Debat Panas KPU dengan Bawaslu dalam Sidang Gugatan Parpol, Soal Surat

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjawab pers usai mengikuti sidang di Bawaslu, Jakarta, Jumat, 3 November 2017 (Madi Cakra/PemiluUpdate.com)

Jakarta – Debat panas terjadi dalam persidangan gugatan parpol kepada KPU, terlapor. Bukan antara komisioner KPU dengan elite parpol, melainkan antara terlapor dengan pengadil atau pemeriksa yakni Bawaslu.

Agenda sidang lanjutan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 3 November 2017, berupa tanggapan KPU sebagai terlapor.

Suasana persidangan mulai hangat ketika Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan lembaganya menolak memberikan jawaban atas gugatan, yang berkaitan dengan keputusan komisi menolak status pendaftaran 10 parpol baru sebagai calon peserta Pemilu 2019.

KPU ogah menjalankan rencana sidang karena memprotes Bawaslu terkait kewajiban mengirim surat undangan kepada terlapor. Bawaslu dinilai tidak mengikuti aturan yang dibuat sendiri, dalam hal ini tentang tata cara persidangan.

“Kita harus kembali pada aturan yang disepakati bersama. SE (Surat Edaran) Bawaslu Nomor 1031093/2017 huruf R mewajibkan kepada Bawaslu untuk mengirimkan surat undangan guna memberitahukan persidangan pemeriksaan, setidak-tidaknya dua hari sebelum sidang pemeriksaan,” kata Pramono.

Parmono mengungkapkan kenyataannya KPU baru menerima surat dari Bawaslu malam tadi. Berarti terjadi pertentangan dengan SE Bawaslu. “Jadi kalau dihitung dari sisi harinya, ini tanggal 3 November 2017, baru kemarin magrib,” ujarnya.

Ia menambahkan alasan kedua penolakan KPU memberikan jawaban atas gugatan parpol pun terkait administrasi surat-menyurat. KPU menganggap Bawaslu melanggar SE Bawaslu Nomor 1093/2017 huruf i angka 5, yang mengatur penetapan hasil pemeriksaan pendahuluan.

“Nah, karena itu kami mengharapkan kepada majelis pemeriksa, kepada Bawaslu RI, agar ketentuan itu dipenuhi. Karenanya, kami akan menyampaikan pokok-pokok jawaban KPU RI nanti pada hari Senin nanti tanggal 6 November 2017,” tegas Pramono.

Atas sikap tersebut, Ketua Bawaslu Abhan selaku Ketua Majelis Pemeriksa mengatakan pihaknya sudah menjalankan prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Bawaslu surat menyurati KPU, melalui Biro Hukum.

“Untuk sidang pertama, kami sampaikan melalui surat. Sidang berikutnya adalah dengan pernyataan di sini (persidangan), dan kami nyatakan sebagai undangan resmi. Yang pertama jelas melalui surat langsung ke Sekretariat KPU dan diterima Kepala Biro Hukum,” papar Abhan.

[Baca juga: Bawaslu Putuskan Tujuh Parpol Lolos Administrasi, KPU Protes]

Dia kemudian bertanya apakah KPU sebenarnya sudah siapa untuk memberikan jawaban tanggapan atas laporan para pelapor. Atau sebaliknya?

“Ok, karena belum siap, jadi ini saya sampaikan bahwa KPU pada hari ini belum siap dengan jawaban atau tanggapan atas laporan dari pelapor 001-007,”¬†ucap Abhan lagi.

Belum sempat Ketua Bawaslu itu menyelesaikan pernyataannya, Pramono langsung memotong.  

“Mohon maaf pimpinan, kami bukan belum siap pimpinan. Mohon maaf, argumen kami bukan belum siap. Kami masih berpendapat, KPU minta untuk diperlakukan secara layak terkait undangan itu, sehingga kami akan memberikan jawaban terkait pokok-pokok pada hari Senin,” kata Pramono. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here