GNPF Serukan Pemilih Pilkada Tak Coblos Calon Parpol Pendukung Perppu

Jajaran Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Ormas Islam menggelar jumpa pers sehubungan Perppu Ormas di Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017 (Istimewa/panjimas.com)

Jakarta – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam mengumumkan sikap resminya tentang disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU. GNPF Ulama dan Ormas Islam kecewa atas keputusan DPR RI itu.

Pembina GNPF Ulama dan Ormas Islam K.H. Abah Roud Bahar menyampaikan penjelasan sikap organisasinya dalam jumpa pers di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2017.

Berdasar tiga pokok pandangan, GNPF Ulama dan Ormas Islam menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia –khususnya umat Islam– agar “menghukum” parpol yang menyetujui Perppu Ormas menjadi UU. Caranya yakni tidak mendukung dan memilih parpol serta kader atau calonnya dalam Pilkada 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019.

Parpol pendukung Perppu dimaksud adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Demokrat, dan Hanura. Sedangkan hanya tiga parpol yang dinilai menyuarakan aspirasi umat Islam dengan menolak Perppu: Partai Gerindra, PKS, dan PAN.

Seruan kedua, tandas Abah, agar masyarakat selalu waspada terhadap kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh UU tersebut. “Ketiga, melakukan perlawanan melalui mekanisme legal konstitusional,” tandasnya.

Seruan dimaksud diambil berdasar pandangan jernih GNPF Ulama dan Ormas Islam atas lahirnya Perppu Nomor 2 yang telah menjadi UU Ormas.

[Baca juga: Pemilih di Jawa Barat 32,8 Juta, Calon Nonpartai Butuh 2,1 Juta KTP]

“Pertama bahwa ajaran Islam mewajibkan menentang dan mencegah setiap kezaliman maupun kemungkaran yang terjadi,” kata Pembina GNPF Ulama dan Ormas Islam.

Kedua, lanjut Abah, dari sudut konstitusional, proses politik yang melahirkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diterima sebagai proses yang dibenarkan menurut ukuran legal formal konstitusional. Tidak terpenuhinya unsur syarat-syarat untuk dapat diterbitkannya sebuah Perppu.

Tidak hanya itu, ungkap Abah, dalam proses politik pengesahan perppu menjadi UU terkesan telah terjadi pemaksaan oleh rezim berkuasa. GNPF Ulama dan Ormas Islam mencurigai rezim akan menggunakan perppu tersebut sebagai senjata untuk mengekang kebebasan. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

“Ketiga, GNPF Ulama dan Ormas Islam memandang bahwa substansi perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang sangat merugikan umat Islam karena cenderung ditujukan untuk membatasi dan mengekang dakwah Islam, sekaligus ingin memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tegas Abah. []LMC


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here