Petugas Kartu Kredit Ditengarai Jual Data Nasabah

Ilustrasi: Kartu kredit [Foto: mediakonsumen.com - GOOD INDONESIA]

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Heru Kristiyana mengaku pihaknya terus berupaya mencegah bocornya data nasabah. Ramai diberitakan belakangan ini bahwa data nasabah telah bocor ke pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Menurut Heru, kebocoran data nasabah diyakininya tidak berasal dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan OJK.

Data pokok debitur, misalnya, bisa saja didapatkan dari sumber lain. Heru mencontohkan dari petugas funding di perbankan. Sumber lain, yakni petugas kredit dan pembuka rekening di pusat-pusat perbelanjaan.

“SLIK kalau dipakai untuk jebol data bank itu bisa saya bantah karena orang bisa ambil data dari tempat lain. Data pokok bisa diambil di mana-mana,” kata Heru kepada pers, Jumat, 21 Februari 2020.

Ditambahkan, ketidakamanan data juga bisa saja bersumber dari pegawai perbankan sendiri. Saat ini banyak pegawai kartu kredit perbankan merupakan pekerja kontrak atau outsourcing.

OJK, jelas Heru, segera menyurati perbankan untuk tidak sembarang mengeluarkan data nasabah. OJK bakal menegaskan adanya sanksi tegas bagi bank yang tidak melindungi data nasabahnya.

“Jangka pendek OJK akan kirim surat ke perbankan, soal data pribadi tidak boleh keluar. Amati petugas funding, petugas kredit, dan petugas pembukaan rekening. Kita tutup celah-celah itu,” paparnya.

Heru menegaskan pembocoran data nasabah merupakan tindakan kriminal. Bila kebocoran di SLIK maka ada sanksi setiap output yang keluar secara ilegal berupa denda Rp50 juta.


Denda Pembocoran Diterapkan

Dalam rangka melindungi dan memperketat data nasabah, OJK telah menetapkan sejumlah aturan baru. Salah satunya adalah sanksi bagi perbankan yang tak izin mengakses SLIK.

Sehari sebelumnya, Heru mengatakan langkah pemberian sanksi dilakukan untuk menutup celah oknum perbankan menjual data nasabahnya.

“Kemarin sudah kita denda salah satu bank. Dendanya mencapai Rp8 miliar karena salah output yang diambil. Kita tetapkan sekali ambil itu kalau tak izin mengakses dan sembarangan dendanya Rp50 juta,” jelas Heru.

Selain itu, lanjut Heru, OJK juga telah membuat sistem baru mengakses SLIK di perbankan. Petugas harus izin atasannya terlebih dahulu sebelum mengakses SLIK itu, dan tentunya setelah dapat izin OJK.

Kemudian, petugas yang boleh mengakses SLIK tersebut, juga diberikan batas waktu untuk mengakses. Pembukaan akses SLIK hanya bisa dilakukan pada saat jam kantor.

Tak sampai di situ, untuk memperketat pengawasan, OJK juga membuat sistem blinking atas akses SLIK. Di mana sistem itu akan terkontrol secara penuh oleh OJK dan dilihat secara periodik agar tidak terjadi isu jual beli data. []GOOD INDONESIA-RUT/HDN


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111678866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here