Dendam Ideologis PDIP, Jokowi, dan Mega

Presiden RI Joko Widodo selaku calon presiden Pemilu 2019 dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri berfoto dengan peserta Rakernas III PDIP [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]

Oleh: Natalius Pigai

Pada 21 Februari 1957, Sukarno memanggil semua pemimpin partai politik ke Istana. Sukarno melontarkan gagasan yang kemudian dikenal “empat kaki”: PNI, Masjumi, NU, dan PKI. Cikal bakal Nasakom.

Masjumi dan Partai Katolik tegas menyatakan penolakan. Sukarno tersingung dan I.J. Kasimo mundur. Kasimo adalah motor utama jatuhkan Sukarno.

Pada 1965 di Flores, ribuan pengikut komunis dibantai, gereja katolik diam seolah-olah membiarkan pembantian terhadap pengikut PKI (Partai Komunis Indonesia) oleh para algojo.

Tidak ada tempat bagi orang Katolik di pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), jika mereka pengikut Tri Sila, Eka Sila, dan anti-individualisme yang filosofi dasar komunis. Mereka mungkin dendam. ‬

Pada 1991, L.B. Moerdani yang beragama Katolik jaga Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) di tengah tekanan Orde Baru. Pada 1998, Moerdani di balik kejatuhan Suharto, lalu Ibu Mega menjadi presiden pada 2001, Yacob Nuwa Wea menjadi menteri karena dia main keras, menggerakan buruh tekan Ibu Mega.

Pada 2014, PDIP berkuasa. Orang Katolik tidak dipakai, Jonan menjadi menteri karena diduga dukungan asing (pengusaha berbasis di Singapura) dan tuntutan rakyat karena sukses membenahi kereta api.

Pada 2019, Johnny Plate menjadi menteri karena Surya Paloh dan Nasdem (Nasional Demokrat).

Hari ini, orang NTT (Nusa Tenggara Timur) disingkirkan dari Pengurus DPP PDIP, sama sekali tidak seorangpun masuk struktur inti partai. Hasto Kristianto hanya simbol tipu-muslihat PDIP.

Jokowi dan Mega tidak akan memberikan Hasto jabatan menteri. Andre Parera menjadi dubes saja sulit, padahal dulu Ketua Departemen Luar Negeri PDIP, partai yang berkuasa.

Hari ini, dari 2.200 jabatan yang diatur Jokowi, orang Katolik kurang-lebih dua atau tiga komisaris saja. Itupun karena usaha dan kerja keras mereka.

Tokoh Katolik yang hebat hari ini, Frans Leburaya, mantan Gubernur NTT dua Periode mengangur. Diabaikan di struktur PDIP, menteri atau dubes saja sulit. Cornelius, Gubernur Kalbar (Kalimantan Barat) jika tidak menjadi anggota DPR RI sudah yakin diacuhkan.

Sepertinya bagi PDIP, Mega, dan Jokowi ada persoalan prinsip yang mengganjal, yaitu mungkinkah soal “ideologi”?

Orang Katolik dan minoritas jangan selalu girang dan ge-er karena PDIP dukung kepala daerah atau anggota legislatif dari Katolik karena bagi partai ini biasa mencari dukungan massa (vote getters). Lihat saja berapa jabatan yang diberikan melalui penunjukkan.

Catatan ini bukan soal jabatan, tetapi persoalan ideologis, prinsip dasar bernegara Pancasila, dan ideologi yang dijiwai oleh spirit sosialisme, leninisme, komunisme dan marxisme, eka sila, tri sila, serta anti-individualisme atau anti-penghargaan terhadap kreativitas manusia.

Kesimpukannya; sepanjang PDIP, Jokowi, dan Mega masih memilih visi-misi sosio demokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan –mungkin “Gujarat” (Sansekerta) hinduisme Jawa, tri sila, eka sila dan mematikan Individualisme (membunuh kreativitas individu)– maka jangan pernah mimpi PDIP jadi rumah bagi Katolik dan kaum minoritas). []GOOD INDONESIA


*Penulis adalah aktivis (PMKRI), Kelompok Cipayung, dan pernah aktif di pergerakan PRD (1997-1999)
.


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here