Yusril: Bukti Otentik Pendaftaran Parpol ‘Hardcopy’, Bukan Data Elektronik Sipol

Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra (Madi Cakra/PemiluUpdate.com)

Jakarta – Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang gugatan partainya kepada KPU di Bawaslu RI. Pakar hukum tata negara dan mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini memang sekaligus bertindak sebagai pelapor KPU.

KPU dilaporkan Yusril ke Bawaslu atas keputusannya tak meloloskan PBB sebagai calon peserta Pemilu 2019. PBB gugur pada tahap pendaftaran, khususnya seputar input data pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Selain PBB terdapat, 12 parpol lain –yang seluruhnya baru, juga berstatus gagal pada tahap pendaftaran.

“Sistem pengadilan kita, yang dijadikan bukti di pengadilan hardcopy. Buktinya tertulis, ada kesaksian orang, sedangkan bukti elektronik di persidangan tidak semuanya menerima,” ujar Yusril kepada pers usai persidangan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 2 November 2017.

Profesor itu mengungkapkan barang bukti elektronik hanya digunakan dalam persidangan kasus tertentu saja. Pun hanya di pengadilan tertentu.

Persidangan tertentu dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan pengadilan khusus dimaksud yakni kasus narkotika, pencucian uang, dan korupsi. Transaksi elektronik dalam pengadilan ini diakui sebagai alat bukti. “Dalam kasus pembunuhan tidak,” sela Yusril.

Usai menjelaskan konteks tersebut, figur yang digadang-gadang PBB sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 itu menandaskan bahwa Undang-Undang Pemilu tidak mengatur Sipol sebagai syarat utama peserta pemilu. Sipol, menurut Yusril, hanya diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

[Baca juga: Bawa Dokumen Satu Mobil Box, PKB Sebut Sipol KPU Rentan Hacker]

Atas dasar itu, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini menyimpulkan partainya tak pantas dieliminir dalam tahapan pendaftaran. PBB memiliki data lengkap persyaratan pendaftaran parpol, sesuai Undang-Undang Pemilu.

“Kalau hardcopy itu bukti otentik, apalagi harus diberi materai semua. Tiga ratus juta rupiah untuk beli materai saja. Bayangkan, gila juga. Tapi, ya, terpaksa kami lakukan karena bukti di pengadilan harus dilandasi satu materai, satu lembar enam ribu rupiah. Bukti pendaftaran kita berapa puluh ribu lembar, fotokopi saja di empat tempat,” paparnya.

Ia menambahkan PBB siap membawa semua bukti terebut, Jumat besok (3/11/2017). Bukti dimaksud disimpan dalam 36 boks plastik berukuran besar. 

“Kalau perlu besok semua yang 36 boks besar-besar itu kami hadirkan di sini. Dibukalah satu-satu, mungkin seminggu ceknya. Kita nggak khawatir, bukti harus dibuka di sidang,” katanya. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here