New Normal ke New Indonesia

Ilustrasi: Semangat Indonesia [Grafis: klikwarta.com - GOOD INDONESIA]

Oleh: Tony Rosyid*

Pandemi covid-19 belum berakhir. Sampai kapan? Semua prediksi meleset. Survei-survei tidak tepat. Sementara rakyat tak tahan lagi di rumah. Tabungan habis. Next mau makan apa?

Lalu, mereka berbondong-bondong keluar rumah. Jalankan aktivitas kembali. Kerja cari penghidupan.

Di luar rumah, situasinya sudah mulai normal dengan protokol covid-19. Pakai masker dan sebagian masih mau cuci tangan. Tapi, physical and social distancing tak lagi berlaku. Kerumunan, bahkan joget dangdut bersama sudah dimulai. Tidak peduli yang terinfeksi per hari tambah hampir 1.500 orang. Cuek!

Inilah new normal. Hidup dipaksa untuk normal lagi. Mau tak mau. Faktor ekonomi alasan utama. Soal ini, banyak pakar bicara. Berbagai hasil analisis bertebaran di media. Cukup!

Saya hanya merenung, mengapa new normal tidak didorong untuk melahirkan spirit lahirnya “new Indonesia“?

Apa new Indonesia itu? Keadilan sosial. Tentu harus berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagaimana memulainya? Keadilan sosial bisa diwujudkan jika hukum ditegakkan. Pangkal persoalan bangsa ini ada di hukum. Hukum benar, Indonesia benar.

Nasib hukum bergantung pada lembaga dan institusinya. DPR sebagai lembaga yang punya otoritas untuk membuat produk hukum/konstitusi. Kalau banyak anggota dewan titipan taipan, gimana produk hukum itu bisa benar? Aya aya wae.

Saat pileg, para pemodal tabur uang. Kabarnya, ada ratusan anggota dewan terima miliaran dana dari para pemodal itu. Mulai biaya survei, beli alat peraga, operasional kampanye, serangan fajar, sampai untuk menyuap petugas pemilu dan Bawaslu. Begitulah sistem kerjanya.

Ada yang modal sendiri? Pasti ada! Secara jumlah, boleh jadi tak sebanyak yang pakai modal orang lain. Ini hipotesis. Silakan kesimpulan ini di-cross ceck benar-salahnya. Mahasiswa bisa jadikan ini sebagai obyek penelitian untuk skripsi, tesis, atau disertasi.

Wajar jika produk hukum itu seringkali terasa tidak rasional. Titipan, Bro! Dari mana? Pemodal. Bagaimana nasib rakyat dan bangsa? Sesekali anggota dewan perlu marah-marah ketika sidang. Biar dianggap pro-rakyat.

Belum lagi faktor penegak hukum. Hulu sampai hilir suka tidak bebas transaksi. Markus! Makelar kasus ada dimana-mana. Sudah jadi lahan bisnis. Setiap pasal ada harganya.

Kenapa jadi begitu? Para pemodal cerdas. Bisnis dengan sistem ijon. Cari orang-orang yang berpotensi jadi pejabat di institusi hukum untuk 10-30 ke depan. Beli integritas dan loyalitas mereka. Saat mereka menjabat, semua bisa diatur. Jangan harap Anda menang perkara melawan para pemodal. Bisa, tetapi susah! Kecuali Anda penguasa.

Tak hanya parlemen dan lembaga hukum yang bermasalah. Eksekutif juga tak lepas masalah. Memang istana bisa bebas intervensi para pemodal?

Kampanye di pilpres itu besar biayanya, Bro! Bisa puluhan triliun. Dari mana dana itu? Ya, dari pemodal. Memang gratis? Kagak! Jadi, kalau ada kementerian dijabat oleh seorang pemilik modal, ya, jangan kaget. Itu biasa.

Belum lagi kepala daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota juga butuh modal saat pilkada. Peluang para pemodal terbuka. Kesempatan mereka berternak uang di dunia politik. Hasilnya berlimpah. Jauh lebih besar dan lebih cepat dari bisnis biasa.

Tidak perlu kaget kalau ada hasil penelitian bahwa 60 persen kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia didapat melalui akses kekuasaan. Anda pasti tak keberatan untuk mengaminkan kesimpulan ini.

Tony Rosyid [Foto: Dok. GOOD INDONESIA]


Akademisi Mendukung

Yang unik, banyak profesor dan kaum akademisi mendukung keadaan ini. Bahkan ikut menumpang cari makan dengan menduduki suatu jabatan dan posisi. Terasa terhormat. Popularitas naik dan dapat menambah portofolio. Mereka tak sadar, posisi itu salah satu tugasnya menjadi tukang stempel kebobrokan negara.

Jadi, new normal dalam situasi pandemi, itu soal kecil. Tak perlu risau dan banyak dipersoalan. Justru yang jadi persoalan –dan ini sangat serius– bagaimana membangun new Indonesia?

Bagaimana caranya? Perbaiki tiga lembaga di atas. Eksekutif, legislatif, dan lembaga hukum. Jauhkan mereka dari mafia pemodal maka akan ada new Indonesia.

Indonesia yang sumber daya alamnya bisa dinikmati rakyat secara adil karena produk hukumnya dibuat dan ditegakkan untuk melindungi rakyat. []GOOD INDONESIA


*Penulis adalah pengamat politik dan pemerhati bangsa.


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here