Bawaslu Putuskan Tujuh Parpol Lolos Administrasi, KPU Protes

Sidang perdana kasus gugatan tujuh parpol terhadap KPU di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu, 1 November 2017 (Madi Cakra/PemiluUpdate.com)

Jakarta – Majelis pemeriksa sidang perdana Bawaslu RI memutuskan tujuh parpol yang menggugat KPU, lolos secara administrasi. Dengan demikian, sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Ketujuh parpol menggugat KPU karena tak meloloskan status pendaftarannya sebagai calon peserta Pemilu 2019.

“Tahapan pemeriksaan selanjutnya setelah putusan pendahuluan ini adalah pembacaan poin-poin laporan sekaligus tanggapan terlapor,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan, yang bertindak sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, pada persidangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu, 1 November 2017.

Abhan menambahkan tahapan sidang selanjutnya berupa pembuktian pelapor, parpol, maupun terlapor (KPU) diperbolehkan menghadirkan saksi ahli di persidangan.  

Meski memberi ruang untuk menghadirkan saksi ahli, Abhan mengingatkan bahwa persidangan di Bawaslu harus berjalan cepat. Waktu persidangan Bawaslu diatur hanya 14 hari sejak sidang pertama, sesuai pasal 461 Undang-Undang Pemilu.

“Selambat-lambatnya tanggal 16 November sudah selesai, namun kami berupaya sebelumnya sudah ada keputusan,” ujarnya.

Untuk mengejar waktu tersebut, Bawaslu memadatkan waktu sidang. Sidang kedua Kamis besok (2/11/2017) dimulai pukul 10, dengan agenda mendengarkan pokok laporan para pelapor dan pokok tanggapan KPU.


KPU Protes

Dalam persidangan, Komisioner KPU RI Hasyim Asyari memprotes Ketua Bawaslu RI Abhan selaku Ketua Majelis Pemeriksa. Ia mengaku pihak KPU belum pernah mendapat salinan materi gugatan ketujuh parpol.

“Bila dijadwalkan mulai besok dilakukan pemeriksaan, pembacaan laporan dan sekaligus tanggapan, itu kira-kira kapan surat pemberitahuan Bawaslu diberikan dan juga laporan-laporan itu. Lazimnya laporan dan materi permohonan diberikan dalam waktu yang istilahnya layak, sehingga kami dapat menjawab secara komprehensif,” papar Hasyim.

[Baca juga: Bawaslu Janji Permudah Syarat Pemantau Pemilu, Peraturan KPU Ketat]

Hasyim menambahkan dengan tidak adanya data laporan gugatan terebut dan minimnya waktu, KPU tidak mungkin menjawab gugatan ketujuh parpol yang mengadu ke Bawaslu. Menurutnya, KPU dapat memberi jawaban komprehensif jika memperoleh waktu memadai.

“Jika dimungkinkan sidang pemeriksaan dimulai Senin (6/11/2017) agar kami memberikan tanggapan atau jawaban ketujuh perkara langsung, semua,” tegas Hasyim.

Permintaan pihak KPU dimaksud ditolak Ketua Majelis Pemeriksa Abhan. Dia hanya memberi kelonggaran kepada KPU untuk memberikan jawaban atas gugatan parpol pada Jumat (3/11/2017), secara lisan. Sedangkan penjelasan tertulisnya dapat disusulkan pada sidang Senin besok (6/11/2017).

“KPU bisa menyampaikan jawaban secara lisan pada hari Jumat. Untuk jawaban tertulis bisa disampaikan Senin,” tutur Abhan. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here