Anggota KPU dan KIP Wajib Mundur dari Kepengurusan Ormas

Ketua KPU Arief Budiman (Istimewa/kpu-tangerang.go.id)

Jakarta – Ketua KPU RI Arief Budiman mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh anggotanya, dari tingkat pusat hingga daerah, tak terkait dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) apapun.

Jika ada anggota KPU yang juga bergabung dengan ormas tertentu, maka diperintahkan untuk keluar organisasi tersebut. Peraturan ini dimaksudkan guna menjaga netralitas petugas KPU, dan menghindari kemungkinan intervensi pihak lain melalui anggota komisi yang juga menjadi bagian ormas.

“Anggota KPU sebisa mungkin menghindari konflik kepentingan,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 9 November 2017.

Hasyim menambahkan anggota KPU mempunyai tugas yang berat, sehingga arus mampu bekerja ekstra. Dalam menjalankan tanggung jawab dimaksud, seluruh elemen KPU harus bebas dari pengaruh pihak luar manapun.

[Baca juga: KPU Kota Sukabumi Wanti-wanti ASN Wajib Netral]

“Artinya menjadi anggota KPU bukan pekerjaan sambilan. Konsekuensinya, bagi yang PNS atau apa, kan, harus mengundurkan diri,” tegas Hasyim.


Anggota KIP juga

Surat Ketua KPU RI Nomor 666/SDM.12.-SD/05/KPU/XI/2017 tertanggal 7 November 2017 tidak hanya berlaku bagi anggota KPU. Memang, penyelenggara pemilu bukan hanya KPU.

“Peraturan ini juga berlaku bagi anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) tingkat provinsi dan kabupaten serta kota,” ujar Hasyim lagi. 

Untuk memastikan itu semua, kata dia, KPU pusat meminta seluruh anggotanya membuat pernyataan secara tertulis. “Surat keputusan pemberhentian dari ormas dan surat pernyataan diserahkan kepada KPU paling lambat tanggal 29 Desember 2017,” tukas Hasyim. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here