Tipu Bos Maspion, Mantan Wakil Gubernur Bali Dituntut 15 Tahun Penjara

I Ketut Sudikerta (Foto: sebarr.com - GOOD INDONESIA)

Denpasar – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Wakil Gubernur Bali 2013-2018 I Ketut Sudikerta 15 tahun penjara atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp150 miliar.

Tuntutan kasus yang merugikan Alim Markus, bos PT Maspion Surabaya, itu dinyatakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis, 12 Desember 2019.

Menurut JPU, Sudikerta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menipu untuk menyerahkan barang kepadanya.

Disebutkan, terdakwa melakukan tindak pidana berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana.

Tindakan bertujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan. Hal ini, kata JPU, diancam pidana dakwaan kesatu. Sudikerta melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu pertama.

Dakwaan kedua, lanjut JPU, Sudikerta melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Menuntut, menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Pidana denda Rp5 miliar subsidair enam bulan kurungan,” papar Jaksa Eddy Arta Wijaya.

Usai persidangan, Sudikerta keluar ruang pengadilan tanpa berkata-kata panjang. Ia tidak menjawab pertanyaan yang disodorkan beberapa jurnalis. Dia cua menyatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum.

Menanggapi tuntutan jaksa, tim kuasa hukum Sudikerta Nyoman Darmana dan kawan-kawan mengaku akan mengajukan pembelaan dalam sidang lanjutan Selasa mendatang (17/12/2019).

“Cukup berat. Kami tidak menerima. Tidak sesuai dalam fakta persidangan. Kami akan tetap mengajukan pembelaan semaksimal mungkin,” kata Darmana kepada pers.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Nyoman Dira, mengatakan pihaknya tetap konsisten sejak awal tetap dalam pembelaan perdata.

“Yang terbukti Pasal 378 dan Pasal TPPU. Pembelaan kami, ya, dari awal tetap perdata, konsisten dari eksepsi semua perdata. Karena dasar semua akta. Terserah majelis. Kami tetap berpedoman dari awal perdata. Akta pelepasan hak ada, akta pembatalan jual-beli ada, akta pendirian PT ada. Tidak mungkin Alim Markus percaya tanpa adanya badan hukum yang berdiri, yakni PT Pecatu Bangun Gemilang,” papar Dira. []GOOD INDONESIA-MDU


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here