Rahasia Pemilih Pemula

Ilustrasi: Sebagian besar pemilih pemula merupakan siswa SLTA (Istimewa/osisman13dpk.blogspot.com)

Awal November 2017 yang lalu saya diundang oleh Departemen Politik Universitas Airlangga (Unair) untuk menjadi fasilitator dalam acara sosialisasi pemilih pemula.

Tentu saja menjadi sebuah kebanggaan karena sebagai mahasiswa Tata Kelola Pemilu, Fisip Unair, yang pegawai KPU, diberdayakan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kampus ini.

Acara ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pesertanya adalah siswa-siswi kelas XII SMA/MA/SMK dari beberapa sekolah di Kota surabaya. Yang diundang 100 orang namun yang hadir hanya 40 orang saja.

Hal tersebut patut menjadi catatan bagi panitia yang seluruhnya adalah mahasiswa S1 Ilmu Politik Unair agar ke depan dapat menghadirkan peserta lebih banyak lagi.

Hadir dalam acara itu anggota KPU Kota Surabaya Nurul Amalia, dosen Departemen Politik Unair, mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu dan mahasiswa S1 Departemen Politik, Unair.

Definisi pemilih pemula dan bagaimana pemilih pemula agar dapat terdaftar dalam DPT secara lugas disampaikan oleh Nurul Amalia sebagai pembicara pertama.

Pembicara kedua Kris Nugroho menjelaskan bahwa acara ini merupakan bentuk tanggung jawab kampus dalam upaya memperbaiki nasib pemilu ke depan.

Pembicara lainnya, Yuyun Dwi Puspitasari mengajak pemilih pemula untuk mengetahui setiap tahapan pemilu. Saya sendiri, memberikan sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Saya menekankan bagaimana tata cara memberikan hak pilih dengan baik dan benar kepada peserta yang sama sekali belum pernah menggunakan hak pilih.


Jumlah

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru kali pertama melakukan penggunaan hak pilihnya (KPU: 2010). Pemilih pemula terdiri atas masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017, syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah (1) Umur sudah 17 tahun, (2) Sudah/pernah kawin, (3) Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian dan (4) tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.

Pemilih pemula merupakan partisipan politik yang akan memilih calon-calon pemimpin elite-elite politik di masa depan, baik pada tingkal lokal (DPRD atau kepala daerah) maupun nasional (DPR atau Presiden/Wakil Presiden).

Pada pilkada serentak nasional 2018 dan Pemilu 2019, suara pemilih pemula akan diperebutkan peserta pemilu atau calon. Jumlahnya mencapai 20-30 persen dari seluruh jumlah pemilih membuat suara mereka sering dijadikan untuk mendongkrak perolehan suara, dan bisa menentukan kemenangan pihak yang berkompetisi dalam pemilu.

Mengacu pada data KPU untuk Pemilu 2014, jumlah pemilih pemula rentang usia 17-20 tahun sebanyak 14 juta orang. Pemilih usia 20-30 30 tahun 45,6 juta jiwa.

Dibandingkan dengan data KPU pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula mencapai sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada Pemilu 2009 ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih.

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan. Oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari (Suhartono : 2009).

Jiwa muda dan cenderung coba-coba kerap mewarnai alur berpikir para pemilih pemula. Sebagian besar mereka hanya melihat momen pemilu sebagai ajang partisipasi dengan memberikan hak suara kepada partai politik dan tokoh yang mereka sukai. Antusiasme mereka untuk datang ke TPS tidak bisa langsung diterjemahkan bahwa kesadaran politik mereka sudah tinggi.

Pemilih pemula biasanya antusias untuk datang ke tempat pemungutan suara karena untuk pertama kali menggunakan hak pilihnya dan cenderung dimobilisasi.

Budaya politik parokial mewarnai kebanyakan pemilih pemula dalam pemilu. Mereka membutuhkan pendewasaan politik sehingga mampu berpartisipasi aktif dan dapat berkontribusi positif dalam upaya menjaga dan menyukseskan demokratisasi.

Dengan jumlah pemilih pemula yang banyak, jangan sampai hak mereka sebagai warga negara dalam menggunakan hak pilihnya menjadi tidak berarti akibat kesalahan yang tidak diharapkan. Misalnya, jangan sampai hak pilih mereka tidak dapat digunakan karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilih.


Sosialisasi

Sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula sangat diperlukan agar mereka menggunakan hak suara secara tepat dan berkualitas. Mereka perlu didorong untuk antusias datang ke tempat pemungutan suara guna memilih partai politik atau calon-calon pemimpin sesuai dengan aspirasinya, tidak golput atau tidak memberikan suara pada pemilu dan termakan ajakan politik uang.

Pemilih pemula harus didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak suara mereka. Pemilih pemula harus tahu bagaimana mencoblos partai politik atau calon secara benar dan tepat agar suara mereka menjadi sah sesuai peraturan dalam pemilu.

Pemilih pemula juga perlu diperkenalkan dengan nilai-nilai demokrasi di balik proses pemilu. Artinya, antusias untuk memilih saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran menggunakan hak pilih secara tepat dan berintegritas.

Penyelenggara pemilu dari tingkat atas sampai bawah harus memberikan sosialisasi dan memberdayakan pemilih pemula agar berpartisipasi dalam proses pemilu. Mereka harus mampu membuat pemilih pemula tidak hanya menjadi massa labil yang dapat dimobilisir.

Pemilih pemula harus didorong untuk menjadi pemilih otonom yang steril dari mindset politik uang, kolusi, maupun nepotisme.

Partai politik seharusnya tidak hanya berpikir bagaimana mendulang perolehan suara dari kalangan ini. Lebih dari itu, partai politik harus berpikir juga bagaimana menumbuhkan kesadaran politik anak muda yang suatu saat nanti juga akan menjadi kader-kader mereka.

Pemilih pemula merupakan embrio masa depan demokrasi Indonesia. Untuk itu, sosialisasi dan pendidikan politik oleh partai politik harus dilakukan secara sungguh-sungguh kepada pemilih pemula.

Saatnya mahasiswa dan adik-adik pemilih pemula ikut serta tidak hanya menjadi pemilih pasif tetapi juga menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam pemilu.

Memantau proses pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menjadi penyelenggara pemilu (PPK, PPS, KPPS) serta menggunakan hak pilih secara berkualitas merupakan contoh partisipasi aktif. Pemilih pemula ikut menentukan nasib bangsa Indonesia tercinta. []


Penulis: Novembri Yusuf Simanjuntak
Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
Universitas Airlangga Surabaya
KPU Kabupaten Simalungun


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here