PKB Sebut Sipol KPU Rentan Diretas

Ketua DPP PKB Lukman Edy menyerahkan dokumen ke pihak KPU RI untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. (Madi Cakra/PemiluUpdate.com)

Jakarta – Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh Komisi Pemilihan Umum, mulai diragukan elit politik karena baru pertama kali dilakukan dan rentan terhadap serangan hacker.

“Memang kita khawatir soal security saja karena kami lihat Sipol, sistem sekuritinya belum teruji. Saat input data kami lihat rawan dihacker,” ujar Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy kepada GOOD INDONESIA usai mendaftar peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengungkapkan rawannya keamanan data ini hasil analisis PKB saat melakukan pengisian data Sipol. Ia berharap KPU segera mengantisipasi kerawanan terebut.

“Begitu bisa masuk ke sistem orang bisa melakukan perubahan partai mana saja. Ini harus di antisipasi KPU dalam waktu sebulan ke depan, sebelum diumumkan apakah parpol memenuhi syarat atau tidak,” tegas Lukman.

Lukman menambahkan, partainya telah mengisi semua data Sipol. Kedatangan DPP PKB hari ini ke KPU membawa data berupa dokumen yang nantinya akan di verifikasi oleh KPU. PKB membawa satu mobil box yang penuh dokumen dengan ribuan lembar dokumen yang haru di cek ulang diversifikasi.

“Kita sekaligus bawa 20 orang administrasi dari DPP untuk bantu KPU dalam verifikasi terhadap adanya kekurangan data. Karena dokumen yang akan diserahkan akan dilakukan cek lis oleh KPU pusat. Paling cepat 7 jam,” katanya.


Bukan Abal-Abal

Di lokasi yang sama, Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding, mendukung Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum bagi peserta Pemilu 2019. Sistem ini dinilai bagus untuk kesehatan demokrasi dan parpol di Indonesia.

“KPU ingin dorong partai ini ada secara manifes nya nyata, bukan abal abal. Ini baik untuk kesehatan demokrasi ke depan bangsa kita,” ujar Karding kepada GOOD INDONESIA.

PKB sendiri jelas Karding, sudah memiliki sistem digital meski berbeda dengan Sipol KPU. Sehingga lebih mempermudah untuk memenuhi syarat yang ditentukan KPU.

“Ada partai yang langsung misalnya ngisi Sipol, bagi kami tidak ingin begitu. Kami ingin memperkuat database sekalian di kompatibelkan ke Sipol. Saya kira tidak ada masalah,” katanya.

Karding mengatakan, sejak 1998 demokrasi Indonesia terlalu banyak dominasi praktik-praktik demokrasi liberal yang jauh dari kepribadian bangsa Indonesia. Pemilu 2019 diharapkan bisa mengubah demokrasi Indonesia ke depannya menjadi lebih baik.

Ia menambahkan, sebagai partai politik PKB sengaja usung simbol Pancasila dan merah putih saat mendaftar ke KPU. Hal ini untuk menunjukkan bahwa dalam praktik politik modern yang sekarang, harus kembali pada politik yang penuh keadaban.

“Kita harus kembalikan ke politik dengan nilai nila Pancasila, bagaimana berpolitik mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa meninggalkan proses proses kultur budaya dan tradisi kita yang begitu luhur,” pungkas Karding. []Madi Cakra


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here