Pidato Gagal Paham Jokowi

Presiden RI Joko Widodo (Istimewa/okezone.com)

Oleh: Natalius Pigai

Tulisan berikut ini original, ilmiah, dan disajikan dengan bahasa populer agar kita mengerti bagaimana Indonesia keluar sebagai pemenang dalam persaingan global melalui mekanisme liberalisasi GATT & GATS dalam WTO. Bukan mengeluh seakan-akan kita terhalusinasi dan berimajinasi perang dagang zaman baheula.

Dua hari terakhir ini, rakyat Indonesia heboh bercerita tentang pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Forum IMF di Bali. Kita semua terhipnotis demikian hebat oleh pidato Jokowi yang menganalogikan perdagangan dunia ibarat perang dalam film fiksi Game of Thrones.

Presiden tidak memahami bahwa cerita film itu dimulai kematian Jhon Arryn, istri King Robert berzina dengan saudara kandung sendiri, Daenerys jual diri kepada Drogo, King Robert dan Stark bergabung merebut kembali kerajaan di selatan.

Itulah intisari film, hanya mengandung nilai amoralitas: perang, kematian, jual diri, adik dan kakak kandung berhubungan badan. Film ini tidak patut dijadikan analogi pada pidato terhormat. Karena itu, pidato Jokowi pada dasarnya tanpa makna. Ibarat alunan dawai tak bermakna.

Bagaimana mungkin Jokowi menganalogikan peradangan dengan serial Game of Thrones kalau menyitir pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/11/2018).

Kondisi persaingan antarnegara maju dianalogikan dengan Game of Thrones, sungguh tidak tepat. Sangat tidak mengena dalam konteks pentingnya kolaborasi dan memberikan kesadaran menkeu dan gubernur bank sentral seluruh dunia bekerja sama mengarungi perekonomian global, yang tengah mengalami eskalasi dalam perang perdagangan, capital outflow.

Istilah perang dagang itu paradigma lama. Ia telah berubah menjadi kompetitif dan kini resiprokal. Bahkan semua sistem dan mekanisme perdagangan sudah disepakati melalui WTO.

Pidato Jokowi di Bali itu bernuansa politik terkait Pilpres 2019. Hanya untuk menunjukkan dirinya luwes, lincah membawa orang dalam imajinasi seakan-akan berada dalam dunia gaul dan kaum milenial. Padahal secara substansial membuat para pemimpin dunia tertawa terbahak-bahak sebab pemimpin di negara ini kurang memahami persaingan dan kompetisi melalui sebuah mekanisme sistem perdagangan dunia.

Jangan bertanya pada Amerika dan Uni Eropa, justru kita mesti merasa aneh dan banyak orang bertanya bagaimana mungkin negara Cina komunis bisa memainkan mekanisme liberalisasi. Inilah rahasia (inner circle) politik dagang Cina yang tidak banyak diketahui publik, juga oleh pemimpin negeri ini.

***

TKA asal Cina (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

Saya telah lama diam dan tidak berkomentar mengenai Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Makin lama makin miris. Kelompok oposisi berpolemik politik, barisan penguasa berpanggung sandiwara. Seharusnya pemerintah tidak boleh defensif atas kritikan karena demi kebaikan umum (bonum commune), demi negara (et patria).

Seantero negeri ini kini berpolemik serius tentang hadirnya Perpres 20 Tahun 2018. Kritikan paling menohok dari kelompok oposisi adalah kemudahan dan aksesibilitas pekerja asing mengisi berbagai lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Sementara argumentasi pemerintah terkesan amatir, defensif, dan membela diri.

Inti persoalan utama tidak hanya soal petunjuk teknis perdagangan yang tertuang dalam berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan melalui peraturan menteri terkait yang akan dirumuskan. Masalah paling substansial sebenarnya adalah menabrak bahkan melampaui, jauh lebih liberal, dari prinsip kepentingan bangsa dan negara.

Padahal setiap negara justru memiliki keleluasaan menentukan hambatan (barrier) di dalam perjanjian multilateral melalui General Agreement on Trade and Tariff and Services (GATS), yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round) oleh World Trade Organization (WTO) pada 1994.

Pemerintah perlu pahami bahwa liberalisasi perdagangan bebas bukan berarti sangat liberal dan dunia tanpa batas (borderless nations), seperti yang digambarkan oleh Kunichi Ohmae. Berdasarkan perjanjian GATS dan juga GATT dalam WTO, setiap negara diberi kewenangan untuk menentukan kepentingan nasional, Salah satunya melalui Tes Kebutuhan Ekonomi (Economic Need Test/ENT). Tes untung dan rugi bagi kepentingan negara Indonesia.

Hal ini berlaku bagi seluruh negara di dunia, negara maju maupun negara berkembang, dalam hal ini disebut Free Trade Mechanism (FTM) atau mekanisme liberalisasi perdagangan dunia.

***

Pidato Jokowi di Bali itu menunjukkan seakan-akan kita berada dalam sebuah perang dunia keempat sebagaimana disampaikan Marcon. Menurut saya, Jokowi salah besar karena pemerintah seharusnya melakukan perdagangan barang dan jasa melalui mekanisme permintaan (request) dan penawaran (offer) dari antarnegara sebagai mekanisme baku yang dihormati dalam perjanjian multilateral –dirumuskan dalam penjanjian resiprokal dan saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA).

Meskipun hampir seluruh mitra dagang Indonesia mempermasalahkan adanya barrier karena dianggap diskriminatif dan berpotensi ke arbitrasi, sejak awal mitra dagang asing takut jika pemerintah menerapkan beberapa hambatan nontarif karena untuk kepentingan nasional. Menjadi persoalan sebab Indonesia tidak pernah membuat regulasi yang kuat dan bersifat proteksionisme. Itulah kelemahan terbesar pemerintah saat ini. Ada benarnya jika ditegaskan sumber daya negeri ini bocor, telah dan sedang dirampok.

Kalau pemerintah mengikuti mekanisme perdagangan maka sangat mustahil barang dan jasa, katakanlah dari Cina, bisa masuk ke negara kita. Tes kebutuhan ekonomi atau ENT tersebut sebenarnya ada pembatasan atau barrier untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Persoalan utamanya adalah pemerintah periode 2014-2019 terkesan tidak nasionalis, tak mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya terhadap angkatan kerja yang sudah mencapai 130 juta dan pengangguran tinggi sebanyak 7,04 juta orang, di tengah sumber daya ekonomi yang melimpah.

Memang, kita mesti mengakui bahwa Indonesia adalah negara pengirim dan penerima sebagai mitra dagang (sending and receiving country), namun kebutuhan masing-masing negara tentu berbeda. TKI mengisi jenis pekerjaan yang tidak disukai oleh angkatan kerja Hongkong/Cina sebagai pekerja rumah tangga. Sementara Indonesia membuka kesempatan kerja bagi pekerja Cina justru di sektor formal, industri, dan manufaktur yang tentu membutuhkan kualifikasi standarisasi, sertifikasi profesi, dan kompetensi.

Namun persoalannya, kita semua tidak mengetahui bagaimana menguji kualitas perdagangan jika Indonesia tidak menentukan hambatan (barrier), khususnya melalui tes kebutuhan ekonomi tersebut di atas.

Pemerintah saat ini terkesan mengelola negara ini secara amatiran, kurang profesional. Padahal mekanisme Request & Offer, ENT, maupun MRA dalam liberalisasi perdagangan dunia melalui GATT, GATS di WTO diperbolehkan adanya alat filter. Maksudnya untuk menjaga kepentingan dan kewibawaan negara.

Saya menduga perjanjian bilateral yang dibuat pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cina dan negara lain tidak berdasarkan MRA. Tak ayal Indonesia selalu rugi. Bayangkan TKI di Hongkong hanya bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga. Artinya TKI kualifikasinya diturunkan (down-graded) sehingga perlindungan tidak bisa optimal. Mungkin hal yang sama juga dilakukan pada sektor nonjasa atau sektor perdagangan barang.

Berbagai laporan dan sikap pemerintah cenderung menyetujui negara asing yang justru bertentangan dengan prinsip liberalisasi itu sendiri. Padahal nyata mengganggu prinsip perdagangan pasar yaitu nondiskriminasi (most favourable nations) dan perlakuan yang sama/equal (national treatment).

Pada saat yang sama kita memberi peluang besar kepada negara lain melakukan apa saja asal investasi masuk. TKA, misalnya, dibolehkan bekerja di berbagai posisi dan jabatan, bahkan hampir semua segmen usaha. Oleh karena itu, jangan marah ketika rakyat menuduh pemerintahan Jokowi benar-benar memanjakan Aseng dan Asing.

Presiden jangan pernah berpikir bahwa dunia ini masih tanpa ikatan. Dunia ini telah terikat dalam berbagai peraturan, mulai multilateral hingga regional bilateral yang bersifat mengikat (binding).

Dalam perdagangan dunia oleh WTO, sektor jasa melalui GATS berdasarkan pasal 1:2 pada Putaran Uruguay disebutkan sebagai perdagangan jasa profesi yang masuk modalitas pasokan 1 sampai 3 (mode of supply). Pada Mode 4 yaitu pemasok asing (cross border supply), konsumen ke negara lokasi pemasok (movement of consumers), membuka usaha di negara pemasok (commercial presence), dan profesional jasa asing (movement of natural persons).

Dalam konteks ini, perdagangan masuk ke Indonesia yang tanpa melalui ENT maka harapan GATS agar setiap negara saling menguntungkan dan resiprokal melalui transfer sumber daya (resources transfer), tidak akan terjadi bagi bangsa kita. Hal ini kontras dengan paradigma liberalisasi yang mengalami pergeseran dari kompetitif menjadi resiprokal.

Saat ini, saya amati, jangankan negara-negara liberal, Cina yang komunis saja sedang memainkan mekanisme liberalisasi untuk menekan dan menyandera Indonesia. Lihat saja dalam Mode 4 sistem perdagangan jasa berdasarkan GATS terdapat 4 kategori terkait penempatan tenaga kerja (temporary labour migration) TKA Cina di Indonesia, yaitu:
1) Intera Corporate Transfer yaitu perusahaan Cina yang menanam modal di Indonesia membawa tenaga kerjanya.
2) Contractual Service Suppliers yaitu tenaga kerja berdasarkan order.
3) Business visitors yaitu pengusaha asing yang sebagai pekerja perusahaannya.
4) Individual profesional yaitu tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

Wajar jika negara komunis Cina dengan investasi yang besar justru melakukan penetrasi dengan memainkan dan menekan negara-negara miskin, termasuk Indonesia, melalui mekanisme liberalisasi.

***

Natalius Pigai (Istimewa/medium.com)

Catatan penting bagi Presiden Jokowi adalah karena dalam investasi asing kita pasti lebih lunak pada investor Aseng dan Asing yang menawarkan berbagai paket negosiasi mereka. Para menteri seringkali menjadi kaki tangan Aseng dan Asing. Seharusnya, saatnya Presiden RI memerintahkan para menteri memasukkan alat filter (trade barrier) dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Jangan lagi berpidato bahwa kita berada dalam perang karena semua sistem perdagangan sudah ada mekanismenya. Dunia hari ini sudah mengalami pergeseran paradigma: dari istilah perang dagang (trade war) ke persaingan (competitive), dan hari ini saling menguntungkan (asas resiprokal atau resiprositas).

Karena itu, Presiden Jokowi di forum IMF di Bali kemarin, yang menganalogikan perang dagang seperti film fiksi Thrones hanya sebuah pepesan kosong dan memalukan kita semua! []GOOD INDONESIA


*Penulis
adalah Staf Khusus Menakertrans (1999-2004)


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here