BI Luncurkan 5 Kebijakan Dukung Pemulihan Ekonomi pada 2021

Ilustrasi: Uang rupiah [Foto: idntimes.com - GOOD INDONESIA]

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pihaknya menyiapkan lima kebijakan lanjutan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Dengan kebijakan itu, BI optimistis ekonomi Indonesia tahun depan kembali ke jalur positif dan terakselerasi ke level pertumbuhan 4,8 hingga 5,8 persen.

Pertama, BI tetap melanjutkan stimulus moneter, dengan tetap menempuh kebijakan suku bunga rendah dan likuiditas longgar hinga ada tanda-tanda kenaikan inflasi.

Sebagaimana diketahui, BI sepanjang 2020 telah memangkas suku bunga acuan hingga mencapai level terendah, menjadi 3,75 persen.

[Baca juga: ‘Indonesia Terserah’: Sikap Masa Bodoh akibat Inkonsistensi Pemerintah Pusat]

“Kami juga sudah melakukan pelonggaran likuiditas (quantitative easing) dalam jumlah yang besar Rp694,9 triliun, atau 4,49 persen PDB. Ini salah satu yang terbesar di emerging market,” kata Perry, Selasa, 22 Desember 2020.

Di samping itu, Perry mengatakan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah juga akan tetap dilanjutkan. BI memandang nilai tukar rupiah masih berpotensi menguat karena secara fundamental masih undervalued, dengan didukung transaksi defisit berjalan dan inflasi yang rendah, imbal hasil yang menarik, dan premi risiko yang semakin membaik.

Kedua, BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung pembiayaan dan ekonomi. Pada 2020, BI telah melakukan berbagai pelonggaran terkait kebijakan makroprudensial, seperti pelonggaran uang muka kredit dan dari sisi likuiditas.

BI saat ini tengah dalam proses merumuskan kebijakan makroprudensial yang juga dapat mendukung pembiayan sektor-sektor produktif.

Ketiga, BI akan melanjutkan sinergi dengan pemerintah untuk berpatrisipasi dalam pembiayaan APBN 2021. BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melanjutkan skema pembagian beban atau burden sharing sesuai dengan keputusan bersama pada 16 April 2020.

Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI sesuai dengan mekanisme pasar, BI sebagai pembeli siaga atau noncompetitive bidder. Burden sharing sesuai keputusan bersama pada 16 April 2020 akan dilanjut pada 2021 hingga 2022.

[Baca juga: Total Utang Garuda Indonesia Rp31,9 Triliun per 1 Juli, Efisiensi Sana-Sini]

“Di 2020 ada dua mekanisme pendanaan APBN, yaitu pembelian melalui mekanisme pasar sebagai pembeli siaga dan pembelian langsung. Pembelian langsung hanya berlaku di 2020, tapi pembelian melalui mekanisme pasar masih bisa berlangsung hingga 2021 dan 2022,” jelasnya.

Keempat, BI akan mendukung pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan. BI akan mendorong kontribusi sekor keuangan yang lebih besar dalam pembiayaan perekonomian, khususnya untuk pembiayaan jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi maupun sekuritisais melalui program pemdalam pasar keuangan.

Kelima, kata Perry, BI akan terus mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan digital. Salah satunya, BI menargetkan 12 juta UMKM bisa teregistrasi secara nasional dalam penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) pada 2021.

Selain itu, BI dalam proses menyambungkan digital banking dan financial technology (fintech) melalui interlink kedua layanan.

“Kami juga membangun BI fast payment sehingga bisa secara cepat menyelesaikan berbagai transaksi ritel dan UMKM secara digital,” tutur Gubernur BI. []GOOD INDONESIA-ASM

Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV

INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here