Telisik Praktik Dinasti Politik yang Langgeng Hingga Pilkada 2018

Ilustrasi: Mahalnya biaya politik memicu upaya menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu (Istimewa/kabar.news)

Jakarta – Salah satu topik menarik yang senantiasa mengemuka menjelang pemilu, khususnya pilkada, yakni seputar praktik “dinasti politik”. Menarik sebab fenomena ini hakikatnya hidup pada era kerajaan, dahulu. Sama sekali bukan tradisi negara modern, kini.

Dinasti politik ramai disorot karena dicurigai kuat memupuk budaya koruptif. Sungguh ditakuti rakyat karena pilar-pilar negara/daerah dikuasai satu keluarga. Melalui kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif mengakibatkan sumber daya ekonomi dikuasai satu keluarga.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menyebutkan setidaknya terdapat 58 dinasti politik di Indonesia sejak menerapkan sistem otonomi daerah. Modelnya dikelompokkan dalam tiga pola.

Pertama, model dinasti politik regenerasi yang polanya seperti “arisan keluarga”. Dalam hal ini satu keluarga memimpin satu daerah tanpa jeda.

Contohnya di Kediri, sebagai daerah dengan dinasti politik pertama di Indonesia. Praktik di Kediri lebih lama dibanding dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten.

Dinasti politik Kediri tersebut sejak 1999 sampai sekarang dipimpin satu keluarga. Sepanjang 1999-2009, Sutrisno berkuasa selama dua periode. Selanjutnya pada 2009, dua istrinya berkontestasi. Yang menang istri pertama, bahkan hingga dua periode.

Kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya, sang kakak menjadi bupati, sang adik sebagai ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain memegang posisi kepala dinas strategis. Model ini terjadi di Aceh, misalnya. Tidak ada check and balance atas kekuasaan.

Ketiga, model lintas daerah. Satu keluarga besar memegang jabatan penting di beberapa daerah. Bapak menjabat gubernur di satu daerah, anaknya di provinsi lain. Atau level kabupaten/kota, sebagai bupati atau wali kota. Hal ini terjadi di Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, misalnya.


Pilkada 2017: 12 Calon

Pada Pilkada Serentak 2017 terdapat 12 calon kepala daerah yang berpola praktik dinasti politik. Data ini dihimpun Koalisi Pilkada Bersih.

Berikut datanya:

1. Andika Hazrumy – Calon Wakil Gubernur Banten
2. Hana Hasanah Fadel – Calon Gubernur Gorontalo
3. Dodi Reza Alex Noerdin – Calon Bupati Musi Banyuasin
4. Adam Ishak – Calon Bupati Mesuji
5. Parosil Mabsus – Calon Bupati Lampung Barat
6. Atty Suharti – Calon Wali Kota Cimahi
7. Siti Rahma – Calon Bupati Pringsewu
8. Dewanti Rumpoko – Calon Wali Kota Batu
9. Karolin Margret Natasa – Calon Bupati Landak
10. Noormiliyani A. S. – Calon Bupati Barito Kuala
11. Rahmadian Noor – Calon Wakil Bupati Barito Kuala
12. Tuasikal Abua – Calon Bupati Maluku Tengah


Tidak Melanggar Hukum

Praktik dinasti politik tidak dapat dicegah melalui jerat hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal yang melarang penerapan dinasti politik dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Majelis hakim MK memutuskannya dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Juli 2015.

Pada Pasal 7 huruf r disebutkan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Apa maksud “kepentingan dengan petahana”? Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan: Tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Oleh MK, pasal yang dimaksudkan untuk menghalangi praktik dinasti politik di-delete karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945. Menurut MK, pembatasan seharusnya ditujukan kepada kepala daerah petahana, bukan kepada keluarga dan kerabatnya.

Uji materi di MK dimaksud atas permohonan Adnan Purichta Ichsan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2019. Adnan diwakili pengacara Heru Widodo, Supriyadi Adi, Novitriana Arozal, Dhimas Pradana, Aan Sukirman, Mappinawang, Sofyan Sinte, dan Mursalin Jalil.

“Belum dijumpai penelitian yang komprehensif yang dapat mendalilkan dan membuktikan adanya korelasi antara moral dan korupsi dengan keluarga petahana,” ujar Adnan.


Melanggengkan Kekuasaan

Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Firman Manan menegaskan sistem demokrasi memang menempatkan siapapun memiliki hak politik. “Semua orang sejatinya punya hak politik yang setara untuk mencalonkan diri atau dicalonkan,” tandas Firman kepada PemiluUpdate.com di Kota Bandung, Senin, 30 Oktober 2017.

Khusus di Indonesia, sambung Firman, praktik politik kekerabatan cenderung diwarnai korupsi politik. Selain itu, masalah kompetensi dan track record yang bersangkutan seringkali tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihan calon pemimpin. Bakal calon diusung semata-mata karena kedekatan dengan petahana.

Oleh karenanya, Firman mengusulkan supaya proses rekruitmen pemimpin tidak didasarkan pada sistem merit. Proses penggodokan calon kepala daerah, khususnya, jangan dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan jejaring kekerabatan petahana. Tentu demi kepentingan pribadi dan kelompok.

“Kalau praktik tersebut masih berlangsung, maka pilkada tidak berkontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi,” tandas Firman.

Ilustrasi: Partai-partai politik di Indonesia (Foto: nusantara.news – GOOD INDONESIA)

Proses rekrutmen kader, khususnya di parpol, masih cenderung elitis, tidak demokratis, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Hal ini terjadi karena petahana biasanya juga elit partai yang berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis. Termasuk tentunya dalam penentuan calon kontestan yang diusung parpol dalam pilkada.


Dinasti Pilkada 2018

“Gejala” praktik dinasti politik pada Pilkada 2018 mengemuka di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Calon Gubernur Sumatera Selatan Dodi Reza adalah putra Alex Noerdin, gubernur Sumatera Selatan yang kini tengah menyelesaikan periode kedua kekuasaannya. Dodi Reza kini menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin. Mereka adalah politikus Partai Golkar.

[Baca juga: PDIP Pilih Putri Gubernur Sumsel sebagai Calon Wali Kota Palembang?]

Di Jawa Barat terdapat calon gubernur Netty Prasetiyani Heryawan. Doktor Ilmu Pemerintahan ini adalah istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher, yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatan periode keduanya. Aher merupakan politikus PKS.

Sementara di Sulawesi Selatan ada Ichsan Yasin Limpo. Calon gubernur Sulawesi Selatan ini adik kandung Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Ichsan, yang mantan Bupati Gowa, tengah berikhtiar mengikuti jejak sang kakak yang juga menjabat bupati. Syahrul kini tengah menyelesaikan masa bakti periode kedua sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Kakak-adik tersebut politikus Golkar. Belakangan Syahrul meninggalkan partai beringin pascakekalahan pada perebutan kursi ketua umum DPP Partai Golkar, yang dimenangi Setya Novanto. []EWA


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here