatan penting bagi Presiden Jokowi adalah karena dalam investasi asing kita pasti lebih lunak pada investor Aseng dan Asing yang menawarkan berbagai paket negosiasi mereka. Para menteri seringkali menjadi kaki tangan Aseng dan Asing. Seharusnya, saatnya Presiden RI memerintahkan para menteri memasukkan alat filter (trade barrier) dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Jangan lagi berpidato bahwa kita berada dalam perang karena semua sistem perdagangan sudah ada mekanismenya. Dunia hari ini sudah mengalami pergeseran paradigma: dari istilah perang dagang (trade war) ke persaingan (competitive), dan hari ini saling menguntungkan (asas resiprokal atau resiprositas).

Karena itu, Presiden Jokowi di forum IMF di Bali kemarin, yang menganalogikan perang dagang seperti film fiksi Thrones hanya sebuah pepesan kosong dan memalukan kita semua! []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Staf Khusus Menakertrans (1999-2004)

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pidato Gagal Paham Jokowi appeared first on GOOD INDONESIA.

Presiden yang kini juga Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2019 membantah penilaian dimaksud. Ia menyampaikan bantahannya di acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2018.

Rakernas digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Minhajurroayidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 10 Oktober 2018.

“Coba dilihat di medsos (media sosial), Presiden Jokowi PKI, sudah empat tahun diulang-ulang terus. Saya heran ada yang percaya. Saya sampaikan PKI dibubarkan tahun 1966, saya lahir tahun 1961, apa ada aktivis PKI balita? Ganti lagi bukan Pak Jokowi tapi bapak-ibunya, lalu kakek-neneknya,” katanya.

Presiden Jokowi lalu menyatakan siapapun mudah mengecek informasi soal PKI yang disematkan ke pribadinya, apakah benar atau bohong alias tuduhan semata.

“Masjid LDII di dekat rumah saya ada, gede sekali tapi belum selesai. Tanya saja di situ. Saudara-saudara saya di LDII juga banyak, orang tua, kakek, nenek saya, keluarga besar saya itu muslim. Tanya saja PKI yang mana?” tukas Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Melengkapi bantahannya, Jokowi bercerita dirinya pernah berkunjung ke satu ponpes. Tak disebutkan nama dan alamatnya.

“Selesai acara, pimpinan pondok, Pak Kiai, bisik-bisik ke saya. ‘Pak Presiden, saya ingin bicara empat mata’,” ujar Jokowi.

Lanjutnya, menerima pernyataan Sang Kiai, dirinya yakin bahwa pasti soal PKI yang akan diobrolkan. Dugaan Jokowi benar.

“Saya sudah mikir ini pasti urusan PKI. Benar, begitu masuk kamar. Saya jelaskan, ‘Pak kiai, apa ada PKI balita?’ Kaget Pak kiai. Inilah perkembangan teknologi, harus disikapi dengan kearifan dan kebijakan kita,” tambah Presiden.

Pada acara peresmian pembukaan rakernas, Ketua Umum LDII K.H. Abdullah Syam Abdullah memberikan secara langsung dua buah buku kepada Jokowi. Buku tersebut berjudul ‘Buku Pedoman Ibadah’ Jilid I dan Jilid II yang diterbitkan LDII. Selanjutnya, Jokowi menyampaikan sambutannya.

Pada sambutannya, Presiden Jokowi juga memuji penggunaan energi baru terbarukan di sejumlah ponpes milik LDII.

“Saya tadi disampaikan penggunaan energi terbarukan di pondok di Kediri, cepat banget. Energi mikro hidro juga diterapkan. Saya kira ini dilakukan dalam rangka mengisi agar Indonesia maju ke depan,” Jokowi menandaskan. []RMK/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Buka Rakernas LDII, Jokowi Kembali Bantah Dirinya Anggota PKI appeared first on GOOD INDONESIA.

Ratna adalah mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Prabowo Subianto-Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Ia kini tersangka kasus pengakuannya bahwa dirinya dianiaya sekelompok orang sehingga wajahnya penuh lebam. Ratna belakangan mengaku telah berbohong.

Erick ditanya jurnalis soal kasus Ratna di sela acara deklarasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu, 6 Oktober 2018.

“Apakah pasangan Jokowi-Ma’ruf untung atau rugi atas kasus Ratna Sarumpaet?” tanya jurnalis.

Atas pertanyaan itu, Erick mengatakan pihaknya ingin fokus Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 untuk membangun Indonesia.

“Tentu tidak selayaknya kita mengomentari hal-hal yang tadi. Saya rasa diserahkan secara hukum. Allah SWT Maha Tahu dan Baik. Ketika ada kebohongan, ya, ada saja jalannya terbuka sendiri, tanpa kita harus mengomentari hal-hal seperti itu,” ujar Erick, tak menjawab langsung pertanyaan pers.

Pebisnis yang dinilai sukses mengomandoi perhelatan Asian Games 2018 belum lama ini lalu mempromosikan pasangan nomor urut 1 pada Pilpres 2019. Menurutnya, Capres Jokowi rekam jejaknya jelas.

“Bisa dinilai sendiri dan saya rasa kita juga mengerti beliau. Track record-nya jelas. Apakah beliau itu punya track record (rekam jejak) seperti itu (berbohong). Saya rasa tidak. Beliau tulus, beliau membangun, beliau tidak terfokus dalam hal-hal yang tidak produktif,” puji Erick kepada capresnya.

Penegasan ini tampaknya hendak menjawab pandangan sebagian masyarakat bahwa Jokowi juga melakukan sejumlah “kebohongan”. Setidaknya di linimasa media sosial belakangan ini muncul tagar (hashtag) “BapakHoaxNasional”. Tagar ini kontra “KoalisiPraBOHONG”. Kedua tagar ini mencuat pasca kasus Ratna.

[Baca juga: Bio Data Capres dan Cawapres RI 2019]

Tagar “BapakHoaxNasional” dikaitkan dengan sejumlah janji pemerintah yang belum juga terealisasi. Sedangkan “KoalisiPraBOHONG” dihubungkan langsung dengan kasus Ratna.

Ditambahkan, hari-hari Jokowi diisi dengan produktivitas. Masyarakat pasti tahu hal itu. Menilai capres-cawapres berdasar apa yang dikerjakannya.

Pemilu atau pesta demokrasi bukanlah pertarungan, melainkan ajang menilai rekam jejak dan hasil kerja membangun negeri. []RSK/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Ramai #BapakHoaxNasional, Erick: Apakah Rekam Jejak Jokowi Seperti Itu? appeared first on GOOD INDONESIA.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Respiratori Saddam Al-Jihad dalam pidatonya membacakan Sembilan Tuntutan Rakyat (Senturi). Disebutkan bahwa Senturi yang berisi saran dan kritik kepada pemerintah berdasar kajian HMI terhadap kondisi aktual bangsa.

Usai Respiratori, giliran Jokowi menyampaikan pidatonya.

Isi Senturi Peserta Sekolah Pimpinan HMI:

1. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder dan menekankan agar Indonesia tidak berutang kepada IMF dan World Bank.

“Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya, yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama-sama,” kata Respiratori.

2. Memperkuat sistem keamanan demi menangkal radikalisme dan terorisme. Hal ini dinilai HMI dapat diwujudkan dengan sinergi seluruh stakeholder di Indonesia.

3. Meminta pemerintah mengupayakan keseimbangan komposisi tenaga kerja asing dan lokal pada sebuah perusahaan di Indonesia.

4. Mewujudkan kedaulatan energi.

5. Mewujudkan holding pangan di Indonesia agar terwujud tidak hanya ketahanan pangan, melainkan kedaulatan pangan di Indonesia.

6. Menekankan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian demi menjaga marwah NKRI.

7. Memeratakan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). HMI sangat sepakat dengan konsep revolusi mental yang dicetuskan Presiden Jokowi. Namun, HMI menilai, implementasinya harus dilaksanakan bersama-sama agar tercipta pembangunan karakter nasional.

8. Melanjutkan pembangunan infrastruktur.

9. Terus mendorong terciptanya pemerintah yang terbuka. Bentuknya adalah keterbukaan informasi publik, baik di kementerian/lembaga atau lembaga tinggi negara.

Respiratori menegaskan HMI akan selalu mengawal demokrasi. HMI tidak pandang bulu, tidak lagi melihat kepentingan A atau B, tetapi melihat demi kepentingan bangsa. Perlu kesatuan, tegas Respiratori, untuk bersama-sama merayakan kemenangan emas pada 2045. []GOOD INDONESIA-BPH

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bacakan ‘Tuntutan Rakyat’, HMI Tuntut Pemerintah Berhenti Berutang appeared first on GOOD INDONESIA.

Pengunjukrasa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) Jawa Timur (Jatim) mendesak kepolisian segera menuntaskan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan musikus dan aktivis Ahmad Dhani.

AMP memprotes Ahmad Dhani yang pada aksi jalanannya sering mengeluarkan ujaran provokatif yang merendahkan kewibawaan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

Para pendemo menggelar beberapa spanduk, selain melakukan orasi. Spanduk bertuliskan “Dukung Polda Jatim dan Polrestabes usut kasus ADP”, “Waspada mulut Ahmad Dhani”, dan “Pak Polisi Tangkap segera Ahmad Dhani”.

“Kami mendukung dan menuntut Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya untuk mengusut tuntas kasus pidana yang melibatkan Ahmad Dhani secara profesional dan transparan,” orasi koordinator aksi Syahroni.

Demonstran juga menyatakan agar masyarakat Jatim tidak mudah percaya kelompok #2019GantiPresiden. Kelompok ini disebutnya sering menyebar ujaran kebencian. Menurut pengunjukrasa, kelompok #2019GantiPresiden hingga kini tidak jelas apakah murni gerakan masyarakat atau partai politik (parpol).

Syahroni menyebutkan Ahmad Ghani dan kelompok #2019GantiPresiden dinilainya kerap menebar ujaran kebencian sebab mengusik pemerintah yang sah. Dalam kaitan itu mereka menggalang permusuhan di tengah masyarakat.

“Pernyataan-pernyataan mereka kerap melawan arus dan menimbulkan konflik dan menyebabkan rasa curiga sehingga masyarakat menjadi terkotak-kotak,” jelasnya.

Ujaran kebencian dimaksud, menurut pendemo, terdapat dalam vlog-nya saat berada di Hotel Majapahit, Surabaya, 26 Agustus 2018. “Ini yang mendemo, yang demo ini yang membela penguasa. Lucu, lucu, ini idiot-idiot ini, idiot-idiot ini. Mendemo, mendemo orang yang tidak berkuasa,” kata Ahmad Dhani.

Menurut pengunjukrasa lagi, ujaran “idiot” yang dilontarkan Ahmad Dhani dalam tidak beretika. []SJT/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Rendahkan Wibawa Presiden, Demonstran Desak Polisi Tuntaskan Kasus Ahmad Dhani appeared first on GOOD INDONESIA.

Warga penerima sertifikat tiba di lokasi acara memakai 80 bus pariwisata. Mereka yang berasal dari beberapa kecamatan di Kota Depok tiba sejak pukul 08.00 WIB. Penyerahan SHM tanah dipimpin Presiden pada sekitar pukul 14.00 WIB.

Pantauan PemiluUpdate.com, puluhan warga berkumpul di tepi Jalan Raya Jakarta-Bogor menuju LPRRI. Mereka melambaikan tangan saat Jokowi dan rombongan melintas.

“Pak Jokowiiiii…,” sapa beberapa warga.

Tampak di tengah warga, belasan simpatisan relawan pro-Jokowi yakni Relawan Jokowi Indonesia (RJI) dan Bersama Rakyat Indonesia Bersatu (BRIG).

“Kami mendukung Pak Jokowi dua periode. Pembagian sertifikat tanah ini tanda Pak Jokowi peduli rakyat,” ujar Edi Susanto, ketua Korwil RJI Kota Depok.

Ketika Jokowi –juga Calon Presiden (Capres) pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019– dalam perjalanan seusai acara, RJI dan BRIG antusias memanggil dan melambaikan tangan. Jokowi di dalam mobil sedannya membalas lambaian para relawan pendukungnya.

Biaya SHM Rp7,2 Juta

Program pembagian SHM tanah disambut senang warga. Rasni (35 tahun), warga Kampung Cinangka, Sawangan, Kota Depok, mengaku hanya mengeluarkan Rp7 juta lebih guna mengantongi sertifikat tanahnya. Sebanyak Rp7 juta untuk keperluan Akta Jual Beli (AJB) dan Rp200 ribu buat petugas pengukur tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok.

“Saya keluarin duit hanya tujuh juta untuk AJB dan dua ratus ribu untuk petugas ukur tanah dari BPN Depok. Gitu, dah,” ujar Rasni kepada PemiluUpdate.com di warung soto di depan gerbang LPRRI.

“Tambah, Pak. Saya lapar banget. Tadi saya nggak kebagian nasi kotak soalnya. Mana pagi saya nggak sempat sarapan lagi,” ujar Rasmi sembari lahap menyantap soto pesanannya. []Hira Tanjong/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Bagi Sertifikat, Jokowi Disambut Antusias Relawan Pemenangan Pilpres appeared first on GOOD INDONESIA.

“Alhamdulillah. Memang Mbak Yenny sejak awal sudah menyampaikan kepada saya. Hanya, ‘Pak, mohon menunggu momentum yang pas’. Ya, sudah disampaikan langsung oleh beliau,” ujar Capres Jokowi kepada jurnalis usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III dan Pembekalan Calon Legislator (Caleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis, 27 September 2018.

Jokowi menegaskan dukungan Yenny dan Gusdurian membuat dirinya makin bersemangat. “Tentu saja ini menambah semangat,” tutur Jokowi.

Yenny mendeklarasikan dukungan kepada Capres Jokowi-Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (26/9/2018). Yenny mengaku berbicara atas nama sembilan elemen kader Gus Dur.

Menurut Yenny, dukungan pihaknya diberikan kepada Jokowi-Ma’ruf atas beberapa pertimbangan. Di antaranya, rekomendasi sembilan kiai dan hasil salat istikharah (salat memohon petunjuk Allah).

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan mendukung pasangan nomor satu, biiznillah. Biiznillah Presiden Jokowi akan kembali memimpin negeri ini,” ucap Yenny.

Perkuat ‘Serangan Darat’

Capres Jokowi saat memberikan pembekalan kepada para caleg PPP meminta para calon melakukan “serangan darat”. Ia menilai “serangan udara” yang dilakukan oleh PPP sudah cukup baik. Kader PPP kini perlu melakukan lebih banyak “serangan darat”.

“Dari sisi udara dikerjakan banyak oleh Pak Romi, Ketua Umum PPP. Ya, daratnya harus diperkuat,” kata Jokowi.

Serangan darat yang dimaksud yakni caleg PPP langsung turun ke masyarakat. Tujuannya untuk mendengarkan suara rakyat.

“Tadi pesan saya agar daratnya diperkuat. Seluruh caleg turun ke bawah, mendengarkan suara-suara di bawah. Sampaikan program-program yang telah kita lakukan. Itu saja,” papar Jokowi. []ALY/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi Makin Semangat Didukung Yenny Wahid dan Gusdurian appeared first on GOOD INDONESIA.

Menurut Cawapres Koalisi Indonesia Maju itu, Jokowi bukan sosok yang anti-Islam dan antiulama. Faktanya, kata Ma’ruf, Capres yang juga Presiden RI itu memiliki sikap yang sebaliknya.

“Beliau menyayangi ulama makanya saya mau menjadi cawapresnya,” tandas Cawapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Deklarasi Arus Baru Muslimah di Balai Kartini, Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin, 24 September 2019.

Ma’ruf menyampaikan rasa terima kasih kepada Capres Joko Widodo yang memilih dirinya sebagai pendamping menghadapi Pemilu 2019.

“Saya betul-betul tidak mengetahui sebelumnya karena tidak pernah ngomong, tiba-tiba memilih saya. Pak Jokowi memilih ulama sebagai wakilnya berarti beliau mencintai ulama,” tutur Cawapres bergelar kiai haji.

Pada kesempatan yang sama, Ma’ruf menyatakan siap berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Perjuangan tak mengenal usia.

“Ada yang bilang Ma’ruf Amin, kan, sudah tua. Siapa bilang saya muda, semua tahu saya sudah tua,” ujarnya.

Ia lalu memaparkan Jokowi memilih dirinya sebagai cawapresnya karena merasa nyaman. “Ada yang bilang Ma’ruf Amin belum terlalu tua, dibanding Mahathir Mohamad. Betul juga, saya masih muda ketika bertemu Mahathir, ini yang membuat saya bersemangat,” katanya lagi.

Walaupun umurnya tinggal sehari saja, lanjut Ma’ruf, ketika harus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara maka harus siap. Orang tua ibaratnya menanam pohon untuk dinikmati oleh generasi yang mendatang.

Pada kesempatan itu, Ma’ruf menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan kaum perempuan yang bergabung dalam Arus Baru Muslimah. []RMK/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Ma’ruf Bantah Penilaian Sosok Jokowi Anti-Islam dan Antiulama appeared first on GOOD INDONESIA.

NEGARA berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama merupakan bagian tak terpisahkan bahkan inheren dengan keberadaan bangsa dan negara Indonesia.

Meski sering diungkapkan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi tak bisa dipungkiri negara ini ada karena agama. Tanpa agama tak ada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Agama Islam adalah realitas dan kekuatan utama bangsa dan negara Republik Indonesia.

Presiden Soekarno, pelaku sejarah saat negara ini berdiri, sangat memahami aspirasi budaya dan politik umat Islam. Ketika tindakan sepihak dilakukan berupa Dekrit Presiden, ia mampu menangkap dan menghargai aspirasi umat dengan menetapkan “Piagam Jakarta menjiwai batang tubuh UUD 1945”. Syariat Islam dijaga eksistensinya.

Presiden Soeharto mencoba mengetengahkan kejawen menggeser ‘agama’ melalui strategi kebudayaannya Ali Murtopo. Namun upaya itu kandas dan berakhir pada masa kekuasaannya.

Beritikad baik dengan pembentukan ICMI, organisasi yang memberi pengaruh Islam pada kekuasaan, berlanjut pada masa Presiden Habibie, yang menempatkan umat Islam merasa lebih nyaman.

Pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan SBY dalam masalah keagamaan, khususnya agama Islam, dapat dinilai ‘status quo’. Tak ada kegaduhan pada aspek ini.

Di era pemerintahan Jokowi berbeda. Saat mulai berkompetisi pada 2014, telah terasa timsesnya terdiri atas kekuatan-kekuatan yang mulai berani menyentuh dan mengganggu ketenangan beragama. Soal kolom agama dalam KTP, Perda Syari’ah, hingga masalah proteksi paham sesat keagamaan dan bau komunisme.

Keresahan umat Islam sampai pada organisasi Islam Forum Ulama Umat Islam (FUUI) membuat ‘fatwa’ haram untuk memilih Jokowi. Ada nuansa sekularisasi pada misi (di lingkungan) kekuasaannya.

Selama berkuasa, pemihakan pada Ahok sangat kentara, baik menggiring ke tampuk kursi gubernur maupun pembelaan saat Ahok menista agama. Tak ada empati pada umat Islam.

Di tengah isu keluarga PKI, Jokowi membiarkan sehingga isu miring keluarganya terus berputar-putar, khususnya di media sosial. Tak ada kebijakan yang disambut gembira oleh umat Islam, yang ada gaduhnya penggunaan dana zakat dan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Ada arah desakralisasi nilai-nilai keagamaan. Hampir saja bacaan Qur’an bebas dilanggamjawakan, lalu sertifikasi mubaligh serta azan yang diatur-atur penggunaan pengeras suaranya.

Hal tersebut bukan hanya bibit tetapi sudah menjadi ‘track‘ sekularisasi. Belum lagi didukung oleh kebijakan tak jelas ‘deradikalisasi’ atau ‘intoleransi’ yang bisa mengikis keyakinan fundamental seorang muslim.

Jokowi pernah berkunjung ke Mausoleum Kemal Attaturk di Ankara, Turki. Penghormatan kenegaraan adalah hal wajar tetapi jika ‘kehebatan’ tokoh itu dalam hal melakukan sekularisasi menjadi inspirasi untuk misi kebijakan politik keagamaan, maka kepemimpinan Jokowi merupakan bahaya besar bagi bangsa dan umat Islam Indonesia.

Jokowi pernah sampaikan pidato di Tapanuli Selatan pada Maret 2017 agar pisahkan agama dari politik. Tentu dengan argumen menghindari gesekan. Namun praktiknya agamapun bisa diperalat untuk kepentingan politik.

Bukankah pilihan Kyai Ma’ruf Amin sebagai cawapres adalah bukti kecil manifestasi memperalat tersebut. Sekularisasi tetap menjadi warna kepemimpinan Jokowi ke depan.

Agar kekhawatiran itu tidak terjadi dan umat Islam tetap mampu secara proporsional berperan dalam proses politik di negeri ini, tak ada pilihan lain selain sudahi atau stop kepemimpinan Jokowi. Jangan beri kepercayaan lagi.

Tak ada keuntungan bagi pengembangan agama Islam di Indonesia selain kegaduhan-kegaduhan. Hentikan kepemimpinan yang hanya menjadikan agama sebagai alat pelanggengan kekuasaan. Hentikanlah secara konstitusional agar tak muncul kegaduhan baru. []GOOD INDONESIA

*Penulis adalah Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Maung Institute Bandung, dan Ketua BP FORMASI Jawa Barat

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi dan Sekularisasi appeared first on GOOD INDONESIA.

Dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka bisa diwakili oleh elit partai politik (parpol) pendukungnya.

KPU berencana mengumumkan resmi penetapan Capres-Cawapres pada Pilpres 2019 di Jakarta pada Kamis (20/9/2019).

“Boleh diwakilkan. Perwakilan dari pimpinan partai koalisi, tidak mesti ketua umumnya,” ujarnya Komisioner KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 19 September 2019.

Dikemukakan pula, jika sudah resmi ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres maka yang bersangkutan harus hadir saat pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut akan digelar KPU pada Jumat (21/9/2019).

“Kalau penarikan nomor urut, harus hadir. Untuk penetapan nggak harus hadir,” ungkapnya.

Tak hanya mengumumkan pasangan capres-cawapres, sambung Viryan, KPU juga akan mengumumkan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT).

“Besok penetapan calon anggota legislatif, DPR, kemudian yang DPD, capres-cawapres. Itu yang ditetapkan,” lanjutnya. []HDN/SBN

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi dan Prabowo Tidak Harus Hadir Penetapan Capres-Cawapres appeared first on GOOD INDONESIA.

“Kemudian juga masyarakat bisa menguji ide, menguji gagasan, menguji program yang disampaikan atau yang telah dilaksanakan,” tukas Presiden Jokowi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.

Menurut Jokowi, penyampaian ide, gagasan, dan program dalam kontestasi pemilu penting agar iklim demokrasi berkualitas.

“Saya kira pemilu adalah kontestasi gagasan, kontestasi hasil kerja, kontestasi prestasi, kontestasi rekam jejak,” Jokowi menekankan.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada semua pihak agar dalam Pemilu 2019 –termasuk Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres)– tidak memakai isu sensitif, seperti SARA ataupun dengan fitnah.

“Saya kira (penggunaan isu SARA dan fitnah) tidak mendewasakan, tidak mematangkan demokrasi kita,” tandas Jokowi, yang juga Cawapres pada Pilpres 2019.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. []ALY

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Jokowi: Pemilu Ajang Kontestasi Ide dan Program, Bukan Fitnah appeared first on GOOD INDONESIA.

Deputi Sekretaris Nasional Fitra Misbah Hasan menegaskan kenaikan belanja ASN di akhir periode Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK) kental sebagai upaya pencitraan dalam tahun politik.

“Pada tahun 2019 ada kenaikan belanja pegawai atau gaji pegawai sebesar lima persen. Kalau melihat RAPBN 2019, anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp368,6 triliun atau naik sekitar Rp 26,1 triliun dibanding tahun 2018,” ungkap Misbah pada diskusi Menakar Politik Anggaran RAPBN 2019 di Jakarta, Minggu, 19 Agustus 2018.

Ditambahkan, belanja pegawai rata-rata mencapai 24 persen pada era Jokowi-JK. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

“Meskipun setiap tahun SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menaikkan belanja pegawai tetapi persentase total belanja negara hanya 17 persen di periode pertama dan 20 persen pada periode kedua,” ujar Misbah lagi.

Staf Khusus Membantah

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika membantah penilaian kenaikan gaji ASN pada Rancangan APBN 2019 sebagai pencitraan menghadapi Pemilu 2019. Alasannya, menurut Erani, tahun demi tahun memang belanja pegawai mengalami peningkatan.

“Jadi tidak benar bahwa peningkatan belanja pegawai itu hanya terjadi pada tahun politik saja. Kalau pemerintah memikirkan citranya maka pertumbuhan belanja negara bisa dinaikkan lebih 10 persen karena pertumbuhan APBN itu 10 persen. Kita tidak bisa mengatakan pencitraan kalau kemudian belanja pegawai itu hanya separuh pertumbuhan,” tandas Erani. []HDN/RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Gaji ASN Naik Bernuansa Pencitraan Jokowi Hadapi Pilpres 2019 appeared first on GOOD INDONESIA.

Jika kontestasi tersebut bertahan hingga Pendaftaran pasangan calon presiden–wakil presiden pada 4 Agustus 2018–10 Agustus 2018, maka pemilu tahun depan sama dengan pada Pemilu 2014. Jagoannya Jokowi dan Prabowo.

Siapa yang bakal menjadi jawara pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019?

Tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Sejumlah riset digelar lembaga survei. Mereka telah merilis hasil kajiannya. Ada yang menempati Jokowi sebagai pemenang, ada pula yang memosisikan Prabowo sebagai juara.

Keduanya versi hasil survei, oleh pihak-pihak terkait diterima sebagai masukan dalam merumuskan dan menjalankan strategi pemenangan. Maklum, latar belakang dan titik berat lembaga survei berbeda satu dengan lainnya. Walaupun mereka sama-sama menyebutkan poin utamanya adalah tingkat keterpilihan (elektabilitas) calon presiden (capres) dimaksud.

Situs web Anda, GOOD INDONESIA, menayangkan jajak pendapat sederhana pada 29 Mei 2018. Pertanyaannya: “Jika calon presiden pada Pemilu 2019 hanya dua dan pencoblosan hari ini, siapa yang Anda pilih?”

Bagaimana pilihan pembaca GOOD INDONESIA atas dua capres yakni Jokowi dan Prabowo?

Hingga Minggu, 3 Juni 2018, pemilih terbanyak diraih capres Jokowi. Ia mengumpulkan 47,56% suara pembaca, belum di atas angka aman 50% bagi kandidat petahana. Sedangkan Prabowo membukukan 30,49%. Komposisi keterpilihan ini tidak memperhitungkan calon wakil presidennya (cawapres).

Hal menarik atas jajak pendapat pembaca GOOD INDONESIA yakni cukup tingginya jumlah pemilih yang berharap capres lain selain Jokowi dan Prabowo. Jumlahnya mencapai 21,95%

Akankan partai politik (parpol) menawarkan calon pemimpin bangsa yang lain selain kedua “pemain” lama tersebut? []RE

[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: [email protected]]

The post Pembaca ‘GOOD INDONESIA’ Harap Capres Alternatif selain Jokowi dan Prabowo appeared first on GOOD INDONESIA.